Abstrak
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sah Hak Atas Tanah Dengan Adanya Sertifikat Ganda. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sah hak atas tanah yang memiliki sertifikat ganda dan peran dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasonal dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan sertifikat ganda. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dengan sertifikat ganda berfokus pada kepastian hukum, di mana sertifikat yang pertama kali terdaftar diakui sebagai bukti sah. Sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk verifikasi dan investigasi. Pemegang hak sah tetap berhak atas tanah, sehingga penting untuk memastikan prosedur administrasi dilakukan dengan benar untuk menghindari sertifikat ganda. Badan Pertanahan Nasional, berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan sertifikat ganda melalui penyelesaian sengketa, validasi sertifikat, dan pengawasan pendaftaran tanah. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara administratif, mediasi atau arbitrase dapat ditempuh. Pengadilan juga berperan mengadili sengketa terkait keabsahan sertifikat. Selain itu, lembaga tersebut bertanggung jawab dalam pembaruan data pertanahan, penegakan aturan, serta pemberian sanksi administratif terhadap kelalaian yang menyebabkan terbitnya sertifikat ganda, untuk memastikan sistem pertanahan yang adil dan transparan.