ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas di Indonesia serta penerapan pidana yang tercantum dalam Putusan Nomor 146/PID.SUS/2025/PT MTR. Tipe penelitian ini adalah riset hukum normatif yang menggunakan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum yang telah melalui analisis kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas tidak otomatis dihapus, melainkan bergantung pada kemampuan bertanggung jawab (mens rea). Disabilitas fisik tidak mempengaruhi kesalahan pelaku, sedangkan disabilitas mental/intelektual dapat menjadi alasan pemaaf atau peringan berdasarkan Pasal 38-39 KUHP Nasional. Dalam Putusan Nomor 146/PID.SUS/2025/PT MTR, terdakwa I Wayan Agus Suartama (disabilitas fisik) dinyatakan tetap mampu bertanggung jawab dan terbukti melakukan kekerasan seksual dengan memanfaatkan kondisi disabilitasnya sebagai modus operandi. Majelis hakim justru menjadikan disabilitas sebagai faktor pemberat, bukan pemaaf, sehingga pidana penjara 10 tahun (diperberat MA menjadi 12 tahun) dinyatakan telah mencerminkan keadilan substantif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman teknis bagi aparat penegak hukum, pemeriksaan psikiatri forensik yang memadai, serta penyediaan tempat tinggal yang sesuai bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan tanpa mengorbankan penegakan hukum yang tegas.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari perspektif viktimologi, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penggunaan metode yuridis normatif ini dimaksudkan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang mengatur perlindungan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual guna menilai bentuk dan efektivitas perlindungan hukum yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa dalam perspektif viktimologi, peran anak penyandang disabilitas sebagai korban bukan dimaknai sebagai keterlibatan aktif dalam terjadinya tindak pidana, melainkan sebagai posisi korban yang memiliki kerentanan tinggi sehingga lebih mudah menjadi sasaran kekerasan seksual. Selain itu, bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam proses pelaporan, pembuktian, dan pemenuhan hak korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan perlindungan hukum yang lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penyandang disabilitas khususnya tunadaksa, memiliki risiko tinggi mengalami gangguan psikologis akibat stigma sosial, diskriminasi, dan penolakan dari lingkungan. Perilaku diskriminatif serta penolakan sosial dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan mental penyandang disabilitas, yang dapat memicu timbulnya gejala depresi hingga akhirnya mengarah pada ideasi bunuh diri. Hal ini menunjukkan pentingnya intervensi yang tepat untuk membangun kembali harga diri, rasa percaya diri, serta makna hidup yang mungkin hilang akibat stigma dan diskriminasi yang mereka alami. Penulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas gratitude journal sebagai intervensi inovasi yang dapat membantu menurunkan ideasi bunuh diri pada pasien penyandang disabilitas. Metode yang digunakan adalah studi kasus deskriptif dengan penerapan gratitude journal selama 6 hari. Terapi diberikan dengan durasi 10 sampai dengan 15 menit tiap sesinya. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen Revised-Suicide Ideation Scale (R-SIS) untuk menilai perubahan ideasi bunuh diri sebelum dan sesudah intervensi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya penurunan skor ideasi bunuh diri, serta peningkatan ekspresi positif pada pasien. Kesimpulan dari penulisan ini menunjukkan bahwa gratitude journal dapat menjadi intervensi psikososial yang efektif, sederhana, dan aplikatif dalam menurunkan risiko bunuh diri pada pasien penyandang disabilitas. Intervensi ini mampu memperkuat harga diri, meningkatkan penerimaan diri, serta mengurangi beban emosi negatif. Oleh karena itu, disarankan agar terapi ini dapat digunakan sebagai bagian dari intervensi keperawatan psikososial, khususnya pada kelompok pasien dengan risiko tinggi terhadap depresi dan ideasi bunuh diri.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk serta pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui proses penalaran hukum (legal reasoning) yang logis sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pemenuhan hak Pendidikan anak penyandang disabilitas yaitu penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, memfasilitasi sekolah filial kelas ruang belajar bagi Daerah yang berada diluar zona Sekolah Negeri/Swasta, bantuan pembiayaan, penyediaan kuota khusus bagi masyarakat tidak mampu dan zonasi, penyediaan asrama siswa dan rumah dinas Guru, penyediaan sarana transportasi sesuai kondisi Daerah khusus, pendampingan, pengawasan dan evaluasi, membangun sekolah baru, menambah ruang kelas baru, membangun laboratorium, mendukung penyediaan program literasi, mendukung dan mendorong pendidikan keluarga. Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut di Provinsi Kalimantan Utara masih belum optimal karena beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak memadai, kendala pembiayaan, kurangnya kolaborasi dan koordinasi antar instansi, serta tidak adanya sanksi didalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan terhadap Satuan Pendidikan apabila tidak melaksanakan tanggung jawab dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Kota Tarakan. Pertama bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Kota Tarakan ? kedua bagaimana kewenangan dan kewajiban Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Kota Tarakan ? Skripsi ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan objek kajian mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan ketentuan hukum, yakni peraturan perundang-undangan tentang hak penyandang disabilitas. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data priemer yaitu data yang didapatkan melalui wawancara, angket/daftar pertanyaan, observasi dan pengamatan di lapangan. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal,artikel, data-data dari internet. Hasil dari penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa Penyandang disabilitas di Kota Tarakan terdapat kekurangan seperti tenaga pengajar yang terlatih, kurangnya sarana prasarana yang memadai, dan kurangnya aksesibilitas. Pemerintah perlu meningkatkan perhatian dan upaya mereka dalam memenuhi hak-hak pendidikan penyandang disabilitas. Pemenuhan hak-hak pendidikan bagi penyandang disabilitas diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan dan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penerapan undang-undang tentang penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Kota Tarakan Kalimantan Utara masih belum maksimal dalam penerepan dan juga pemenuhannya.
