ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak anak sebagai korban penelantaran di Kota Tarakan dalam perspektif viktimologi serta mengkaji kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani kasus tersebut. Latar belakang penelitian didasari oleh masih maraknya kasus penelantaran anak, yang mencerminkan pengabaian peran perlindungan dari berbagai pihak, padahal hak anak telah dijamin oleh hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Dinas Sosial dan DP3AP2KB Kota Tarakan, observasi, serta studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak korban penelantaran di Kota Tarakan dilaksanakan melalui pendekatan komprehensif yang berorientasi pada pemulihan korban dan restorasi keluarga, sesuai dengan prinsip viktimologi. Unsur-unsur pemenuhan hak meliputi jaminan keselamatan darurat, akses terhadap layanan dasar, dan pendampingan psikososial. Faktor penyebab utama penelantaran adalah kemiskinan struktural, pola migrasi orang tua, serta rendahnya pengetahuan tentang pengasuhan anak. Secara kelembagaan, penelitian menemukan bahwa kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah telah dijalankan berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dinas Sosial berperan sebagai leading sector dengan fokus pada rehabilitasi, sementara DP3AP2KB menekankan fungsi pencegahan melalui KIE dan pendampingan korban. Tantangan utama yang dihadapi adalah mengatasi akar masalah struktural seperti kemiskinan dan mengubah persepsi masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Anak merupakan suatu amanah dan titipan Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita rawat, jaga serta lindungi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berguna untuk menjaga masa depan bangsa. Perlindungan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya anak-anak harus mendapat perlindungan atas hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan berkesinambungan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah perlindungan preventif dan perlindungan represif Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak harus ditegakkan dengan tujuan untuk mengurangi maraknya kasus penelantaran anak dan ringannya sanksi bagi penelantaran anak menjadi penyebab banyak terjadinya kasus penelantaran anak. Penanganan secara khusus harus diberikan kepada anak, tetapi tidak semua orang tua tulus menerima, merawat anak dan memberikan kasih sayang. Ayah sebagai orang tua kandung terkadang tidak memperhatikan kebutuhan anak atau kurangnya perhatian dan kasih sayang ayah kepada anaknya pasca adanya perceraian. Padahal ayah bertanggungjawab dalam memberikan nafkah, rasa aman dan nyaman serta perhatian penuh untuk mewujudkan harga diri atau mengaktualisasikan diri terhadap anak. Hal ini menyebabkan masih banyaknya kasus orang tua yang menelantarkan anak. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum, melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah aturan hukum yang berlaku terkait perlindungan hukum pidana terhadap anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya khususnya oleh ayah.
