Abstrak
Penggunaan identitas masyarakat tanpa izin merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan melanggar hak asasi manusia. Hal ini sering terjadi sebelum diadakannya perhelatan Pemilu, yang dimana dilakukan oleh para partai politik guna memenuhi syarat sebagai peserta konstentan pemilu. Adanya isu ini didapati dari tahapan verifikasi partai politik dan laporan dari masyarakat yang identitasnya tercantum dalam kepengurusan partai politik. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada partai politik atas pelanggaran hukum terkait penggunaan identitas masyarakat tanpa izin serta perlindungan hukum terhadap masyarakat yang identitasnya digunakan tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach), Konseptual (Conceptual Approach), dan Kasus (Case Approach). Berdasarkan penelitian ini, diperoleh beberapa point yaitu penggunaan identitas tanpa izin yang dilakukan oleh partai politik yang sangat merugikan bagi masyarakat terkhusus dalam mendaftar pekerjaan maupun bagi masyarakat yang ingin masuk ke partai yang mereka inginkan. Sehingga dalam hal ini bawaslu yang mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi administrasi. Dalam memberikan sanksi belum ada aturan yang tegas dan khusus terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat terkhusus dalam peraturan pemilu, sehinggal hal ini bisa terulang kapan saja pada saat perhelatan pemilu. Dari hal ini diperlukan adanya pembentukan aturan baru sehingga memberikan efek jera terhadap partai politik yang masih menggunakan identitas masyarakat tanpa izin.