Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Apakah putusan perkara Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tar. telah menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan Ratio Decidendi terhadap putusan perkara Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tar. dengan telah menetapkan pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penjatuhan pidana penjara terhadap anak seharusnya dihindari, karena penjara dapat menyebabkan stigmatisasi, dehumanisasi, dan kesulitan bagi anak dalam melanjutkan kehidupan yang produktif di masyarakat dan tindakan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara tidaklah tepat. Alternatif lain seperti pendekatan rehabilitasi, pembinaan, dan pemberian kesempatan kedua bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana seharusnya dipertimbangkan. Penjatuhan sanksi pidana pengawasan oleh hakim merupakan respons yang lebih sesuai karena memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pembinaan dan perlindungan yang diperlukan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. dalam putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tar, hakim tidak mempertimbangkan dengan baik asas kepentingan terbaik bagi anak. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama empat bulan tanpa mempertimbangkan sisi lain dari terdakwa yang masih muda dan berpotensi untuk dibina. Hakim juga tidak mempertimbangkan hak anak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.