ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit internal dalam mendukung kinerja karyawan pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Tarakan, yang dilatarbelakangi oleh minimnya kajian terkait kontribusi audit internal terhadap kinerja karyawan pada sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan dari pihak manajemen dan staf terkait. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berperan strategis dalam meningkatkan disiplin kerja, kepatuhan terhadap prosedur, dan akuntabilitas, sehingga aktivitas operasional menjadi lebih terarah dan sesuai standar. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pengelolaan data, sistem pengarsipan yang belum optimal, serta dinamika sumber daya manusia. Audit internal juga dinilai cukup efektif dalam membentuk budaya kerja yang tertib dan patuh terhadap aturan, meskipun belum sepenuhnya mampu meningkatkan motivasi individu karyawan. Dengan demikian, audit internal memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kinerja karyawan melalui penguatan sistem kerja, peningkatan pengawasan, dan perbaikan tata kelola organisasi, serta diharapkan dapat menjadi kontribusi empiris bagi pengembangan kajian audit internal pada sektor BUMD.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan (i) untuk menganalisis kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Mekar Jaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Karang Agung, serta (ii) merumuskan strategi pengembangan usaha BUMDes Tunas Mekar Jaya di Desa Karang Agung. Metode yang digunakan adalah mix method. Analisis keuangan dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas, sedangkan analisis kualitatif menggunakan pendekatan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan BUMDes berada dalam kondisi baik, dan rasio profitabilitas yang mencerminkan efisiensi penggunaan aset dan modal. Berdasarkan analisis SWOT, posisi BUMDes Tunas Mekar Jaya berada pada kuadran I (strategi agresif/SO), yang berarti memiliki kekuatan dan peluang besar untuk berkembang. Strategi yang direkomendasikan adalah strategi SO, yaitu mengoptimalkan kemampuan pengelola, memanfaatkan lokasi strategis dan dukungan masyarakat, memperluas kerja sama dengan pihak luar, serta memperkuat kebijakan desa guna meningkatkan kontribusi terhadap PADes.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penetapan anggaran yang dilakukan di Perumda Tarakan Media Telkomunikasi, dan apakah penganggaran belanja yang dilakukan telah efektif atau tidak. Penelitan ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan wawancara dan observasi langsung pada objek yang diteliti, sampel penelitian ini diambil menggunakan Purposive sampeling, dan dilakukan kurang lebih dalam waktu satu bulan. Hasil penelitian yang di lakukan menunjukkan adanya penurunan Tingkat efektivitas penganggaran yang terjadi pada Perumda Tarakan Media Telekomunikasi Dimana selama 3 tahun mengalami penurunan diakibatkan adanya ketidaksesuaian penyaluran modal yang diterima sedangkan dalam penyusunan anggaran masih mempertimbangkan penyertaan modal. Oleh karena itu penyusunan anggaran pada Perumda Tarakan Media Telekomunikasi menjadi tidak efektf. Yang mana Walikota sebagai kuasa pemilik modal seharusnya menjalankan penyertaan modal sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Keuangan Negara merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam perkara tindak pidana korupsi sehingga kehadiran ahli dalam pembuktian persidangan seakan menjadi kewajiban. Bahwa pengertian keuanngan negara tidak diatur secara normatif dalam Undanng-undang Tindak Pidana Korupsi, melainkan diatur di dalam ketentuan umum undang-undang aquo yang hingga saat ini, pengertian keuangan negara tersebut mengalami diskursus dan melahirkan sebuah teori baru terkait teori transformasi keuangan publik yang menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ahli yang menginginkan pemisahan antara keuangan negara dengan keuangan negara yang telah disertakan sebagai modal dalam perusahaan, yang dalam hal ini yakni BUMN/BUMD. Bahwa lahirnya Teori Transformasi Keuangan Publik telah menimbulkan implikasi besar terkait penerapan undang-undang tipikor terhadap perbuatan korupsi yang dilakukan oleh BUMN/BUMD, dimana bagi kalangan yang setuju dengan teori tersebut, maka undang-undang korupsi tidak dapat diberlakukan, namun bagi kalangan yang menolak pemisahan keuangan negara sebagai modal perusahaan, maka undanng-undang korupsi dapat diterapkan. Namun kemudian, timbul permasalahan jika undang-undang korupsi diterapkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan BUMN/BUMD terkait pengembalian keuangan negara yang dikembalikan oleh terpidana, apakah dikembalikan kepada perusahaan BUMN/BUMD atau negara. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka metode penelitian yang dipakai adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah dengan cara studi peraturan perundangundangan yang kemudian hasilnya akan dianalisis dan dideskripsikan untuk menggambarkan hasil penelitian. Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan dalam perkara korupsi di sector perusahaan BUMN/BUMD sebagaimana dalam Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2019/Pn Ptk, namun aturan terkait pengembalian keuangan negaranya belum diatur lebih lanjut, apakah jika terdapat pengembalian kerugian, keuangan tersebut dikembalikan kepada perusahaan atau negara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA ABSTRAK Defenisi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai penanggungjawab Pemerintahan di Desa, Pemerintah Desa menyusun banyak strategi untuk memajukan perekonomian Desa. Salah satunya adalah dengan cara mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang juga merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan. Penelitian Skripsi ini bertujuan untuk menjawab persoalan yang diteliti oleh penulis yaitu bagaimana kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan terhadap anggaran BUMDes serta bagaimana implikasi hukum dari Pertanggungjawaban anggaran BUMDes berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah dilakukan dengan tipe penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Hasil dari Penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa kewenangan BPD dalam mengawasi anggaran BUMDes tidak secara langsung dijelaskan dalam Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 namun terdapat bentuk pengawasan BPD terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Adapun berdasarkan Pasal 59 ayat (3) PP No. 11 Tahun 2021, dengan disampaikannya laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari BUMDes akan melahirkan keadaan hukum berupa pembebasan tanggungjawab penasihat, pelaksana operasional dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang penyertaan modal atau sebagian modalnya dimiliki desa dan pendiriannya berdasarkan kesadaran pemerintah desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga Penelitian ini bermaksud menjawab empat pertanyaan tujuan yang terkait dengan persepsi dan partisipasi pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes di Desa Panca Agung dengan melihat persepsi, partisipasi, program BUMDes dan peran BUMDes untuk pertanian di Desa Panca Agung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif, menggunakan analisis persepsi dan partisipasi pemerintah desa menggunakan skala likert 3 kategori dan dihitung menggunakan interval kelas. Data dikumpulkan melalui wawancara dan kuisoner serta documentasi, metode penentuan sampel menggunakan key imformant masing-masing perwakilan responden yang merupakan kunci informasi penelitian, 1 kepala desa, 1 sekretaris desa, 1 bagian umum, 2 BPD dan untuk data pendukung 1 pengelola BUMDes dan 1 ketua GAPOKTAN. Hasil penelitian persepsi pemerintah desa, kategori yang paling banyak didapatkan adalah penting, pemerintah sadar bahwa keterlibatannya penting. Partisipasi pemerintah desa nilai kategori yang paling banyak pada pertanyaan partisipasi adalah tinggi, pemerintah desa sadar bahwa partisipasinya tinggi dalam kegiatan BUMDes karena BUMDes merupakan badan usaha dibawah naungan pemerintah desa. Saat ini kegiatan BUMDes telah dijalankan, BUMDes Panca Agung bergerak dibidang pertanian, perkebunan dan pembangunan, tahun 2020 telah melakukan pemasaran beras merah namun masih belum maksimal dalam kegiatannya. Harapan dari pemerintah dan petani sangatlah banyak untuk BUMDes agar kedepannya lebih baik lagi.
