ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Perlindungan Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2012 Sebagai Wujud Kota layak Anak Eksploitasi anak di Kota Tarakan masih terjadi meski telah ada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak sebagai instrumen hukum menuju Kota Layak Anak. Penelitian ini menggunakan metode empiris kualitatif melalui wawancara dengan Dinas terkait, Satpol PP, penyintas, dan anak untuk menganalisis implementasi Perda tersebut serta faktor-faktor penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Perda sudah berjalan namun belum optimal. Kendala utama meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya sosialisasi, faktor sosial-budaya seperti perkawinan usia dini, layanan kesehatan dan pendidikan yang belum maksimal, tingginya kasus kekerasan anak, keterbatasan data, kemiskinan, serta kurangnya pemahaman tentang Konvensi Hak Anak. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perbaikan kebijakan untuk mewujudkan perlindungan anak yang lebih efektif di Kota Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini membahas praktik Open Booking Online (BO) yang melibatkan anak dalam perspektif kriminologi. Praktik ini merupakan bentuk eksploitasi seksual yang marak terjadi melalui media sosial dan platform digital. Anak menjadi korban karena faktor ekonomi, lingkungan, serta lemahnya pengawasan dan perlindungan. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer, sekunder, maupun tersier akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Kemudian nantinya data akan diuraikan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran guna untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian penulis penelitian ini menemukan bahwa praktik BO terhadap anak berkaitan erat dengan ketimpangan sosial dan lemahnya sistem perlindungan anak. praktik ini melanggar sejumlah ketentuan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan preventif dan represif melalui kerja sama antara aparat penegak hukum, orang tua, dan masyarakat guna mencegah serta menanggulangi kejahatan ini.
