Abstrak
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN AKIBAT PENELANTARAN Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran serta untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari tindakan penelantaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pendekatan ini dilakukan guna menggambarkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat terhadap anak yang menjadi korban penelantaran. Pada penelitian ini penulis menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran terdiri dari perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penelantaran dengan memberikan edukasi, penyuluhan, dan pemenuhan hak-hak dasar anak. Sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara juga memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana perlindungan, seperti tempat tinggal, rehabilitasi sosial, dan layanan pemulihan psikologis bagi anak-anak yang menjadi korban. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa penelantaran anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak dan dapat dikenai sanksi pidana. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada sinergi antar lembaga serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah, lembaga sosial, dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak korban penelantaran.