Abstrak
Penelitian ini bermaskud menjawab dua pertanyaan terkait implementasi kewenangan jaksa sebagai “Dominus Litis” dalam memulihkan hak anak korban tindak pidana kekerasan melalui mekanisme restitusi. Pertama, Mekanisme pelaksanaan restitusi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual? Kedua, apa faktor penghambat jaksa penuntut umum dalam pemenuhan restitusi? Skripsi ini menggunakan pendekatan studi kasus, sistematis, konsisten dengan analisis terstruktur, yakni studi kasus Nomor : PDM 37/TRK/EKU:/07/2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. Data sekunder diperoleh dari perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel dan data-data internet. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pertama, anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dapat mengajukan restitusi. Mekanisme pelaksanaan restitusi di pengadilan Indonesia dilaksanakan sesuai peraturan yang telah diciptakan yaitu peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 di dalam peraturan tersebut mengatur pelaksanaan restitusi sampai penuntutannya, tetapi dalam peraturan tersebut tidak menunjukan bahwa restitusi tidak dibayarkan dan tidak menjamin bahwa ganti kerugian yang diderita korban dapat dibayarkan oleh terdakwa.