ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik telah meningkatkan penggunaan kartu kredit sebagai sarana pembayaran dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi yang berkaitan dengan informasi kartu kredit melalui berbagai bentuk tindak pidana siber. Penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi kartu kredit tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pemilik data, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait penentuan bentuk tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi kartu kredit serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi kartu kredit dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk perbuatan, antara lain akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, intersepsi data elektronik, penguasaan dan pemindahan data elektronik, serta manipulasi data elektronik melalui praktik cloning kartu kredit. Perbedaan karakteristik perbuatan tersebut berimplikasi pada perbedaan dasar hukum yang digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Ketentuan dalam UU ITE lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan akses, penguasaan, dan manipulasi data elektronik, sedangkan ketentuan dalam UU PDP lebih tepat digunakan terhadap perbuatan penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana harus disesuaikan dengan karakteristik perbuatan yang dilakukan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia, serta untuk mengkaji faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan anak sebagai saksi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara normatif memberikan dasar perlindungan baik secara fisik, psikologis, maupun hukum. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mengatur mekanisme perlindungan anak sebagai saksi secara spesifik.Selain itu, implementasi perlindungan anak sebagai saksi dipengaruhi oleh faktor pendukung, seperti adanya dasar hukum yang jelas, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta dukungan aparat penegak hukum, serta faktor penghambat, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan belum optimalnya pengaturan teknis. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma dan praktik, yang berakibat pada belum terpenuhinya perlindungan secara optimal, munculnya risiko tekanan dan trauma pada anak, serta melemahnya kualitas pembuktian dalam proses peradilan pidana.Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta optimalisasi peran LPSK agar perlindungan anak sebagai saksi dapat terlaksana secara efektif dan menjamin keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum arisan online di Indonesia serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam penyelenggaraan arisan online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan online belum memiliki pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun pengaturannya telah dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat diberikan melalui perlindungan preventif berupa perjanjian yang jelas, verifikasi identitas para pihak, dan dokumentasi transaksi elektronik, serta perlindungan represif melalui penyelesaian sengketa secara non-litigasi maupun litigasi. Oleh karena itu, meskipun belum terdapat pengaturan khusus mengenai arisan online, instrumen hukum yang berlaku saat ini telah memberikan dasar pengaturan dan perlindungan hukum bagi para pihak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi (TPB) dalam laporan tahunan merupakan bagian penting dari upaya perusahaan dalam menyampaikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan. Meskipun demikian, penyajian informasi TPB dalam bentuk narasi tidak selalu bersifat objektif, karena dapat dipengaruhi oleh cara pandang dan bias kognitif manajemen dalam mengonstruksi bahasa pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk bias kognitif manajemen yang tercermin dalam narasi pengungkapan TPB, khususnya overconfidence bias, self-serving bias, dan confirmation bias, serta kaitannya dengan karakter kepastian narasi yang disampaikan. Objek penelitian difokuskan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor kesehatan di Indonesia selama periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten tematik terhadap laporan tahunan perusahaan. Proses analisis dilakukan melalui pengodean sistematis menggunakan perangkat lunak NVivo 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bias overconfidence tercermin dari dominasi penggunaan bahasa afirmatif dan modalitas kepastian tinggi. Self-serving bias terlihat melalui pola atribusi yang menekankan peran internal perusahaan atas capaian positif, sementara dinamika eksternal digunakan sebagai konteks penjelasan. Adapun confirmation bias muncul dalam bentuk seleksi informasi yang lebih menonjolkan aspek positif transaksi dibandingkan potensi risiko. Temuan ini mengindikasikan bahwa narasi pengungkapan TPB cenderung dibangun secara persuasif, sehingga perlu peningkatan kualitas narasi agar informasi yang disampaikan lebih seimbang dan andal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan praktik transaksi elektronik. namun diiringi dengan maraknya tindak pidana penipuan. salah satunya melalui platform trading binary option ilegal seperti Binomo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban penipuan melalui transaksi elektronik dan upaya pemenuhan hak-hak korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 378 KUHP. Upaya perlindungan dilakukan secara preventif melalui sosialisasi dan peningkatan keamanan siber. serta secara represif melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana. Analisis putusan Pengadilan Negeri atas nama Indra Kenz (Putusan 117/Pid.Sus/2022/PT Banten) menunjukkan penerapan sanksi bagi pelaku serta upaya pengembalian aset kepada korban. Namun. diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pidana tambahan untuk memulihkan kerugian korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum telah ada. efektivitas perlindungan korban masih memerlukan penegakan hukum yang optimal dan kesadaran masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan transaksi elektronik yang menggunakan dokumen elektronik palsu menurut ketentuan hukum pidana di Indonesia, serta menelaah hambatan yang muncul dalam proses penegakan hukumnya dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu kajian yang fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengombinasikan pendekatan undangundang serta pendekatan konseptual untuk memahami peraturan yang berlaku dan konsep hukum yang terkait. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, yaitu KUHP lama, KUHP Nasional dan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik kajian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dari aturan hukum yang bersifat umum untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kejahatan yang diselidiki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, seseorang yang terbukti dengan sadar membuat atau menggunakan dokumen elektronik palsu sebagai sarana dalam transaksi dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 51 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan sistem transaksi dalam sektor perbankan, namun juga membawa risiko terhadap keamanan data pribadi nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum serta pertanggungjawaban bank dalam melindungi data pribadi nasabah pada transaksi perbankan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, termasuk insiden kebocoran data di Bank Syariah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi seperti Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta sejumlah peraturan teknis dari OJK dan Kominfo, implementasi perlindungan data masih belum optimal. Ditemukan kelemahan pada aspek substansi hukum, struktur pengawasan, dan budaya hukum masyarakat yang cenderung permisif. Selain itu, belum terbentuknya lembaga otoritatif pelindung data serta minimnya harmonisasi regulasi menyebabkan ketidakpastian hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi secara terintegrasi, pembentukan lembaga pengawas independen, serta peningkatan literasi hukum dan digital kepada masyarakat. Saran yang diajukan adalah perlunya sinergi antar-lembaga dan penerapan standar keamanan digital yang lebih ketat oleh perbankan guna memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap data pribadi nasabah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan, kemudahan penggunaan, manfaat, dan kepercayaan terhadap preferensi pegawai dalam melakukan transaksi non tunai. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital yang mengubah pola transaksi masyarakat, termasuk pegawai instansi pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 85 pegawai Universitas Borneo Tarakan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Hasil analisis secara simultan menunjukkan bahwa keempat variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap preferensi transaksi non tunai. Secara parsial, variabel manfaat dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi pegawai dalam bertransaksi non tunai. Sementara itu, variabel pendapatan berpengaruh negatif namun tidak signifikan, dan kemudahan penggunaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa preferensi pegawai dalam menggunakan transaksi non tunai lebih dipengaruhi oleh persepsi atas manfaat dan kepercayaan terhadap layanan digital, dibandingkan pertimbangan ekonomi maupun aspek kemudahan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tar). Pertama, Pertimbangan hukum hakim dalam pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan pada putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tar. Kedua, kapan status anak dapat dikatakan sebagai saksi korban tindak pidana pencabulan. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis secara kepustakaan mengenai ketentuan perundang-undangan, asas hukum dan doktrin hukum. Seluruh data yang diproleh dalam penelitian, baik data primer dan data sekunder akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Tarakan Kelas 1B dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tar telah cermat memeriksa dan mengadili anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus ini, maka dasar pertimbangan Hakim dalam kasus pencabulan ini sudah sesuai dengan dasar pemidanaan dengan pertimbangaan hakim secara yuridis (dakwaan dan pembuktian) maupun non yuridis (hal-hal yang meringankan dan memberatkan) sesuai ketentuan KUHAP. Namun berdasarkan hasil analisis penulis terkait pertimbangan oleh Hakim, penulis berpikir bahwa Hakim masih kurang melihat dan mendalami faktor latar belakang ABH serta Hakim kurang mengulik lebih dalam fakta dan keterangan dari ABH (awal mula terjadinya persetubuhan). Selanjutnya kapan status anak dapat dikatakan sebagai saksi korban narasumber menjelaskan lebih jelas apabila sudah diketahui dengan benar bahwa si Anak ini sudah dipastikan sebagai korban pelaku tindak pidana. Tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang secara spesifik mengatur tentang anak sebagai saksi korban. Namun, MK telah mengeluarkan beberapa putusan yang terkait dengan definisi saksi dan perlindungan anak dalam proses peradilan pidana yang dapat relevan dengan kedudukan anak sebagai saksi korban, seperti Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Tindak pidana asusila merupakan salah satu contoh dari perilaku menyimpang, keberadaan nilai yang begitu menentukan sikap atau perilaku seseorang ini bersifat abstrak dikarenakan wujud dan bentuk dari nilai itu sendiri sudah merupakan anugerah dari Tuhan yang maha kuasa. Namun demikian, meskipun bersifat abstrak tidak berarti keberadaan nilai ini tidak dapat dipahami secara jelas atau tidak menentu. Pelaku kejahatan asusila ini biasanya hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun ternyata tidak hanya orang yang dewasa yang menjadi pelaku melainkan anak di bawah umur pun sudah menjadi pelaku kejahatan asusila di zaman yang modern ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana asusila dan untuk mengetahui kekuatan pembuktian terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana asusila. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yang merupakan penelitian hukum untuk menemukan, membedah, menganalisi dan menafsirkan aturan, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin, dan literatur-literatur hukum untuk menjawab isu hukum yang diteliti serta wawancara. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dan Penasihat Hukum Pengadilan Negeri Tarakan mengenai kasus asusila yang telah terjadi dikota Tarakan. Hasil penilitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana asusila adalah anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, pemerkosaan, penganiayaan fisik, verbal maupun psikis. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, menjadi dasar utama untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban asusila. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Penelitian ini juga menemukan bahwa aparat penegak hukum harus lebih aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berhadap dengan hukum khususnya anak yang menjadi korban
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merajalela, merugikan keuangan negara, melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Karena merupakan kejahatan luar biasa pengungkapan kasus korupsi termasuk sulit, dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan upaya yang luar biasa juga. Peranan Justice Collaborator sangat penting dalam pengungkapan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena Justice Collaborator terlibat langsung dalam kejahatan tersebut. Keberadaan Justice Collaborator yang memiliki peranan penting dalam mengungkap kasus korupsi sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dari negara. Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Justice Collaborator dalam kasus tindak pidana korupsi serta peran Justice Collaborator dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi merupakan tujuan dari penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Peran Justice Collaborator dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi sangat penting dan bermanfaat bagi penegak hukum maupun bagi negara. Kasus-kasus korupsi dapat terungkap dengan baik dan benar sehingga hasil dari korupsi dapat dikembalikan kepada negara. Aturan mengenai Justice Collaborator seharusnya segera diperbarui, karena belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi Justice Collaborator yaitu pengaturan penetapan syarat Justice Collaborator, penetapan status Justice Collaborator secara spesifik dan perlindungan hukum Justice Collaborator secara tegas dan terperinci karena dari kesaksiannya menimbulkan risiko besar bagi Justice Collaborator.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ANALISIS HUBUNGAN ANTARA TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK (E-MONEY), VELOSITAS UANG DAN JUMLAH UANG BEREDAR DI INDONESIA MARIA ROSARI TARANITA TOLOK BERNADETH Y.P BR SIMANGUNSONG, S.E., M. SI Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan transaksi uang elektronik (e-money) terhadap M1 dan M2, mengetahui hubungan velositas terhadap M1 dan M2, dan untuk mengetahui hubungan transaksi uang elektronik (e-money) terhadap velositas uang. Data yang digunakan dalam penelitian ni adalah data sekunder yang berbentuk data truwulan I-IV dari tahun 2014-2021, data ini bersumber dari Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan mentode analisis jalur (Path analysis). Dari penelitian ini dapat diketahui hasil analisis jalur (analysis path) transaksi uang elektronik terhadap jumlah uang beredar M1 secara langsung sebesar 0.050176 atau 5,01% dan nilai signifikan sebesar 0.013 0.05, transaksi uang elektronik terhadap jumlah uang beredar M2 secara langsung sebesar 0.033124 atau 3,31% dan nilai signifikan sebesar 0.148 > 0.05, variabel velositas M1 terhadap jumlah uang beredar M1 secara langsung sebesar 0.731025 atau 73,1% dan nilai signifikan sebesar 0.000 0.05, variabel velositas m2 terhadap jumlah uang beredar M2 secara langsung sebesar 0.544644 atau 54,4% dan nilai signifikan sebesar 0.000 0.05, variabel transaksi elektronik terhadap velositas M1 secara langsung sebesar 0.0057456 atau 0,57% dan nilai korelasi transaksi elektronik terhadap velositas M1 sebesar 0.030, variabel transaksi elektronik terhadap velositas M2 secara langsung sebesar 0.004835376 atau 0,48% dan nilai korelasi transaksi elektronik terhadap velositas M2 sebesar 0.036.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepercayaan, risiko, dan sikap terhadap niat untuk bertransaksi online. Pendekatan teori yang digunakan penelitian ini adalah Theory of Planned Behavior. Penelitian ini dilakukan di Kota Tarakan, dengan subjek penelitian adalah masyarakat kota Tarakan. Pengambilan sampel ini sebanyak 280 sampel dengan kriteria minimal umur 17 tahun keatas dan pernah melakukan transaksi secara online. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan instrument berupa kuesioner dan metode pengambilan sampel dengan non probability sampling, lebih spesifik purposive sampling. Uji validitas menggunakan konvergen dan diskriminan, dan uji relibilitas menggunakan composite reliability. Hasil penelitian menunjukkan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap untuk bertransaksi online, risiko memberikan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap niat untuk bertransaksi online, dan sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk bertransaksi online. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan maka akan meningkatkan konsumen untuk melakukan transaksi secara online, walaupun masih ada risiko yang akan terjadi konsumen akan memeriksa rating dan reputasi pada toko agar meminimalisir terjadinya risiko dalam bertransaksi secara online.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
DIAH KURNIAWATI NPM: 1640501040. This thesis is titled "Legal Protection of Consumers in Transactions Through Shopee Online Media" under the direction and guidance of Mrs. Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, S.H., M.H. The implementation of electronic transactions through shopee online shopping sites, there will be a relationship between consumers and PT. Shopee Indonesia With the presence of consumers who are harmed related to problems in online ordering so there must be legal protection to consumers based on Consumer Protection Law No. 8 of 1999 (UUPK) and The Information and Electronic Transactions Act No. 11 of 2008 (ITE Law) are seen from the regulation on the protection of consumer rights and the provision of compensation Consumers who are harmed can file demands that may be in line with the UUPK and ITE Law so as to provide legal certainty for consumers. The purpose of this research is to know and understand the characteristics of buying and selling transactions through shopee media and to understand the form of legal protection against consumers in interactions through shopee media. The result of this research is online buying and selling shopee among others ease in making transactions (because sellers and buyers do not have to bother meeting to make transactions). Online shopee usually offers its goods by mentioning the specifications of the goods, prices, and images. The buyer selects and then orders the goods that will usually be delivered after the buyer transfers the money. DIAH KURNIAWATI NPM: 1640501040. Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Melalui Media Online Shopee” dibawah arahan dan bimbingan Ibu Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, S.H.,M.H. Pelaksanaan transaksi elektronik melalui situs belanja online shopee, maka akan terjadi suatu hubungan antara konsumen dengan PT.Shopee Indonesia Dengan adanya konsumen yang dirugikan terkait masalah dalam pemesanan online sehingga harus adanya Perlindungan hukum kepada konsumen berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008(UU ITE) terlihat dari pengaturan mengenai perlindungan hak-hak konsumen dan pemberian ganti rugi. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan yang kiranya sejalan dengan UUPK dan UU ITE sehingga memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan memahami karakteristik transaksi jual beli melalui media shopee dan untuk memahami Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam interaksi melalui media shopee. Hasil dari penelitan ini iyalah jual beli online shopee di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi). Online shopee biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku terhadap niat mahasiswa bertransaksi online di Universitas Borneo Tarakan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif disertai penggunaan metode survei serta metode pengambilan sampel yang digunakan ialah teknik purposive sampling. Penentuan jumlah pengambilan sampel adalah dengan menggunakan rumus hair yang ditentukan bahwa sampelnya terdiri dari 200 responden mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, yang dioperasikan dalam program SPSS versi 16. Berdasarkan pada hasil penelitian ini sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat mahasiswa bertransaksi online di Universitas Borneo Tarakan. Hal itu berdasarkan hasil uji yang dilakukan untuk melihat pengaruh tidak langsung sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku terhadap niat mahasiswa bertransaksi online di Universitas Borneo Tarakan. Dapat disimpulkan bahwa niat mahasiswa bertransaksi online dapat disebabkan adanya pengaruh dari sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku mahasiswa tersebut, sehingga akan tumbuh niat untuk melakukan transaksi online.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Corona virus disease 19 merupakan penyakit virus baru yang menyerang sistem pernafasan. Dampak covid 19 tidak hanya mempengaruhi perekonomian tetapi juga mempengaruhi bisnis organisasi secara global dan pasar keuangan. Penurunan pasar saham global ini juga berdampak signifikan pada pasar modal di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan harga saham, volume transaksi sebelum dan sesudah covid 19 dan dampak covid 19 terhadap return saham agar investor bisa mengambil peluang saat terjadinya pandemi dan dapat menghindari kerugian. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Indonesia Stock Exchange (IDX) dan yahoo finance meliputi harga saham harian, volume transaksi harian dan return saham harian selama periode penelitian. Data dianalisis menggunakan wiloxon signed rank test dan one sample t-test. Sampel yang digunakan berjumlah 28 perusahaan sektor pariwisata dan 40 perusahaan sektor perbankan. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan harga saham dan volume transaksi sebelum dan sesudah covid 19 dan penurunan return di sektor perbankan dan pariwisata. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi investor untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan investasi di masa pandemi dan sebaiknya melakukan wait and see. Bagi perusahaan agar dapat beradaptasi di masa pandemi dengan melakukan strategi yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan bagi penelitian lain agar menggunakan variabel-variabel lain untuk penelitian mendatang.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Teknologi komunikasi berkembang dan memberikan kemudahan bagi setiap pengguna. Selain itu juga menuntut masyarakat modern untuk cepat dan nyaman, karena dengan kemajuan teknologi, konversi pembayaran dalam bentuk tunai sudah bertransformasi menjadi nontunai. Kesederhanaan layanan ini terletak pada kemampuannya untuk mengubah gaya hidup atau perilaku masyarakat khususnya di Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemudahan teknologi (khususnya transaksi non tunai) terhadap perilaku konsumsi. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data utama yang diberikan dalam bentuk kuisioner, dengan jumlah 130 responden. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) untuk memverifikasi faktor-faktor yang menentukan minat menggunakan uang elektronik. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dan simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesulitan transaksi nontunai memiliki pengaruh langsung yang nyata terhadap skalanya, yaitu jelas dan mudah dipahami, tidak memerlukan pemikiran panjang, dan mudah dimengerti.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
DESI KRISTIANA CLARA NPM: 16.405010.88. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran dan Metode Pembayaran Dalam Transaksi Online” dibawah bimbingan Ibu Wiwin Dwi Ratna Febrianti, S.H., M.Hum dan Ibu Nurzamzam, S.H., M.H. Bitcoin merupakan uang digital yang termasuk dalam virtual currency sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 34a Peraturan Bank Indonesia No 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Di Indonesia bitcoin digunakan sebagai transaksi pembayaran terhadap pembelian barang/jasa. Bank Indonesia mencatat penggunanya mencapai 300.000 ribu orang ditahun 2018. Keberadaan penggunaan bitcoin di Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang hanya mengakui Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Rumusan masalahnya yaitu (1)Legalitas bitcoin sebagai alat dan metode pembayaran dalam transaksi online. (2)Akibat hukum penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yang bersifat normatif adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, legalitas penggunaan bitcoin di Indonesia diatur melalui dua Peraturan Bank Indonesia yaitu Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang melarang penggunaan virtual currency termasuk bitcoin. Penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dilihat dari jenis uang tidak memenuhi syarat sebagai uang kartal karena tidak memiliki bentuk fisik, dilihat dari fungsi uang tidak memenuhi satuan hitung yang baik karena volalitasnya yang tinggi dan tidak memenuhi persyaratan teknis melekatnya uang. Pada rumusan masalah kedua, terhadap penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran menimbulkan akibat hukum berupa sanksi administratif dan Bank Indonesia serta Kementerian Keuangan memberikan peringatan secara tegas terkait pelarangan penggunaan bitcoin yang mana menimbulkan kerugian secara perdata karena segala risiko yang dialami ditanggung sendiri oleh penggunanya.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2019•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Muhammad Tri Cyaisar (NPM. 14501010051) dengan judul skripsi, “Peranan Saksi Dan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomr 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” dibawah bimbingan Mansyur,S.H.,M.H sebagai pembimbing I dan Dr. Nur Asikin, S.HI., M.H sebagai pembimbing II. Hukum Acara pidana dalam penanganan tindak pidana cyber crime di Indonesia pada dasarnya sama dengan ketentuan umum yang diatur dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya. Dalam penanganan alat bukti elektronik diperlukan penanganan secara khusus oleh para penegak hukum. Alat bukti elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat- alat bukti dalam KUHAP. Dalam skripsi ini, permasalahan yang dibahas peran saksi dan ahli dalam pembuktian terjadinya tindak pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta akibat hukum apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan ahli dalam proses pembuktian tindak pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya dalam kasus cyber crime atau kejahatan digital yang merupakan tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hampir sama dengan kejahatan biasa, akan tetapi dalam pembuktiannya ada beberapa alat bukti yang menggunakan alat bukti yang bersifat elektronik.. Apabila terjadi perbedaan antara Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli dalam proses pembuktian maka yang dipakai adalah Keterangan Saksi, karena saksi tersebutlah yang melihat, mendengar, mengalami suatu peristiwa pidana sendiri. Sedangkan keterangan ahli hanya untuk mendukung. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya, termasuk dalam hal ini terhadap tindak pidana didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
