ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pekerja terhadap penahanan ijazah dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Kota Tarakan serta mengetahui akibat hukum yang timbul dari tindakan penahanan ijazah oleh pemberi kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Kota Tarakan. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja atas praktik penahanan ijazah bisa dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tersedia. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 memuat kebijakan terkait larangan penahanan ijazah, namun belum sepenuhnya mencegah praktik tersebut karena tidak disertai sanksi khusus dan belum didukung oleh peraturan khusus di tingkat daerah. Selain itu, akibat hukum dari penahanan ijazah dapat mempengaruhi keabsahan persyarat kesepakatan dalam perjanjian kerja apabila terbukti terdapat ketidakseimbangan posisi tawar menawar dan keterpaksaan ekonomi. Penahanan ijazah tanpa dasar hukum yang sah juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pekerja, sehingga dapat dianalisis sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila seluruh unsurnya terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus di tingkat daerah, transparansi pemberi kerja dalam proses rekrutmen, serta peningkatan pemahaman hukum bagi pekerja.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pelaku usaha kuliner atas kerugian akibat reviu destruktif kreator konten kuliner di media sosial, serta menganalisis reviu destruktif kreator konten kuliner di media sosial sebagai perbuatan melawan hukum dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum kreator konten kuliner terhadap kerugian yang dialami pelaku usaha kuliner. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung sumber bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reviu negatif tidak secara otomatis merupakan reviu destruktif yang menimbulkan akibat hukum karena pada dasarnya merupakan bentuk kebebasan berpendapat dan hak konsumen untuk menyampaikan pengalaman terhadap barang dan/atau jasa yang digunakan. Reviu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara reviu yang disebarluaskan dengan kerugian pelaku usaha kuliner. Pertanggungjawaban hukum kreator konten kuliner dapat ditempuh melalui dua bentuk, yaitu pertanggungjawaban secara perdata dengan mekanisme penyelesaian litigasi maupun non litigasi (penyelesaian sengketa alternatif), dan pertanggungjawaban secara pidana jika unsur terpenuhi. Oleh karena itu penelitian ini memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha yang dirugikan akibat reviu destruktif kreator konten kuliner di media sosial.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pidana internasional terhadap korban genosida melalui studi kasus pada International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Genosida, yang sering disebut sebagai "the crime of crimes", merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat dan menuntut perhatian khusus dari komunitas internasional melalui mekanisme hukum yang efektif untuk melindungi korban serta menuntut pertanggungjawaban para pelaku. Fenomena genosida di Rwanda pada tahun 1994 menjadi titik balik penting bagi hukum pidana internasional, di mana komunitas global menyadari bahwa kedaulatan negara tidak boleh menjadi tameng bagi impunitas terhadap kejahatan kemanusiaan yang sistematis. ICTR, yang didirikan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 955, menjadi salah satu pilar utama dalam penegakan hukum pidana internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif serta pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji berbagai instrumen hukum dan yurisprudensi yang dihasilkan oleh tribunal tersebut. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi sejauh mana mekanisme hukum yang ada mampu memenuhi hak-hak dasar korban, yang mencakup hak atas keadilan, hak atas kebenaran , serta mekanisme reparasi dan dukungan psikologis bagi para penyintas yang mengalami trauma mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICTR berhasil mencetak sejarah dengan memberikan definisi hukum yang jelas mengenai genosida, termasuk pengakuan terhadap kekerasan seksual sebagai salah satu instrumen genosida dalam putusan kasus Akayesu. Meskipun tribunal ini berhasil memberikan ruang bagi suara korban untuk didengar di panggung internasional, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan yang signifikan dalam implementasi perlindungan korban. Tantangan utama meliputi keterbatasan akses korban terhadap skema reparasi material, kendala geografis dan bahasa, serta minimnya perlindungan saksi jangka panjang setelah persidangan berakhir. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun ICTR telah meletakkan fondasi yang kuat bagi hukum internasional, efektivitas perlindungan korban masih terhambat oleh keterbatasan mandat dan sumber daya. Oleh karena itu, skripsi ini menyarankan perlunya penguatan kerjasama antara negara-negara anggota PBB dan lembaga internasional untuk membangun mekanisme kompensasi yang lebih konkret. Penguatan ini penting guna memastikan bahwa penegakan keadilan di masa depan tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku (retributive justice), tetapi juga pada pemulihan martabat dan kesejahteraan korban secara komprehensif (restorative justice).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) BERDASARKAN HUKUM NASIONAL Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta mengkaji peran pemerintah dalam mencegah pengiriman PMI nonprosedural yang berpotensi menimbulkan tindak pidana perdagangan orang, eksploitasi tenaga kerja, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya kasus permasalahan yang dialami PMI, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di negara penempatan, maupun setelah kembali ke Indonesia. Berbagai persoalan tersebut umumnya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, maraknya perekrutan ilegal oleh calo, serta kurangnya pemahaman mengenai prosedur resmi penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan pelaksana lainnya, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap PMI dilakukan secara menyeluruh melalui tiga tahapan, yaitu sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, yang meliputi perlindungan administratif, hukum, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum pidana bagi PMI telah diatur secara komprehensif dalam hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, optimalisasi koordinasi antarlembaga, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pengiriman PMI nonprosedural agar hak-hak PMI dapat terlindungi secara maksimal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya akses dan kualitas pendidikan dasar di daerah perbatasan, khususnya di Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak telah dijamin dan bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak sekolah dasar di Kecamatan Kayan Selatan, dan (2) bagaimana tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam menjamin perlindungan hak pendidikan anak sekolah dasar di Kecamatan Kayan Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma-norma hukum yang relevan dan mengaitkannya dengan konsep tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak sekolah dasar di Kecamatan Kayan Selatan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta peraturan pelaksana lainnya. Namun dalam implementasinya, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam hal pemerataan akses, ketersediaan tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana pendidikan. Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malinau diwujudkan melalui penyusunan kebijakan pendidikan, alokasi anggaran, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar. Meskipun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis, dan faktor koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan daerah dan sinergi lintas sektor untuk memastikan perlindungan hak pendidikan anak secara menyeluruh dan berkeadilan di wilayah perbatasan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya akses dan kualitas pendidikan dasar di daerah perbatasan, khususnya di Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak telah dijamin dan bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak sekolah dasar di Kecamatan Kayan Selatan, dan (2) bagaimana tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam menjamin perlindungan hak pendidikan anak sekolah dasar di Kecamatan Kayan Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma-norma hukum yang relevan dan mengaitkannya dengan konsep tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak sekolah dasar di Kecamatan Kayan Selatan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta peraturan pelaksana lainnya. Namun dalam implementasinya, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam hal pemerataan akses, ketersediaan tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana pendidikan. Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malinau diwujudkan melalui penyusunan kebijakan pendidikan, alokasi anggaran, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar. Meskipun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis, dan faktor koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan daerah dan sinergi lintas sektor untuk memastikan perlindungan hak pendidikan anak secara menyeluruh dan berkeadilan di wilayah perbatasan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap perilaku pelecehan seksual secara verbal serta untuk mengetahui faktor-faktor pendorong terjadinya pelecehan seksual secara verbal. Pelecehan seksual secara verbal merupakan bentuk kekerasan non-fisik yang sering terjadi di ruang publik maupun privat, namun kerap dianggap sebagai tindakan sepele sehingga tidak mendapatkan penanganan hukum yang memadai. Korban pelecehan seksual verbal tidak hanya mengalami ketidaknyamanan, tetapi juga dapat mengalami dampak psikologis, sosial, dan emosional yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal serta efektivitas pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal telah diatur dalam beberapa regulasi, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan terkait lainnya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam penegakan hukum, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan minimnya keberanian korban untuk melapor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban pelecehan seksual secara verbal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sah Hak Atas Tanah Dengan Adanya Sertifikat Ganda. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sah hak atas tanah yang memiliki sertifikat ganda dan peran dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasonal dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan sertifikat ganda. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dengan sertifikat ganda berfokus pada kepastian hukum, di mana sertifikat yang pertama kali terdaftar diakui sebagai bukti sah. Sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk verifikasi dan investigasi. Pemegang hak sah tetap berhak atas tanah, sehingga penting untuk memastikan prosedur administrasi dilakukan dengan benar untuk menghindari sertifikat ganda. Badan Pertanahan Nasional, berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan sertifikat ganda melalui penyelesaian sengketa, validasi sertifikat, dan pengawasan pendaftaran tanah. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara administratif, mediasi atau arbitrase dapat ditempuh. Pengadilan juga berperan mengadili sengketa terkait keabsahan sertifikat. Selain itu, lembaga tersebut bertanggung jawab dalam pembaruan data pertanahan, penegakan aturan, serta pemberian sanksi administratif terhadap kelalaian yang menyebabkan terbitnya sertifikat ganda, untuk memastikan sistem pertanahan yang adil dan transparan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEJAHTERAAN GURU NON ASN DI KABUPATEN MALINAU DALAM JENJANG PENDIDIKAN DASAR JOSTITO Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan hak kesejahteraan guru bukan Aparatur Sipil Negara (Non ASN) serta mengkaji upaya Pemerintah Kabupaten Malinau dalam memberikan perlindungan tersebut pada jenjang pendidikan dasar. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya peran guru Non ASN sebagai tenaga pendidik yang berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan, namun kerap menghadapi kendala terkait jaminan kesejahteraan, baik dari sisi penghasilan, tunjangan, maupun perlindungan sosial. Rumusan masalah penelitian difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) bagaimana pengaturan perlindungan hak kesejahteraan guru Non ASN, dan (2) bagaimana upaya perlindungan hak kesejahteraan guru Non ASN pada jenjang pendidikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), serta dilengkapi dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak kesejahteraan guru Non ASN diatur dalam berbagai regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, serta kebijakan daerah yang menetapkan insentif dan tunjangan bagi guru Non ASN. Pemerintah Kabupaten Malinau telah melakukan sejumlah upaya perlindungan, antara lain pemberian honorarium berbasis alokasi anggaran daerah, program insentif, serta dukungan pelatihan dan peningkatan kompetensi. Namun, implementasi perlindungan masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran, disparitas besaran tunjangan, dan belum optimalnya regulasi teknis di tingkat daerah. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi daerah yang lebih spesifik, peningkatan alokasi anggaran, dan perencanaan kebijakan jangka panjang guna menjamin keberlanjutan perlindungan hak kesejahteraan guru Non ASN.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai korban produk, layanan, dan fitur media sosial dari konten pornografi, serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban produk, layanan, dan fitur media sosial dari konten pornografi. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer dan sekunder akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Selain itu, penelitian ini akan menjelaskan dengan mempertimbangkan semua peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang dihadapi serta pandangan dan teori yang berkembang dalam bidang hukum. Pendekatan deksriptif ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara prinsip-prinsip serta doktrin hukum dengan hukum yang berlaku, maupun norma-norma yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa tanggung jawab pidana bagi pelaku yang menjadikan anak sebagai korban produk, layanan, dan fitur media sosial berisi konten pornografi telah diatur dengan jelas dalam kerangka hukum positif di Indonesia, yang menekankan sanksi berat bagi pelanggar karena sifat delik yang disengaja, meskipun masih terdapat beberapa tafsir yang berbeda akibat kurangnya keselarasan antara undang-undang yang ada. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban produk, layanan, dan fitur media sosial yang mengandung konten pornografi telah diatur melalui beragam langkah dari pemerintah, seperti pemblokiran situs-situs berbahaya oleh Kemenkominfo, pengawasan ketat terhadap platform digital sesuai UU ITE terbaru, pendidikan literasi digital di sekolah, serta kerja sama dengan orang tua dan komunitas untuk menciptakan budaya internet yang sehat, meskipun tantangan utama masih terletak pada efektivitas implementasi yang sering terhambat oleh perkembangan teknologi yang pesat..
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA YANG MEMILIKI MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN MELALUI FACEBOOK Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban telah diatur melalui berbagai macam aturan dan ketentuan hukum positif yang berhubungan dengan informasi dan kegiatan transaksi elektronik, pornografi, serta ketentuan dalam hukum pidana. Perlindungan tersebut mencakup upaya preventif, represif, dan rehabilitatif bagi korban. Namun, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengawasan terhadap media sosial, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kesulitan pembuktian menggunakan alat bukti elektronik. Dalam putusan yang dianalisis, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan nonyuridis dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, dengan tujuan menimbulkan efek pencegahan sekaligus menegakkan keadilan bagi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana bermuatan kesusilaan melalui media sosial masih perlu ditingkatkan melalui penguatan regulasi, optimalisasi penegakan hukum, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar dapat mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN AKIBAT PENELANTARAN Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran serta untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari tindakan penelantaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pendekatan ini dilakukan guna menggambarkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat terhadap anak yang menjadi korban penelantaran. Pada penelitian ini penulis menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran terdiri dari perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penelantaran dengan memberikan edukasi, penyuluhan, dan pemenuhan hak-hak dasar anak. Sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara juga memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana perlindungan, seperti tempat tinggal, rehabilitasi sosial, dan layanan pemulihan psikologis bagi anak-anak yang menjadi korban. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa penelantaran anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak dan dapat dikenai sanksi pidana. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada sinergi antar lembaga serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah, lembaga sosial, dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak korban penelantaran.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tindak pidana perdagangan orang adalah Tindakan ekspolitasi dengan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan serta memegang kendali orang lain secara berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum pekerja migran indonesia korban tindak pidana perdagangan orang. Serta, untuk menganalisis dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan pendekatan hukum normatif yang mengacu pada bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal dan pengaturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan bagi korban telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 dan UU No. 21 Tahun 2007, mencakup Restitusi, Rehabilitasi, Bantuan Hukum, dan Pemulangan. Analisis terhadap dua putusan pidana menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan nonyuridis, termasuk niat pelaku dan kondisi korban. Penelitian ini menegaskan perlunya sistem hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan korban TPPO.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM (STUDI PUTUSAN Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Cbn) Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup bangsa dan negara, sehingga perlu mendapat perlindungan khusus, termasuk perlindungan hukum ketika menjadi korban tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penganiayaan, baik dari aspek preventif maupun represif, serta hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KUHP, dan KUHAP. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak, dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan guna menjamin hak anak atas rasa aman dan keadilan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh ayah kandung merupakan kejahatan berat yang tidak hanya melanggar hukum pidana tetapi juga nilai-nilai moral dan perlindungan anak sebagai hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana persetubuhan oleh ayah kandung di wilayah hukum Kepolisian Resor Tana Tidung serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dilakukan dalam dua bentuk, yaitu preventif melalui edukasi, sosialisasi, dan kerja sama lintas sektor, serta represif melalui proses hukum dan pendampingan korban. Namun, hambatan dalam pelaksanaan perlindungan masih terjadi, seperti tekanan keluarga terhadap korban dan lemahnya efek jera bagi pelaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana ini meliputi lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya pendidikan, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum berbasis komunitas, serta penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan untuk menjamin pemulihan dan keadilan bagi korban. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana, Persetubuhan Ayah Kandung, Kepolisian Resor Tana Tidung
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap laki-laki yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer dan data skunder akan dianalisis dengan menggunakn teknik analisis kualitatif. Selain itu dideskripsikan, dengan menelah permasalahan yang ada menggambarkan, menguraikan hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa isu kekerasan seksual kerap dianggap hanya menyasar perempuan sebagai korban, sehingga laki-laki seringkali terabaikan dalam system hukum maupun masyarakat. Melalui pendekatan normatif yuridis, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), KUHP, dan Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang telah mengadopsi pendekatan non-diskriminatif dan menjamin hak korban tanpa memandang jenis kelamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum secara normatif telah tersedia bagi laki-laki, tantangan masih muncul dalam implementasi, terutama terkait stigma sosial, kurangnya kesadaran, dan keterbatasan akses layanan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum, pelatihan aparat penegak hukum, serta peningkatan layanan pendampingan korban yang berpihak pada semua korban tanpa diskriminasi gender.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Memanfaatkan anak baik secara seksual maupun ekonomi, dengan tujuan memperoleh keuntungan adalah tindakan yang tidak bermoral dan melanggar hukum karena melanggar hak-hak dasar anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam eksploitasi seksual anak Di Kota Tarakan. Pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam eksploitasi seksual anak di Kota Tarakan dan kedua yaitu hambatan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam eksploitasi seksual anak di Kota Tarakan. Skripsi ini merupakan empiris terhadap kaidah-kaidah hukum terkait variabel penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam Skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan pengamatan. Data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, dan data statistik. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa, pertama bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam eksploitasi seksual anak di Kota Tarakan dilakukan melalui upaya preventif dan represif oleh aparat penegak hukum atau instansi yang berwenang menangani perkara kasus anak dan saling berkoordinasi sesuai kebutuhan korban anak. Kedua, hambatan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam eksploitasi seksual anak di Kota Tarakan yakni beberapa korban anak tidak kooperatif dan sulit bekerjasama pada saat mengimplementasikan perlindungan hukum oleh instansi yang berwenang, masyarakat yang kurang memahami resiko eksploitasi seksual terhadap anak, serta keterbatasan fasilitas dinas DP3AP2KB dalam ketersediaan sarana dan prasarana rumah inap terhadap anak sebagai korban dalam eksploitasi seksual anak di Kota Tarakan. Sebagai hasil dari penelitian ini, kompetensi aparat penegak hukum harus ditingkatkan, sistem perlindungan hukum harus diperkuat, sarana dan prasarana harus diperbarui, dan koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat, khususnya antara lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pembangunan nasional mendorong kemajuan di berbagai bidang ilmu salah satunya di bidang usaha yang memicu persaingan usaha tidak sehat antara para pelaku usaha. Akibatnya terjadi penurunan kualitas pada barang yang di produksi sehingga pada barang tersubut sering terdapat cacat produk baik cacat terlihat maupun cacat tersembunyi. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mempelajari dua hal yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pada cacat produk dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu adalah penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Perlindungan hukum sangat dibutukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Menjawab permasalahan konsumen, di sahkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun I999 Tentang Perlindungan Konsumen yang biasa disebut UUPK. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen berupa dalam bentuk hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Konsumen dalam meminta pertanggungjawaban Pelaku usaha dapat menggunakan upaya hukum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau BPSK maupun melalui pengadilan. Kasus yang penulis jadikan acuan yaitu Putusan Arbitrase BPSK Provinsi DKI Jakarta Nomor: 002/A/BPSK-DKI/IX/2012 mengenai cacat tersembunyi. National development encourages progress in various fields of science, one of them is in the field of business which triggers unfair business competition between business actors. As a result, there is a decrease in the quality of goods produced so the good often have product defects both visible defects and hidden defects. The objective of this research was to study two things, to identify the form of legal protection on product defects and to find out the legal effort that can be taken by consumers to hold business actors accountable. The research method used is normative legal research with a statue approach, conceptual approach, and case approach. Legal protection is needed to protect consumer rights. To solve consumer problems, Law Number 8 of I999 concerning Consumer Protection has been passed, which is commonly referred to as UUPK. The form of legal protection for consumers is in the form of civil, criminal, and administrative law. Consumers in holding business actors accountable can use legal remedies. Settlement of consumer disputes can be resolved through out-of-court dispute resolution, both the BPSK consumer dispute resolution body and the court. The case used as a reference in this research was the Arbitration Decision of BPSK DKI Jakarta Province Number: 002/A/BPSK-DKI/IX/2012 regarding hidden defects.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH DP2AP3KB DI KOTA TARAKAN Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, tugas dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk memberikan pelayanan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, hambatan yang dihadapi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Skripsi ini merupakan penelitian empiris terhadap data sekunder dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh hasil observasi dan wawancara terhadap responden. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang bersifat studi dokumentasi berupa dokumen pribadi, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76C. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 56 Tahun 2021 pasal 21 bahwa Tata Kerja DP3AP2KB memiliki tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak serta pemberdayaan keluarga. Hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk ialah tugas pokok yang belum terpenuhi oleh DP2AP3KB yaitu Bidang Layanan Bantuan Hukum mempunyai tugas mendampingi, membela setiap proses penanganan hukum.
