ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pekerja terhadap penahanan ijazah dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Kota Tarakan serta mengetahui akibat hukum yang timbul dari tindakan penahanan ijazah oleh pemberi kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Kota Tarakan. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja atas praktik penahanan ijazah bisa dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tersedia. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 memuat kebijakan terkait larangan penahanan ijazah, namun belum sepenuhnya mencegah praktik tersebut karena tidak disertai sanksi khusus dan belum didukung oleh peraturan khusus di tingkat daerah. Selain itu, akibat hukum dari penahanan ijazah dapat mempengaruhi keabsahan persyarat kesepakatan dalam perjanjian kerja apabila terbukti terdapat ketidakseimbangan posisi tawar menawar dan keterpaksaan ekonomi. Penahanan ijazah tanpa dasar hukum yang sah juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pekerja, sehingga dapat dianalisis sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila seluruh unsurnya terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus di tingkat daerah, transparansi pemberi kerja dalam proses rekrutmen, serta peningkatan pemahaman hukum bagi pekerja.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Hak atas tanah merupakan hak yang dijamin konstitusi berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan dilindungi melalui sistem pendaftaran tanah berdasarkan UUPA serta PP No. 24/1997. Namun, dalam praktiknya sengketa kepemilikan tanah kerap terjadi, sehingga hukum pertanahan mengenal mekanisme pencatatan blokir sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2017 sebagai upaya preventif untuk mencegah peralihan hak secara sepihak selama sengketa berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pencatatan blokir tanah sebagai bentuk perlindungan hukum perdata bagi pihak yang berkepentingan, serta menganalisis akibat hukum perdata yang timbul dari pencatatan blokir tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, historis, dan komparatif, yang dianalisis secara normatif deduktif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan blokir tanah merupakan tindakan administratif yang bersifat sementara dan preventif untuk menjaga status quo atas bidang tanah yang sedang disengketakan, yang hanya dapat diajukan oleh pemilik/kuasanya, instansi pemerintah yang berwenang, atau pengadilan disertai bukti dan alasan yang jelas, sehingga tidak melahirkan hak kebendaan baru maupun menghapus hak milik pemegang sertipikat. Akibat hukumnya, kewenangan pemegang hak untuk mengalihkan atau membebani tanahnya, baik melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, maupun pembebanan hak tanggungan, menjadi tertahan sementara, sehingga PPAT dan Kantor Pertanahan wajib menolak pembuatan akta maupun pendaftaran atas objek yang diblokir, sementara perjanjian yang telah dibuat tetap sah namun pelaksanaannya tertunda sampai blokir dicabut. Penelitian ini juga menemukan bahwa pencatatan blokir yang muncul setelah hak tanggungan didaftarkan dapat menghambat pelaksanaan hak preferen kreditor pemegang hak tanggungan, serta bahwa permohonan blokir yang diajukan tanpa dasar hukum yang sah atau dengan itikad buruk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan berpotensi menimbulkan kewajiban ganti rugi. Penelitian ini merekomendasikan agar Badan Pertanahan Nasional memperketat verifikasi substansi permohonan blokir dan agar pemohon mengajukan permohonan dengan itikad baik serta menindaklanjutinya dengan upaya hukum yang tepat sebelum jangka waktu blokir berakhir.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 merupakan instrumen konstitusional pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menuntut integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan. Dalam kerangka tersebut, pengawasan partisipatif menjadi strategi fundamental untuk memperkuat legitimasi demokrasi melalui pelibatan aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Kabupaten Malinau serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan analisis preskriptif berbasis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki mandat yuridis yang kuat untuk menginstitusionalisasikan pengawasan partisipatif melalui pendidikan politik, forum warga, dan kolaborasi kelembagaan. Namun, implementasinya di Kabupaten Malinau masih menghadapi tantangan kesadaran politik masyarakat dan hambatan geografis wilayah perbatasan. Secara yuridis, pengawasan partisipatif berimplikasi pada penguatan fungsi pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilihan. Partisipasi masyarakat tidak hanya memperluas kontrol sosial, tetapi juga memperkokoh legitimasi hasil pemilihan. Dengan demikian, optimalisasi peran Bawaslu dalam pengawasan partisipatif merupakan prasyarat bagi terwujudnya demokrasi lokal yang substantif dan berintegritas.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap akta otentik yang mengandung unsur simulasi serta mengkaji tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta tersebut menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bersumber pada bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta otentik yang terbukti mengandung unsur simulasi dapat mengalami degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal atau batal demi hukum apabila mengandung sebab yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hakim berwenang menilai kebenaran materiil akta tersebut melalui proses pembuktian di persidangan. Selain itu, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam pembuatan akta terbukti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, tidak cermat, atau tetap membuat akta meskipun mengetahui atau patut menduga adanya unsur simulasi. Bentuk tanggung jawab Notaris meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, Notaris wajib menjalankan jabatannya secara profesional, jujur, mandiri, dan berpegang pada asas kehati-hatian guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini berfokus mencari dan menjawab dua pertanyaan terkait proses perceraian berdasarkan hukum adat Toraja dan akibat hukum perceraian menurut hukum adat Toraja. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif terhadap kaidah-kaidah hukum terkait variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan perbandingan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan perceraian adat, sementara data sekunder dari buku, jurnal, majalah, dan kamus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perceraian dalam hukum adat Toraja melibatkan tahapan seperti konsultasi dengan keluarga besar, mediasi oleh pemuka adat, dan upacara adat. Hak asuh anak dan pembagian harta benda diatur ketat dengan penekanan pada kesejahteraan anak dan keadilan bagi kedua belah pihak. Proses perceraian juga melibatkan pembayaran denda adat. Dalam hukum adat Batak, perceraian juga melibatkan keluarga besar dan pemuka adat, dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan terkait hak asuh anak, pembagian harta benda, dan penyelesaian konflik. Sistem kekeluargaan Batak, "hulahula" dan "boru," berperan penting dalam penyelesaian perceraian. Perbandingan antara hukum adat Toraja dan Batak menunjukkan persamaan dalam penghormatan terhadap adat istiadat dan peran keluarga besar, tetapi ada perbedaan dalam proses dan detail aturan adat terkait perceraian. Hukum adat Toraja lebih menekankan pada upacara adat, sedangkan hukum adat Batak lebih menekankan musyawarah dan peran "hulahula" serta "boru." Akibat hukum dari perceraian dalam kedua hukum adat ini meliputi kedudukan suami dan istri setelah perceraian. Dalam hukum adat Toraja, kedudukan suami dan istri ditentukan berdasarkan kesepakatan adat dan aturan yang berlaku, dengan pertimbangan kesejahteraan anak dan pembagian harta yang adil. Sementara dalam hukum adat Batak, kedudukan suami dan istri juga ditentukan melalui musyawarah adat, di mana keputusan yang diambil harus menghormati nilai-nilai keluarga besar dan adat istiadat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kasus perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh kaum transeksual di Indonesia cukup banyak. Transeksual ini memiliki konsekuensi diberbagai aspek khususnya mengenai perkawinan. Suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan syarat dan rukun nikah. Namun, tidak semua perkawinan dilakukan sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan oleh agama kepada masing-masing pemeluknya. Pasca melakukan operasi perubahan jenis kelamin ini cenderung akan menimbulkan permasalahan baru terhadap akibat hukum atas perubahan jenis kelamin bagi transksual dalam kaitannya dengan perkawinan dan bagaimana status sahnya perkawinan bagi transeksual. Dalam membantu dan menjawab permasalahan ini, digunakan metode penelitian yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan , pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pada penelitian ini, akibat hukum yang harus ditanggung atas perubahan jenis kelamin bagi transeksual adalah berupa data kepandudukan. Dalam kaitannya dengan perkawinan transeksual merupakan suatu perkawinan yang haram dan tidak sah karena bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terkandung dalam pasal 4 KHI, pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, dimungkinkan terjadinya perkawinan transeksual yang dicatatkan apabila yang bersangkutan memiliki penetapan pengadilan dan telah merubah dokumen kependudukannya di kantor pencatatan sipil. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada bagian proses pencatatan perkawinan hanya menyebutkan syarat objektifnya saja berupa dokumen-dokumen kependudukan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2019•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Alif Putra Pratama, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, NPM. 15.501010.011, dengan judul Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puuxv/2017 Berkaitan Dengan Penolakan Uji Materi Presidential Trhesold Dalam Pengusungan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”, dengan Pembimbing I yaitu, Dr. Nur Asikin,S.HI.,M.H. dan Pembimbing II yaitu, Dr. Ilham Agang, S.H.,M.H. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 6A Ayat (2) menyatakan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu. Rumusan ini mengisyaratkan bahwa pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden jika diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, namun konstitusi tidak memberikan ketentuan partai politik atau gabungan partai politik yang mana yang dapat mengusung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pengaturan terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Permasalahan diatas menimbulkan isu hukum mengenai Analisis Yuridis Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.serta akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait penolakan Uji Materi Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. Isu hukum ini diteliti menggunakan metode dengan tipe penelitian kajian Yuridis Normatif dan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan serta Pendekatan Konseptual. Pada akhir penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa ambang batas sebagai syarat mengajukan calon presiden dalam pemilihan presiden adalah partai atau gabungan partai yang memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada Pemilu DPR untuk mencalonkan presiden dikatakan metode seperti ini kurang fair dan terkesan terdapat monopoli politik oleh parpol besar secara prosentase pemilihan legislative. Alasan Ambang Batas untuk menciptakan efektifnya pemerintahan oleh Presiden terpilih, penyederhanaan kepartaian, dan menyeleksi calon Presiden dan wakil Presiden tidak tepat karena partai politik sebagai peserta Pemilu sudah diseleksi secara ketat oleh KPU. Serta akibat hukum dari Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 yaitu Partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR.
