ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan bidang pertanian yang dibiayai melalui Dana Desa, mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan Dana Desa di bidang pertanian, serta mengetahui persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Mei 2026 di tujuh desa di Kecamatan Sesayap. Metode penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan melibatkan 7 informan dari aparat desa dan 70 responden yang berprofesi sebagai petani. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi, dan studi Pustaka. Analisis data dilakukan dengan secara deskriptif kualitatif, sedangkan efektivitas dan persepsi masyarakat dianalisis menggunakan skala Guttman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pertanian yang dibiayai Dana Desa meliputi kegiatan ketahanan pangan dan budidaya pertanian, penyediaan sarana produksi dan alat mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pendukung pertanian yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Tingkat efektivitas pemanfaatan Dana Desa di bidang pertanian memperoleh persentase 82,7% dan termasuk kategori efektif, dengan indikator ketepatan sasaran program sebesar 88,6% tujuan program 82,9% sosialisasi program 75,1% dan evaluasi program 84,3%. Sementara itu, persepsi masyarakat memperoleh persentase 80,0% dan termasuk kategori positif dengan indikator kognitif 73,1%, afektif 87,4%, dan konatif 79,4%. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa di bidang pertanian telah berjalan efektif dan memperoleh persepsi positif dari masyarakat, meskipun sosialisasi program serta pengetahuan dan pemahaman masyarakat masih perlu ditingkatkan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat serta tingkat penerapan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada 88 responden. Instrumen penelitian terdiri dari 36 pernyataan yang mencakup aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Pengukuran variabel dilakukan menggunakan skala Likert, sedangkan analisis data deskriptif dilakukan dengan membandingkan skor aktual dengan nilai ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa memperoleh persentase sebesar 84,36% dan berada pada kategori sangat kuat. Transparansi memperoleh persentase sebesar 83,18% dan termasuk dalam kategori sangat kuat. Partisipasi masyarakat memperoleh persentase sebesar 86,27% dengan kategori sangat kuat dan menjadi aspek dengan persentase tertinggi. Secara keseluruhan, tingkat penerapan good governance dalam pengelolaan Dana Desa memperoleh skor rata-rata sebesar 84,60% dan berada pada kategori sangat kuat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Sari telah menerapkan prinsip good governance melalui akuntabilitas pemerintah desa, keterbukaan informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa menjadi isu yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya alokasi dana untuk pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip penegakan hukum yang efektif dalam memberantas korupsi dana desa dan penanggulangan tindak pidana korupsi pengelolaan alokasi dana desa yang terjadi di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur penegakan hukum, masih banyak kendala yang dihadapi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan akses informasi, dan faktor geografis. Sedangkan pada aspek penanggulangan tindak pidana korupsi pengelolaan alokasi dana desa yang terjadi di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dilakukan melalui langkah-langkah preventif dalam bentuk pencegahan dan peningkatan sumber daya manusia melalui program inovasi program Desa Sarjana. Namun, karena faktor sumber daya manusia dan faktor geografis dilakukan tindakan represif yang telah menjerat beberapa oknum Kepala Desa. Dampak dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara lebih baik, memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Camat dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kayan Selatan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) apa dasar perundang-undangan yang menjadi landasan kewenangan Camat dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan (2) bagaimana problematika pembinaan serta pengawasan Camat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kayan Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kewenangan Camat dalam konteks pengawasan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum kewenangan Camat dalam pengawasan pengelolaan ADD antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, serta berbagai peraturan teknis lainnya yang mengatur tugas pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Dalam pelaksanaannya, di Kecamatan Kayan Selatan masih ditemukan sejumlah problematika, seperti keterbatasan sumber daya aparatur kecamatan, lemahnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan penguatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa, peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, serta penerapan mekanisme pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan Camat serta mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Pemanfaatan Dana Desa menjadi faktor penting pemerintah Indonesia untuk mendorong pembangunan pedesaan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga, sejalan dengan tren global yang menunjukkan bahwa investasi pada desa dapat memperkuat kapasitas ekonomi komunitas dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Di Desa Tanjung Lapang, efektivitas pemanfaatan dana desa menjadi perhatian karena tantangan terkait pengelolaan, kapasitas aparatur desa, dan keterlibatan masyarakat masih muncul, sehingga hasil pembangunan belum selalu optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Tanjung Lapang dengan acto pada hasil pembangunan, keterlibatan masyarakat, dan tata kelola keuangan desa, serta mengeksplorasi actor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, anggota masyarakat, dan pemangku kepentingan acto, serta melalui observasi dan studi dokumen resmi terkait pengelolaan dana desa. Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan praktik terbaik dalam pemanfaatan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Tanjung Lapang dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat, kapasitas aparatur desa, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sementara keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi antar pihak menjadi actor penghambat utama. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi pengelola dana desa dalam merancang strategi pengelolaan yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi pembangunan desa dan kesejahteraan warga.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
ABSTRAK Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Eksistensi Aparatur Pengawas Intern Pemda dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah; bagaimana pelaksanaan pengawasan yg dilakukan oleh APIP dalam pengelolaan dana desa dan bagaimana konsep pengawasan yang ideal oleh APIP dalam pengelolalan dana desa. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Pengawasan Dana Desa oleh APIP bertujuan menjamin penggunaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, Permendagri No. 73 Tahun 2020, dan SE Mendagri No. 700/1281/A.1/IJ Tahun 2021, APIP melaksanakan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, baik secara preventif maupun represif. Kegiatan ini dirancang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dilaporkan melalui Laporan Hasil Pengawasan (LHP), dan ditindaklanjuti bersama pihak terkait seperti Inspektorat, Dinas PMD, Camat, dan BPD. Tujuannya adalah memastikan Dana Desa digunakan tepat sasaran, efektif, dan efisien untuk kemajuan desa. Konsep pengawasan ideal oleh APIP dalam pengelolaan dana desa mengacu pada PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menekankan pengawasan berbasis risiko, bersifat preventif-edukatif, serta dijalankan secara independen dan profesional. APIP tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga memberikan pembinaan dan konsultasi kepada aparat desa. Dukungan teknologi, seperti integrasi dengan Siskeudes, memperkuat deteksi dini penyimpangan. Pengawasan dilakukan secara kolaboratif namun tetap tegas dalam tindak lanjut, demi mewujudkan tata kelola dana desa yang akuntabel dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Baik. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, pengaturan pengawasan pengelolaan dana desa oleh pemerintah kecamatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan apakah pengawasan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach) Berdasarkan hasil penelitian, Pengawasan pengelolaan dana desa oleh pemerintah kecamatan bertujuan mewujudkan tata kelola keuangan yang baik sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. Pemerintah kecamatan berperan dalam pembinaan, monitoring, evaluasi, serta koordinasi dengan Inspektorat Daerah untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat harus diterapkan. Tantangan seperti keterbatasan SDM dan potensi korupsi dapat diatasi melalui pelatihan, digitalisasi keuangan desa, dan penguatan pengawasan. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, dana desa dapat dimanfaatkan optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah kecamatan telah diatur sesuai prinsip tata kelola keuangan yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, koordinasi lemah, dan potensi konflik kepentingan. Kasus penyalahgunaan yang masih terjadi menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas aparat, dan peran aktif masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sambungan Selatan, Kecamatan Tana Lia, kabupaten Tana Tidung, berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui tahapan reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data digunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD telah dilaksanakan dengan baik secara prosedural pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa telah menggunakan Siskeudes, mengelola dana melalui rekening kas resmi, dan menyusun laporan tepat waktu (Akuntabilitas Vertikal). Namun, akuntabilitas substantif belum optimal karena ditemukan ketidakpatuhan fiskal terhadap ketentuan alokasi wajib 70% ADD untuk Pembangunan/Pemberdayaan. Sementara itu, penerapan transparansi tergolong baik melalui musyawarah dan pemasangan baliho APBDesa. Akan tetapi, transparansi belum mencapai tingkat partisipatif karena belum tersedia sarana feedback publik yang memadai dan publikasi laporan bersifat umum. Secara keseluruhan, penerapan pengelolaan ADD di Desa Sambungan Selatan telah sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018, meskipun memerlukan koreksi alokasi anggaran dan penyediaan sarana feedback publik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Akuntabilitas, Transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malinau Hulu pada tahun 2024 berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpul melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi dengan melibatkan enam informan yang terdiri atas aparatur desa dan masyarakat. Analisis data pada penelitian ini melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Malinau Hulu telah memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Akuntabilitas terlihat dari penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang tertib. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat dengan musyawarah desa, papan informasi, serta media informasi lainnya. Partisipasi masyarakat tercermin dari keterlibatan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga menjaga hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Malinau Hulu sudah berjalan cukup baik, meskipun masih perlu ditingkatkan dalam hal penyampaian informasi agar lebih mudah dipahami oleh seluruh masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Karang pada tahun 2023 berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. peneliti menggunakan analisis data yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa tanjung karang berdasarkan prinsip akuntabilitas sudah melakukan pelaporan tepat waktu dan menaati aturan yang berlaku serta menyediakan informasi yang bisa di akses masyarakat melalui pemasangan baliho, papan informasi, sosial media dan website resmi desa tanjung karang meskipun terdapat beberapa kendala, seperti ketergantungan terhadap kestabilan jaringan internet dalam menggunakan aplikasi siskeudes serta perubahan regulasi setiap tahunnya, hambatan tersebut tidak berdampak secara signifikan terhadap pelaksanaan akuntabilitas. Pemerintah Desa Tanjung Karang mampu menyesuaikan diri dan tetap menjalankan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan transparansi di Desa Tanjung Karang telah terbuka kepada Masyarakat melalui media informasi dan Musdes. Meskipun keterbatasan kehadiran Masyarakat dan kurangnya pemahaman terhadap media informasi tidak sepenuhnya menghambat keterbukaan informasi karena pemerintah desa telah berupanya meningkatkan aksesbilitas melalui berbagai saluran informasi yang tersedia. Penelitian ini dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Karang sudah dilakukan sesuai dengan permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) serta memahami pengaruhnya terhadap tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana pemahaman aparatur desa terhadap SISKEUDES memengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 24 aparatur desa di tiga desa di Kecamatan Bunyu. Analisis data dilakukan dengan uji regresi linier berganda menggunakan perangkat lunak statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, tingkat pemahaman aparatur desa terhadap SISKEUDES juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman aparatur desa, semakin baik pula akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi dalam pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa di Desa Sungai Nyamuk tahun anggaran 2023. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data penelitian ini dimulai dari tahun 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi dalam pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa di Desa Sungai Pancang tahun anggaran 2023. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data penelitian ini dimulai dari tahun 2021-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan asli desa berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur,transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa (Studi dilakukan pada desa dikecamatan malinau barat) jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel 61 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara, kaur perencanaan,kaur tata usaha dan umum, kasi pemerintahan,kasi kesejahteraan dan kasi pelayanan. data penelitian ini dikumpulkan melalui kuisioner, diproses dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan program spss versi 25. teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. sedangkan analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.hasil data penelitian ini menunjukan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA DI DESA TANAH KUNING KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR KABUPATEN BULUNGAN Abstrak Tindak Pidana Korupsi di Desa Tanah Kuning dilakukan oleh Pejabat Kepala Desa Tanah Kuning terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa sesuai dengan Rumusan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 199 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menggunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut telah merugikan Desa/Negara. Penelitian ini dilakukan untuk membahas menganai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa di desa tanah kuning kecamatan Tanjung palas timur kabupaten Bulungan, serta bagaimana Proses mekanisme tindakan penegakan terhadap penyalahgunaan dana desa yang di lakukan oleh kepala desa. metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, Bahwa Kepala Desa Tanah Kuning terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa sesuai dengan Rumusan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 199 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kata Kunci : Dana Desa, Korupsi, penyalahgunan, tanah kuning
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis model preventive dalam akuntabilitas dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Malinau. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, model preventive dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dan peran pemerintah daerah dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan dana desa Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan model preventive dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa Kabupaten Malinau adalah melihat realisasi program-program dan kegiatan – kegiatan dalam proses pengelolaan keuangan yang di rencanakan setiap tahun anggaran, dan peran pemerintah daerah dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan dana desa dikabupaten malinau dalam pelaksanaannya dijalankan dengan fungsional mulai dari inspektorat, pendamping desa, pendamping kecamatan dan BPD. Sehingga partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur pemerintah desa se-Kabupaten Malinau, sehingga semakin besar partisipasi Masyarakat maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin bagus
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendesekripsikan bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan dalam konteks Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap perencanaan, penerimaan dan pengeluaran merupakan dana di Pemerintah Desa selama tahun anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada tahap pelaksanaan, pengeluaran dan penerimaan telah dilakukan melalui rekening kas desa. Pada tahap penatausahaan, Kaur Keuangan Desa Salimbatu telah mencatat setiap masukan dan pengeluaran ke dalam buku kas umum. Pada tahap pelaporan, Kepala Desa Salimbatu telah mengirimkan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pencapaian kegiatan melalui Camat. Pada tahap pertanggungjawaban, Kepala Desa juga telah berhasil melaporkan hasil realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Camat yang terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pemgelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Salimbatu dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap kemiskinan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan pada rentang waktu 2021-2022. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan data panel yang kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan uji F, uji t, dan uji Koefisien Dererminasi (R2 ) pada tingkat kesalahan α = 5%. Hasil analisis menunjukkan variabel dana desa berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan, variabel alokasi dana desa berpengaruh signifikan negarif terhadap kemiskinan. Sedangkan secara simultan atau bersamaa-sama, seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
EFEKTIVITAS DAN STRATEGI PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DI DESA BUNYU BARAT KECAMATAN BUNYU Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu dengan menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta transparansi dan strategi yang tepat untuk pengelolaan dana desa dengan menggunakan analisis SWOT. Penelitian ini dilakukan karena dana desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan desa serta masih terdapat banyak desa di Indonesia yang belum dapat mengelola dan memanfaatkan dana desa sesuai yang diharapkan oleh masyarakat desa. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan proses pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan efektif, namun pada tahap transparansi pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan dengan efektif dikarenakan belum tersedianya media untuk memuat informasi terkait pengelolaan dana desa serta masih banyaknya masyarakat yang kurang mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan dana desa. Dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) diperoleh kesimpulan bahwa strategi yang tepat untuk pengelolaan dana desa adalah : meningkatkan kualitas SDM aparat desa, meningkatkan kualitas kelembagaan BUMDES, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan publik dan mengoptimalkan penataan administrasi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui konsep pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dalam perpektif Restorative justice. Penulisan hukum ini juga bertujuan untuk menganalisis implementasi Restorative Justice dalam hukum guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Data yang diolah dan diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan metode kualitatif dan menghasilkan data diskriptif. Hasil dari penulisan hukum ini adalah pendekatan restorative justice dalam perkara pidana di Indonesia sudah diakomodasi (dalam hal sistem peradilan pidana anak) tetapi untuk perkara korupsi tidak dapat digunakan pendekatan restorative justice karena korbannya yang massif (rakyat) dan berbentuk kepentingan negara. Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tidak memungkinkan restorative justice karena pengembalian kerugian akibat tindak pidana tidak dapat menghapus pidananya, namun penggunaan sanksi pidana atau non-pidana secara proporsional terhadap Pelaku korupsi perlu diterapkan agar menjadi sarana efektif dan efisien untuk optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara
