ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan nilai-nilai kearifan lokal serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola keuangan desa guna mendukung transparansi dan akuntabilitas di Desa Wa'Yanud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, dan Tokoh Adat Desa Wa'Yanud. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dan partisipasi masyarakat telah menjadi bagian dari tata kelola keuangan Desa Wa'Yanud. Pada tahap perencanaan, nilai musyawarah diterapkan melalui pelibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan. Nilai musyawarah mendukung keterbukaan dalam proses perencanaan tata kelola keuangan desa. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui budaya Feruyung dan Malui sebagai bentuk gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu. Pada tahap pelaporan, pemerintah desa menyusun dokumen pelaporan dan menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Pada tahap pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan didukung oleh pencatatan transaksi, kelengkapan dokumen, pengawasan BPD, serta nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai kearifan lokal dan partisipasi masyarakat mendukung tata kelola keuangan Desa Wa'Yanud yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa transformasi fundamental dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Perubahan signifikan pada masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, penguatan jaminan kesejahteraan perangkat desa, hingga pengaturan dana konservasi bagi desa di kawasan hutan, menuntut kesiapan adaptasi pada level pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan terbaru tersebut pada Pemerintah Desa Sungai Barang, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam proses transisinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, studi dokumentasi terhadap produk hukum desa, serta wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat di Desa Sungai Barang. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Barang telah mulai melakukan penyesuaian administratif, terutama terkait sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan masa jabatan delapan tahun yang baru. Implementasi UU No. 3 Tahun 2024 di desa ini memberikan peluang besar pada stabilitas program pembangunan sektor unggulan, khususnya perkebunan kopi dan infrastruktur pengairan. Namun, ditemukan beberapa tantangan utama, yakni: 1) Keterbatasan sumber daya manusia dalam iii menerjemahkan regulasi baru ke dalam Peraturan Desa; 2) Perlunya penguatan fungsi pengawasan BPD guna mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan akibat perpanjangan masa jabatan; dan 3) Kesiapan infrastruktur digital desa dalam memenuhi mandat transparansi informasi publik. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi UU No. 3 Tahun 2024 di Desa Sungai Barang sangat bergantung pada sinergi antara kepemimpinan desa yang akuntabel dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Rekomendasi penelitian diarahkan pada perlunya bimbingan teknis intensif dari pemerintah daerah serta percepatan digitalisasi administrasi desa untuk mendukung tata kelola yang bersih dan efektif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh manajemen laba dan tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif dan teknik purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024, sedangkan sampel penelitian terdiri dari 14 perusahaan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dengan total 70 observasi. Manajemen laba diukur menggunakan Modified Jones Model, tata kelola perusahaan diukur menggunakan skor Good Corporate Governance (GCG), dan nilai perusahaan diukur dengan Tobin’s Q. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan tata kelola perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini menganalisis pengaruh konteks ekonomi lokal, penerapan teknologi digital, dan tata kelola berbasis teori keagenan terhadap kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam Credit Union (CU) Sinar Sejahtera di Kota Tarakan. Selain itu penelitian ini merumuskan strategi manajemen risiko kredit efektif guna menekan Non-Performing Loan (NPL). Pendekatan mixed methods digunakan, dengan analisis kuantitatif rasio keuangan periode 2020–2024 dan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pengurus, pengawas, serta anggota, ditambah observasi lapangan. Hasil menunjukkan bahwa kondisi ekonomi lokal memengaruhi kinerja keuangan secara tidak langsung melalui manajemen risiko kredit, di mana ketidakstabilan pendapatan anggota meningkatkan NPL dan menekan profitabilitas. Teknologi digital berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengendalian risiko, meskipun akses anggota masih terbatas. Tata kelola berbasis teori keagenan mengurangi asimetri informasi, moral hazard, dan menjaga stabilitas melalui pengawasan internal serta transparansi Rapat Anggota Tahunan (RAT). Strategi manajemen risiko kredit dimulai dari: (1) analisis kelayakan pinjaman berbasis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition); (2) monitoring rutin; (3) pendampingan anggota; (4) pemanfaatan teknologi digital sebagai sistem peringatan dini; serta (5) penanganan dini melalui restrukturisasi atau penjadwalan ulang. Penelitian menyimpulkan bahwa keberlanjutan kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Sinar Sejahtera bergantung pada integrasi faktor ekonomi lokal, tata kelola, teknologi digital, dan strategi risiko kredit komprehensif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Pemanfaatan Dana Desa menjadi faktor penting pemerintah Indonesia untuk mendorong pembangunan pedesaan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga, sejalan dengan tren global yang menunjukkan bahwa investasi pada desa dapat memperkuat kapasitas ekonomi komunitas dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Di Desa Tanjung Lapang, efektivitas pemanfaatan dana desa menjadi perhatian karena tantangan terkait pengelolaan, kapasitas aparatur desa, dan keterlibatan masyarakat masih muncul, sehingga hasil pembangunan belum selalu optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Tanjung Lapang dengan acto pada hasil pembangunan, keterlibatan masyarakat, dan tata kelola keuangan desa, serta mengeksplorasi actor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, anggota masyarakat, dan pemangku kepentingan acto, serta melalui observasi dan studi dokumen resmi terkait pengelolaan dana desa. Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan praktik terbaik dalam pemanfaatan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Tanjung Lapang dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat, kapasitas aparatur desa, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sementara keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi antar pihak menjadi actor penghambat utama. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi pengelola dana desa dalam merancang strategi pengelolaan yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi pembangunan desa dan kesejahteraan warga.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tata kelola administrasi desa merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan administrasi desa yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, pengelolaan sumber daya manusia, dan kecerdasan emosional perangkat desa terhadap tata kelola administrasi desa di Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kabupaten Malinau dengan jumlah sampel sebanyak 210 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa. Pengelolaan sumber daya manusia juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa. Demikian pula, kecerdasan emosional perangkat desa terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa. Secara simultan, kompetensi, pengelolaan sumber daya manusia, dan kecerdasan emosional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa di Kabupaten Malinau.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Tata kelola administrasi desa merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan administrasi desa yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, pengelolaan sumber daya manusia, dan kecerdasan emosional perangkat desa terhadap tata kelola administrasi desa di Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kabupaten Malinau dengan jumlah sampel sebanyak 210 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa. Pengelolaan sumber daya manusia juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa. Demikian pula, kecerdasan emosional perangkat desa terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa. Secara simultan, kompetensi, pengelolaan sumber daya manusia, dan kecerdasan emosional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa di Kabupaten Malinau.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan terhadap sustainability report dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor consumer cylicals dan non-cylicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2021-2024. Kinerja keuangan diukur menggunakan ROA, ROE dan NPM, sedangkan tata kelola perusahaan diukur melalui komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit. Sustainability reporting diukur menggunakan indeks GRI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis PLS-SEM terhadap 120 data observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap sustainability reporting. Ukuran perusahaan juga tidak memoderasi hubungan tersebut.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji secara mendalam kedudukan hukum dan peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara menempatkan negara pada posisi wajib untuk menjamin terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu, adil, dan merata sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks tersebut, Komite Sekolah hadir sebagai representasi masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Analisis dilakukan terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta kebijakan daerah seperti Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Sekolah memiliki fungsi strategis dalam memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Fungsi tersebut mencerminkan penerapan prinsip good governance dan participatory governance di bidang pendidikan. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas hukum, manajerial, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan mutu pendidikan membutuhkan penguatan kelembagaan Komite Sekolah melalui peningkatan kapasitas, dukungan kebijakan daerah, dan sinergi antara pemerintah, sekolah, serta masyarakat agar tercipta sistem pendidikan yang responsif, transparan, dan berkeadilan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Baik. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, pengaturan pengawasan pengelolaan dana desa oleh pemerintah kecamatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan apakah pengawasan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach) Berdasarkan hasil penelitian, Pengawasan pengelolaan dana desa oleh pemerintah kecamatan bertujuan mewujudkan tata kelola keuangan yang baik sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. Pemerintah kecamatan berperan dalam pembinaan, monitoring, evaluasi, serta koordinasi dengan Inspektorat Daerah untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat harus diterapkan. Tantangan seperti keterbatasan SDM dan potensi korupsi dapat diatasi melalui pelatihan, digitalisasi keuangan desa, dan penguatan pengawasan. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, dana desa dapat dimanfaatkan optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah kecamatan telah diatur sesuai prinsip tata kelola keuangan yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, koordinasi lemah, dan potensi konflik kepentingan. Kasus penyalahgunaan yang masih terjadi menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas aparat, dan peran aktif masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Abstract The massive expansion of Eucheuma cottonii seaweed cultivation in the waters of Nunukan Island has triggered complex spatial-use conflicts and environmental degradation, reflecting the phenomenon of the Tragedy of the Commons. This study aimed to analyze the dynamics of marine spatial governance, map power relations among stakeholders, and formulate adaptive management strategies for sustainable seaweed cultivation. A mixed-methods approach with a Sequential Explanatory design was employed, integrating spatial analysis, perception surveys of 38 key respondents, and Focus Group Discussions (FGDs). Stakeholder mapping was conducted using the Power-Interest Grid matrix, while strategy formulation was determined through Quantitative SWOT analysis (IFAS/EFAS). The results revealed the occurrence of regulatory obsolescence, in which spatial planning instruments (RZWP3K 2018) failed to anticipate a 65% surge in cultivation area expansion (reaching 29,578 hectares), resulting in physical intrusion of approximately 6,000 hectares into the Nunukan Port Entry Shipping Lane, thereby endangering navigational safety. The stakeholder analysis showed the dominance of informal actors ("Big Bosses") as key players who possessed de facto power through patron-client networks, weakening the effectiveness of formal law enforcement. The SWOT analysis placed the current strategic management in Quadrant IV (Defensive) at coordinates (-1.05; -0.61), indicating critical internal weaknesses amidst high external threats. Accordingly, the study recommends a Survival Strategy comprising immediate sterilization of red zones within shipping lanes, the enforcement of a moratorium on new cultivation areas to restore environmental carrying capacity affected by ice-ice disease, and the formalization of the role of "Bosses” into a co-management scheme to enhance zoning compliance and governance effectiveness.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penguatan pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam mewujudkan tata kelola BUM Desa yang baik serta tugas dan kewenangan pengawas BUM Desa. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini, yaitu: Pertama, pengaturan pengawasan eksternal dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, inspektorat daerah kabupaten melakukan pengawasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pengaturan pengawasan internal di laksanakan oleh Pengawas yang terdapat di dalam perangkat organisasi BUM Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa. Kedua, tugas dan kewenangan pengawas BUM Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa, perumusan kebijakan, keuangan, kerja sama, dan pemeriksaan pembukuan BUM Desa merupakan kewenangan bersama penasihat dan pengawas, tugas dari pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan BUM Desa dan menyampaikan laporan hasil pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa. Inspektorat daerah kabupaten memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat dan dapat memberikan sanksi administratif terhadap perangkat organisasi BUM Desa yang melakukan penyimpangan, tugas pengawasan dilakukan dalam bentuk audit. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kewenangan mengawasi BUM Desa karena BUM Desa menerima penyertaan dana Desa dari APBN serta memiliki tugas dalam memeriksa tanggung jawab keuangan negara termasuk keuangan Desa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan, tata kelola perusahaan, struktur modal, dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen. Teknik pengambilan data menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan teknik tersebut didapat sebanyak 23 perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2021, sehingga diperoleh jumlah data observasi sebanyak 115 data. Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 26. Berdasarkan hasil analisis data didapatkan hasil bahwa kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, dan profitabilitas (ROA) tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi risiko bank dalam tata kelola terhadap kinerja bank pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2021. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tata kelola yang diproksikan dengan ukuran dewan dan usia direksi, variabel dependen penelitian ini adalah kinerja bank, variabel mediasi penelitian ini adalah risiko bank serta variabel kontrol penelitian ini adalah ukuran bank. Teknik pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 18 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan model common effect model dan fixed effect model menggunakan aplikasi EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Tata kelola yang diproksikan dengan ukuran dewan tidak berpengaruh terhadap kinerja bank dan risiko bank. 2. Tata kelola yang diproksikan dengan usia direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank dan risiko bank. 3. Risiko bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank. 4. Risiko bank tidak berpengaruh dalam memediasi hubungan tata kelola yang diproksikan dengan ukuran dewan dan usia direksi terhadap kinerja bank.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
BAN-S/M telah menetapkan kebijakan di tahun 2019 terkait perangkat akreditasi baru atau disebut dengan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP-2020). Pelaksanaan akreditasi dapat ditinjau dari dua hal, yaitu review pemenuhan administrasi (compliance) dan Kedua terkait kinerja satuan pendidikan (performance). (IASP-2020) tetap mengacu kepada 8 Standar Nasional Pendidikan, namun butir instrument (IASP-2020) telah diramu menjadi 4 komponen utama yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, serta manajemen sekolah/madrasah. Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah bahwa tahun 2016, SDN 013 Kota Tarakan terakreditasi B dengan total nilai 72 dan nilai yang paling rendah terdapat pada standar proses. Tahun 2021, SDN 013 Kota Tarakan melakukan perpanjangan status terakreditasi B dengan total nilai 81. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kendala dalam peningkatan mutu tata kelola administrasi untuk pencapaian standar akreditasi di SD Negeri 013 Kota Tarakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek yang digunakan adalah Kepala Sekolah, Kepala Staf Tata Usaha, Guru Kelas III-A, dan Guru Kelas VI-C. Analisis data dilakukan melalui redukasi data, sajian data, lalu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi oleh SD Negeri 013 Kota Tarakan ialah minimnya pemahaman guru terkait mutu tata kelola administrasi yang berdasarkan IASP-2020, minimnya kompetensi, dan motivasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan terhadap efisiensi investasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen. Sedangkan, variabel dependen penelitian ini adalah efisiensi investasi. Teknik pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 17 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan model fixed effect menggunakan aplikasi Eviews10. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengruh positif signifikan terhadap efisiensi investasi, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi investasi
