ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kasus eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan vonis, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan vonis yang kurang tetap tanpa mempertimbangkan hak-hak anak sebagai korban dan dampak dari eksploitasi terhadap anak dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024PN Tar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptuan (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatof. Hasil penelitian ini berdasarkan pada kenyataan bahwa terdakwa melakukan perbuatan secara sadar akan perbuatan mengeksploitasi seksual dan ekonomi anak. Penelitian ini berdasarkan pada kenyataan bahwa terdakwa melakukan perbuatan secara sadar dan berulang dengan korban enam orang anak, dan menyebabkan kerugian materil dan immateril. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana belum ditegakkan secara proposionalitas dalam perkara tersebut dan membuktikan bahwa masih lemahnya penegakan hukum terutama dalam kasus eksploitasi seksual terhadap anak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi bus yang menyebabkan kematian orang lain, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan vonis di bawah ketetapan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengemudi bus yang lalai sehingga menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Tar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dalam putusan tersebut belum sepenuhnya proporsional apabila ditinjau dari aspek kesalahan terdakwa. Penilaian ini berlandaskan pada kenyataan bahwa terdakwa sadar akan perbuatan kelalaiannya, menimbulkan korban jiwa, serta memberikan luka mendalam bagi keluarga korban. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk meniadakan pidana denda terhadap terdakwa hanya karena terdapat alasan yang meringankan berupa pemberian santunan kepada keluarga korban dinilai kurang tepat dan mengesampingkan fungsi dari pidana denda tersebut. Sehingga, penghapusan pidana denda dan rendahnya pidana penjara yang diberikan kepada terdakwa sama sekali tidak seimbang dengan tingkat kelalaian terdakwa yang berdampak fatal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana belum ditegakkan secara proporsionalitas dan membuktikan bahwa penegakan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas masih lemah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tarakan secara parsial dan simultan, serta mengetahui efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif verifikatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Tarakan serta data sekunder dari UPTD SAMSAT Kota Tarakan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), koefisien determinasi (R²), serta analisis efektivitas dan kontribusi dengan bantuan STATA 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman peraturan perpajakan (0,017 0,05) dan sanksi pajak (0,000 0,05) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, kedua variabel juga berpengaruh signifikan dengan nilai probabilitas F sebesar 0,0000 0,05. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,3511 menunjukkan bahwa 35,11% variasi kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel penelitian, sedangkan 64,89% dipengaruhi faktor lain. Selain itu, penerimaan PKB selama tahun 2021-2024 berada pada kategori efektif, sedangkan kontribusinya terhadap PAD tergolong sedang. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman peraturan perpajakan dan penerapan sanksi pajak yang konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung optimalisasi penerimaan PKB dan PAD Kota Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum administrasi terhadap larangan berpolitik praktis bagi anggota Polri, serta mengkaji secara yuridis mekanisme penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran tersebut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme Polri sebagai aparat penegak hukum dalam sistem demokrasi, serta masih ditemukannya praktik pelanggaran yang tidak diiringi dengan penegakan sanksi yang tegas dan konsisten. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-udangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik implementasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif, larangan berpolitik praktis bagi anggota Polri telah diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Politik hukum pasca reformasi juga telah mengarahkan Polri menjadi lembaga yang mengedepankan profesionalisme, mandiri, dan netral. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi, serta kecenderungan pemberian sanksi ringan terhadap pelanggaran yang serius. Mekanisme penegakan sanksi administrasi dilakukan melalui mekanisme disiplin dan kode etik profesi Polri (KKEP), akan tetapi efektivitasnya masih bergantung pada faktor struktural, kultural, dan kurangnya independensi dalam proses pemeriksaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem penegakan hukum administrasi, peningkatan transparansi, serta konsistensi dalam penerapan sanksi dengan tujuan mencegah terulangnya pelanggaran sekaligus mempertahankan kondisi yang tertib dan menjaga integritas institusi Polri.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan pemerintah daerah terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Yang Berkelanjutan serta menganalisis sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah dilakukan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dan perangkat daerah bidang kesehatan. Objek pengawasan meliputi perizinan, tata laksana standar pelayanan, standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana, serta standar operasional prosedur pelayanan kesehatan. Perda telah memberi dasar kewenangan, tetapi masih membutuhkan aturan teknis, indikator pengawasan, koordinasi lintas perangkat daerah, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Sanksi yang dapat dikenakan berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, denda, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan. Penerapan sanksi harus mematuhi asas legalitas, proporsionalitas, kecermatan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak pasien.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Sekolah merupakan organisasi yang kompleks dan unik, yang terdiri dari beberapa orang untuk mencapai visi dan misi sehingga dalam meraih tujuan organisasi faktor yang paling besar peranannya ialah faktor SDM, sebagai penggerak tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, namun SDM juga dapat menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Hal demikian dikarenakan faktor manusia sebagai penentu arah kebijakan sekaligus pelaksana pencapaian tujuan organisasi. Permasalahan adalah sebagai berikut: Implementasi penjatuhan hukuman sanksi disiplin terhadap guru di Kabupaten Malinau dan Tanggung jawab sekolah dan guru terhadap penjatuhan hukuman sanksi disiplin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian yaitu di Kabupaten Malinau. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yaitu seluruh perusahaan umum daerah di kota Tarakan. Sementara sampel adalah sebagian dari populasi sebagai gambaran hasil penelitian yaitu salah satu sekolah di Kabupaten Malinau. Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Bahwa Tinjauan yuridis tentang hukuman sanksi disiplin terhadap guru adalah bentuk penegakan hukum administratif yang bertujuan menjaga profesionalisme, tanggung jawab, dan integritas guru sebagai aparatur negara dalam melaksanakan tugas pendidikan. Pengenaan sanksi disiplin terhadap guru didasarkan pada ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas dalam setiap penjatuhan sanksi. Oleh karena itu, sanksi disiplin tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan moral dan profesionalitas guru agar tetap berpedoman pada etika jabatan serta nilai-nilai hukum yang berlaku. Bahwa Tanggung jawab sekolah dan guru terhadap penjatuhan hukuman sanksi disiplin adalah untuk memastikan proses penegakan disiplin dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum serta kode etik profesi. Sekolah bertanggung jawab menjaga tata tertib dan melakukan pembinaan yang mendidik, sedangkan guru wajib mematuhi norma, etika, dan aturan yang berlaku. Keduanya memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang tertib, bermartabat, dan berorientasi pada peningkatan mutu serta integritas profesi guru
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim serta penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Kabupaten Nunukan berdasarkan Putusan No.58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah mencakup aspek yuridis dan non-yuridis, dengan mendasarkan putusan pada alat bukti, keterangan saksi, dan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasann Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan BLUD, yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp2,5 miliar. Namun demikian, dalam analisis peulis, pertimbangan hakim belum sepenuhnya menggali aspek kesalahan (mens rea), karena perbuatan terdakwa yang dilakukan secara sistematis lebih tepat dikaulifikasikan sebagai kesengajaan (dolus eventualis) daripada kelalaian. Penerapan sanksi pidana dinilai telah sesuai normatif, tetapi belum penuhnya mencerminkan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum, mengingat dampak korupsi tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga terganggunya pelayanan kesehatan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif dan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Di Indonesia, kekerasan terhadap hewan masih sering terjadi dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan nilai moral, ekologis, dan sosialnya, hewan berhak atas perlindungan dari kekerasan, penganiayaan, dan penelantaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis sistem hukum Indonesia mengenai kekerasan terhadap hewan dan tindak pidana yang dikenakan terhadap mereka yang melakukannya. Penelitian hukum normatif dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, yaitu literatur, jurnal, dan karya ilmiah; dan bahan non-hukum sebagai pendukung. Bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk ketentuan mengenai kesejahteraan hewan dan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap hewan, mengatur perlindungan hukum terhadap hewan.Perlindungan ini dapat dicapai melalui upaya preventif dan represif, yang bertujuan untuk mencegah kekerasan dan membuat pelaku jera. Namun, dalam kenyataannya, penerapan sanksi pidana masih menghadapi kendala seperti penegakan hukum yang lemah, kekurangan pengawasan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, untuk memastikan perlindungan hewan yang lebih baik di Indonesia, diperlukan peningkatan penegakan hukum, sosialisasi peraturan, dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Pemalsuan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh pegawai internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan pelanggaran serius dalam penyelenggaraan administrasi publik. Tindakan tersebut tidak hanya merusak integritas dan keabsahan data kependudukan nasional, tetapi juga mencederai prinsip legalitas, akuntabilitas, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Fenomena ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan internal dan belum optimalnya penerapan sanksi administratif terhadap aparatur yang menyalahgunakan kewenangan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum administrasi terhadap pegawai Dukcapil yang melakukan pemalsuan dokumen kependudukan serta mengkaji prosedur penanganan administratif atas pelanggaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum administrasi yang berlaku serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen kependudukan oleh aparatur internal Dukcapil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen kependudukan oleh pegawai Dukcapil merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan ASN yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum administrasi berupa sanksi disiplin. Namun, dalam praktiknya, penegakan pertanggungjawaban tersebut belum berjalan efektif akibat kendala pengawasan, koordinasi kelembagaan, dan inkonsistensi penerapan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal, kejelasan prosedur penanganan, serta penegakan sanksi administratif yang tegas guna mewujudkan tata kelola administrasi kependudukan yang akuntabel dan berintegritas.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Tujuan penelitan ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi administrasi terhadap pemegang izin pengelolaan angkutan barang umum dalam mengatasi pelanggaran ODOL di Kabupaten Malinau dan mengetahui dan menganalisis bentuk dan mekanisme penerapan sanksi administrasi terhadap pemegang izin pengelolaan angkutan barang umum dalam mengatasi pelanggaran ODOL di Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian normatif dan empiris, penelitian normatif menelaah norma hukum yang berlaku secara teoritis melalui studi pustaka dan data sekunder, sementara penelitian empiris mengkaji penerapan hukum di lapangan berdasarkan data primer seperti wawancara atau observasi. Keduanya berbeda pendekatan namun saling melengkapi. Pengaturan sanksi administratif terhadap pemegang izin angkutan barang umum dalam mengatasi pelanggaran Over Dimension and Over Loading (ODOL) di Kabupaten Malinau pada dasarnya mengacu pada ketentuan nasional, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan, khususnya Permenhub Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Sanksi administratif terhadap pemegang izin angkutan barang umum pelanggar ODOL (Over Dimension and Over Loading) di Kabupaten Malinau mengacu pada UU LLAJ dan Permenhub 60 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, berupa peringatan tertulis, denda, pembekuan, hingga pencabutan izin. Mekanismenya dimulai dari pengawasan dimensi, muatan, dan dokumen, dilanjutkan dengan teguran, lalu sanksi lebih berat jika pelanggaran tidak diperbaiki atau berulang.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilakukan untuk menguji sejauh mana kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas layanan, serta pengetahuan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Tarakan. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 110 responden. Data yang terkumpul dianalisis melalui uji kualitas data, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji f, serta koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel kesadaran wajib pajak yang memberikan pengaruh terhadap kepatuhan. Adapun sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengetahuan perpajakan tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Secara simultan, seluruh variabel independen terbukti memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Tarakan. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran wajib pajak, penyempurnaan layanan, edukasi perpajakan, serta penerapan sanksi yang lebih efektif untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan terkait penerapan sanksi pidana terhadap pencabulan anak dalam perspektif hukum pidana, serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan pidana Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, serta menganalisis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP. Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan hakim menjahtukan pidada kepada Terdakwa olehkarena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denta tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PENEGAKKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN Peredaran sediaan farmasi tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hukum di sektor kesehatan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat, menurunkan mutu pelayanan kesehatan, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pengedaran sediaan farmasi tanpa izin di Indonesia serta menganalisis penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conseptual approach), Pendekatan Historis (historical approach), Pendekatan Komporatif (comporative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, menjadi dasar hukum, dan penerapan dalam penegakkan administratif sesuai dengan Pasal 283 ayat (4) dan ayat (5), Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, berupa teguran tertulis, denda administratif, perintah penarikan produk dari peredaran, perintah pemusnahan produk, penghentian sementara kegiaatan produk atau distribusi, dan pencabutan izin.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli kripto di indonesia, dengan fokus pada kesenjangan antara aturan normatif (das Sollen) dan praktik di lapangan (das Sein), serta mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi pidana berdasarkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pengumpulan data melalui peraturan perundang-undangan, pendekataan kasus, dan studi kasus putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum Tidak sepenuhnya menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia memilih menggunakan pendekatan Kasus. Namun, penerapan sanksi Pidana yang diberikan kurang efektif dalam memberi kan efek jera, sebagaimana terlihat dari Kasus. Jaksa Penuntut Umum belum seharusnya memasukkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan, padahal penipuan melalui media elektronik adalah perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan, yang dapat Mengurangi Kepercayaan Masyarat terhadap hukum di indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi permasalahan hukum, seperti Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan melalui media elektronik dan cara pelaku melakukan tindak pidana penipuan, serta kurangnya penerapan sanksi pidana yang di lakukan jaksa penuntut umum. Penelitian ini menyarankan agar Jaksa Penuntut Umum lebih mengoptimalkan Hukum di Indonesia agar Pelaku tindak pidana mendapatan sanksi pidana yang sesuai.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan Bawaslu Kota Tarakan terhadap pemasangan alat peraga kampanye diluar dari titik ketentuan pemasangan alat peraga kampanye. Serta untuk mengetahuai penerapan penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Tarakan terhadap pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai pada titik ketentuan. Skripsi ini merupakan penelitian empiris, serta pengumpulan data yang dilakukan dengan penelusuran peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, media internet, dan hasil wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun KPU Kota Tarakan telah menetapkan lokasi untuk pemasangan alat peraga kampanye, namun aturan tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh peserta kampanye. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tarakan terhadap pelanggaran yang terjadi diantaranya, memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada terlapor, menghubungi pihak terkait yang melakukan pelanggaran, menertibkan pelanggaran alat peraga kampanye, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggaran dapat berasal dari temuan dan laporan yang mempedomani Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Bawaslu memiliki wewenang untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Penerapan penanganan pelanggaran administratif oleh Bawaslu Kota Tarakan mempedomani Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Pelanggaran administrasi dengan objek alat peraga kampanye, dapat menggunakan pemeriksaan acara cepat dalam penyelesaiannya. Putusan berupa sanksi administrasi diatur pada Pasal 461 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Tarakan bertindak secara tegas dalam memberikan sanksi dan dapat mengajak masyarakat ikut serta dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu salah satunya pada pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Kejahatan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang memerlukan tindakan hukum yang tegas. Salah satu bentuk sanksi yang diterapkan di Indonesia adalah kebiri kimia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana persetubuhan anak serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tersebut, khususnya dalam perkara Nomor 69/2019/Pid.Sus/PN.Mjk. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebiri kimia bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi anak sebagai korban. Namun, kebijakan ini menuai pro dan kotra, terutama terkait dengan aspek hak asasi manusia dan kode etik kodokteran. Dalam kasus yang diteliti, hakim menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia setelah mempertimbangkan unsur-unsur kejahatan yang memberatkan, termasuk dampak fisik dan psikologis terhadap korban. Kesimpulannya, penerapan kebiri kimia sebagai pidana tambahan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, termasuk resitensi dari organisasi profesi medis dan perdebatan etis serta hukum. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan dan sinergi antara lembaga terkait untuk memastikan efektivitas kebijakan ini dalam menekan angka kejahatan seksual terhadap anak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap dokumen palsu dalam proses permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan, dengan fokus pada kesenjangan antara aturan normatif (das Sollen) dan praktik di lapangan (das Sein), serta mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi memilih menggunakan pendekatan administratif, seperti penangguhan paspor daripada pendekatan pidana yang disebabkan oleh faktor kemanusiaan. Namun, penerapan sanksi administratif dianggap kurang efektif dalam memberikan efek jera, sebagaimana terlihat dari jumlah kasus pelanggaran. Kantor Imigrasi Tarakan belum menjadikan hukum pidana sebagai primum remedium, padahal pemalsuan dokumen adalah perbuatan yang dilarang dalam Pasal 264 KUHP dan Pasal 126 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dapat mengancam negara karena sering digunakan untuk aktivitas ilegal. Penelitian ini juga mengidentifikasi permasalahan hukum, seperti pengalihan sanksi pidana menjadi administratif untuk menghindari proses hukum, serta kurangnya prosedur tegas oleh penyidik. Selain itu, lemahnya koordinasi antara Kantor Imigrasi dan lembaga penegakan hukum lainnya, serta penghindaran sanksi pidana karena proses pidananya memakan waktu dan biaya menjadi faktor penyebab utama. Penelitian ini menyarankan agar Kantor Imigrasi lebih mengoptimalkan primum remedium dalam penanganan dokumen palsu dengan memberikan prioritas pada penerapan sanksi pidana yang lebih tegas, serta memperkuat prosedur hukum dan koordinasi antara instansi penegak hukum.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP JURU PARKIR ILEGAL DI KOTA TARAKAN Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penerapan Sanksi Administrasi terhadap juru parkir ilegal dan untuk mengetahui kendala hukum dalam penerapan Sanksi Administrasi terhadap juru parkir ilegal di Kota Tarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan No 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Perparkiran. Munculnya juru parkir ilegal di Kota Tarakan menyebabkan beberapa permasalahan salah satunya seperti kemacetan di sejumlah ruas jalan. Permasalahan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Tarakan dengan upaya penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur Pemerintah Daerah. Penerapan penertiban parkir yang kurang tentu akan berdampak pada arus lalu lintas. Masalah penertiban juru parkir ilegal masih menjadi tantangan bagi kebijakan pemerintah agar menciptakan peraturan yang tegas. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan sanksi administrasi terhadap juru parkir ilegal sudah pernah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan No 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Perparkiran. Namun terdapat kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja terdapat pada kurangnya personil dan kendaraan saat melaksanakan penertiban dan minimnya tingkat kesadaran hukum, ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara efektif, dan kurangnya motivasi untuk mengubah perilaku.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penggunaan identitas masyarakat tanpa izin merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan melanggar hak asasi manusia. Hal ini sering terjadi sebelum diadakannya perhelatan Pemilu, yang dimana dilakukan oleh para partai politik guna memenuhi syarat sebagai peserta konstentan pemilu. Adanya isu ini didapati dari tahapan verifikasi partai politik dan laporan dari masyarakat yang identitasnya tercantum dalam kepengurusan partai politik. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada partai politik atas pelanggaran hukum terkait penggunaan identitas masyarakat tanpa izin serta perlindungan hukum terhadap masyarakat yang identitasnya digunakan tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach), Konseptual (Conceptual Approach), dan Kasus (Case Approach). Berdasarkan penelitian ini, diperoleh beberapa point yaitu penggunaan identitas tanpa izin yang dilakukan oleh partai politik yang sangat merugikan bagi masyarakat terkhusus dalam mendaftar pekerjaan maupun bagi masyarakat yang ingin masuk ke partai yang mereka inginkan. Sehingga dalam hal ini bawaslu yang mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi administrasi. Dalam memberikan sanksi belum ada aturan yang tegas dan khusus terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat terkhusus dalam peraturan pemilu, sehinggal hal ini bisa terulang kapan saja pada saat perhelatan pemilu. Dari hal ini diperlukan adanya pembentukan aturan baru sehingga memberikan efek jera terhadap partai politik yang masih menggunakan identitas masyarakat tanpa izin.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pembangunan nasional bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata materiil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak dan Gas Bumi merupakan suatu bahan galian yang sangat penting diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Agen sebagai yang menyalurkan dan memasarkan salah satu Gas Elpiji ke pangkalan maupun masyarakat dan PT. Warga Migas Nusantara menjadi agen penyalur di Kota Tarakan. Permasalahan dalam penyusunan skripsi adalah mengenai kendala yang dihadapi oleh para pihak ketika dalam melaksanakan perjanjian kerjasama keagenan dalam penyaluran gas elpiji public service obligation serta sanksi yang diberikan terhadap pangkalan yang melanggar perjanjian kerjasama keagenan dalam penyaluran gas elpiji Public Service Obligation di Kota Tarakan Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah empiris atau dengan penelitian hukum sosiologis. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melaksanakan prestasinya maka ia dapat dikatakan wanprestasi bila terjadi pelanggaran yang dilakukan pangkalan maka upaya yang dilakukan oleh agen adalah memberikan sanksi teguran sebanyak 2 kali dan ketika mengulangi lagi maka akan diberikan sanksi pecabutan alokasi Mengenai pemutusan perjanjian kerjasama keagenan ini kedua belah pihak telah sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 KUHper, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara sahUntuk meningkatkan citra Agen hendaknya melakukan pengawasan terhadap pangkalan lebih ditingkatkan guna mengantisipasi penyimpangan yang mungkin timbul dari perjanjian terutama mengenai tindakan melanggar hukum dan dalam proses pembuatan perjanjian keagenan di yang akan datang, perlu adanya ketentuan yang jelas agar kedua belah pihak mempunyai posisi yang saling menguntungkan
