ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi anggaran lingkungan dalam pengelolaan keuangan Desa Taras, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau. Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Dan Masyarakat Desa. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi lingkungan di Desa Taras telah mencakup tahapan identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Terdapat Unsur Akuntasi Lingkungan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Namun Masih Terintegritas Dalam Sistem Keuangan Desa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, gaya hidup, dan locus of control terhadap perilaku pengelolaan keuangan (studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Borneo Tarakan angkatan 2023). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penarikan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 180 responden dari jumlah populasi 330 mahasiswa yang berasal dari Program Studi Manajemen, Ekonomi Pembangunan, dan Akuntansi. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis regresi linear berganda dengan alat bantu SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Gaya hidup juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Sebaliknya, locus of control tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Secara simultan, literasi keuangan, gaya hidup, dan locus of control berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga dengan perilaku keuangan sebagai variabel mediasi pada masyarakat Kecamatan Tarakan Timur dan Tarakan Barat. Pengelolaan keuangan rumah tangga merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga, namun masih menghadapi berbagai permasalahan akibat rendahnya literasi dan perilaku keuangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah masyarakat Kecamatan Tarakan Timur dan Tarakan Barat yang telah berumah tangga. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 120 orang. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga serta terhadap perilaku keuangan. Perilaku keuangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga serta mampu memediasi pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan dapat membentuk perilaku keuangan yang lebih baik sehingga meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan rumah tangga. Penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan, dan masyarakat dalam meningkatkan edukasi keuangan untuk mendukung pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih efektif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan persediaan bahan baku ayam pada UMKM Ayam Geprek Nona Fried Chicken di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ), Safety Stock, Reorder Point (ROP), dan Total Inventory Cost (TIC). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data permintaan, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan periode 2023-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode EOQ menghasilkan kuantitas pemesanan optimal sebesar 225 kg pada tahun 2023 dan 232 kg pada tahun 2024 dengan frekuensi 13 kali pemesanan per tahun. Penerapan Safety Stock dan ROP mampu mengantisipasi fluktuasi permintaan serta mencegah kekurangan bahan baku. Selain itu, metode EOQ menghasilkan Total Inventory Cost terendah, yaitu Rp747.975 pada tahun 2023 dan Rp747.989 pada tahun 2024, sehingga lebih efisien dibandingkan metode POQ maupun kebijakan konvensional perusahaan. Dengan demikian, EOQ direkomendasikan sebagai strategi pengendalian persediaan yang efektif dan efisien.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Hak Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Taman Nasional Kayan Mentarang Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Pengakuan hukum terhadap hak masyarakat Desa Data Dian dalam pengelolaan Hutan Lindung Taman Nasional Kayan Mentarang, yang kedua adalah Bentuk dan pelaksanaan hak masyarakat Desa Data Dian dalam pengelolaan Hutan Lindung Taman Nasional Kayan Mentarang Hilir Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Pengakuan hukum terhadap hak masyarakat Desa Data Dian dalam pengelolaan Hutan Lindung Taman Nasional Kayan Mentarang dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga konservasi. Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan konservasi, masyarakat adat diakui perannya meski kewenangan mereka masih terbatas oleh regulasi taman nasional. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2020 entang Penyelenggaraan Kelembagaan Adat memberikan dasar hukum bagi pengakuan dan perlindungan adat, namun implementasinya di tingkat desa masih perlu diperkuat agar peran masyarakat dalam pengelolaan TNKM dapat berlangsung secara berkelanjutan. Masyarakat Desa Data Dian memiliki hak tradisional atas hutan TNKM untuk kebutuhan sehari-hari, dengan akses yang diatur demi kelestarian ekosistem. Pengelolaan dilakukan secara kolaboratif melalui Dewan Pengelola dan Pemantau Kawasan bersama pemerintah dan LSM, mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat menjadi subjek aktif dalam konservasi, sambil mendukung pemenuhan kebutuhan hidup, peningkatan ekonomi, dan pelestarian budaya serta kearifan loka
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) kewenangan kepala desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta (2) mekanisme pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan APBDes. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur tentang kewenangan dan pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai peraturan turunannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pertanggungjawaban hukum, prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance), serta asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepala desa dalam pengelolaan APBDes merupakan perwujudan otonomi desa yang harus dijalankan berdasarkan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Kepala desa bertanggung jawab penuh terhadap seluruh tahapan pengelolaan APBDes, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban akhir. Mekanisme pertanggungjawaban kepala desa mencakup aspek administratif, keuangan, dan hukum yang wajib disampaikan secara periodik kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah daerah, dan masyarakat. Pelanggaran terhadap mekanisme tersebut dapat berimplikasi pada sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi hasil penelitian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas kepala desa dan aparatur desa melalui pelatihan teknis serta penguatan sistem pengawasan internal, agar pelaksanaan kewenangan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBDes dapat berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan akuntabel.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini menganalisis hubungan hukum pemegang Hak Pengelolaan (HPL) dan pengembang serta implikasinya terhadap perlindungan hak keperdataan pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) dalam sengketa THM Kota Tarakan. Permasalahan utama bersumber dari ketidakpastian perpanjangan HGB pasca peralihan ruko dari pengembang ke masyarakat di atas lahan HPL milik pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pemegang HPL, developer, dan pemegang HGB merupakan hubungan hukum berlapis yang mengandung unsur publik dan privat. Pemegang HPL memiliki kewenangan penguasaan tanah berdasarkan pelimpahan dari negara, yang kemudian bekerja sama dengan developer melalui perjanjian untuk pengembangan lahan. Selanjutnya, developer melakukan peralihan kepada pihak ketiga melalui jual beli bangunan yang diikuti dengan pemberian HGB. Namun demikian, kedudukan pemegang HGB tetap bergantung pada persetujuan pemegang HPL, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum, khususnya ketika terjadi penolakan perpanjangan HGB. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti implikasi hukum bagi bangunan ruko yang dijadikan agunan Hak Tanggungan, di mana berakhirnya jangka waktu HGB mengakibatkan hapusnya Hak Tanggungan yang membebani bangunan tersebut secara otomatis. Bentuk perlindungan hak keperdataan bagi pemegang HGB dapat ditelusuri melalui ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam KUHPerdata. Perlindungan tersebut mencakup kepastian hukum atas hak, hak prioritas untuk perpanjangan, serta upaya hukum melalui gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, jika perpanjangan hak tidak diberikan, pemegang HGB berhak mendapatkan ganti rugi atas nilai investasi bangunan secara adil sebagaimana diatur dan janji pemerintah dalam Surat Nomor 591/142/Pem/1996.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan sampah di wilayah pesisir menjadi isu penting yang berdampak pada lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Kota Tarakan sebagai wilayah pesisir menghadapi peningkatan timbulan sampah yang fluktuatif serta belum optimalnya sistem pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran masyarakat dalam penerapan circular economy serta menganalisis Willingness to Pay (WTP) dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Selumit Pantai. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan sampel 92 responden dan analisis Contingent Valuation Method (CVM). Hasil penelitian menunjukkan rata-rata WTP sebesar Rp33.858 per individu dengan estimasi tahunan Rp406.296 dan total nilai ekonomi Rp247.434.264. WTP tertinggi terdapat pada layanan pengelolaan sampah utama. Namun, penerapan prinsip 3R masih rendah dan sebagian besar masyarakat belum melakukan pengelolaan sampah secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, penyediaan infrastruktur, serta kebijakan berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis circular economy.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Seseorang dengan pengelolaan emosi yang rendah biasanya kesulitan mengidentifikasi dan memahami emosi mereka sendiri, tidak menyadari penyebab dan dampak emosi pada pikiran dan perilaku mereka, kesulitan mengendalikan emosi yang kuat seperti marah atau sedih, mengalami emosi yang tidak stabil dan mudah berubah -ubah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh teknik mindfulness untuk meningkatkan pengelolaan emosi siswa kelas XII di MAN Tarakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain Pre-Eksperimen model one group pretest and posttest. Hasil pretest menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan emosi siswa berada pada kategori sedang (57,1%) dan rendah (42,9%). Setelah diberikan treatment (perlakuan) menggunakan teknik mindfulness, hasil posttest menunjukkan peningkatan signifikan, dengan empat siswa (57,1%) berada pada kategori tinggi, dan tiga siswa (42,9%) pada kategori sedang. Analisis paired sample t-test menunjukkan nilai signifikansi 0,004 (p 0,05) yang berarti terdapat pengaruh positif dari teknik mindfulness terhadap pengelolaan emosi siswa. Teknik ini membantu siswa mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka dengan lebih baik, serta merespons situasi dengan lebih tenang dan terkontrol.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas aparatur daerah dan kepatuhan regulasi terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan pengawasan internal sebagai variabel moderasi di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan merupakan instrumen krusial bagi pemerintah daerah dalam mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan Explanatory Research. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 149 responden yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang, dan staf pengelola aset di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tarakan. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kualitas aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan BMD, mengindikasikan bahwa kompetensi individu memerlukan dukungan sistem kerja yang kuat. Sebaliknya, kepatuhan regulasi dan pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan BMD, di mana pengawasan internal ditemukan sebagai faktor determinan yang paling dominan dalam model. Pengujian efek moderasi membuktikan bahwa pengawasan internal berperan sebagai katalisator yang memperkuat pengaruh kualitas aparatur terhadap kualitas pengelolaan aset. Namun, pengawasan internal ditemukan memitigasi pengaruh kepatuhan regulasi terhadap pengelolaan BMD (efek substitusi), yang menunjukkan bahwa kontrol sistemik yang ketat cenderung mengambil alih peran kepatuhan normatif aparatur secara mandiri. Nilai R-Square sebesar 0,917 menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan 91,7% variasi pengelolaan BMD. Implikasi penelitian ini menekankan urgensi peningkatan kapabilitas APIP dan integrasi fungsi pengawasan untuk mengoptimalisasi potensi aparatur dalam menjaga akuntabilitas aset daerah secara berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal terhadap efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja di Provinsi Kalimantan Utara, dimana variabel moderasinya adalah kapasitas sumber daya aparatur. Penganggaran berbasis kinerja dirancang untuk memastikan bahwa outcome dari penganggaran tersebut menghasilkan capaian yang terukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, tata kelola keuangan yang efektif memerlukan penerapan transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan internal yang kuat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada Aparatur Sipil Negara dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan sampel penelitian 200 orang. Data dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS untuk menguji hubungan langsung maupun hubungan moderasi antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan APBD berbasis kinerja. Pengawasan internal juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, kapasitas sumber daya aparatur memperkuat hubungan antara transparansi dan akuntabilitas dengan efektivitas penganggaran berbasis kinerja. Namun demikian, efek moderasi kapasitas aparatur terhadap hubungan antara pengawasan internal dan efektivitas APBD tidak signifikan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tata kelola administrasi desa merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan administrasi desa yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, pengelolaan sumber daya manusia, dan kecerdasan emosional perangkat desa terhadap tata kelola administrasi desa di Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kabupaten Malinau dengan jumlah sampel sebanyak 210 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa. Pengelolaan sumber daya manusia juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa. Demikian pula, kecerdasan emosional perangkat desa terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa. Secara simultan, kompetensi, pengelolaan sumber daya manusia, dan kecerdasan emosional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa di Kabupaten Malinau.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Tata kelola administrasi desa merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan administrasi desa yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, pengelolaan sumber daya manusia, dan kecerdasan emosional perangkat desa terhadap tata kelola administrasi desa di Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kabupaten Malinau dengan jumlah sampel sebanyak 210 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa. Pengelolaan sumber daya manusia juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa. Demikian pula, kecerdasan emosional perangkat desa terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa. Secara simultan, kompetensi, pengelolaan sumber daya manusia, dan kecerdasan emosional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola administrasi desa di Kabupaten Malinau.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum terhadap masyarakat Hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam kehutanan di wilayah kabupaten Malinau. Dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah desa Kabupaten Malinau dan Problematika masyarakat hukum adat dalam memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya dalam pengelolaan sumber daya alam desa di Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Perlindungan hukum masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Malinau diwujudkan melalui pengakuan konstitusional dan peraturan daerah yang mengakui keberadaan masyarakat adat, wilayah adat, serta hak-hak tradisionalnya. Masyarakat adat dilindungi dalam pengelolaan tanah ulayat dan hutan adat berdasarkan kearifan lokal, yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Selain itu, pemerintah daerah melibatkan masyarakat adat dalam proses perizinan sumber daya alam dan mengakui peran lembaga adat dalam pengawasan serta penyelesaian sengketa, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat berlangsung secara adil dan berkelanjutan. Problematika utama masyarakat hukum adat di Kabupaten Malinau dalam memperoleh perlindungan hukum atas pengelolaan sumber daya alam desa meliputi; belum adanya pengakuan hukum formal terhadap masyarakat dan wilayah adat, tumpang tindih kebijakan dan perizinan sumber daya alam, lemahnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perizinan, keterbatasan kapasitas hukum masyarakat adat, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak adat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komposisi jenis dan ukuran udang hasil tangkapan utama menggunakan alat tangkap trammel net di perairan sebatik, kabupaten nunukan, kalimantan utara, serta implikasinya terhadap pengelolaan berkelanjutan. penelitian ini di lakukan di perairan sebatik, kabupaten nunukan, selama tiga bulan, dari bulan mei hingga bulan juli 2025. pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan mempertimbangkan jumlah hasil tangkapan nelayan. Analisis meliputi identifikasi morfologis, perhitungan kelimpahan relatif, indeks keanekaragaman, distribusi ukuran, hubungan panjang-berat, serta parameter populasi dan tingkat eksploitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi hasil tangkapan didominasi oleh udang windu (penaeus monodon) dan udang putih (litopenaeus vannamei) sebagai hasil tangkapan utama (31,96%), sementara hasil tangkapan sampingan mencapai (68,03%). Distribusi ukuran memperlihatkan sebagai besar udang tertangkap dalam kondisi juvenil atau belum mencapai ukuran matang gonad, yang mengindikasikan adanya potensi penangkapan berlebihan (overfishing). Nilai tingkat eksploitasi E sebesar 0,50-0,56 menunjukkan bahwa stok udang di perairan sebatik berada dapam kondisi fully exploited. Selain itu, berkelanjutan sumber daya udang sangat dipengaruhi oleh kondisi ekosistem mangrove yang berfungsi sebagai daerah pemijahan, pembesaran, dan pencarian makan. Degradasi mangrove akibat ahli fungsi lahan dan polusi memperburuk tekanan terhadap stok udang. Oleh karena itu diperlukan strategi pengelolaan terpadu, seperti pembatasan ukuran tangkapan, modifikasi alat tangkap, penerapan musim penutupan, serta rehabilitas mangrove berbasis masyarakat untuk menjamin berkelanjutan perikanan udang di perairan sebatik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
ABSTRAK Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Eksistensi Aparatur Pengawas Intern Pemda dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah; bagaimana pelaksanaan pengawasan yg dilakukan oleh APIP dalam pengelolaan dana desa dan bagaimana konsep pengawasan yang ideal oleh APIP dalam pengelolalan dana desa. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Pengawasan Dana Desa oleh APIP bertujuan menjamin penggunaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, Permendagri No. 73 Tahun 2020, dan SE Mendagri No. 700/1281/A.1/IJ Tahun 2021, APIP melaksanakan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, baik secara preventif maupun represif. Kegiatan ini dirancang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dilaporkan melalui Laporan Hasil Pengawasan (LHP), dan ditindaklanjuti bersama pihak terkait seperti Inspektorat, Dinas PMD, Camat, dan BPD. Tujuannya adalah memastikan Dana Desa digunakan tepat sasaran, efektif, dan efisien untuk kemajuan desa. Konsep pengawasan ideal oleh APIP dalam pengelolaan dana desa mengacu pada PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menekankan pengawasan berbasis risiko, bersifat preventif-edukatif, serta dijalankan secara independen dan profesional. APIP tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga memberikan pembinaan dan konsultasi kepada aparat desa. Dukungan teknologi, seperti integrasi dengan Siskeudes, memperkuat deteksi dini penyimpangan. Pengawasan dilakukan secara kolaboratif namun tetap tegas dalam tindak lanjut, demi mewujudkan tata kelola dana desa yang akuntabel dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Milik Daerah yang ditetapkan sesuai dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan maupun pertimbangan kemampuan keuangannya. Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah harus didasari dengan pengelolaan yang baik agar aset yang tercatat menjadi bahan pertimbangan. Permasalahan adalah sebagai berikut: Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Barang Persediaan Habis Pakai di Kabupaten Malinau (Studi Pada Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Malinau) dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Barang Persediaan Habis Pakai di Kabupaten Malinau (Studi Pada Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Malinau). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan penulisan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai hal yang semestinya diperlukan sumber penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif. Bahwa kewenangan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan barang persediaan habis pakai di Kabupaten Malinau (studi pada Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Malinau) adalah perwujudan dari pelaksanaan kewenangan desentralisasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut mencakup perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta penghapusan barang persediaan habis pakai yang dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan barang persediaan habis pakai di Kabupaten Malinau (studi pada Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Malinau) adalah bentuk pelaksanaan kewajiban hukum dan administrasi dalam pengelolaan aset daerah yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Tanggung jawab tersebut mencakup aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, serta pengawasan terhadap barang persediaan habis pakai agar sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Baik. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, pengaturan pengawasan pengelolaan dana desa oleh pemerintah kecamatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan apakah pengawasan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach) Berdasarkan hasil penelitian, Pengawasan pengelolaan dana desa oleh pemerintah kecamatan bertujuan mewujudkan tata kelola keuangan yang baik sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. Pemerintah kecamatan berperan dalam pembinaan, monitoring, evaluasi, serta koordinasi dengan Inspektorat Daerah untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat harus diterapkan. Tantangan seperti keterbatasan SDM dan potensi korupsi dapat diatasi melalui pelatihan, digitalisasi keuangan desa, dan penguatan pengawasan. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, dana desa dapat dimanfaatkan optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah kecamatan telah diatur sesuai prinsip tata kelola keuangan yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, koordinasi lemah, dan potensi konflik kepentingan. Kasus penyalahgunaan yang masih terjadi menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas aparat, dan peran aktif masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Semut rangrang, khususnya kroto merupakan salah satu sumberdaya hayati yang dimanfaatkan sebagai pakan, pangan, dan manfaat lainnya. Pulau Tarakan memiliki potensi semut rangrang, yang saat ini dikelola melalui hasil perburuan atau pemanenan kroto di alam. Hal tersebut dapat berdampak bagi keberlangsungan semut rangrang di alam. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi dari aspek ekologi, aspek teknologi, dan sosal ekonomi pengelolaan semut rangrang (O. smaragdina). Serta, strategi pengelolaan berkelanjutan di Pulau Tarakan. Penelitian menggunakan metode survey dan wanwancara. Adapaun data yang dikumpulkan aspek ekologi yakni karekteristik habitat, karakteristik pohon, iklim mikro, sarang dan koloni. Selanjutnya, aspek teknologi yakni alat, bahan, dan metode pemanenan kroto. Serta, aspek sosial ekonomi meliputi karakteristik pengumpul dan pedangang kroto, dan analisis pendapatan. Hasil penelitian menunjukan (1) pinggiran hutan, permukiman, dan daerah pertanian merupakan ekosistem bagi semut rangrang. Sedangkan, jenis tumbuhan terdiri dari Akasia, Beringin, Kelapa, Ketapang, Mangga, Mengkudu, Sukun, Waru, dan Nyiri Abang, dan rata-rata jumlah sarang ± 8–12 sarang per lokasi per area lokasi Pengumpul. Selain itu, Struktur pohon (tinggi dan luas kanopi), kondisi mikrohabitat (intensitas cahaya), serta keberadaan pohon inang tertentu berpengaruh terhadap distribusi sarang dan produksi kroto; (2) aspek teknologi pemanfaatan kroto menggunakan peralatan sederhana, tanpa standar operasional panen yang baku. Penentuan lokasi dan pohon yang memiliki sarang umumnya dilakukan berdasarkan pengalaman individu pengumpul; (3) aspek sosial–ekonomi menunjukkan hanya terdapat 5 (lima) pengumpul yang aktif, dan 3 (tiga) pedangag kroto. Nilai ekonomi kroto yang relatif tinggi dengan harga berkisar Rp180.000 – 220.000/kg serta permintaan pasar yang meningkat, dan masih kategori layak untuk kegiatan usaha; (4) hasil analisis strategi menggunakan SWOT yang dipertajam dengan matriks IFAS–EFAS dan evaluasi kuadran Internal–Eksternal menunjukkan bahwa pengelolaan kroto berada pada Kuadran I (+,+). Kondisi ini menandakan bahwa pengelolaan kroto memiliki kekuatan internal dan peluang eksternal yang dominan. Strategi yang tepat adalah strategi progresif–agresif yang memanfaatkan kekuatan ekologis dan peluang pasar, namun tetap mengendalikan ancaman utama berupa eksploitasi berlebihan dan alih fungsi lahan. Strategi prioritas meliputi penerapan SOP panen berkelanjutan, pengembangan semi-budidaya berbasis pohon inang, perlindungan habitat, peningkatan kapasitas pengumpul, serta penguatan kemitraan pasar.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pada penelitian ini, tujuan yang ditetapakan adalah untuk meninjau peranan literasi keuangan, kemudahan akses, dan fitur keamanan mobile banking dalam meningkatkan pengelolaan keuangan mahasiswa. Pada riset penelitian ini, subjek yang digunakan yaitu mahasiswa aktif Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan angkatan 2020–2024. Metode purposive sampling diterapkan sebagai teknik pengambilan sampel dengan jumlah responden sebanyak 217. Data dihasilkan dengan instrumen kuesioner yang kemudian data diolah dengan menggunakan regresi linier berganda menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 25. Penelitian ini menginterpretasikan hasil bahwa literasi mengenai keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan, Kemudahan akses serta fitur keamanan mobile banking juga terbukti memberikan pengaruh secara signifikan terhadap sikap pengelolaan keuangan. Implikasi teoritis dalam penelitian ini mendukung penerapan Theory of Planned Behavior dan Technology Acceptance Model, dalam menjelaskan sebab-sebab yang mempengaruhi pengelolaan keuangan melalui layanan digital.
