ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban dari tindak kejahatan child grooming, serta menganalisis upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan anak menjadi korban child grooming meliputi faktor usia, ketidakmatangan emosional, kurangnya pengawasan orang tua, kebutuhan terhadap perhatian dan kasih sayang, kondisi ekonomi, penggunaan media sosial tanpa pendampingan, ketimpangan relasi kuasa, budaya diam, serta stigma terhadap korban. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dipahami sebagai kesalahan anak, melainkan sebagai kondisi kerentanan yang dimanfaatkan oleh pelaku. Berdasarkan perspektif viktimologi, anak merupakan korban yang mengalami viktimisasi primer melalui manipulasi, ancaman, pemaksaan, dan eksploitasi seksual, serta berpotensi mengalami viktimisasi sekunder akibat stigma, penghakiman, dan perlakuan yang tidak sensitif. Upaya pencegahan harus dilakukan secara terpadu melalui keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyelenggara platform digital. Pencegahan tersebut meliputi pendidikan perlindungan diri, peningkatan literasi digital, pengawasan yang proporsional, mekanisme pengaduan yang ramah anak, penegakan hukum, perlindungan identitas, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan korban.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah dasar merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga mencederai fungsi sekolah sebagai tempat yang aman bagi tumbuh kembang anak. Kedudukan guru sebagai pendidik menimbulkan relasi kepercayaan dan kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melindungi peserta didik, bukan justru dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana guru sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di lingkungan sekolah dasar serta mengkaji dasar pertimbangan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum sebagai pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan Teknik deksriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa guru yang terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur tindak pidana terpenuhi, pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, terdapat kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan sesuai ketentuan yang berlaku, serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Penjatuhan pidana terhadap guru sebagai pelaku diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mewujudkan perlindungan hukum bagi anak serta memperkuat kepercayaan Masyarakat terhadap lingkungan Pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan pihak sekolah memiliki tanggung jawab kepada peserta didik selama proses pembelajaran, dan untuk mengetahui pihak sekolah bertanggungjawab apabila terjadi tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh peserta didik selama jam pembelajaran di sekolah. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan bahan nonhukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pihak sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik selama proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Kewajiban tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan penyelenggaraan pendidikan, sehingga sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan peserta didik, dan Apabila terjadi tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh peserta didik selama jam pembelajaran, maka sekolah tetap memiliki tanggung jawab institusional karena wajib melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanganan terhadap kekerasan di lingkungan pendidikan. Jika sekolah lalai sehingga perundungan menimbulkan akibat berat bahkan kematian, maka sekolah dapat dimintai pertanggungjawaban secara yuridis dan perkara dapat diteruskan ke aparat penegak hukum, dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak dan mekanisme diversi bagi anak pelaku. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan, serta sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan aparat penegak hukum menjadi langkah penting untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak, sebagai bagian dari pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, serta tumbuh kembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif hak anak serta menganalisisnya mlalui tinjuan yuridisnya berdasarkan prinsip hak anak. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Program MBG telah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Pengaturan tersebut mencerminkan kewajiban negara dalam memenuhi hak anak atas pangan dan gizi yang layak. Namun, berdasarkan tinjuan yuridis pelaksanaan Program MBG masih menghadapi berbagai kendala, seperti kasus keracunan makanan, keterbatasan infrastruktur dan distribusi, serta lemahnya pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga pada tata kelola yang efektif, pengawasan yang berkelanjutan, penerapan standar keamanan pangan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang memadai agar tujuan pemenuhan hak anak dapat tercapai secara optimal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia, serta untuk mengkaji faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan anak sebagai saksi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara normatif memberikan dasar perlindungan baik secara fisik, psikologis, maupun hukum. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mengatur mekanisme perlindungan anak sebagai saksi secara spesifik.Selain itu, implementasi perlindungan anak sebagai saksi dipengaruhi oleh faktor pendukung, seperti adanya dasar hukum yang jelas, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta dukungan aparat penegak hukum, serta faktor penghambat, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan belum optimalnya pengaturan teknis. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma dan praktik, yang berakibat pada belum terpenuhinya perlindungan secara optimal, munculnya risiko tekanan dan trauma pada anak, serta melemahnya kualitas pembuktian dalam proses peradilan pidana.Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta optimalisasi peran LPSK agar perlindungan anak sebagai saksi dapat terlaksana secara efektif dan menjamin keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Artikel ini menganalisis optimalisasi peran aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tarakan bersama aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam 12 informan, observasi partisipatif, dan analisis dokumen 15 resmi TA 2025, penelitian menemukan sinergi 4-level: politik (KLA naik 3 tahun), administratif (DAKNF absorpsi 100%, Rp527 juta), teknis (TPPK 23 sekolah), dan lintas-sektor (Simfoni PPA rujukan 7 hari). PATBM berperan sebagai multiplier dengan 171 reporting rate dan KIE 9.160 orang berbasis Bahasa Tidung. Faktor pendukung: multi-sumber funding; penghambat: APBD telat dan shelter terbatas. Net efektivitas model Tarakan 87% unggul vs nasional (DAKNF 68%). Implikasi: blueprint RBI-Pentahelix replikasi 514 kabupaten menuju IDOLA 2030.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika seringkali menimbulkan berbagai dilema antara penegakan hukum dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus. Permasalahan difokuskan pada bentuk jaminan hukum terhadap anak sebagai pelaku pengedar zat berbahaya serta pertimbangan hakim dalam putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi anak menurut ketentuan di Indonesia dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan berbagai faktor pengaruh seperti usia, latar belakang sosial. Meskipun anak terbukti melanggar pasal 114 ayat 1 UU Narkotika, hakim harusnya melihat anak sebagai korban eksploitasi oleh orang tuanya karena dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (PA) Pasal 76I. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek eksploitasi anak dalam proses persidangan dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak. Perlindungan ini bersifat khusus karena anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, baik dalam hal pertanggungjawaban hukum, proses peradilan, maupun dalam hal penerapan sanksi guna memastikan bahwa hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terlindungi dan terjaga.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
KEWENANGAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK Oleh R o n i 24674171133 Stunting merupakan bentuk pelanggaran hak anak karena berdampak langsung terhadap tumbuh kembang dan kualitas hidup anak. Dalam perspektif hukum, stunting tidak hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga persoalan hak asasi manusia karena berkaitan dengan pemenuhan hak anak atas hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana diamanatkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan desa dalam pencegahan dan penurunan stunting serta konvergensi kebijakan di tingkat desa dalam rangka perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Analisis dilakukan terhadap sinkronisasi regulasi dan efektivitas implementasi kewenangan desa dalam kebijakan nasional pencegahan stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa memiliki kewenangan hukum dan administratif yang kuat dalam pencegahan dan penurunan stunting melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program berbasis Dana Desa. Pendekatan konvergensi lintas sektor yang melibatkan pemerintah desa, puskesmas, kader posyandu, dan masyarakat terbukti efektif dalam menurunkan angka stunting. Studi kasus di beberapa desa seperti Bukit Makmur, Plumbangan, dan Bakungan memperlihatkan keberhasilan signifikan melalui sinergi dan partisipasi masyarakat. Sejumlah putusan pengadilan juga memperkuat tanggung jawab hukum desa dalam pemanfaatan Dana Desa secara akuntabel untuk perlindungan anak. Dengan demikian, kewenangan desa merupakan instrumen strategis dalam perlindungan hak anak. Penguatan kapasitas aparatur, sinkronisasi kebijakan, dan transparansi pengelolaan program menjadi kunci keberhasilan pencegahan stunting di tingkat desa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN KURIR NARKOTIKA OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang bertindak sebagai kurir narkotika serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dalam kasus narkotika berdasarkan dua putusan pengadilan di Tarakan. Kejahatan narkotika yang melibatkan anak semakin meningkat, seiring dengan maraknya eksploitasi anak dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Dalam banyak kasus, anak dijadikan kurir karena dianggap lebih mudah dimanipulasi dan mendapatkan perlakuan hukum yang lebih ringan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika diatur secara khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Narkotika, dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Putusan hakim menunjukkan adanya pertimbangan terhadap usia, kondisi psikologis, dan keterlibatan anak dalam tindak pidana, namun belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan maksimal bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penerapan diversi dan perlindungan hukum bagi anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan itsbat nikah pada Perkara Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Tar serta mengkaji perlindungan hukum terhadap hak dan status anak setelah permohonan tersebut ditolak. Itsbat nikah merupakan mekanisme yudisial untuk melegitimasi perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak tercatat. Namun, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, itsbat nikah hanya dapat diajukan secara terbatas dan tidak berlaku bagi perkawinan yang dilakukan ketika salah satu pihak masih terikat perkawinan lain tanpa izin pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak permohonan itsbat nikah karena perkawinan para pemohon dilakukan saat Pemohon I masih terikat perkawinan sah sehingga tergolong nikah bathil. Meskipun demikian, penolakan itsbat nikah tidak menghilangkan perlindungan hukum terhadap anak. Anak tetap berhak atas hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, identitas, dan akta kelahiran sesuai prinsip epentingan terbaik bagi anak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Perlindungan Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2012 Sebagai Wujud Kota layak Anak Eksploitasi anak di Kota Tarakan masih terjadi meski telah ada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak sebagai instrumen hukum menuju Kota Layak Anak. Penelitian ini menggunakan metode empiris kualitatif melalui wawancara dengan Dinas terkait, Satpol PP, penyintas, dan anak untuk menganalisis implementasi Perda tersebut serta faktor-faktor penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Perda sudah berjalan namun belum optimal. Kendala utama meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya sosialisasi, faktor sosial-budaya seperti perkawinan usia dini, layanan kesehatan dan pendidikan yang belum maksimal, tingginya kasus kekerasan anak, keterbatasan data, kemiskinan, serta kurangnya pemahaman tentang Konvensi Hak Anak. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perbaikan kebijakan untuk mewujudkan perlindungan anak yang lebih efektif di Kota Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini membahas praktik Open Booking Online (BO) yang melibatkan anak dalam perspektif kriminologi. Praktik ini merupakan bentuk eksploitasi seksual yang marak terjadi melalui media sosial dan platform digital. Anak menjadi korban karena faktor ekonomi, lingkungan, serta lemahnya pengawasan dan perlindungan. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer, sekunder, maupun tersier akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Kemudian nantinya data akan diuraikan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran guna untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian penulis penelitian ini menemukan bahwa praktik BO terhadap anak berkaitan erat dengan ketimpangan sosial dan lemahnya sistem perlindungan anak. praktik ini melanggar sejumlah ketentuan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan preventif dan represif melalui kerja sama antara aparat penegak hukum, orang tua, dan masyarakat guna mencegah serta menanggulangi kejahatan ini.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak anak pasca perceraian bagi pegawai negeri sipil : sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dengan studi kasus Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks. Dalam penelitian ini muncul dua rumusan masalah yaitu, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks serta penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks. Manfaat penelitian sebagai pengembangan ilmu hukum yang bermanfaat bagi masyarakat maupun praktisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan dan penganalisis sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa dasar hukum pertimbangan majelis hakim terhadap pemenuhan hak anak pada Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks tidak murni menggunakan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi lebih menggunakan ketentuan Hukum Islam yang bersifat dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan pihak yang menerima nafkah. Dengan demikian penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil terhadap ketentuan penetapan 1/3 gaji untuk anak tidak terlaksana.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA TARAKAN ABSTRAK Penelitian ini menganalisis upaya penegakan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak di Kota Tarakan dengan penekanan pada perlindungan anak, larangan pekerja anak, dan sanksi bagi pelaku eksploitasi. Konteks latar belakang menunjukkan bahwa masalah eksploitasi pekerja anak masih menjadi perhatian di Kota Tarakan, dipicu oleh faktor ekonomi dan budaya. Rumusan masalah mengkaji sejauh mana efektivitas upaya penegakan hukum dan perlindungan anak yang diterapkan oleh pemerintah setempat. Hasil pembahasan menyajikan informasi terkait regulasi hukum, strategi penegakan hukum, dan kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasi larangan pekerja anak masih dihadapkan pada tantangan, seperti minimnya kesadaran masyarakat dan persepsi orang tua terhadap partisipasi anak dalam kegiatan ekonomi keluarga. DP3AP2KB Tarakan berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan terpadu melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Rekomendasi penelitian mencakup penguatan kampanye sosialisasi aturan, pendekatan pembinaan bagi pelaku usaha dan orang tua, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, diharapkan dapat memberikan efek jera. Meskipun demikian, kesadaran masyarakat tetap menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan penanganan masalah pekerja anak di Kota Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait pemenuhan hak pendidikan anak terlantar di Kota Tarakan ditinjau dari perspektif Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertama, problematika penerapan undang-undang no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kota Tarakan. Kedua, peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melindungi hak pendidikan anak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak pendidikan anak terlantar di Kota Tarakan berdasarkan undang-undang no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan secara langsung dilapangan, serta data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari hasil wawancara dari beberapa narasumber di 3 instansi, yakni dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat, dan dinas pendidikan kota Tarakan. Kemudian untuk data sekundernya berupa Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan, Buku, Jurnal, Artikel, dan data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang No. 35 tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, terdapat tantangan dalam implementasinya di lapangan. Kendala-kendala seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan ketidakmampuan dalam mengidentifikasi anak-anak terlantar secara tepat masih menjadi hambatan dalam pemenuhan hak pendidikan anak terlantar. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan kerjasama antar lembaga, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak pendidikan anak terlantar sesuai dengan undang-undang No.35 tahun 2014.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah permasahalan yaitu sebuah tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung sebagai korban yang masih sering terjadi bahkan terdapatnya peningkatan dari tahun ke tahun. Permasalah tersebut telah diuraikan dalam dua rumusan masalah yaitu Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Perkosaan. Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Normatif, selanjutnya pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa studi kepustakaan yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu kejahatan yang dijalankan oleh ayah kandung dalam tindak pidana perkosaan terhadap anaknya di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor minimnya pendidikan, faktor moral yang ada pada diri pelaku, faktor kondisi rumah tangga, faktor psikologis, faktor kepuasaan dan umur pelaku. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam putusannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal yang didakwakan terhadapnya. Dengan harapan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai salah satu bentuk jaminan negara terhadap keamanan dan kenyamanan anak dalam keberlangsungan hidupnya maka seharusnya instansi terkait memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat agar tidak terjadinya tindak pidana terhadap anak sebagai korban, dengan cara memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum agar terwujudunya tujuan hukum pidana dan hakim dalam memutus perkara dapat lebih memperhatikan fakta atau bentuk kejahatan dan mempertimbangkan masa depan dari anak korban untuk dapat memenuhi rasa keadilan dan kesesuaian peraturan perundang-undangan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaskud menjawab dua pertanyaan terkait implementasi kewenangan jaksa sebagai “Dominus Litis” dalam memulihkan hak anak korban tindak pidana kekerasan melalui mekanisme restitusi. Pertama, Mekanisme pelaksanaan restitusi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual? Kedua, apa faktor penghambat jaksa penuntut umum dalam pemenuhan restitusi? Skripsi ini menggunakan pendekatan studi kasus, sistematis, konsisten dengan analisis terstruktur, yakni studi kasus Nomor : PDM 37/TRK/EKU:/07/2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. Data sekunder diperoleh dari perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel dan data-data internet. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pertama, anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dapat mengajukan restitusi. Mekanisme pelaksanaan restitusi di pengadilan Indonesia dilaksanakan sesuai peraturan yang telah diciptakan yaitu peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 di dalam peraturan tersebut mengatur pelaksanaan restitusi sampai penuntutannya, tetapi dalam peraturan tersebut tidak menunjukan bahwa restitusi tidak dibayarkan dan tidak menjamin bahwa ganti kerugian yang diderita korban dapat dibayarkan oleh terdakwa.
