ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan nilai-nilai kearifan lokal serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola keuangan desa guna mendukung transparansi dan akuntabilitas di Desa Wa'Yanud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, dan Tokoh Adat Desa Wa'Yanud. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dan partisipasi masyarakat telah menjadi bagian dari tata kelola keuangan Desa Wa'Yanud. Pada tahap perencanaan, nilai musyawarah diterapkan melalui pelibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan. Nilai musyawarah mendukung keterbukaan dalam proses perencanaan tata kelola keuangan desa. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui budaya Feruyung dan Malui sebagai bentuk gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu. Pada tahap pelaporan, pemerintah desa menyusun dokumen pelaporan dan menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Pada tahap pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan didukung oleh pencatatan transaksi, kelengkapan dokumen, pengawasan BPD, serta nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai kearifan lokal dan partisipasi masyarakat mendukung tata kelola keuangan Desa Wa'Yanud yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat serta tingkat penerapan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada 88 responden. Instrumen penelitian terdiri dari 36 pernyataan yang mencakup aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Pengukuran variabel dilakukan menggunakan skala Likert, sedangkan analisis data deskriptif dilakukan dengan membandingkan skor aktual dengan nilai ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa memperoleh persentase sebesar 84,36% dan berada pada kategori sangat kuat. Transparansi memperoleh persentase sebesar 83,18% dan termasuk dalam kategori sangat kuat. Partisipasi masyarakat memperoleh persentase sebesar 86,27% dengan kategori sangat kuat dan menjadi aspek dengan persentase tertinggi. Secara keseluruhan, tingkat penerapan good governance dalam pengelolaan Dana Desa memperoleh skor rata-rata sebesar 84,60% dan berada pada kategori sangat kuat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Sari telah menerapkan prinsip good governance melalui akuntabilitas pemerintah desa, keterbukaan informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal terhadap efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja di Provinsi Kalimantan Utara, dimana variabel moderasinya adalah kapasitas sumber daya aparatur. Penganggaran berbasis kinerja dirancang untuk memastikan bahwa outcome dari penganggaran tersebut menghasilkan capaian yang terukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, tata kelola keuangan yang efektif memerlukan penerapan transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan internal yang kuat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada Aparatur Sipil Negara dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan sampel penelitian 200 orang. Data dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS untuk menguji hubungan langsung maupun hubungan moderasi antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan APBD berbasis kinerja. Pengawasan internal juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, kapasitas sumber daya aparatur memperkuat hubungan antara transparansi dan akuntabilitas dengan efektivitas penganggaran berbasis kinerja. Namun demikian, efek moderasi kapasitas aparatur terhadap hubungan antara pengawasan internal dan efektivitas APBD tidak signifikan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit internal dalam mendukung kinerja karyawan pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Tarakan, yang dilatarbelakangi oleh minimnya kajian terkait kontribusi audit internal terhadap kinerja karyawan pada sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan dari pihak manajemen dan staf terkait. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berperan strategis dalam meningkatkan disiplin kerja, kepatuhan terhadap prosedur, dan akuntabilitas, sehingga aktivitas operasional menjadi lebih terarah dan sesuai standar. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pengelolaan data, sistem pengarsipan yang belum optimal, serta dinamika sumber daya manusia. Audit internal juga dinilai cukup efektif dalam membentuk budaya kerja yang tertib dan patuh terhadap aturan, meskipun belum sepenuhnya mampu meningkatkan motivasi individu karyawan. Dengan demikian, audit internal memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kinerja karyawan melalui penguatan sistem kerja, peningkatan pengawasan, dan perbaikan tata kelola organisasi, serta diharapkan dapat menjadi kontribusi empiris bagi pengembangan kajian audit internal pada sektor BUMD.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik menempatkan audit sektor publik sebagai mekanisme penting dalam pengawasan tata kelola pemerintahan. Seiring dengan perkembangan tersebut, penelitian mengenai audit sektor publik juga terus meningkat, namun literatur yang ada belum dipetakan secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan tren literatur audit sektor publik menggunakan pendekatan bibliometrik. Penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik berbasis R Studio dengan paket Bibliometrix dan Biblioshiny. Data diperoleh dari basis data Scopus melalui protokol PRISMA 2020. Hasil pencarian awal menghasilkan 448 artikel yang kemudian diseleksi hingga diperoleh 165 artikel yang dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi audit sektor publik meningkat signifikan terutama sejak tahun 2020, dengan perkembangan tema penelitian menuju digitalisasi audit, big data, dan kecerdasan buatan. Selain itu, kolaborasi internasional dalam penelitian audit sektor publik juga meningkat, dengan kontribusi dominan dari negara Eropa dan Asia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penyusunan dan evaluasi laporan realisasi pembangunan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, laporan realisasi tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana evaluasi kinerja pemerintah daerah serta bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Good Governance menjadi prasyarat utama dalam memastikan bahwa proses penyusunan dan evaluasi laporan realisasi dilaksanakan secara objektif, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyusunan dan evaluasi laporan realisasi di Kabupaten Malinau serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penerapan prinsip Good Governance dalam penyusunan dan evaluasi laporan realisasi di Kabupaten Malinau telah memiliki dasar hukum yang memadai. Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas telah diupayakan melalui mekanisme pelaporan dan sistem monitoring yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar OPD, belum konsistennya data pelaporan, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem pelaporan dan evaluasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan implementasi Good Governance dalam penyusunan dan evaluasi laporan realisasi di Kabupaten Malinau memerlukan peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnaan sistem pelaporan, serta penguatan mekanisme evaluasi yang berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum administrasi negara, khususnya terkait tata kelola pemerintahan daerah dan akuntabilitas pembangunan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dalam pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 022 Kabupaten Tana Tidung. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal untuk menggali secara mendalam pengalaman pengguna, kualitas sistem, serta faktor kontekstual yang memengaruhi implementasi ARKAS di daerah terpencil. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik dengan mengacu pada Model Keberhasilan Sistem Informasi DeLone & McLean serta Technology Acceptance Model (TAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan berperan signifikan dalam membentuk kepuasan pengguna dan tingkat penggunaan sistem. Namun, efektivitas implementasi ARKAS masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur TIK, kompetensi pengguna, serta dukungan pimpinan sekolah. Secara keseluruhan, ARKAS mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana BOS, meskipun diperlukan penguatan pada aspek pelatihan teknis dan stabilitas jaringan internet untuk mengoptimalkan pemanfaatannya di sekolah dasar wilayah terpencil.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sambungan Selatan, Kecamatan Tana Lia, kabupaten Tana Tidung, berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui tahapan reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data digunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD telah dilaksanakan dengan baik secara prosedural pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa telah menggunakan Siskeudes, mengelola dana melalui rekening kas resmi, dan menyusun laporan tepat waktu (Akuntabilitas Vertikal). Namun, akuntabilitas substantif belum optimal karena ditemukan ketidakpatuhan fiskal terhadap ketentuan alokasi wajib 70% ADD untuk Pembangunan/Pemberdayaan. Sementara itu, penerapan transparansi tergolong baik melalui musyawarah dan pemasangan baliho APBDesa. Akan tetapi, transparansi belum mencapai tingkat partisipatif karena belum tersedia sarana feedback publik yang memadai dan publikasi laporan bersifat umum. Secara keseluruhan, penerapan pengelolaan ADD di Desa Sambungan Selatan telah sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018, meskipun memerlukan koreksi alokasi anggaran dan penyediaan sarana feedback publik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Akuntabilitas, Transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malinau Hulu pada tahun 2024 berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpul melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi dengan melibatkan enam informan yang terdiri atas aparatur desa dan masyarakat. Analisis data pada penelitian ini melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Malinau Hulu telah memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Akuntabilitas terlihat dari penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang tertib. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat dengan musyawarah desa, papan informasi, serta media informasi lainnya. Partisipasi masyarakat tercermin dari keterlibatan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga menjaga hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Malinau Hulu sudah berjalan cukup baik, meskipun masih perlu ditingkatkan dalam hal penyampaian informasi agar lebih mudah dipahami oleh seluruh masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Karang pada tahun 2023 berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. peneliti menggunakan analisis data yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa tanjung karang berdasarkan prinsip akuntabilitas sudah melakukan pelaporan tepat waktu dan menaati aturan yang berlaku serta menyediakan informasi yang bisa di akses masyarakat melalui pemasangan baliho, papan informasi, sosial media dan website resmi desa tanjung karang meskipun terdapat beberapa kendala, seperti ketergantungan terhadap kestabilan jaringan internet dalam menggunakan aplikasi siskeudes serta perubahan regulasi setiap tahunnya, hambatan tersebut tidak berdampak secara signifikan terhadap pelaksanaan akuntabilitas. Pemerintah Desa Tanjung Karang mampu menyesuaikan diri dan tetap menjalankan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan transparansi di Desa Tanjung Karang telah terbuka kepada Masyarakat melalui media informasi dan Musdes. Meskipun keterbatasan kehadiran Masyarakat dan kurangnya pemahaman terhadap media informasi tidak sepenuhnya menghambat keterbukaan informasi karena pemerintah desa telah berupanya meningkatkan aksesbilitas melalui berbagai saluran informasi yang tersedia. Penelitian ini dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Karang sudah dilakukan sesuai dengan permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) serta memahami pengaruhnya terhadap tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana pemahaman aparatur desa terhadap SISKEUDES memengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 24 aparatur desa di tiga desa di Kecamatan Bunyu. Analisis data dilakukan dengan uji regresi linier berganda menggunakan perangkat lunak statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, tingkat pemahaman aparatur desa terhadap SISKEUDES juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman aparatur desa, semakin baik pula akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Transparansi Keuangan, Akuntabilitas Keuangan, dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat, serta mengevaluasi peran moderasi Partisipasi Masyarakat dalam hubungan antar variabel tersebut di Desa Pulau Sapi, Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala Likert dari 322 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (koefisien 0,269, t-statistic 6,859, p-value 0,000). Akuntabilitas Keuangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, meskipun dengan pengaruh yang lebih kecil (koefisien 0,121, tstatistic 2,624, p-value 0,009). Pemberdayaan Masyarakat memberikan pengaruh positif paling kuat terhadap Kesejahteraan Masyarakat (koefisien 0,435, t-statistic 8,535, p-value 0,000), menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam peran moderasi, Partisipasi Masyarakat menunjukkan pengaruh signifikan pada hubungan antara Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Masyarakat (koefisien 0,133, tstatistic 2,883, p-value 0,004). Namun, pada hubungan Transparansi Keuangan dengan Kesejahteraan Masyarakat (koefisien -0,003, t-statistic 0,098, p-value 0,922) dan Akuntabilitas Keuangan dengan Kesejahteraan Masyarakat (koefisien 0,028, t-statistic 0,680, p-value 0,497), partisipasi masyarakat tidak menunjukkan pengaruh moderasi yang signifikan
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur,transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa (Studi dilakukan pada desa dikecamatan malinau barat) jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel 61 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara, kaur perencanaan,kaur tata usaha dan umum, kasi pemerintahan,kasi kesejahteraan dan kasi pelayanan. data penelitian ini dikumpulkan melalui kuisioner, diproses dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan program spss versi 25. teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. sedangkan analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.hasil data penelitian ini menunjukan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MALINAU Barang milik atau kekayaan negara yang dikelola baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, memiliki peran yang strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah sebagai acuan pengelolaan yang baik serta menganalisis mekanisme pengelolaan barang milik daerah oleh pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu prinsip pengelolaan barang milik daerah adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau digunakan sebagai acuan pengelolaan yang baik berorientasi pada hasil dimana mengandung makna bahwa setiap pengelolaan barang wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil harus terus dipegang dan dilaksanakan sebaik-baiknya agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengelolaan keuangan negara. Sementara mekanisme pengelolaan barang milik daerah oleh pemerintah daerah, dimana kepala daerah selaku kepala pemerintahan di daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang teknis pengelolaannya dilaksanakan oleh sekretaris daerah sebagai pengelola aset daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang. Pengelolaan barang milik daerah dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penggangaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Perencanaan kebutuhan asset daerah harus mampu menghubungkan antara ketersediaan barang sebagai hasil dari pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar tindakan yang akan datang dalam rangka pencapaian efektivitas dan efisiensi pengelolaan barang milik daerah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis model preventive dalam akuntabilitas dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Malinau. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, model preventive dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dan peran pemerintah daerah dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan dana desa Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan model preventive dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa Kabupaten Malinau adalah melihat realisasi program-program dan kegiatan – kegiatan dalam proses pengelolaan keuangan yang di rencanakan setiap tahun anggaran, dan peran pemerintah daerah dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan dana desa dikabupaten malinau dalam pelaksanaannya dijalankan dengan fungsional mulai dari inspektorat, pendamping desa, pendamping kecamatan dan BPD. Sehingga partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur pemerintah desa se-Kabupaten Malinau, sehingga semakin besar partisipasi Masyarakat maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin bagus
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendesekripsikan bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan dalam konteks Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap perencanaan, penerimaan dan pengeluaran merupakan dana di Pemerintah Desa selama tahun anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada tahap pelaksanaan, pengeluaran dan penerimaan telah dilakukan melalui rekening kas desa. Pada tahap penatausahaan, Kaur Keuangan Desa Salimbatu telah mencatat setiap masukan dan pengeluaran ke dalam buku kas umum. Pada tahap pelaporan, Kepala Desa Salimbatu telah mengirimkan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pencapaian kegiatan melalui Camat. Pada tahap pertanggungjawaban, Kepala Desa juga telah berhasil melaporkan hasil realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Camat yang terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pemgelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Salimbatu dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, BUDAYA ORGANISASI, MOTIVASI KERJA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS DESA PADA KANTOR DESA DI WILAYAH KECAMATAN SEMBAKUNG Risaldi (Budi Hasyim, S.E,. M.Sc) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Motivasi Kerja Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Desa Pada Kantor Desa Di Wilayah Kecamatan Sembakung”. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling dengan sampling jenuh. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey dengan instrumen pernyataan dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket). Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa Di Wilayah Kecamatan Sembakung yang berjumlah 140 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 26.0. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas desa, budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas desa, motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas desa dan sistem pengendalian interal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas desa. Kata kunci: Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Motivasi Kerja, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas.
