ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilakukan karena pentingnya memiliki kejelasan tentang wewenang pemerintah daerah dalam mengakui tanah adat, sebagai bagian dari upaya mem berikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat. Secara konstitusional, masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya diakui, tetapi dalam penerapannya masih ada permasalahan terkait distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta batas-batas kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan terhadap tanah adat. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dasar-dasar penyusunan, cakupan, bentuk kewenangan dan Mekanisme pemerintah daerah dalam mengakui tanah adat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan pe rundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum didapat dengan cara mencari referensi di perpustakaan, lalu dianalisis secara kualitatif sesuai dengan norma, dasar, dan konsep hukum yang berkaitan. Penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pemerintah daerah dalam mengakui tanah adat berasal dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pokok Agraria, serta peraturan pelaksanaannya di bidang pertanahan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024. Kewenangan tersebut adalah kewenangan dalam hal penugasan yang dil aksanakan dalam rangka otonomi daerah dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Ruang lingkup wewenang pemerintah daerah mencakup identif ikasi, verifikasi, pembuatan aturan, pelayanan, dan kerja sama dalam urusan per tanahan, yang dilakukan melalui wewenang membuat aturan, urusan administrasi, dan pelayanan. Analisis menunjukkan bahwa kewenangan ini tidak bisa digunakan secara bebas karena dibatasi oleh peraturan perundang-undangan nasional serta pembagian kewenangan dengan pemerintah pusat, terutama dalam urusan admin istrasi pertanahan. Kesimpulannya, pemerintah daerah berada dalam posisi yang penting untuk mengakui dan melindungi tanah adat, tetapi keberhasilannya mem butuhkan keselarasan dalam aturan dan kerja sama antar lembaga. Dianjurkan kepada pemerintah pusat dan daerah agar lebih jelas dalam membagi kewenangan dan meningkatkan kerja sama antar instansi agar pengakuan terhadap tanah adat dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini menganalisis secara yuridis peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pengawasan Klien Pemasyarakatan kasus narkotika berstatus residivis di Balai Pemasyarakatan (Bapas) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini mengkaji pelaksanaan fungsi PK sebagai pengawas dan pembimbing serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap residivis narkotika memiliki tingkat kerentanan tinggi akibat tingginya risiko pengulangan pidana. Hambatan utama yang ditemukan meliputi beban kerja PK yang tidak seimbang dengan jumlah klien, terbatasnya sarana tes urine, serta minimnya transparansi dari lingkungan keluarga klien. Langkah optimalisasi dilakukan melalui koordinasi terpadu dengan BNN dan kepolisian, pemanfaatan sistem wajib lapor digital, serta penguatan bimbingan pascarehabilitasi untuk memutus rantai ketergantungan dan keterlibatan jaringan narkotika.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Analisis Tentang Kepuasan Masyarakat Pantai Amal Kota Tarakan Terhadap Pelayanan Publik
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Taman kota di Kota Tarakan masih menghadapi beberapa keterbatasan dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas yang dapat memengaruhi kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Fasilitas dan Aksesibilitas terhadap Kepuasan Masyarakat Pengguna Taman Kota di Kota Tarakan, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan 96 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi dan kuesioner dengan skala Likert lima tingkat, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat pengguna taman kota dengan nilai t sebesar 4,880 dan signifikansi 0,000. Aksesibilitas juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t sebesar 2,214 dan signifikansi 0,029. Secara simultan, fasilitas dan aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat Pengguna taman Kota dengan nilai F sebesar 20,128 dan signifikansi 0,000. Nilai R Square sebesar 0,302 menunjukkan bahwa fasilitas dan aksesibilitas mampu menjelaskan 30,2% variasi kepuasan masyarakat, sedangkan 69,8% dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian. Fasilitas menjadi variabel yang memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan aksesibilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas fasilitas dan kemudahan akses secara bersama-sama penting untuk mendukung taman kota terhadap kepuasan masyarakat di Kota Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari mekanisme verifikasi negara yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 14 Tahun 2024 terkait kepastian hukum atas hak komunal tanah adat (tanah ulayat), serta mengidentifikasi dan mengkaji hambatan hukum dalam mekanisme verifikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, historis, dan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implikasi yuridis verifikasi negara berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 menghasilkan kepastian hukum yang bersyarat, pengalihan beban pembuktian kepada masyarakat hukum adat, proses pengakuan hierarkis yang terkendala oleh kebijakan politik lokal, serta kesenjangan antara kejelasan prosedural dan prediktabilitas hukum (kesenjangan Radbruch). (2) Hambatan hukum dalam pelaksanaan verifikasi negara meliputi disharmoni regulasi (inkongruensi struktural) khususnya terkait pengecualian tanah yang telah dibebani hak atas tanah dan kontradiksi dalam pengaturan Hak Pengelolaan (HPL) hambatan kelembagaan dan prosedural birokrasi (sangkar besi rasionalitas), pergeseran sistem pembuktian dari "hukum yang hidup" (living law) ke hukum administrasi, keterbatasan anggaran daerah dan kapasitas sumber daya manusia (defisit implementasi), serta kendala akibat politik hukum lokal (regulatory capture). Disarankan agar pemerintah merevisi peraturan teknis pendaftaran tanah adat dan mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat demi menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya residivisme tindak pidana pencurian pada klien Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Tarakan akibat belum optimalnya fungsi penjamin dalam mengawasi klien selama masa reintegrasi sosial. Kajian ini menggunakan teori pengawasan efektif dan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian bersifat hukum empiris atau (socio-legal research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Pembimbing Kemasyarakatan, penjamin, dan klien yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan fungsi penjamin telah dijalankan namun belum optimal karena minimnya pemahaman tugas dan tanggungjawab, bahkan temuan hasil penelitian ada penjamin yang bukan dari keluarga inti, lemahnya komunikasi dengan PK, dan kendala ekonomi, ditambah faktor eksternal seperti stigma sosial dan terbatasnya lapangan kerja. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi fungsi penjamin memerlukan penguatan koordinasi antara penjamin, PK, keluarga, dan masyarakat demi keberhasilan reintegrasi sosial klien.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan nilai-nilai kearifan lokal serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola keuangan desa guna mendukung transparansi dan akuntabilitas di Desa Wa'Yanud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, dan Tokoh Adat Desa Wa'Yanud. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dan partisipasi masyarakat telah menjadi bagian dari tata kelola keuangan Desa Wa'Yanud. Pada tahap perencanaan, nilai musyawarah diterapkan melalui pelibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan. Nilai musyawarah mendukung keterbukaan dalam proses perencanaan tata kelola keuangan desa. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui budaya Feruyung dan Malui sebagai bentuk gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu. Pada tahap pelaporan, pemerintah desa menyusun dokumen pelaporan dan menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Pada tahap pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan didukung oleh pencatatan transaksi, kelengkapan dokumen, pengawasan BPD, serta nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai kearifan lokal dan partisipasi masyarakat mendukung tata kelola keuangan Desa Wa'Yanud yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan bidang pertanian yang dibiayai melalui Dana Desa, mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan Dana Desa di bidang pertanian, serta mengetahui persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Mei 2026 di tujuh desa di Kecamatan Sesayap. Metode penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan melibatkan 7 informan dari aparat desa dan 70 responden yang berprofesi sebagai petani. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi, dan studi Pustaka. Analisis data dilakukan dengan secara deskriptif kualitatif, sedangkan efektivitas dan persepsi masyarakat dianalisis menggunakan skala Guttman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pertanian yang dibiayai Dana Desa meliputi kegiatan ketahanan pangan dan budidaya pertanian, penyediaan sarana produksi dan alat mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pendukung pertanian yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Tingkat efektivitas pemanfaatan Dana Desa di bidang pertanian memperoleh persentase 82,7% dan termasuk kategori efektif, dengan indikator ketepatan sasaran program sebesar 88,6% tujuan program 82,9% sosialisasi program 75,1% dan evaluasi program 84,3%. Sementara itu, persepsi masyarakat memperoleh persentase 80,0% dan termasuk kategori positif dengan indikator kognitif 73,1%, afektif 87,4%, dan konatif 79,4%. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa di bidang pertanian telah berjalan efektif dan memperoleh persepsi positif dari masyarakat, meskipun sosialisasi program serta pengetahuan dan pemahaman masyarakat masih perlu ditingkatkan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi dan pelayanan publik baik secara parsial maupun simultan terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tideng Pale dengan jumlah sampel sebanyak 97 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner terstruktur dengan menggunakan Skala Likert. Metode analisis data yang digunakan mencakup uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Sementara itu, variabel pelayanan publik memiliki pengaruh signifikan namun dengan arah pengaruh negatif terhadap kepuasan masyarakat. Secara simultan, variabel transparansi dan pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat serta tingkat penerapan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada 88 responden. Instrumen penelitian terdiri dari 36 pernyataan yang mencakup aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Pengukuran variabel dilakukan menggunakan skala Likert, sedangkan analisis data deskriptif dilakukan dengan membandingkan skor aktual dengan nilai ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa memperoleh persentase sebesar 84,36% dan berada pada kategori sangat kuat. Transparansi memperoleh persentase sebesar 83,18% dan termasuk dalam kategori sangat kuat. Partisipasi masyarakat memperoleh persentase sebesar 86,27% dengan kategori sangat kuat dan menjadi aspek dengan persentase tertinggi. Secara keseluruhan, tingkat penerapan good governance dalam pengelolaan Dana Desa memperoleh skor rata-rata sebesar 84,60% dan berada pada kategori sangat kuat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Sari telah menerapkan prinsip good governance melalui akuntabilitas pemerintah desa, keterbukaan informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Pelabuhan Rakyat terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Tarakan melalui aspek Pendapatan, Kondisi Kerja, dan Jam Kerja. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 68 responden dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan, Kondisi Kerja, dan Jam Kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,041, 0,042, dan 0,038. Secara simultan, ketiga indikator tersebut juga berpengaruh signifikan dengan nilai F hitung 9,276 dan signifikansi 0,001. Nilai R Square sebesar 0,303 menunjukkan bahwa Pendapatan, Kondisi Kerja, dan Jam Kerja mampu menjelaskan 30,3% variasi Kesejahteraan Masyarakat, sedangkan 69,7% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, Pelabuhan Rakyat memiliki peranan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Hak Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Taman Nasional Kayan Mentarang Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Pengakuan hukum terhadap hak masyarakat Desa Data Dian dalam pengelolaan Hutan Lindung Taman Nasional Kayan Mentarang, yang kedua adalah Bentuk dan pelaksanaan hak masyarakat Desa Data Dian dalam pengelolaan Hutan Lindung Taman Nasional Kayan Mentarang Hilir Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Pengakuan hukum terhadap hak masyarakat Desa Data Dian dalam pengelolaan Hutan Lindung Taman Nasional Kayan Mentarang dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga konservasi. Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan konservasi, masyarakat adat diakui perannya meski kewenangan mereka masih terbatas oleh regulasi taman nasional. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2020 entang Penyelenggaraan Kelembagaan Adat memberikan dasar hukum bagi pengakuan dan perlindungan adat, namun implementasinya di tingkat desa masih perlu diperkuat agar peran masyarakat dalam pengelolaan TNKM dapat berlangsung secara berkelanjutan. Masyarakat Desa Data Dian memiliki hak tradisional atas hutan TNKM untuk kebutuhan sehari-hari, dengan akses yang diatur demi kelestarian ekosistem. Pengelolaan dilakukan secara kolaboratif melalui Dewan Pengelola dan Pemantau Kawasan bersama pemerintah dan LSM, mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat menjadi subjek aktif dalam konservasi, sambil mendukung pemenuhan kebutuhan hidup, peningkatan ekonomi, dan pelestarian budaya serta kearifan loka
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai elemen krusial untuk memastikan legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan peraturan desa yang disusun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) mengapa partisipasi masyarakat menjadi hal yang urgen dalam pembentukan Peraturan Desa di wilayah Kecamatan Kayan Selatan, dan (2) bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang diterapkan dalam proses pembentukan Peraturan Desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa didasarkan pada kebutuhan untuk menjamin keterwakilan aspirasi masyarakat, kesesuaian materi muatan peraturan dengan kondisi sosial dan kearifan lokal, serta peningkatan legitimasi hukum Peraturan Desa. Partisipasi masyarakat menjadi sarana kontrol sosial terhadap pemerintah desa agar proses pembentukan peraturan berlangsung secara transparan dan akuntabel. Bentuk partisipasi masyarakat yang diterapkan di Kecamatan Kayan Selatan meliputi konsultasi publik, musyawarah desa, serta pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam proses perumusan dan pembahasan rancangan Peraturan Desa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme partisipasi masyarakat secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, antara lain melalui peningkatan akses informasi, penguatan forum musyawarah desa, serta penjaminan ruang partisipasi yang inklusif bagi seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Desa tidak hanya memenuhi aspek formal yuridis, tetapi juga mampu mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan responsif di Kecamatan Kayan Selatan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan dalam reintegrasi sosial klien terorisme serta pembimbingan yang dilakukan terhadap klien terorisme. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan normatif dengan pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan dalam reintegrasi sosial klien terorisme belum berjalan secara optimal. Klien terorisme yang menjadi objek penelitian merupakan klien limpahan dari Lembaga Pemasyarakatan Bandung dan selama menjalani masa pembimbingan tidak pernah mengikuti program pembimbingan kepribadian, kemandirian, maupun kegiatan pembimbingan lainnya yang diselenggarakan Balai Pemasyarakatan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mewajibkan pelaksanaan pembimbingan terhadap seluruh klien pemasyarakatan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Hambatan yang dihadapi meliputi luasnya wilayah kerja, ketidakseimbangan antara jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dengan jumlah klien yang ditangani, serta belum adanya regulasi khusus mengenai mekanisme pembimbingan klien tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan optimalisasi pelaksanaan pembimbingan terhadap klien tindak pidana khusus guna mendukung keberhasilan reintegrasi sosial dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari penelitian tesis ini untuk menganalisis peran Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) yang berfungsi untuk melindungi hutan adat di Desa Sungai Barang, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses pembentukan Perdes tersebut. Penelitian tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang menjadi bahan sekunder yang dilakukan analisa substansinya secara cermat dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan untuk menyusun Perdes berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi desa hak untuk mengatur urusan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan adat. Meskipun demikian, dalam implementasi Perdes, terdapat tantangan terkait keterbatasan kapasitas administratif desa, kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat adat, dan pemahaman yang terbatas tentang pengelolaan hutan adat berbasis kearifan lokal. Untuk mengatasi tantangan ini, disarankan agar dilakukan pendampingan hukum, pelatihan bagi aparat desa, dan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat adat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN EFIKASI DIRI DALAM TINDAKAN RESUSITASI JANTUNG PARU PADA MASYARAKAT PESISIR ABSTRAK Henti jantung merupakan kondisi darurat yang memerlukan tindakan Resusitasi Jantung Paru (RJP) secara cepat untuk meningkatkan peluang keselamtan korban. Masyarakat pesisir memiliki potensi sebagai penolong pertama sehingga pengetahuan dan efikasi diri dalam melakukan RJP sangat penting dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan efikasi diri dalam tindakan RJP pada masyarakat pesisir, Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross-sectional. Sampel penelitian berjumlah 108 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner pengetahuan dan efikasi diri, kemudian dianalisis secara univariat dan bivariat. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan kurang dan efikasi diri rendah yang dimana terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan efikasi diri dalam tindakan RJP. Semakin baik pengetahuan seseorang tentang RJP, semakin tinggi pula keyakinannya untuk melakukan tindakan RJP saat terjadi keadaan darurat. Kesimpulan penelitian ini, pengetahuan tentang RJP akan meningkatkan efikasi diri dalam melakukan tindakan RJP pada korban henti jantung di masyarakat pesisir. Diperlukan edukasi dan pelatihan RJP secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan efikasi diri masyarakat pesisir dalam memberikan pertolongan pertama pada korban henti jantung.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana adat terhadap kasus pencurian di Desa Long Ampung serta memahami mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian berdasarkan hukum adat setempat. Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah: (1) bagaimana penegakan hukum pidana adat terhadap kasus pencurian di Desa Long Ampung, dan (2) bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan secara hukum adat di Desa Long Ampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana adat, literatur hukum, serta konsep hukum adat yang berlaku di masyarakat Desa Long Ampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana adat terhadap kasus pencurian di Desa Long Ampung dilakukan melalui musyawarah adat, penyelesaian secara kekeluargaan, dan pemberian sanksi adat berupa denda atau restitusi kepada korban. Mekanisme ini menekankan pada restorasi hubungan sosial dan pemulihan keharmonisan masyarakat, selain pemulihan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa hukum pidana adat di Desa Long Ampung memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik masyarakat, sekaligus menjadi alternatif penyelesaian yang efektif, cepat, dan menekankan nilai-nilai kearifan lokal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Implementasi bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, dengan menitikberatkan pada aspek pelaksanaan, efektivitas, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bantuan sosial serta mengaitkannya dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat pemerintah kecamatan, perangkat desa, dan masyarakat penerima bantuan, serta didukung oleh studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku, baik dari sisi perencanaan, pendataan penerima, maupun penyaluran bantuan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan bantuan sosial masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan data penerima yang akurat dan mutakhir, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, serta keterbatasan sumber daya aparatur dalam proses pengawasan dan evaluasi. Faktor koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat juga berpengaruh terhadap keberhasilan program bantuan sosial.Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan basis data terpadu, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Implementasi bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, dengan menitikberatkan pada aspek pelaksanaan, efektivitas, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bantuan sosial serta mengaitkannya dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat pemerintah kecamatan, perangkat desa, dan masyarakat penerima bantuan, serta didukung oleh studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku, baik dari sisi perencanaan, pendataan penerima, maupun penyaluran bantuan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan bantuan sosial masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan data penerima yang akurat dan mutakhir, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, serta keterbatasan sumber daya aparatur dalam proses pengawasan dan evaluasi. Faktor koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat juga berpengaruh terhadap keberhasilan program bantuan sosial.Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan basis data terpadu, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum serta penerapan sanksi pelatihan kerja sebagai pengganti denda pidana bagi anak binaan dalam sistem pidana pidana anak, khususnya di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada anak dapat diganti dengan pelatihan kerja. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala karena belum adanya pengaturan teknis yang secara rinci mengatur tata cara pelaksanaan, mekanisme pengawasan, serta bentuk pelatihan kerja yang harus diberikan kepada anak binaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan lapangan melalui wawancara serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan sanksi pelatihan kerja sebagai pengganti denda pidana telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun belum didukung oleh peraturan pelaksana yang lebih komprehensif. Dalam implementasinya di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan, pelatihan kerja dilaksanakan melalui kerja sama dengan berbagai pihak dan diwujudkan dalam kegiatan pertanian, perikanan, sablon, pengelasan, barista, serta keterampilan produktif lainnya yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian anak binaan. Namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pembimbing, minimnya anggaran, serta rendahnya tingkat kehadiran anak binaan yang dipengaruhi faktor sosial dan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang lebih jelas, dukungan sumber daya yang memadai, serta sinergi antarlembaga agar sanksi pelaksanaan pelatihan kerja dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pelatihan dan reintegrasi sosial anak.
