ThesisOpen AccessMetadata saja
•
Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anggota keluarga seperti pasangan ataupun anak. Beberapa orang tua beranggapan bahwa dengan kekerasan seperti memukul dapat memberikan efek jera pada perilaku anak. Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan yaitu terkait Ratio decidendi pada kasus putusan nomor: 47/Pid.Sus/2018/PN Pts sebagai perlindungan hukum terhadap anak tiri sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan pertanggungjawaban pelaku (orang tua) terhadap korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, serta bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian penulis bahwa, pertama Ratio decidendi pada kasus putusan nomor: 47/Pid.Sus/2018/PN Pts menggunakan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kurang adanya perwujudan aspek perlindungan terhadap korban dalam memutus suatu perkara pidana anak hal tersebut tentunya tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Kedua, tindakan pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak tirinya telah melanggar ketentuan pasal 76 C undang-undang perlindungan anak dan seharusnya mendapatkan pemberatan sanksi sesuai pasal 80 ayat (4) atau hakim dapat memberikan pidana tambahan sesuai pasal 50 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Perlu adanya penyederhanaan terhadap peraturan-peraturan hukum mengenai perlindungan anak agar penerapannya bisa lebih efektif dan efisien dan menjamin terwujudnya perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban dari tindak kejahatan child grooming, serta menganalisis upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan anak menjadi korban child grooming meliputi faktor usia, ketidakmatangan emosional, kurangnya pengawasan orang tua, kebutuhan terhadap perhatian dan kasih sayang, kondisi ekonomi, penggunaan media sosial tanpa pendampingan, ketimpangan relasi kuasa, budaya diam, serta stigma terhadap korban. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dipahami sebagai kesalahan anak, melainkan sebagai kondisi kerentanan yang dimanfaatkan oleh pelaku. Berdasarkan perspektif viktimologi, anak merupakan korban yang mengalami viktimisasi primer melalui manipulasi, ancaman, pemaksaan, dan eksploitasi seksual, serta berpotensi mengalami viktimisasi sekunder akibat stigma, penghakiman, dan perlakuan yang tidak sensitif. Upaya pencegahan harus dilakukan secara terpadu melalui keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyelenggara platform digital. Pencegahan tersebut meliputi pendidikan perlindungan diri, peningkatan literasi digital, pengawasan yang proporsional, mekanisme pengaduan yang ramah anak, penegakan hukum, perlindungan identitas, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan korban.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kasus eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan vonis, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan vonis yang kurang tetap tanpa mempertimbangkan hak-hak anak sebagai korban dan dampak dari eksploitasi terhadap anak dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024PN Tar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptuan (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatof. Hasil penelitian ini berdasarkan pada kenyataan bahwa terdakwa melakukan perbuatan secara sadar akan perbuatan mengeksploitasi seksual dan ekonomi anak. Penelitian ini berdasarkan pada kenyataan bahwa terdakwa melakukan perbuatan secara sadar dan berulang dengan korban enam orang anak, dan menyebabkan kerugian materil dan immateril. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana belum ditegakkan secara proposionalitas dalam perkara tersebut dan membuktikan bahwa masih lemahnya penegakan hukum terutama dalam kasus eksploitasi seksual terhadap anak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus SGP) Penelitian ini menganalisis bentuk pertanggungjawaban orang tua atas perbuatan anak yang menyebarkan ujaran kebencian di media sosial serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi sasaran penyebaran ujaran kebencian, dengan studi kasus SGP. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terlibat dalam perbuatan tersebut, yaitu dengan menyuruh melakukan, turut serta, menggerakkan, atau membantu sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan keterlibatan itu harus dibuktikan melalui proses peradilan. Pertanggungjawaban tersebut dibebankan karena perbuatan dan kesalahan orang tua sendiri, bukan semata-mata karena kedudukannya sebagai orang tua (vicarious liability), sebab Pasal 37 huruf b mensyaratkan adanya ketentuan undang-undang yang tegas. Anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat dipidana. Perlindungan hukum terhadap anak dilakukan secara preventif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; secara represif melalui perlindungan khusus, kerahasiaan identitas, diversi, dan keadilan restoratif; serta melalui pemulihan, termasuk hak penghapusan informasi elektronik. Penanganan kasus harus tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan mencegah kerugian lanjutan akibat penyebaran konten secara luas di media sosial. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Ujaran Kebencian, Media Sosial, Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK TINJAUAN KRIMINOLOGI EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK SEBAGAI PEDAGANG ASONGAN DI KOTA TARAKAN Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik anak yang bekerja sebagai pedagang asongan di ruang publik Kota Tarakan, meskipun kota ini telah menyandang predikat Kota Layak Anak dan peraturan perundang-undangan telah secara tegas melarang eksploitasi ekonomi terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai pedagang asongan di Kota Tarakan, serta upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, menggunakan data primer dari hasil wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai pedagang asongan disebabkan oleh faktor ekonomi, keluarga, lingkungan, pendidikan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang saling berkaitan dan diperkuat oleh keterlibatan orang tua maupun pihak ketiga. Upaya penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Kota Tarakan lebih didominasi kebijakan non-penal, seperti assessment, konseling, sosialisasi, Surat Edaran Nomor 100.3.4.3/210/DP3AP2KB/2023, serta penertiban bersama Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan kebijakan penal melalui Pasal 76I juncto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum optimal diterapkan karena belum terdapat kasus yang diproses hingga tahap pidana. Upaya tersebut belum mampu menekan angka eksploitasi secara konsisten. Penelitian ini menyarankan penguatan edukasi kepada orang tua, pengawasan rutin di titik-titik anak berjualan, serta optimalisasi kebijakan non-penal secara berkelanjutan dengan kebijakan penal sebagai ultimum remedium.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak luar kawin yang menimbulkan persoalan hukum serius terhadap status dan hak keperdataan anak yang dilahirkan, terutama terkait hak waris atas harta peninggalan ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas hubungan perdata anak dengan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui tes DNA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka peluang bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak waris melalui pembuktian hubungan nasab secara ilmiah, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala akibat perbedaan penafsiran aparat penegak hukum serta pluralisme hukum antara KUHPerdata, Hukum Islam, dan hukum adat yang masing-masing memiliki syarat berbeda dalam pengakuan hak waris anak luar kawin. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, pedoman penerapan yang seragam dari Mahkamah Agung, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan itsbat nikah guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi hak waris anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah dasar merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga mencederai fungsi sekolah sebagai tempat yang aman bagi tumbuh kembang anak. Kedudukan guru sebagai pendidik menimbulkan relasi kepercayaan dan kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melindungi peserta didik, bukan justru dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana guru sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di lingkungan sekolah dasar serta mengkaji dasar pertimbangan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum sebagai pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan Teknik deksriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa guru yang terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur tindak pidana terpenuhi, pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, terdapat kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan sesuai ketentuan yang berlaku, serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Penjatuhan pidana terhadap guru sebagai pelaku diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mewujudkan perlindungan hukum bagi anak serta memperkuat kepercayaan Masyarakat terhadap lingkungan Pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan pihak sekolah memiliki tanggung jawab kepada peserta didik selama proses pembelajaran, dan untuk mengetahui pihak sekolah bertanggungjawab apabila terjadi tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh peserta didik selama jam pembelajaran di sekolah. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan bahan nonhukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pihak sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik selama proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Kewajiban tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan penyelenggaraan pendidikan, sehingga sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan peserta didik, dan Apabila terjadi tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh peserta didik selama jam pembelajaran, maka sekolah tetap memiliki tanggung jawab institusional karena wajib melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanganan terhadap kekerasan di lingkungan pendidikan. Jika sekolah lalai sehingga perundungan menimbulkan akibat berat bahkan kematian, maka sekolah dapat dimintai pertanggungjawaban secara yuridis dan perkara dapat diteruskan ke aparat penegak hukum, dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak dan mekanisme diversi bagi anak pelaku. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan, serta sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan aparat penegak hukum menjadi langkah penting untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pneumonia merupakan salah satu penyebab utama gangguan pernapasan pada anak yang ditandai dengan peningkatan frekuensi pernapasan akibat proses inflamasi pada paru sehingga menyebabkan pola napas tidak efektif. Salah satu intervensi nonfarmakologis yang dapat diberikan untuk membantu memperbaiki pola napas adalah teknik Pursed Lips Breathing (PLB) melalui media pianika. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi perubahan frekuensi pernapasan pada anak dengan pneumonia setelah penerapan teknik Pursed Lips Breathing melalui media pianika. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus pada dua anak usia 6 tahun dengan diagnosis medis pneumonia dan diagnosis keperawatan pola napas tidak efektif. Intervensi berupa teknik Pursed Lips Breathing melalui media pianika diberikan selama tiga hari. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan frekuensi pernapasan sebelum dan sesudah intervensi serta mengamati perubahan kondisi klinis pasien. Hasil menunjukkan adanya penurunan frekuensi pernapasan pada kedua pasien. Pada An. A, frekuensi pernapasan menurun dari 35 kali/menit menjadi 28 kali/menit, sedangkan pada An. M menurun dari 33 kali/menit menjadi 27 kali/menit. Selain itu, keluhan sesak napas berkurang, penggunaan otot bantu pernapasan menurun, anak tampak lebih rileks dan kooperatif selama latihan, serta masalah keperawatan pola napas tidak efektif teratasi. Penerapan teknik Pursed Lips Breathing melalui media pianika dapat menjadi intervensi keperawatan nonfarmakologis yang efektif untuk membantu menurunkan frekuensi pernapasan, memperbaiki pola napas, dan mendukung peningkatan fungsi respirasi pada anak dengan pneumonia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Inventaris alat kesehatan merupakan bagian dari fungsi pengorganisasian dalam manajemen keperawatan yang menjamin ketersediaan, kerapian, dan kesiapan alat. Pengkajian di ruang tindak rawat inap anak menemukan penyimpanan alat yang belum tertib karena tidak tersedianya stiker label lokasi, denah ruangan, dan Standar Prosedur Operasional (SPO) penyimpanan, sehingga perawat kesulitan menemukan alat saat dibutuhkan dan pelayanan menjadi kurang efisien. Studi kasus ini bertujuan mengembangkan fungsi pengorganisasian melalui optimalisasi inventaris alat kesehatan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Pengkajian menggunakan pendekatan enam unsur manajemen, sedangkan penetapan prioritas masalah menggunakan metode Hanlon. Intervensi yang dilakukan meliputi pembuatan stiker label, penyusunan denah ruangan, pengelompokan alat berdasarkan fungsi, serta penyusunan SPO penyimpanan nebulizer dan termometer. Hasil menunjukkan seluruh kegiatan terlaksana sesuai rencana. Stiker label tertempel pada seluruh tempat penyimpanan, denah ruangan terpasang di ruang tindakan, dan draf SPO diserahkan kepada kepala ruangan. Respons perawat positif dan seluruh indikator tercapai. Temuan baru studi ini menunjukkan bahwa kombinasi identifikasi visual dan panduan prosedural yang sederhana dan berbiaya rendah mampu mendukung kerapian penyimpanan serta meningkatkan efisiensi kerja perawat. Intervensi ini berpotensi meningkatkan kepatuhan perawat, mutu pelayanan, dan keselamatan pasien anak. Manajemen keperawatan perlu memelihara sistem inventaris sebagai bagian integral dari fungsi pengorganisasian di setiap unit pelayanan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak, sebagai bagian dari pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, serta tumbuh kembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif hak anak serta menganalisisnya mlalui tinjuan yuridisnya berdasarkan prinsip hak anak. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Program MBG telah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Pengaturan tersebut mencerminkan kewajiban negara dalam memenuhi hak anak atas pangan dan gizi yang layak. Namun, berdasarkan tinjuan yuridis pelaksanaan Program MBG masih menghadapi berbagai kendala, seperti kasus keracunan makanan, keterbatasan infrastruktur dan distribusi, serta lemahnya pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga pada tata kelola yang efektif, pengawasan yang berkelanjutan, penerapan standar keamanan pangan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang memadai agar tujuan pemenuhan hak anak dapat tercapai secara optimal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadapa orang tua kandung yang membawa atau menahan anak dari pihak yang secara hukum telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh. Persoalan ini muncul karena sengketa hak asuh setelah perceraian tidak selalu diselesaikan melalui mekanisme perdata, terutama ketika salah satu orang tua menolak menyerahkan anak kepada pihak yang berhak berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitain ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum orang tua kandung yang tidak memperoleh hak asuh seta bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindakan membawa, menguasai atau menahan anak secara melawan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitain hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkann melalui studi kepustakan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, serta sumber hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa orang tua kandung yang tidak memegang hak asuh tetap memiliki hak untuk menjalin hubungan, berkomunikasi, menberikan kasih sayang, serta menjalankan kewajiban nafkah dan pemeliharaan terhadpa anak. Namun, hak tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menguasai anak secar sepihak atau mengahalangi pelaksanaan hak asuh pihak yang sah. Orang tua kandung yang membawa atau menahan anak dari pemegang hak asuh yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana pasal 330 KUHP dan pasal 452 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023. Penerapan hukum pidana dalam perkara ini ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme perdata tidak mampu menjamin pelaksanaan putusan pengadilan dan perlindungan terhadapa kepentingan terbaik anak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Pneumonia merupakan penyebab utama kematian pada anak di bawah usia 5 tahun, yang memicu peningkatan produksi sekret dan menyebabkan ketidakefektifan bersihan jalan napas. Terapi non-farmakologis, seperti penggunaan inhalasi diffuser dengan aromaterapi peppermint, berpotensi sebagai intervensi pendukung untuk mengencerkan sekret dan memperbaiki pola napas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan terapi inhalasi diffuser dengan aromaterapi peppermint dalam menurunkan frekuensi pernapasan pada anak dengan pneumonia. Metode yang digunakan adalah deskriptif studi kasus dengan subjek dua pasien anak (An. N dan An. K, usia 5 tahun) yang mengalami ketidakefektifan bersihan jalan napas akibat pneumonia. Intervensi dilakukan selama tiga hari perawatan dengan durasi 15–20 menit per sesi menggunakan diffuser ultrasonik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa setelah pemberian terapi selama 3x24 jam, terjadi perbaikan klinis yang signifikan pada kedua pasien. Frekuensi pernapasan (RR) menurun dari rentang 42- 44x/menit menjadi 22x/menit (mendekati rentang normal), saturasi oksigen (SpO2) meningkat dari 94% menjadi 98%, serta suara napas tambahan ronchi berkurang drastis atau hilang. Sputum yang semula kental dan berwarna kuning kehijauan menjadi lebih encer dan lebih mudah dikeluarkan. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa penerapan inhalasi diffuser dengan aromaterapi peppermint efektif sebagai intervensi pendukung untuk meningkatkan bersihan jalan napas, mengencerkan sekret, dan menurunkan frekuensi pernapasan pada anak dengan pneumonia. Disarankan bagi tenaga keperawatan untuk mempertimbangkan intervensi ini sebagai bagian dari standar prosedur operasional (SPO) asuhan keperawatan komplementer pada kasus gangguan sistem respirasi anak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Hospitalisasi merupakan pengalaman yang dapat menimbulkan kecemasan pada anak usia prasekolah akibat lingkungan rumah sakit yang asing, prosedur medis, serta perpisahan dengan lingkungan rumah. Kecemasan yang tidak ditangani dapat menghambat proses perawatan dan penyembuhan anak. Salah satu intervensi nonfarmakologis yang dapat diterapkan untuk mengurangi kecemasan adalah terapi bermain scrapbook. Karya Ilmiah Akhir Ners ini menggunakan desain studi kasus dengan pendekatan proses keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Subjek penelitian terdiri atas dua anak usia prasekolah yang mengalami hospitalisasi dengan diagnosis medis Gastroenteritis Akut Dehidrasi Sedang (GEADS) serta masalah keperawatan prioritas ansietas. Tindakan keperawatan diberikan sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) rumah sakit dan dikombinasikan dengan terapi bermain scrapbook selama periode 6–8 Juni 2026. Tingkat kecemasan dievaluasi menggunakan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Sebelum intervensi, pasien I memiliki skor HARS 25 dan pasien II skor HARS 22 yang menunjukkan kecemasan sedang. Setelah penerapan terapi bermain scrapbook disertai tindakan keperawatan sesuai SPO rumah sakit, kedua pasien menunjukkan penurunan tingkat kecemasan yang ditandai dengan berkurangnya perilaku menangis, gelisah, rasa takut terhadap tenaga kesehatan, penolakan saat pemeriksaan, serta meningkatnya kemampuan anak berinteraksi dengan perawat. Anak tampak lebih rileks, kooperatif selama tindakan keperawatan, dan mampu mengekspresikan perasaan melalui aktivitas bermain. Penerapan terapi bermain scrapbook sebagai intervensi inovasi yang dikombinasikan dengan tindakan keperawatan sesuai SPO rumah sakit efektif membantu menurunkan kecemasan pada anak usia prasekolah yang mengalami hospitalisasi. Terapi ini dapat menjadi alternatif intervensi nonfarmakologis dalam pelayanan keperawatan anak untuk menciptakan suasana perawatan yang lebih nyaman serta meningkatkan kerja sama anak selama menjalani perawatan di rumah sakit.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Hospitalisasi pada anak usia pra sekolah (3-6 tahun) merupakan pengalaman yang berpotensi menimbulkan trauma psikologis, terutama jika tidak ditangani sesuai dengan tahap perkembangannya. Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam keperawatan anak karena dampaknya tidak hanya memengaruhi kondisi emosional anak, tetapi juga dapat menghambat proses pemulihan kesehatan secara menyeluruh Biblioterapi menggunakan pop up book merupakan intervensi nonfarmakologis yang membantu anak mengelola kecemasan melalui aktivitas membaca dan interaksi dengan cerita. Karya ilmiah ini bertujuan menggambarkan implementasi biblioterapi menggunakan pop up book serta menganalisis perubahan tingkat kecemasan anak pra sekolah selama hospitalisasi. Metode yang digunakan adalah studi kasus deskriptif pada dua pasien anak usia pra sekolah yang dirawat di Ruang Anggrek B1 RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan pada 06-08 Juni 2026 dengan diagnosis observasi febris disertai kecemasan akibat hospitalisasi. Tingkat kecemasan diukur menggunakan Facial Image Scale (FIS). Intervensi dilaksanakan melalui lima fase, yaitu persiapan, orientasi, kerja, diskusi, dan evaluasi, dengan melibatkan orang tua. Hasil menunjukkan penurunan skor FIS pada An. F dari 4 menjadi 1 dan pada An. M dari 5 menjadi 1, dengan rata-rata penurunan 3,5 poin. Penurunan kecemasan juga ditunjukkan oleh berkurangnya tangisan, meningkatnya kooperatif selama tindakan keperawatan, perbaikan pola tidur, serta normalisasi frekuensi nadi. Biblioterapi menggunakan pop up book efektif sebagai intervensi nonfarmakologis untuk menurunkan kecemasan anak pra sekolah selama hospitalisasi (child centered care).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penerapan Terapi Bermain Pada Tingkat Kecemasan Pada Anak Pra Sekolah Selama Terapi Inhalasi Terapi inhalasi adalah pengobatan mukolitik dan bronkodilator dalam bentuk hirupan yang melonggarkan sekresi di saluran pernapasan yang dapat menyebabkan obstruksi saluran pernapasan. Terapi inhalasi ini umum digunakan pada anak-anak dan tidak menimbulkan rasa sakit, namun penggunaan masker dan terapi nebulizer yang berlangsung lama dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan memicu kecemasan pada anak. Kecemasan pada anak yang muncul karena prosedur terapi inhalasi dapat dicegah dan diminimalisir dengan beberapa penggunaan metode terapi non-farmakologis. Terapi non-farmakologis yang dapat digunakan ialah seperti bermain teraputik. Bermain terapeutik dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengurangi kecemasan pada anak saat menjalani prosedur medis dan pengobatan. Untuk mengurangi dampak kecemasan yang dialami anak usia prasekolah diperlukan media yang dapat mengurangi rasa cemas pada anak usia prasekolah, media tersebut bisa dengan cara terapi bermain menggambar, bercerita, mendengarkan musik, bermain puzzle, dan Pop-it. Berdasarkan hasil evaluasi pada kedua pasien, pemberian terapi bermain Pop-it selama 3 hari saat terapi inhalasi didapatkan penurunan pada score VFAS dari nilai tingkat kecemasan paling tinggi (5) menjadi tingkat kecemasan yang rendah (1). Dari hal tersebut menunjukkan terapi bermain mampu menurunkan tingkat kecemasan pada anak usia pra sekolah selama terapi inhalasi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih menjadi indikator utama derajat kesehatan masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan maternal-neonatal. Di wilayah kerja Puskesmas Sebengkok tahun 2025, meskipun tidak ditemukan kasus kematian ibu, masih terdapat 7 kasus kematian bayi yang disebabkan oleh prematuritas, BBLR, dan kelainan jantung kongenital. Kondisi ini menunjukkan perlunya pelayanan kebidanan yang komprehensif dan berkesinambungan melalui pendekatan Continuity of Care (CoC), khususnya pada ibu dengan faktor risiko usia muda, paritas tinggi, jarak kehamilan terlalu dekat, dan anemia dalam kehamilan. Laporan ini bertujuan untuk melaksanakan dan mendokumentasikan asuhan kebidanan komprehensif secara berkesinambungan pada Ny. S usia 21 tahun G₃P₂A₀ mulai dari masa kehamilan trimester III, persalinan, nifas, bayi baru lahir, neonatus, hingga pelayanan kontrasepsi di Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan. Jenis laporan ini adalah studi kasus deskriptif dengan pendekatan Literature Review Based Case, pengumpulan data dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, observasi, dan studi kepustakaan. Asuhan kehamilan dilaksanakan sebanyak 3 kali kunjungan dengan temuan anemia ringan (Hb 10.8 g/dL) yang ditangani dengan tablet tambah darah dan konseling gizi. Persalinan berlangsung spontan per vaginam pada usia kehamilan 38 minggu 5 hari, bayi lahir perempuan dengan berat badan 2.700 gram, panjang badan 47 cm, dan nilai Apgar 8/9. Masa nifas berjalan fisiologis dengan involusi uterus normal dan laktasi lancar, dipantau melalui 4 kali kunjungan nifas (KF1-KF4). Asuhan bayi baru lahir dan neonatus dilaksanakan sesuai standar dan berlangsung fisiologis. Pada hari ke-29 pascasalin, Ny. S memilih menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan (DMPA). Seluruh asuhan terdokumentasikan dalam bentuk SOAP dan tidak ditemukan komplikasi maupun kesenjangan yang bermakna antara teori dan praktik. Penerapan asuhan kebidanan komprehensif dengan pendekatan Continuity of Care terbukti berperan dalam deteksi dini faktor risiko, pencegahan komplikasi, peningkatan pengetahuan ibu, serta mendukung tercapainya kesehatan ibu dan bayi secara optimal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ANALISIS SIKAP SISWA TERHADAP TEMAN BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM KEGIATAN BELAJAR DAN BERSOSIALISASI DI KELAS II-B SDN 014 TARAKAN ABSTRAK Siti Wahdania. 2026. Analisis Sikap Siswa terhadap Teman Berkebutuhan Khusus dalam Kegiatan Belajar dan Bersosialisasi di Kelas II-B SDN 014 Tarakan. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan. (dibimbing oleh Ahsan Sofyan dan Nur Pangesti Apriliyana). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sikap siswa terhadap teman berkebutuhan khusus (ABK) dalam kegiatan belajar dan bersosialisasi di kelas II-B SDN 014 Tarakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif subjek penelitian terdiri atas satu guru kelas dan lima orang siswa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap siswa terhadap teman berkebutuhan khusus belum sepenuhnya inklusif. Dalam kegiatan belajar, masih ditemukan sikap menghindar, kurangnya keterlibatan teman berkebutuhan khusus dalam kerja kelompok, serta Sebagian siswa enggan untuk bekerjasama dengan siswa ABK. Dalam kegiatan bersosialisasi, Sebagian siswa mulai menunjukkan keinginan untuk berinteraksi, namun hubungan sosial yang terjalin belum konsisten. Sikap siswa dipengaruhi oleh tingkat pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus, pengalaman berinteraksi, peran guru, serta karakteristik anak berkebutuhan khusus yang cenderung pasif dan kurang percaya diri. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman, empati, dan sikap inklusif siswa agar tercipta interaksi yang lebih positif dan setara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan sekolah merupakan perilaku yang dilakukan secara sadar oleh warga sekolah untuk menjaga lingkungan sehat dan meningkatkan kesehatan. Pembentukan perilaku hidup bersih dan sehat ini perlu ditanamkan sejak usia sekolah, karena pada tahap ini anak berada pada fase perkembangan yang penting untuk membentuk kebiasaan hidup sehat. Keberhasilan pada penerapan PHBS pada anak tidak terlepas dari peran orang tua sebagai pembimbing, pengawas, pemberi teladan, motivasi, dan fasilitator. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran orang tua dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada anak sekolah dasar di Desa Tanah Kuning. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode studi deskriptif. Populasi penelitian berjumlah 108 siswa dan orang tua siswa kelas VI SDN 004 dan SDN 002 Tanjung Palas Timur, namun responden yang memenuhi kriteria dan berpartisipasi dalam penelitian sebanyak 95 responden. Pengambilan sampel menggunakan metode total sampling. Hasil penelitian bahwa peran orang tua terdistribusi pada kategori sangat tinggi sebanyak 33,7% (32) responden, rendah sebanyak 33,7% (32) responden, kategori tinggi sebanyak 30,5% (29) responden, dan kategori sangat rendah sebanyak 2,15 (2) responden. Pada hasil penelitian PHBS anak di sekolah mayoritas kategori cukup sebanyak 72,6% (69) responden, kategori baik sebanyak 27,4% (26) responden. Kesimpulan Gambaran peran orang tua dalam pembimbing, pengawas, pemberi teladan, motivasi, dan fasilitator masih bervariasi. Pada hasil Gambaran PHBS pada anak sekolah dasar secara umum berada pada kategori cukup, sehingga masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) agar lebih optimal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Analisis penelitian yang dikaji oleh penulis dan dituangkan di dalam keseluruhan hasil intisari dalam bentuk skripsi ini membahas mengenai suatu tindak pidana persetubuhan dengan Delic, tipu muslihat dengan maksud membujuk anak sebagai suatu korban tindak pidana kejahatan Seksual, yang dilakukan atas status anak berkonflik dengan hukum (Children In Conflic With The Law), berdasarkan bahan metode penelitian hukum yang bersifat normatife terhadap asas- asas hukum positif yang berlaku di dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya dengan menggunakan perbandingan objek penelitian di dalam dua putusan perkara berbeda 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plk dan 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk atas tidak pidana yang mana kategori perbuatan tindak pidana serupa atau dikenal dengan istilah Disparity, untuk mencari sebab munculnya Ikonsitensi masa pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum tersebut, yang mana di dalam kesimpulan serta saran dan pembahasan penulis memerhatikan Ratiodecidendi hakim lah yang menjadi benang merah dalam memutus sebuah perkara yang dihadapkan pada dirinya berdasarkan nafas utama dari konsep pelaksaan sistem peradilan pidana anak yang seharusnya mendepakan kepentingan terbaik bagi anak, tanpa menekankan nilai pemidanaan yang bersifat absolut sehingga sebagai bentuk hutang atas pelanggaran nilai moral yang harus dibayar oleh anak berkonflik dengan hukum. Dengan memerhatikan upaya pertanggung jawaban yang dapat diberikan kepada anak atas perbuatannya berdasarkan regulasi yang mengaturnya dikerenakan terkategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh anak, yang mana harus mendepankan asas yang bersifat Lex Spesialis Derogat Legi Generali, atas perbuatan anak berkonflik dengan hukum dan diteliti melalui putusan secara Structural dalam upaya menganalisis sebuah putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap (Inkrach).
