Hasil pencarian

ThesisOpen AccessMetadata saja

TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUMAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP GURU

NERI BID

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Sekolah merupakan organisasi yang kompleks dan unik, yang terdiri dari beberapa orang untuk mencapai visi dan misi sehingga dalam meraih tujuan organisasi faktor yang paling besar peranannya ialah faktor SDM, sebagai penggerak tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, namun SDM juga dapat menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Hal demikian dikarenakan faktor manusia sebagai penentu arah kebijakan sekaligus pelaksana pencapaian tujuan organisasi. Permasalahan adalah sebagai berikut: Implementasi penjatuhan hukuman sanksi disiplin terhadap guru di Kabupaten Malinau dan Tanggung jawab sekolah dan guru terhadap penjatuhan hukuman sanksi disiplin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian yaitu di Kabupaten Malinau. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yaitu seluruh perusahaan umum daerah di kota Tarakan. Sementara sampel adalah sebagian dari populasi sebagai gambaran hasil penelitian yaitu salah satu sekolah di Kabupaten Malinau. Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Bahwa Tinjauan yuridis tentang hukuman sanksi disiplin terhadap guru adalah bentuk penegakan hukum administratif yang bertujuan menjaga profesionalisme, tanggung jawab, dan integritas guru sebagai aparatur negara dalam melaksanakan tugas pendidikan. Pengenaan sanksi disiplin terhadap guru didasarkan pada ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas dalam setiap penjatuhan sanksi. Oleh karena itu, sanksi disiplin tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan moral dan profesionalitas guru agar tetap berpedoman pada etika jabatan serta nilai-nilai hukum yang berlaku. Bahwa Tanggung jawab sekolah dan guru terhadap penjatuhan hukuman sanksi disiplin adalah untuk memastikan proses penegakan disiplin dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum serta kode etik profesi. Sekolah bertanggung jawab menjaga tata tertib dan melakukan pembinaan yang mendidik, sedangkan guru wajib mematuhi norma, etika, dan aturan yang berlaku. Keduanya memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang tertib, bermartabat, dan berorientasi pada peningkatan mutu serta integritas profesi guru

hukumansanksi disiplinguru.

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail

ThesisOpen AccessMetadata saja

Tanggung Jawab Hukum Administrasi Terhadap Pemalsuan Dokumen Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

HASMA

2026•

Pemalsuan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh pegawai internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan pelanggaran serius dalam penyelenggaraan administrasi publik. Tindakan tersebut tidak hanya merusak integritas dan keabsahan data kependudukan nasional, tetapi juga mencederai prinsip legalitas, akuntabilitas, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Fenomena ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan internal dan belum optimalnya penerapan sanksi administratif terhadap aparatur yang menyalahgunakan kewenangan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum administrasi terhadap pegawai Dukcapil yang melakukan pemalsuan dokumen kependudukan serta mengkaji prosedur penanganan administratif atas pelanggaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum administrasi yang berlaku serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen kependudukan oleh aparatur internal Dukcapil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen kependudukan oleh pegawai Dukcapil merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan ASN yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum administrasi berupa sanksi disiplin. Namun, dalam praktiknya, penegakan pertanggungjawaban tersebut belum berjalan efektif akibat kendala pengawasan, koordinasi kelembagaan, dan inkonsistensi penerapan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal, kejelasan prosedur penanganan, serta penegakan sanksi administratif yang tegas guna mewujudkan tata kelola administrasi kependudukan yang akuntabel dan berintegritas.

Tanggung Jawab HukumPemalsuanDokumen KependudukanAparatur Sipil NegaraSanksi Disiplin

2 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail