ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik petani dan usaha budidaya rumput laut serta menganalisis hubungannya dengan tingkat kerugian pascapanen akibat kontaminasi fungi di Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain deskriptif korelasional. Populasi penelitian berjumlah 15 petani rumput laut dan seluruhnya dijadikan responden melalui teknik total sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara terstruktur, observasi visual, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif serta menggunakan uji korelasi Spearman Rank pada taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan responden berusia 20–55 tahun dengan rata-rata 38,8 tahun. Pendidikan didominasi SD sebanyak 9 orang (60%), dengan pengalaman budidaya 1–10 tahun (rata-rata 5,4 tahun). Luas area budidaya 635–936 m² (rata-rata 745,6 m²), dan hasil panen 100–400 kg (rata-rata 176,67 kg per panen). Total hasil panen seluruh responden 2.650 kg dengan hasil rusak 1.303 kg. Rata-rata persentase kerugian tiap responden mencapai 48,44%. Seluruh responden pernah mengalami kontaminasi fungi dengan skor intensitas 1–4 (rata-rata 2,87). Uji korelasi Spearman menunjukkan usia ρ = -0,037 (Sig. = 0,897); pendidikan ρ = -0,086 (Sig. = 0,761); pengalaman budidaya ρ = 0,112 (Sig. = 0,691); luas area ρ = -0,185 (Sig. = 0,508); dan hasil panen ρ = 0,506 (Sig. = 0,055). Seluruh nilai signifikansi > 0,05, sehingga belum ditemukan bukti statistik yang cukup untuk mendukung hubungan signifikan antara usia, pendidikan, pengalaman budidaya, luas area, dan hasil panen dengan tingkat kerugian pascapanen akibat kontaminasi fungi pada taraf signifikansi 5%.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pelaku usaha kuliner atas kerugian akibat reviu destruktif kreator konten kuliner di media sosial, serta menganalisis reviu destruktif kreator konten kuliner di media sosial sebagai perbuatan melawan hukum dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum kreator konten kuliner terhadap kerugian yang dialami pelaku usaha kuliner. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung sumber bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reviu negatif tidak secara otomatis merupakan reviu destruktif yang menimbulkan akibat hukum karena pada dasarnya merupakan bentuk kebebasan berpendapat dan hak konsumen untuk menyampaikan pengalaman terhadap barang dan/atau jasa yang digunakan. Reviu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara reviu yang disebarluaskan dengan kerugian pelaku usaha kuliner. Pertanggungjawaban hukum kreator konten kuliner dapat ditempuh melalui dua bentuk, yaitu pertanggungjawaban secara perdata dengan mekanisme penyelesaian litigasi maupun non litigasi (penyelesaian sengketa alternatif), dan pertanggungjawaban secara pidana jika unsur terpenuhi. Oleh karena itu penelitian ini memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha yang dirugikan akibat reviu destruktif kreator konten kuliner di media sosial.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitan ini berjudul Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek PLTA Mentarang Induk yang Menimbulkan Kerugian Masyarakat Sekitar. Dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, peran pemerintah dalam Pelaksanaan Pembangunan Proyek PLTA Mentarang Induk dan mekanisme ganti rugi dalam pelaksanaan proyek PLTA Mentarang Induk kepada masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris, adalah dua pendekatan yang berbeda dalam melakukan penelitian, terutama dalam konteks hukum. Penelitian normatif berfokus pada norma, aturan, dan prinsip hukum. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan untuk menelaah teori, pendapat ahli, dan peraturan hukum yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dikaji secara komprehensif, dengan wawancara sebagai pelengkap bila penjelasan tidak ditemukan dalam peraturan atau literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah berperan penting dalam pembangunan PLTA Mentarang Induk sebagai pembuat kebijakan, fasilitator investasi, pengawas pelaksanaan, dan pelindung kepentingan masyarakat. Pemerintah memastikan proyek berjalan sesuai hukum, standar lingkungan, serta mendukung investasi dan kesejahteraan lokal. Selain itu, proyek ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih. Mekanisme ganti rugi proyek PLTA Mentarang Induk mengikuti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Prosesnya mencakup pendataan aset terdampak, sosialisasi kepada masyarakat, penilaian oleh appraiser independen, dan musyawarah untuk menetapkan nilai kompensasi. Setelah disepakati, ganti rugi dibayar secara resmi dan transparan, dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau konsiliasi. Proses ini juga mencakup kompensasi sosial dan lingkungan serta diawasi pemerintah agar berjalan adil dan terbuka.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap penghentian penyelidikan kasus tindak pidana korupsi yang didasarkan pada diskresi kepolisian, khususnya dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana bentuk penerapan diskresi kepolisian dalam penghentian penyelidikan perkara korupsi serta bagaimana konsekuensi hukum atas tindakan tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penyelidikan perkara korupsi dengan alasan telah dikembalikannya kerugian keuangan negara melalui mekanisme diskresi kepolisian bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Penerapan diskresi dalam konteks tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan prinsip Due Process Of Law, serta mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penggunaan diskresi kepolisian dalam perkara tindak pidana korupsi harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan tetap berlandaskan pada prinsip legalitas serta kepastian hukum.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Ganti kerugian atas hilangnya nyawa dalam kecelakaan lalu lintas merupakan aspek krusial dalam hukum perdata dan pidana. Kejadian tragis ini kerap menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan adanya mekanisme kompensasi yang adil. Kompensasi ini bertujuan meringankan beban finansial dan emosional yang menimpa ahli waris. Tanggung jawab ganti rugi timbul dari kelalaian atau kesengajaan pihak yang menyebabkan kecelakaan. Pelanggan yang tidak berhati-hati bisa menjadi penyebab utama. Misalnya, mengemudi dalam keadaan mabuk atau mabuk. Pelanggaran lalu lintas berat seperti ngebut juga akhirnya berakhir pada kecelakaan fatal. Pihak yang lalai wajib menanggung seluruh kerugian. Kerugian yang dapat diberikan mencakup banyak hal. Biaya pemakaman dan pengobatan menjadi komponen utama. Kehilangan pendapatan keluarga akibat kematian pencari nafkah juga terhitung. Ini termasuk upah yang seharusnya diterima korban hingga usia pensiun. Kerugian non-materiil seperti kesedihan dan kehilangan kasih sayang juga dapat dikompensasi. Besaran ganti rugi ini ditentukan oleh pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diserahkan. Proses penegakan hukum ganti kerugian ini melibatkan beberapa tahapan. Laporan polisi adalah langkah awal yang penting. Pencegahan adalah kunci utama. Namun, ketika kecelakaan terjadi, proses ganti kerugian tidak berjalan lancar. Keadilan harus ditegakkan demi kemanusiaan. Kehilangan anggota keluarga akibat kecelakaan lalu lintas menimbulkan trauma jangka panjang. Ganti kerugian tidak dapat menggantikan kehadiran orang tercinta. Namun, dapat membantu meringankan beban hidup keluarga yang ditinggalkan. Ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat. Pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya selalu harus diingat. Setiap nyawa berharga.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
ABSTRAK Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Korupsi bukan barang baru di Indonesia. Sejak zaman VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) sampai bubarnya VOC karena korupsi, korupsi sudah lama dikenal. Upeti di zaman kerajaan dimasa lalu adalah salah satu bentuk korupsi. Korupsi merupakan budaya peninggalan masa lalu ini merupakan suatu budaya yang sulit diubah karena melekat pada diri manusia itu sendiri yang merupakan moralitas atau akhlak. Untuk mengubah itu semua perlu dicari sebab-sebab dan bagaimana untuk mengatasinya. Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, pertama, Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Bulungan. Dan permasalahan kedua adalah Kendala Kejaksaan dalam mengoptimalkan perannya dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana KorupsI. Dalam penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi Kasus (case approach.). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah sebagai penyidik, penuntut, dan juga eksekutor dalam perkara tindak pidana. Eksekutor yang dimaksud adalah sebagai pelaksana putusan pengadilan. Kendala 1) Minimnya saksi-saksi, 2) Keterbatasan sarana dan prasarana, 3) Proses audit investigative/penghitungan kerugian Negara oleh pejabat yang berwenang relative lama, 4) Penerapan dakwaan subsidairitas terhadap Pasal 2 ayat, 5) Penerapan dakwaan subsidairitas terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cenderung kurang tepat. 6) Adanya perlawanan dari pelaku tindak pidana korupsi melalui upaya peradilan berkaitan dengan penetapan status sebagai tersangka.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Pelepasan beban merupakan fenomena sistem tenaga listrik yang mengizinkan beberapa beban lepas dalam rangka memelihara kestabilan sistem tenaga listrik. Pelepasan beban dapat terjadi akibat penurunan frekuensi karena adanya ketidakseimbangan antara daya aktif yang dibangkitkan generator dan konsumsi beban. Penurunan frekuensi tersebut apabila tidak cepat diatasi dapat menyebabkan pemadaman total yang dapat menimbulkan kerugian bagi sistem tenaga listrik, dalam hal ini adalah hilangnya produksi suatu perusahaan minyak, dan memberikan efek negatif terhadap generator yang masih aktif bekerja. Efek negatif tersebut antara lain adalah pemanasan pada generator, vibrasi rotor dan terjadinya eksitasi lebih. Olehnya itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pelepasan beban terhadap penjualan energi listrik feeder IV PT PLN (Persero) ULP Kota Tarakan. Di dalam jaringan listrik distribusi feeder IV Tarakan ada terdapat beberapa transformator yang digunakan yaitu sebanyak 64 transformator. Dalam hasil simulasi load flow single line diagram dengan menggunakan software, hasil didalam simulasi tersebut berupa nilai KW dan KVAR serta tertera nilai pada sumber daya, bus, percabangan, dan bebannya. Untuk kerugian energi listrik akibat pelepasan beban ada 2 jenis, yaitu kerugian untuk pelanggan umum dan kerugian untuk pelanggan khusus dalam kurun waktu 1 tahun. Kerugian energi pada pelanggan umum dalam setahun yang diterima oleh PT PLN sebesar Rp. 385.140.458 (KWh) dan kerugian energi pada pelanggan khusus selama 1 tahun yang di terima oleh PT PLN sebesar Rp 214.124.746 (KWh) dan Rp 51.006.625 (KVARh).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Keuangan Negara merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam perkara tindak pidana korupsi sehingga kehadiran ahli dalam pembuktian persidangan seakan menjadi kewajiban. Bahwa pengertian keuanngan negara tidak diatur secara normatif dalam Undanng-undang Tindak Pidana Korupsi, melainkan diatur di dalam ketentuan umum undang-undang aquo yang hingga saat ini, pengertian keuangan negara tersebut mengalami diskursus dan melahirkan sebuah teori baru terkait teori transformasi keuangan publik yang menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ahli yang menginginkan pemisahan antara keuangan negara dengan keuangan negara yang telah disertakan sebagai modal dalam perusahaan, yang dalam hal ini yakni BUMN/BUMD. Bahwa lahirnya Teori Transformasi Keuangan Publik telah menimbulkan implikasi besar terkait penerapan undang-undang tipikor terhadap perbuatan korupsi yang dilakukan oleh BUMN/BUMD, dimana bagi kalangan yang setuju dengan teori tersebut, maka undang-undang korupsi tidak dapat diberlakukan, namun bagi kalangan yang menolak pemisahan keuangan negara sebagai modal perusahaan, maka undanng-undang korupsi dapat diterapkan. Namun kemudian, timbul permasalahan jika undang-undang korupsi diterapkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan BUMN/BUMD terkait pengembalian keuangan negara yang dikembalikan oleh terpidana, apakah dikembalikan kepada perusahaan BUMN/BUMD atau negara. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka metode penelitian yang dipakai adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah dengan cara studi peraturan perundangundangan yang kemudian hasilnya akan dianalisis dan dideskripsikan untuk menggambarkan hasil penelitian. Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan dalam perkara korupsi di sector perusahaan BUMN/BUMD sebagaimana dalam Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2019/Pn Ptk, namun aturan terkait pengembalian keuangan negaranya belum diatur lebih lanjut, apakah jika terdapat pengembalian kerugian, keuangan tersebut dikembalikan kepada perusahaan atau negara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ESTIMASI NILAI KERUGIAN EKONOMI MASYARAKAT AKIBAT BANJIR DI KECAMATAN SEMBAKUNG Dedy Mansyur Sulistya Rini Pratiwi,S.E.,M.Sc Tujuan dari penelitian ini adalah mengestimasi nilai kerugian ekonomi di Kecamatan Sembakung terhadap akibat bencana banjir sungai dan menginterpretasikan persepsi di Kecamatan Sembakung terhadap risiko banjir. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode analaisis deskriptif untuk melihat persepsi masyarakat akibat adanya banjir dan menggunakan pendekatan harga pasar sebenarnya, cost of time , Human Capital Approach untuk mengukur seberapa besar estimasi nilai kerugian akibat banjir di wilayah Kecamatan Sembakung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kerugian langsung (direct) yang dialami masyarakat pasca banjir banjir pada bulan Januari 2021 sebesar Rp. 48.685.514,97 Kerugian tidak langsung (indirect) yang dialami masyarakat pasca banjir banjir pada bulan Januari 2021 sebesar Rp 125.717.000 Kerugian ekonomi masyarakat dihitung berdasarkan kerugian langsung (direct) dan kerugian tidak langsung (indirect). Total estimasi kerugian yang dialami masyarakat rumah tangga sebesar Rp 174.402.514,97 Masyarakat mengetahui bawah rumah yang mereka tinggali merupakan daerah yang rawan banjir, akibat banjir sebagian rumah masayrakat menjadi kotor dengan adanya endapan lumpur dan sampah yang terbawa oleh banjir. Banyak pekerjaan masyarakat yang terganggu pasca banjir dan masyarakat juga merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah pasca banjir, akibatnya banyak masyaraakat yang merasa stress akibat banjir yang bertahap dan banjir juga menimbulkan ke khawatiran kriminalitas terhadap harta benda.
