ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak, sebagai bagian dari pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, serta tumbuh kembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif hak anak serta menganalisisnya mlalui tinjuan yuridisnya berdasarkan prinsip hak anak. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Program MBG telah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Pengaturan tersebut mencerminkan kewajiban negara dalam memenuhi hak anak atas pangan dan gizi yang layak. Namun, berdasarkan tinjuan yuridis pelaksanaan Program MBG masih menghadapi berbagai kendala, seperti kasus keracunan makanan, keterbatasan infrastruktur dan distribusi, serta lemahnya pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga pada tata kelola yang efektif, pengawasan yang berkelanjutan, penerapan standar keamanan pangan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang memadai agar tujuan pemenuhan hak anak dapat tercapai secara optimal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak anak sebagai korban penelantaran di Kota Tarakan dalam perspektif viktimologi serta mengkaji kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani kasus tersebut. Latar belakang penelitian didasari oleh masih maraknya kasus penelantaran anak, yang mencerminkan pengabaian peran perlindungan dari berbagai pihak, padahal hak anak telah dijamin oleh hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Dinas Sosial dan DP3AP2KB Kota Tarakan, observasi, serta studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak korban penelantaran di Kota Tarakan dilaksanakan melalui pendekatan komprehensif yang berorientasi pada pemulihan korban dan restorasi keluarga, sesuai dengan prinsip viktimologi. Unsur-unsur pemenuhan hak meliputi jaminan keselamatan darurat, akses terhadap layanan dasar, dan pendampingan psikososial. Faktor penyebab utama penelantaran adalah kemiskinan struktural, pola migrasi orang tua, serta rendahnya pengetahuan tentang pengasuhan anak. Secara kelembagaan, penelitian menemukan bahwa kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah telah dijalankan berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dinas Sosial berperan sebagai leading sector dengan fokus pada rehabilitasi, sementara DP3AP2KB menekankan fungsi pencegahan melalui KIE dan pendampingan korban. Tantangan utama yang dihadapi adalah mengatasi akar masalah struktural seperti kemiskinan dan mengubah persepsi masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN AKIBAT PENELANTARAN Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran serta untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari tindakan penelantaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pendekatan ini dilakukan guna menggambarkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat terhadap anak yang menjadi korban penelantaran. Pada penelitian ini penulis menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran terdiri dari perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penelantaran dengan memberikan edukasi, penyuluhan, dan pemenuhan hak-hak dasar anak. Sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara juga memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana perlindungan, seperti tempat tinggal, rehabilitasi sosial, dan layanan pemulihan psikologis bagi anak-anak yang menjadi korban. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa penelantaran anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak dan dapat dikenai sanksi pidana. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada sinergi antar lembaga serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah, lembaga sosial, dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak korban penelantaran.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Hukum Program Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak-hak Anak di Kota Tarakan serta apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Tarakan melalui indikator kota layaak anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang digunakan dengan terjun langsung ke lapangan dengan cara melakukan penelitian dengan studi kepustakaan dan wawancara mengamati objek penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang permasalahan dan keadaan serta interaksi lingkungan suatu unit sosial. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan hukum program Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Tarakan sudah terdapat komitmen dari Pemerintah Kota Tarakan melalui Peraturan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021Tentang Kebijakan/Kota Layak Anak dan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, yaitu 5 klaster dan 24 indikator capaian, namun masih terdapat berbagai kendala dalam program-program pemenuhan hak-hak anak pada lima klaster. Kendala tersebut ialah data yang tidak lengkap secara menyeluruh, Beberapa standarisasi ramah anak yang belum terpenuhi dan Sosialisasi Konvensi Hak Anak belum merata dan masih terdapat beberapa kendala pada masing-masing klaster pemenuhan hak Anak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk serta pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui proses penalaran hukum (legal reasoning) yang logis sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pemenuhan hak Pendidikan anak penyandang disabilitas yaitu penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, memfasilitasi sekolah filial kelas ruang belajar bagi Daerah yang berada diluar zona Sekolah Negeri/Swasta, bantuan pembiayaan, penyediaan kuota khusus bagi masyarakat tidak mampu dan zonasi, penyediaan asrama siswa dan rumah dinas Guru, penyediaan sarana transportasi sesuai kondisi Daerah khusus, pendampingan, pengawasan dan evaluasi, membangun sekolah baru, menambah ruang kelas baru, membangun laboratorium, mendukung penyediaan program literasi, mendukung dan mendorong pendidikan keluarga. Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut di Provinsi Kalimantan Utara masih belum optimal karena beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak memadai, kendala pembiayaan, kurangnya kolaborasi dan koordinasi antar instansi, serta tidak adanya sanksi didalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan terhadap Satuan Pendidikan apabila tidak melaksanakan tanggung jawab dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan kesejahteraanya. Pemberitaan media massa dihiasi oleh banyaknya tindak pemerkosaan yang terjadi. Berita yang diambil wartawan memperlihatkan identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Pemberitan tersebut menimbulkan dampak terhadap anak Pemberitaan Ramah Anak ini untuk mendorong komunitas pers menghasilkan berita yang bernuansa positif, berempati dan bertujuan melindungi hak, martabat dan martabat anak, yang terlibat dalam masalah hukum ataupun tidak; baik anak sebagai pelaku, saksi atau korban. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang disepakati menggunakan batasan seseorang yang belum berusia 18 tahun, baik masih hidup maupun meninggal dunia, menikah atau belum menikah. Identitas Anak yang harus dilindungi adalah semua data dan informasi yang menyangkut anak yang memudahkan orang lain untuk mengetahui anak seperti nama, foto, gambar, nama kakak/adik, orangtua, paman/bibi, kakek/nenek dan tidak keterangan pendukung seperti alamat rumah, alamat desa, sekolah, perkumpulan/klub yang diikuti, dan benda-benda khusus yang mencirikan sang anak. Undang-Undang Dasar 1945 Tahun mengamanatkan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam upaya perlindungan tersebut wartawan memegang peranan penting dalam posisinya untuk mengupayakan agar hak-hak anak dapat terpenuhi dan terlindungi melalui pemberitaan media massa.
