ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi bus yang menyebabkan kematian orang lain, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan vonis di bawah ketetapan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengemudi bus yang lalai sehingga menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Tar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dalam putusan tersebut belum sepenuhnya proporsional apabila ditinjau dari aspek kesalahan terdakwa. Penilaian ini berlandaskan pada kenyataan bahwa terdakwa sadar akan perbuatan kelalaiannya, menimbulkan korban jiwa, serta memberikan luka mendalam bagi keluarga korban. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk meniadakan pidana denda terhadap terdakwa hanya karena terdapat alasan yang meringankan berupa pemberian santunan kepada keluarga korban dinilai kurang tepat dan mengesampingkan fungsi dari pidana denda tersebut. Sehingga, penghapusan pidana denda dan rendahnya pidana penjara yang diberikan kepada terdakwa sama sekali tidak seimbang dengan tingkat kelalaian terdakwa yang berdampak fatal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana belum ditegakkan secara proporsionalitas dan membuktikan bahwa penegakan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas masih lemah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan terkait penerapan sanksi pidana terhadap pencabulan anak dalam perspektif hukum pidana, serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan pidana Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, serta menganalisis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP. Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan hakim menjahtukan pidada kepada Terdakwa olehkarena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denta tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dalam KUHP diatur didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1), (2) dan Pasal 506. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap tindak pidana perdagangan orang, penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat kualitatif analisis dan menggunakan jenis penelitian normatif yaitu menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, tesis dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor: 180/Pid.Sus/2014/PN.Cjr, serta Putusan Nomor: 8/Pid.B/2018/PN.Cjr, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor : 180/Pid.Sus/2014/PN.Cjr, dengan vonis hukuman yang berat karena korban dalam kasus ini masih berusia 13 tahun, sedangkan pada Putusan Nomor : 8/Pid.B/2018/PN.Cjr, lebih ringan karena adanya hal-hal yang meringankan terhadap terdakawa. Penerapan sanksi dalam Putusan Nomor : 180/Pid.Sus/2014/PN.Cjr dengan putusan nomor : 8/Pid.B/2018/PN.Cjr, faktor penyebabnya yaitu perbedaan pada umur korban yang menjadikan Putusan Nomor : 180/Pid.Sus/2014/PN.Cjr lebih berat putusannya karena korbannya adalah anak yang dimana melanggar Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-undang Perlindungan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan ini merupakan perbuatan yang berbeda dengan pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti pengrusakan, pemukulan, pengkroyokan dan lain-lain, maka ancaman hukumannya pun berat dari pada pencurian biasa, penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Permasalahan penelitian adalah yang pertama bagaimana penerapan sanksi pidana pencurian dengan kekerasan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat kualitatif analisis dan menggunakan penelitian normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan data primer, data skunder, dan data tersier. Penelitian ini menggunakan penelitan kepustakaan. Penulis menggunakan spesifikasi diskriptif analisis untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini. Salah satu kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 13/Pid.B/2020/PN.Kdl, hakim memberikan sanksi pidana yang sama terhadap terdakwa pelaku pencurian biasa yaitu selama 1 (satu) tahun penjara, seharusnya majelis hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap pencurian dengan kekerasan harusnya lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa. Dalam menjatuhkan suatu putusan Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai luhur yang hidup, bagaimana mungkin hakim memberikan sanksi tanpa melihat hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa hendaknya hakim memperhatikan kualifikasi perbuatan dan ancaman pidana sehingga hakim dapat dianggap memberikan rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan pidana dalam persidangan.
