TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk serta pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui proses penalaran hukum (legal reasoning) yang logis sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pemenuhan hak Pendidikan anak penyandang disabilitas yaitu penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, memfasilitasi sekolah filial kelas ruang belajar bagi Daerah yang berada diluar zona Sekolah Negeri/Swasta, bantuan pembiayaan, penyediaan kuota khusus bagi masyarakat tidak mampu dan zonasi, penyediaan asrama siswa dan rumah dinas Guru, penyediaan sarana transportasi sesuai kondisi Daerah khusus, pendampingan, pengawasan dan evaluasi, membangun sekolah baru, menambah ruang kelas baru, membangun laboratorium, mendukung penyediaan program literasi, mendukung dan mendorong pendidikan keluarga. Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut di Provinsi Kalimantan Utara masih belum optimal karena beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak memadai, kendala pembiayaan, kurangnya kolaborasi dan koordinasi antar instansi, serta tidak adanya sanksi didalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan terhadap Satuan Pendidikan apabila tidak melaksanakan tanggung jawab dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas.