Abstrak
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak, sebagai bagian dari pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, serta tumbuh kembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif hak anak serta menganalisisnya mlalui tinjuan yuridisnya berdasarkan prinsip hak anak. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Program MBG telah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Pengaturan tersebut mencerminkan kewajiban negara dalam memenuhi hak anak atas pangan dan gizi yang layak. Namun, berdasarkan tinjuan yuridis pelaksanaan Program MBG masih menghadapi berbagai kendala, seperti kasus keracunan makanan, keterbatasan infrastruktur dan distribusi, serta lemahnya pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga pada tata kelola yang efektif, pengawasan yang berkelanjutan, penerapan standar keamanan pangan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang memadai agar tujuan pemenuhan hak anak dapat tercapai secara optimal.