ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Salah satu kegiatan nelayan tangkap yang ada di Desa Ruhui Rahayu, Kabupaten Bulungan adalah menangkap kepiting bakau (Scylla sp.) sehingga dilakukan penelitian tentang efektivitas umpan yang berpengaruh terhadap hasil tangkapan kepiting bakau (Scylla sp.). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui jenis umpan yang lebih efektiv dalam pengoperasian bubu lipat kepiting agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan sejak tanggal 25 Februari – 25 Maret 2020 di Desa Ruhui Rahayu, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan dengan metode purpose sampling. Penelitian ini menggunakan 3 jenis perlakuan dimana perlakuan 1 (Ikan Gulama Basah), perlakuan 2 (Ikan Gulama Kering), perlakuan 3 (Kelapa Busuk) dan kontrol (Tanpa Umpan). Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perlakuan 2 (Ikan Kering) memiliki nilai efektivitas paling besar dengan angka 37,5 %.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Halijah. 15201020103. 2020. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Buah Kopi Robusta Di Desa Kaliamok Utara Kabupaten Malinau”. Dibimbing Oleh Elly Jumiati. Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Kopi merupakan salah jenis tanaman perkebunan yang sudah lama dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Melihat kondisi wilayah yang cukup berpotensi dan dukungan wilayah yang cukup besar serta mayoritas penduduk yang secara turun menurun berkerja di sektor pertanian menjadi faktor pendukung utama dalam membudidakayan kopi di Desa Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Desa Kaliamok merupakan salah satu daerah yang membudidayakan perkebunan kopi di Kecamatan Malinau Utara, namun seiring dengan perkembangan tersebut, banyak petani kopi yang tidak mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil produksi kopi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui produksi kopi di Desa Kaliamok Kabupaten Malinau (2) untuk mengetahui pengaruh luas lahan, jumlah tanaman, pupuk kandang, pupuk NPK dan tenaga kerja terhadap produksi buah kopi di Desa Kaliamok Kabupaten Malinau. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara metode Non Probability sampling yaitu teknik sampel dengan Sampling Jenuh (Sensus), dan Analisis data menggunakan program SPSS 25 64x regresi linier berganda dengan menggunakan persamaan Cobb Douglas untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi produksi buah Kopi robusta di Desa Kaliamok. Hasil yang diperoleh berdasarkan analisis produksi buah kopi di Desa Kaliamok, dengan jumlah produksi rata-rata 1.209 kg persatuan luas. Besarnya nilai R² sebesar 0,968 yang berarti bahwa besarnya pengaruh dari variabel luas lahan, jumlah tanaman, pupuk kandang, pupuk NPK dan tenaga kerja sebesar 96,8% terhadap hasil produksi sedangkan sisanya sebesar 0,032% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. Pada uji F didapat nilai F sebesar 30,447 dengan tingkat sig 0,001 0,05 maka secara bersama-sama mempengaruhi hasil produksi buah kopi robusta (Y) Di Desa Kaliamok. parsial/uji t variabel jumlah tanaman menunjukan pengaruh yang signifikan sebesar 0,0440,05 terhadap hasil produksi, sedangkan variabel luas lahan berpengaruh tidak nyata dan tidak signifikan terhadap hasil produksi, sedangkan variabel pupuk kandang dan tenaga kerja bertanda negatif menunjukan hubungan yang terbalik pupuk kandang dan tenaga kerja terhadap hasil produksi maka tidak berpengaruh nyata dan tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi kopi di Desa Kaliamok. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu Petani perlu memperhatikan penggunaan faktor produksi dan teknik dalam budidaya kopi agar dapat meningkatkan produksinya. Bagi petani untuk mencapai tingkat produksi yang tinggi, perlunya melakukan peningkatan terhadap faktor-faktor produksinya sehingga mencapai produksi yang tinggi. Seperti memperluas lahan dan memaksimalkan pemanfaatan lahan serta memperhatikan jumlah tanaman dengan jarak pertanam dimana untuk mendapatkan hasil produksi yang optimal. Serta perlu perawatan yang lebih baik lagi pada saat musim pemeliharaan agar bisa meningkatkan hasil produksi petani Kecamatan Malinau Utara. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan metode analisis terbaru agar dapat menjelaskan lebih terperinci mengenai penelitian tersebut.
ThesisOpen AccessMetadata saja
•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Jamal. 15.201020.078. 2019. “ Strategi Pemasaran Pisang Kepok Desa Sungai Limau Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan”. dibimbing oleh Nia Kurniasih Suryana. Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh petani yang ada yakni pemasaran merupakan suatu usaha untuk menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sejauh ini pemasaran pisang yang ada di Desa Sungai Limau telah mencapai di negara tetangga (Malaysia). Dari sektor pemasaran menghadapi beberapa kendala dalam hal produk, harga, tempat, dan promosi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi pemasaran pisang kepok yang ada desa sungai limau kecamatan sebatik tengah. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Metode pengolahan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Analisis data yang digunakan adalah Analisis SWOT (IFAS dan EFAS). Hasil menunjukkan Faktor strategi internal dan eksternal menunjukkan bahwa jumlah untuk faktor kekuatan sebesar 1.60 lebih kecil dari ada jumlah faktor kelemahan sebesar 1.75 keadaan ini mengidentifikasi bahwa faktor kekuatan untuk pemasaran pisang kepok yang ada disungai limau lebih kecil dari pada faktor kelemahan yang akan menghambatnya. Sedangkan Analisis kuadran didapatkan dengan melakukan pengurangan antara jumlah total faktor dengan jumlah total kemudian dibagi 2. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai X = 0.71 dan nilai Y = 1.07 Kesimpulan bahwa faktor internal, dari aspek kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Desa, yaitu: (1) produk berkualitas, (2) pengetahuan SDM yang baik tentang budidaya pisang kepok, (3) letak wilayah strategis. (4) modal usaha terbatas, (5) minimnya kegiatan promosi, (6) kemasan produk pisang kurang menarik, (7) saluran pemasaran yang panjang. Pada sektor eksternal dari aspek peluang dan ancaman yang dimiliki oleh desa, yaitu: (1) adanya bantuan dari dinas pertanian, (2) tersedianya pemasaran pisang kepok yang masih luas baik dalam negeri maupun luar negeri (3) adanya kemajuan teknologi informasi, (4) stabilitas nilai tukar mata uang, (5) sulitnya akses perizinan, (6) harga beli hasil pertanian ditetapkan oleh tengkulak, (7) pesaing dari desa lain. Adapun strategi yang ditetapkan yaitu: (1) memperluas jaringan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi, (2) meningkatkan sumber daya manusia (SDM) serta kerjasama dengan pihak dinas pertanian. Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini maka diberikan beberapa saran sebagai berikut: (1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dengan cara membuat program workshop, pelatihan, studi banding poktan yang difasilitasi oleh pemerintah atau swasta, (2) Sebaiknya dilakukan pembimbingan dan pengawasan secara bertahap dari hasil alternatif strategi pemasaran pisang kepok di Desa Sungai Limau sesuai dengan prioritas sehingga tujuan dari pelaksanaan strategi tersebut dapat tercapai dan tepat sasaran (3) Disarankan pada peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama maka diharapkan dapat mengkaji lebih dalam masing-masing bagian dalam sistem strategi pemasaran pisang kepok.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum Hak Cipta, Desain Industri, dan Merek Dagang terhadap karya fesyen yang dipamerkan dalam peragaan busana di Indonesia dan untuk mengetahui kepastian hukum perlindungan Hak Cipta, Desain Industri, dan Merek Dagang terhadap karya fesyen yang dipamerkan dalam peragaan busana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan karya fesyen dapat memperoleh perlindungan melalui Hak Cipta, Desain Industri, dan Merek Dagang sesuai dengan objek perlindungannya. Hak Cipta melindungi unsur kreativitas dan ekspresi seni, Desain Industri melindungi tampilan estetis produk yang memenuhi persyaratan kebaruan, sedangkan Merek Dagang melindungi tanda pembeda suatu produk atau jasa. Dengan demikian bahwa kepastian hukum telah didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur objek perlindungan, pemegang hak, serta upaya hukum terhadap pelanggaran, perlindungan karya fesyen memerlukan penerapan rezim HKI yang tepat sesuai karakteristik objek yang dilindungi serta memperhatikan waktu pengungkapan karya. Oleh karena itu, pelaku industri fesyen perlu meningkatkan kesadaran hukum dan melakukan pencatatan atau pendaftaran HKI untuk memberikan perlindungan terhadap karya yang dihasikan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam penyusunan laporan keuangan desa dan dampaknya terhadap keputusan manajerial di Desa Nawang Baru, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan bantuan NVivo 15 melalui tahap open coding, axial coding, dan selective coding serta triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan penyusunan laporan keuangan meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kendala teknis penggunaan Siskeudes, jaringan internet yang tidak stabil. Hambatan tersebut berdampak pada ketepatan waktu, kelengkapan, dan keakuratan laporan keuangan serta dapat membatasi informasi yang digunakan dalam perencanaan, penentuan prioritas pembangunan, pengalokasian anggaran, dan evaluasi kegiatan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kompetensi aparatur, pelatihan Siskeudes, koordinasi, pendampingan, serta perbaikan fasilitas dan jaringan internet. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya dilakukan pada satu desa sehingga hasilnya menggambarkan kondisi Desa Nawang Baru dan belum dapat digeneralisasikan pada desa lainnya. Kata kunci: laporan keuangan desa, hambatan penyusunan, Siskeudes, informasi keuangan, keputusan manajerial
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan nilai-nilai kearifan lokal serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola keuangan desa guna mendukung transparansi dan akuntabilitas di Desa Wa'Yanud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, dan Tokoh Adat Desa Wa'Yanud. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dan partisipasi masyarakat telah menjadi bagian dari tata kelola keuangan Desa Wa'Yanud. Pada tahap perencanaan, nilai musyawarah diterapkan melalui pelibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan. Nilai musyawarah mendukung keterbukaan dalam proses perencanaan tata kelola keuangan desa. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui budaya Feruyung dan Malui sebagai bentuk gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu. Pada tahap pelaporan, pemerintah desa menyusun dokumen pelaporan dan menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Pada tahap pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan didukung oleh pencatatan transaksi, kelengkapan dokumen, pengawasan BPD, serta nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai kearifan lokal dan partisipasi masyarakat mendukung tata kelola keuangan Desa Wa'Yanud yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan bidang pertanian yang dibiayai melalui Dana Desa, mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan Dana Desa di bidang pertanian, serta mengetahui persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Mei 2026 di tujuh desa di Kecamatan Sesayap. Metode penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan melibatkan 7 informan dari aparat desa dan 70 responden yang berprofesi sebagai petani. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi, dan studi Pustaka. Analisis data dilakukan dengan secara deskriptif kualitatif, sedangkan efektivitas dan persepsi masyarakat dianalisis menggunakan skala Guttman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pertanian yang dibiayai Dana Desa meliputi kegiatan ketahanan pangan dan budidaya pertanian, penyediaan sarana produksi dan alat mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pendukung pertanian yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Tingkat efektivitas pemanfaatan Dana Desa di bidang pertanian memperoleh persentase 82,7% dan termasuk kategori efektif, dengan indikator ketepatan sasaran program sebesar 88,6% tujuan program 82,9% sosialisasi program 75,1% dan evaluasi program 84,3%. Sementara itu, persepsi masyarakat memperoleh persentase 80,0% dan termasuk kategori positif dengan indikator kognitif 73,1%, afektif 87,4%, dan konatif 79,4%. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa di bidang pertanian telah berjalan efektif dan memperoleh persepsi positif dari masyarakat, meskipun sosialisasi program serta pengetahuan dan pemahaman masyarakat masih perlu ditingkatkan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi anggaran lingkungan dalam pengelolaan keuangan Desa Taras, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau. Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Dan Masyarakat Desa. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi lingkungan di Desa Taras telah mencakup tahapan identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Terdapat Unsur Akuntasi Lingkungan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Namun Masih Terintegritas Dalam Sistem Keuangan Desa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat serta tingkat penerapan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada 88 responden. Instrumen penelitian terdiri dari 36 pernyataan yang mencakup aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Pengukuran variabel dilakukan menggunakan skala Likert, sedangkan analisis data deskriptif dilakukan dengan membandingkan skor aktual dengan nilai ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa memperoleh persentase sebesar 84,36% dan berada pada kategori sangat kuat. Transparansi memperoleh persentase sebesar 83,18% dan termasuk dalam kategori sangat kuat. Partisipasi masyarakat memperoleh persentase sebesar 86,27% dengan kategori sangat kuat dan menjadi aspek dengan persentase tertinggi. Secara keseluruhan, tingkat penerapan good governance dalam pengelolaan Dana Desa memperoleh skor rata-rata sebesar 84,60% dan berada pada kategori sangat kuat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Sari telah menerapkan prinsip good governance melalui akuntabilitas pemerintah desa, keterbukaan informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa (Studi Kasus Desa Long Ampung, Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau) dalam upaya menjaga kejelasan dan kepastian hukum atas hak kepemilikan wilayah dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa batas wilayah desa di Desa Long Ampung, Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Berdasarkan hasil penelitian tesis ini, berperan penting dalam penyelesaian sengketa batas wilayah antar desa di Kabupaten Malinau untuk menjaga kejelasan dan kepastian hukum atas hak kepemilikan wilayah. Regulasi seperti Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 menjadi dasar dalam penetapan serta penyelesaian sengketa batas desa. Mekanisme penyelesaian meliputi musyawarah desa, mediasi pemerintah daerah, hingga jalur hukum jika diperlukan. Kepastian hak kepemilikan dijamin melalui peta batas desa yang sah dan legalitas administrasi wilayah. Selain itu, hukum juga mendukung tata kelola desa yang lebih baik dalam perencanaan, pelayanan, dan pengelolaan sumber daya. Dengan mekanisme hukum yang efektif, sengketa dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan. Penyelesaian sengketa batas wilayah desa di Desa Long Ampung, Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau, dilakukan melalui musyawarah adat dan mediasi pemerintah yang melibatkan tokoh adat, pemerintah desa, camat, serta pemerintah kabupaten. Proses ini bertujuan untuk menentukan batas wilayah berdasarkan sejarah penguasaan lahan, hukum adat, dan hasil pemetaan lapangan menggunakan peta desa, GPS, serta batas alam. Setelah tercapai kesepakatan, dilakukan penetapan batas wilayah secara bersama sebagai bentuk penyelesaian konflik. Proses penyelesaian tersebut menghadapi beberapa kendala, seperti belum jelasnya batas administrasi desa, ketidaksesuaian peta lama dengan kondisi lapangan, perbedaan klaim wilayah berdasarkan sejarah dan adat, keterbatasan data pendukung, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta koordinasi dan mediasi antar pihak yang belum optimal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai elemen krusial untuk memastikan legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan peraturan desa yang disusun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) mengapa partisipasi masyarakat menjadi hal yang urgen dalam pembentukan Peraturan Desa di wilayah Kecamatan Kayan Selatan, dan (2) bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang diterapkan dalam proses pembentukan Peraturan Desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa didasarkan pada kebutuhan untuk menjamin keterwakilan aspirasi masyarakat, kesesuaian materi muatan peraturan dengan kondisi sosial dan kearifan lokal, serta peningkatan legitimasi hukum Peraturan Desa. Partisipasi masyarakat menjadi sarana kontrol sosial terhadap pemerintah desa agar proses pembentukan peraturan berlangsung secara transparan dan akuntabel. Bentuk partisipasi masyarakat yang diterapkan di Kecamatan Kayan Selatan meliputi konsultasi publik, musyawarah desa, serta pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam proses perumusan dan pembahasan rancangan Peraturan Desa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme partisipasi masyarakat secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, antara lain melalui peningkatan akses informasi, penguatan forum musyawarah desa, serta penjaminan ruang partisipasi yang inklusif bagi seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Desa tidak hanya memenuhi aspek formal yuridis, tetapi juga mampu mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan responsif di Kecamatan Kayan Selatan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa menjadi isu yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya alokasi dana untuk pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip penegakan hukum yang efektif dalam memberantas korupsi dana desa dan penanggulangan tindak pidana korupsi pengelolaan alokasi dana desa yang terjadi di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur penegakan hukum, masih banyak kendala yang dihadapi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan akses informasi, dan faktor geografis. Sedangkan pada aspek penanggulangan tindak pidana korupsi pengelolaan alokasi dana desa yang terjadi di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dilakukan melalui langkah-langkah preventif dalam bentuk pencegahan dan peningkatan sumber daya manusia melalui program inovasi program Desa Sarjana. Namun, karena faktor sumber daya manusia dan faktor geografis dilakukan tindakan represif yang telah menjerat beberapa oknum Kepala Desa. Dampak dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara lebih baik, memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari penelitian tesis ini untuk menganalisis peran Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) yang berfungsi untuk melindungi hutan adat di Desa Sungai Barang, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses pembentukan Perdes tersebut. Penelitian tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang menjadi bahan sekunder yang dilakukan analisa substansinya secara cermat dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan untuk menyusun Perdes berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi desa hak untuk mengatur urusan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan adat. Meskipun demikian, dalam implementasi Perdes, terdapat tantangan terkait keterbatasan kapasitas administratif desa, kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat adat, dan pemahaman yang terbatas tentang pengelolaan hutan adat berbasis kearifan lokal. Untuk mengatasi tantangan ini, disarankan agar dilakukan pendampingan hukum, pelatihan bagi aparat desa, dan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat adat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Peran Lembaga Adat Dalam Mencegah Pencemaran Sungai di Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Peran lembaga adat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian sungai di Desa Long Ampung dan yang kedua adalah efektivitas peran lembaga adat dalam menegakkan aturan terkait pencemaran sungai. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga adat Desa Long Ampung berperan menjaga kebersihan dan kelestarian sungai melalui aturan adat, konservasi, dan edukasi. Mereka melarang pembuangan limbah serta penggunaan bahan kimia berbahaya, menerapkan sistem Tana' Ulen untuk menjaga ekosistem, dan mengatur penangkapan ikan secara berkelanjutan. Kepercayaan terhadap roh penjaga sungai juga mendorong penghormatan terhadap alam, yang diwujudkan dalam ritual adat seperti Peti Nyin. Efektivitas lembaga adat dalam menegakkan aturan pencemaran sungai di Desa Long Ampung berjalan efektif karena berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perda Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Hukum adat diakui sebagai bentuk kearifan lokal yang sah dan mampu menyelesaikan persoalan secara damai. Penerapan sanksi adat, seperti denda, bersifat preventif dan efektif mencegah pelanggaran berulang.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Camat dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kayan Selatan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) apa dasar perundang-undangan yang menjadi landasan kewenangan Camat dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan (2) bagaimana problematika pembinaan serta pengawasan Camat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kayan Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kewenangan Camat dalam konteks pengawasan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum kewenangan Camat dalam pengawasan pengelolaan ADD antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, serta berbagai peraturan teknis lainnya yang mengatur tugas pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Dalam pelaksanaannya, di Kecamatan Kayan Selatan masih ditemukan sejumlah problematika, seperti keterbatasan sumber daya aparatur kecamatan, lemahnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan penguatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa, peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, serta penerapan mekanisme pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan Camat serta mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) kewenangan kepala desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta (2) mekanisme pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan APBDes. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur tentang kewenangan dan pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai peraturan turunannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pertanggungjawaban hukum, prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance), serta asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepala desa dalam pengelolaan APBDes merupakan perwujudan otonomi desa yang harus dijalankan berdasarkan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Kepala desa bertanggung jawab penuh terhadap seluruh tahapan pengelolaan APBDes, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban akhir. Mekanisme pertanggungjawaban kepala desa mencakup aspek administratif, keuangan, dan hukum yang wajib disampaikan secara periodik kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah daerah, dan masyarakat. Pelanggaran terhadap mekanisme tersebut dapat berimplikasi pada sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi hasil penelitian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas kepala desa dan aparatur desa melalui pelatihan teknis serta penguatan sistem pengawasan internal, agar pelaksanaan kewenangan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBDes dapat berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan akuntabel.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami sejauh mana kewenangan kepala unit administrasi lokal dalam mengawasi administrasi desa dan status hukumnya dalam sistem pemerintahan daerah. Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana struktur kewenangan kepala unit administrasi lokal dalam mengawasi administrasi desa, dan (2) bagaimana status hukum kepala unit administrasi lokal sehubungan dengan tugas dan fungsinya dalam mengawasi administrasi desa? Penelitian ini menggunakan Pendekatan hukum normatif , dengan pendekatan legislatif dan pendekatan konseptual . Data yang digunakan adalah materi hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dianalisis secara kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepala sub-unit administrasi untuk mengawasi pelaksanaan administrasi desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kabupaten . Kepala sub-unit administrasi memainkan peran strategis sebagai badan daerah yang menjalankan sebagian kewenangan gubernur/walikota dalam memberikan arahan dan pengawasan kepada desa. Namun, pelaksanaan kewenangan ini seringkali menghadapi hambatan, baik dari segi koordinasi, sumber daya badan tersebut, maupun peraturan yang tumpang tindih. Jabatan Kepala Sub-Unit Administrasi merupakan perpanjangan dari jabatan Kepala Kecamatan , dan oleh karena itu fungsi pengawasannya bersifat delegasi dan administratif . Akibatnya, efektivitas pengawasan Kepala Sub-Unit Administrasi sangat bergantung pada peraturan yang jelas, dukungan kelembagaan, dan pemahaman staf tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik . Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat peraturan dan kapasitas kelembagaan Kepala Sub-Unit Administrasi untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan manajemen pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
KOLABORASI LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS ANTAR DESA: STUDI KASUS DESA SUNGAI BARANG DAN DESA LIDUNG PAYAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT Libut Garing Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tapal batas antar desa, dengan studi kasus pada Desa Sungai Barang dan Desa Lidung Payau, dari perspektif hukum adat. Fokus penelitian meliputi dua rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan penetapan batas wilayah desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa; kedua, bagaimana bentuk kolaborasi antara lembaga adat Desa Sungai Barang dan lembaga adat Desa Lidung Payau dalam penyelesaian sengketa tapal batas antar desa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian menunjukan bahwa kolaborasi lembaga adat memiliki peranan krusial dalam menyelesaikan sengketa tapal batas dengan berpedoman pada hukum adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan. Rekomendasi penelitian ini adalah untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antar lembaga adat serta mendorong pemerintah desa untuk lebih aktif dalam mendukung proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat demi terciptanya ketentraman dan kejelasan wilayah. Kata kunci: kolaborasi lembaga adat, sengketa tapal batas, hukum adat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, penyelesaian sengketa desa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemeiliha Kepala Desa oleh Lembaga Adat dan menganalisis peran lembaga adat dapat melakukan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Malinau. Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga adat di Kabupaten Malinau biasanya dimulai dengan pengajuan permohonan mediasi oleh pihak yang merasa dirugikan. Setelah itu, lembaga adat akan mengadakan pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mendengarkan argumen dan bukti dari masing-masing pihak. Proses ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mengedepankan nilai-nilai musyawarah dan mufakat. Dalam proses mediasi, lembaga adat berperan sebagai fasilitator yang membantu kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Lembaga adat di Kabupaten Malinau memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa melalui lembaga adat di Kabupaten Malinau sering kali melibatkan tokoh-tokoh adat yang dihormati.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Tinjauan Yuridis Pemetaan Tapal Batas Desa Data Dian Dengan Desa Long Metun Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalaah, Pengaturan penetapan dan pemetaan batas Desa Data Dian Dengan Desa Long Metun Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau dan Implementasi pemetaan dan penetapan batas Desa Data Dian Dengan Desa Long Metun Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Penetapan dan pemetaan batas Desa Data Dian dengan Desa Long Metun di Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Malinau, dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Prosesnya meliputi inventarisasi dokumen, penyusunan peta batas melalui kartometri dan survei lapangan, penetapan batas oleh bupati, pemasangan tanda fisik, serta sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah memastikan prosedur hukum terpenuhi untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi. Pemetaan dan penetapan batas Desa Data Dian dengan Desa Long Metun, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Malinau dilakukan melalui pengumpulan data peta dan dokumen legal, survei lapangan menggunakan GPS dengan melibatkan masyarakat, digitalisasi data ke GIS untuk menghasilkan peta batas yang akurat, serta musyawarah antar desa dan koordinasi kecamatan untuk menyepakati batas. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan disahkan melalui SK Bupati, kemudian dipublikasikan dan diawasi oleh perangkat desa untuk kepentingan administrasi dan pembangunan.
