Hasil pencarian

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Malinau

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa menjadi isu yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya alokasi dana untuk pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip penegakan hukum yang efektif dalam memberantas korupsi dana desa dan penanggulangan tindak pidana korupsi pengelolaan alokasi dana desa yang terjadi di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur penegakan hukum, masih banyak kendala yang dihadapi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan akses informasi, dan faktor geografis. Sedangkan pada aspek penanggulangan tindak pidana korupsi pengelolaan alokasi dana desa yang terjadi di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dilakukan melalui langkah-langkah preventif dalam bentuk pencegahan dan peningkatan sumber daya manusia melalui program inovasi program Desa Sarjana. Namun, karena faktor sumber daya manusia dan faktor geografis dilakukan tindakan represif yang telah menjerat beberapa oknum Kepala Desa. Dampak dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara lebih baik, memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa.

HUBUNGAN INDIKATOR KETENAGAKERJAA TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN MALINAU

PENGARUH PELATIHAN, PENGEMBANGAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN DIMODERASI OLEH KOMITMEN ORGANISASI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai dipengaruhi oleh pelatihan, pengembangan, dan tempat kerja, serta menganalisis peran komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada Inspektorat Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan sampel 50 pegawai pada Inspektorat Kabupaten Malinau. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda, analisis regresi moderasi (MRA), analisis karakteristik responden, uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik (autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan tempat kerja, pelatihan, dan pengembangan memiliki dampak besar pada kinerja pekerja. Ketiga faktor ini terbukti diperkuat oleh komitmen organisasi, yang menunjukkan bahwa semakin berkomitmen pegawai, semakin efektif pelatihan, pengembangan, dan lingkungan kerja yang positif dapat meningkatkan kinerja individu. Kesimpulannya, jika dipadukan dengan taktik untuk memperkuat komitmen organisasi (seperti internalisasi nilai-nilai integritas, pembinaan karier, dan peningkatan keterlibatan karyawan), investasi terstruktur dalam program pelatihan dan pengembangan SDM, Jika didukung oleh lingkungan kerja yang sehat, hal itu akan berdampak lebih besar pada kinerja. Kesimpulan kajian tersebut mendukung arah kebijakan pengawasan berbasis risiko dan pengembangan kemampuan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Kabupaten Malinau, khususnya dalam mendorong kinerja pengawasan yang profesional, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada hasil.

PENGARUH PELATIHAN, PENGEMBANGAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN DIMODERASI OLEH KOMITMEN ORGANISASI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai dipengaruhi oleh pelatihan, pengembangan, dan tempat kerja, serta menganalisis peran komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada Inspektorat Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan sampel 50 pegawai pada Inspektorat Kabupaten Malinau. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda, analisis regresi moderasi (MRA), analisis karakteristik responden, uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik (autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan tempat kerja, pelatihan, dan pengembangan memiliki dampak besar pada kinerja pekerja. Ketiga faktor ini terbukti diperkuat oleh komitmen organisasi, yang menunjukkan bahwa semakin berkomitmen pegawai, semakin efektif pelatihan, pengembangan, dan lingkungan kerja yang positif dapat meningkatkan kinerja individu. Kesimpulannya, jika dipadukan dengan taktik untuk memperkuat komitmen organisasi (seperti internalisasi nilai-nilai integritas, pembinaan karier, dan peningkatan keterlibatan karyawan), investasi terstruktur dalam program pelatihan dan pengembangan SDM, Jika didukung oleh lingkungan kerja yang sehat, hal itu akan berdampak lebih besar pada kinerja. Kesimpulan kajian tersebut mendukung arah kebijakan pengawasan berbasis risiko dan pengembangan kemampuan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Kabupaten Malinau, khususnya dalam mendorong kinerja pengawasan yang profesional, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada hasil.

Industri Batik Kabupaten Malinau

Industri batik Kabupaten Malinau merupakan kegiatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang menggabungkan nilai budaya dari lebih dari sebelas etnis asli Kalimantan Utara, khususnya suku Dayak, Kenyah, dan Lundayeh, ke dalam produk batik bermotif khas daerah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran industri batik dalam mendukung perekonomian daerah Kabupaten Malinau, dan (2) mengidentifikasi strategi pengembangan usaha industri batik yang relevan dan aplikatif bagi pelaku industri maupun pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Responden penelitian berjumlah enam orang yang dipilih secara purposif, terdiri dari lima pelaku usaha batik aktif dan satu perwakilan pemerintah daerah. Adapun strategi pengembangan usaha yang teridentifikasi mencakup lima prioritas utama: penguatan akses bahan baku lokal melalui pengembangan pewarna alami dari tanaman endemik Kalimantan Utara; penguatan kapasitas permodalan melalui skema KUR khusus pengrajin skala kecil; profesionalisasi pemasaran berbasis platform digital; regenerasi pengrajin melalui integrasi keterampilan membatik dalam kurikulum muatan lokal SMP dan SMK; serta pelembagaan kolaborasi multipihak dalam forum industri batik yang terstruktur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa industri batik Kabupaten Malinau memiliki potensi besar sebagai pilar ekonomi kreatif berbasis budaya yang berkelanjutan. Namun realisasi potensi tersebut membutuhkan kerja kolektif yang terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, didukung oleh kebijakan yang konsisten dan program pembinaan yang berkesinambungan dari pemerintah daerah.

Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Konsumsi Minuman Beralkohol Tradisional Ciu Di Kabupaten Malinau

Minuman tradisional ciu merupakan bagian dari warisan budaya masyarkat Kabupaten Malinau yang secara historis digunakan dalam konteks adat dan kegiatan sosial. Namun seiring dengan perubahan sosial konsumsi ciu mengalami pergeseran fungsi dari simbol budaya menjadi konsumsi bebas yang berpotensi menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial dan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana akibat konsumsi minuman beralkohol tradisional ciu serta mengkaji upaya pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menanggulangi potensi kriminalitas yang ditimbulkannya diwilayah hukum Kabupaten Malinau. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui obeservasi lapangan, wawancara dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta pelaku konsumsi ciu, dan didukung oleh studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori-teori kriminologi seperti teori asosiasi diferensial, teori kontrol sosial, teori ketegangan, dan teori subkultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pdana akibat konsumsi ciu dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial budaya, lingkungan, psikologis serta mudahnya akses dan peredaran ciu. Dampak yang ditimbulkan meliputi kekerasan dan penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran ketertiban umum, kecelakaan lalu lintas, serta gangguan sosial dan moralitas masyarakat. Upaya penangulangan yang dilakukan meliputi penegakan Peraturan Daerah, kegiatan razia dan penyitaan, sosialisasi hukum, serta pendekatan kultural melalui peran tokoh adat dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penenganan permasalahan konsumsi ciu harus dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasi penegakan hukum, pendekatan sosial budaya dan upaya preventif guna menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Malinau.

PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN MALINAU

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak serius terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, serta keamanan masyarakat. Kabupaten Malinau sebagai wilayah perbatasan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap peredaran narkotika, sehingga memerlukan kebijakan penanggulangan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai dasar hukum pencegahan dan penanggulangan narkotika. Namun demikian, efektivitas implementasi peraturan daerah tersebut, khususnya dalam mendorong peran serta masyarakat, masih menjadi persoalan yang perlu dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2020 dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, serta mengkaji arah pengaturan peraturan daerah tersebut dalam mendorong model peran serta masyarakat yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui analisis peraturan perundang-undangan yang relevan serta data empiris yang diperoleh dari praktik pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2020 belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sosialisasi regulasi kepada masyarakat, belum terintegrasinya peran antarinstansi terkait, serta belum adanya mekanisme peran serta masyarakat yang terstruktur dan berkelanjutan. Peran masyarakat dalam pencegahan peredaran gelap narkotika masih bersifat sporadis dan belum menjadi bagian dari sistem kebijakan daerah yang terpadu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan substansi dan arah kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2020, khususnya dalam pengaturan partisipasi masyarakat, penguatan koordinasi antarinstansi, serta pengembangan model pencegahan berbasis komunitas agar upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Malinau dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

PENGAWASAN PARTISIPATIF OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2024 KABUPATEN MALINAU

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 merupakan instrumen konstitusional pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menuntut integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan. Dalam kerangka tersebut, pengawasan partisipatif menjadi strategi fundamental untuk memperkuat legitimasi demokrasi melalui pelibatan aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Kabupaten Malinau serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan analisis preskriptif berbasis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki mandat yuridis yang kuat untuk menginstitusionalisasikan pengawasan partisipatif melalui pendidikan politik, forum warga, dan kolaborasi kelembagaan. Namun, implementasinya di Kabupaten Malinau masih menghadapi tantangan kesadaran politik masyarakat dan hambatan geografis wilayah perbatasan. Secara yuridis, pengawasan partisipatif berimplikasi pada penguatan fungsi pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilihan. Partisipasi masyarakat tidak hanya memperluas kontrol sosial, tetapi juga memperkokoh legitimasi hasil pemilihan. Dengan demikian, optimalisasi peran Bawaslu dalam pengawasan partisipatif merupakan prasyarat bagi terwujudnya demokrasi lokal yang substantif dan berintegritas.

ANALISIS YURIDIS PERATURAN PNS MENDAPAT TUGAS BELAJAR TERHADAP STUDI KASUS DOKTER DI KABUPATEN MALINAU

Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara yuridis terhadap Dokter Pegawai Negeri Sipil Yang Mendapatkan Tugas Belajar. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalalah Peraturan Tugas Belajar bagi Dokter Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Malinau dan pelaksanaan regulasi Tugas Belajar bagi dokter Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-undangan. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian Peraturan tugas belajar bagi dokter PNS di Kabupaten Malinau diatur melalui Perbup No. 3 Tahun 2009, dengan kewenangan pelaksanaan berada pada Bupati dan BKD. Persyaratan meliputi masa kerja minimal dua tahun, nilai DP3 “baik”, tidak sedang dihukum disiplin, serta pendidikan pada perguruan tinggi terakreditasi dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Seleksi seharusnya dilakukan Tim Seleksi Tugas Belajar, namun sering masih bergantung pada sponsor. PNS penerima tugas belajar wajib melapor perkembangan studi, meski pengawasan masih lemah. Pelaksanaan tugas belajar bagi dokter Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya UU ASN, PP Manajemen PNS, serta aturan teknis dari Kementerian terkait. Tugas belajar diberikan sesuai kebutuhan instansi melalui seleksi tertentu, dengan jaminan hak PNS selama studi serta kewajiban menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan mengabdi kembali sesuai ikatan dinas. Regulasi ini seimbang antara pemenuhan hak pengembangan kompetensi dokter PNS dan kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI KABUPATEN MALINAU

ABSTRAK Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut melalui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam pemenuhan SPM Pendidikan serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, serta Peraturan Bupati Malinau Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan SPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Malinau meliputi empat aspek utama: (1) tanggung jawab konstitusional dalam menjabarkan amanat UUD 1945; (2) tanggung jawab administratif melalui penyusunan regulasi dan penganggaran berbasis SPM; (3) tanggung jawab operasional dalam peningkatan akses PAUD, SD, dan SMP; serta (4) tanggung jawab evaluatif melalui Rapor Pendidikan. Berdasarkan data Rapor Pendidikan BPMP Kalimantan Utara, Indeks SPM Pendidikan Kabupaten Malinau tahun 2024 mencapai 63,27 (kategori Tuntas Muda), meningkat dari tahun 2023 sebesar 60,08, namun masih menghadapi tantangan dalam pemerataan mutu antarwilayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Malinau dalam pemenuhan SPM Pendidikan sudah berjalan sistematis, tetapi perlu penguatan dalam aspek perencanaan, koordinasi lintas sektor, dan pengawasan agar dapat mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan. Kata

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENYUSUNAN DAN EVALUASI LAPORAN REALISASI DI KABUPATEN MALINAU

Penyusunan dan evaluasi laporan realisasi pembangunan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, laporan realisasi tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana evaluasi kinerja pemerintah daerah serta bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Good Governance menjadi prasyarat utama dalam memastikan bahwa proses penyusunan dan evaluasi laporan realisasi dilaksanakan secara objektif, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyusunan dan evaluasi laporan realisasi di Kabupaten Malinau serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penerapan prinsip Good Governance dalam penyusunan dan evaluasi laporan realisasi di Kabupaten Malinau telah memiliki dasar hukum yang memadai. Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas telah diupayakan melalui mekanisme pelaporan dan sistem monitoring yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar OPD, belum konsistennya data pelaporan, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem pelaporan dan evaluasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan implementasi Good Governance dalam penyusunan dan evaluasi laporan realisasi di Kabupaten Malinau memerlukan peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnaan sistem pelaporan, serta penguatan mekanisme evaluasi yang berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum administrasi negara, khususnya terkait tata kelola pemerintahan daerah dan akuntabilitas pembangunan.

ASPEK REPRODUKSI INDUK BETINA UDANG GALAH (Macrobranchium rosenbergii) DI KABUPATEN MALINAU

Udang Galah (M. rosenbergii), adalah salah satu jenis komoditi ungulan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di Kabupaten Malinau. Saat ini kegiatan penangkapan udang galah baik indukan maupun udang kecil dilakukan secara secara berlebihan yang akan menyebabkan penurunan populasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek reproduksi induk betina udang galah di Kabupaten Malinau melalui hasil tangkapan nelayan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Data yang diambil mencakup 30 trip hasil tangkapan dari nelayan yang berjumlah 6 orang di Kabupaten Malinau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa induk betina udang galah matang gonad yang didapat selama penelitian adalah sebagai berikut: TKG I sejumlah 55 ekor, TKG II 67 ekor, TKG III 76 ekor dan TKG IV sejumlah 65 ekor. Nisbah kelamin yang didapatkan udang galah jantan sebanyak 31% atau 163 ekor dan udang galah betina sebanyak 69% atau 363 ekor. Berdasarkan perhitungan nisbah kelamin, didapatkan perbandingan antara udang Galah jantan dan betina sebesar 1:2. Hasil pengukuran panjang dan bobot udang galah antara lain sebagai berikut: pada stasiun 1 panjang udang sekitar 16,5 cm dan bobot 48,3 g; pada stasiun 2 panjang udang sekitar 19,6 cm dan bobot 60,3 g; dan pada stasiun 3 panjang udang sekitar 20,1cm dan bobot 63,6 g.

Analisis komoditas basis dan keunggulan tanaman biofarmaka, sayuran, dan buah-buahan kabupaten Malinau

This study aims to (1) identify biopharmaceutical, vegetable, and fruit commodities that served as basic commodities in Malinau Regency; (2) determine the leading or superior commodities within these categories, and (3) determine commodities that demonstrated strong competitiveness, rapid growth, and fell into the progressive development group. The study used secondary data in the form of production statistics from 2018 to 2024, sourced from the Central Statistics Agency of Malinau Regency. The analysis methods employed included Location Quotient (LQ). Dynamic Location Quotient (DLQ), and Shift Share analysis. The results revealed that several commodities such as galangal, papaya, banana, cayenne pepper, Chinese cabbage, and turmeric were identified as both basic and superior commodities in various sub-districts. These findings were based on LQ and DLQ values 1 and positive growth trends as shown by the Shift Share analysis. However, the study also identified certain commodities experiencing a decline in production and competitiveness, indicating the need for targeted policy support and intervention to sustain and enhance their potential. Penelitian ini bertujuan : (1) Mengetahui komoditas biofarmaka, sayuran dan buah-buahan yang menjadi basis di Kabupaten Malinau.; (2) Mengetahui komoditas biofarmaka, sayuran dan buah-bauahan yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Malinau; (3) Mengetahui komoditas biofarmaka, sayuran dan buah-buahan yang memiliki daya saing, pertumbuhan cepat dan termasuk kelompok progresif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data produksi tahun 2018–2024 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau. Metode analisis yang digunakan adalah Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ) dan Shift Share. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa komoditas seperti laos/lengkuas, pepaya, pisang, cabai rawit, petsai/sawi, dan kunyit merupakan komoditas basis dan unggulan di berbagai kecamatan, dilihat dari nilai LQ dan DLQ > 1 serta pertumbuhan positif dalam analisis Shift Share. Namun, terdapat pula komoditas yang menunjukkan penurunan produksi dan daya saing, mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan.

PERAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM DALAM MODERASI PENGARUH KETERAMPILAN, KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DIKANTOR BPKD KABUPATEN MALINAU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi, motivasi kerja, dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Malinau. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kinerja pegawai dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan jumlah sampel sebanyak 93 pegawai yang diambil melalui metode sampling jenuh. Data diperoleh melalui kuesioner yang diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu kompensasi, motivasi kerja, dan budaya organisasi, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, baik secara parsial maupun simultan. Kompensasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja melalui sistem penghargaan yang adil dan berbasis hasil. Motivasi kerja, baik intrinsik maupun ekstrinsik, berperan penting dalam mendorong pegawai untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Budaya organisasi yang kuat juga terbukti memengaruhi kinerja pegawai dengan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

PERAN MOTIVASI, KEMAMPUAN KERJA DAN DUKUNGAN ORGANISASI SEBAGAI PEMEDIASI TERHADAP KINERJA PENGURUS BARANG PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAHAN KABUPATEN MALINAU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran motivasi, kemampuan kerja, dan dukungan organisasi sebagai faktor pemediasi dalam mempengaruhi kinerja pengurus barang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Malinau. Penelitian ini dilaksanakan dimana data dalam penelitian ini diperoleh dari 53 OPD, melalui metode pembagian kuesioner yang berbentuk formulir Google Form yang dapat diisi oleh responden secara online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Variabel-variabel yang diteliti meliputi motivasi (X1), kemampuan kerja (X2), dukungan organisasi (Z), dan kinerja pengurus barang (Y). Teknik analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares (PLS) untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja, kemampuan kerja, dan dukungan organisasi secara langsung mempengaruhi kinerja pengurus barang. Selain itu, kemampuan kerja dan dukungan organisasi terbukti berperan sebagai mediator yang memperkuat pengaruh motivasi terhadap kinerja. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan pengelolaan sumber daya manusia di OPD, di mana motivasi yang tinggi, peningkatan kemampuan kerja, dan dukungan organisasi yang baik dapat secara signifikan meningkatkan kinerja pengurus barang. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori motivasi dan pengelolaan kinerja di sektor publik, serta menjadi acuan bagi perbaikan manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang di pemerintahan daerah.

PENGARUH KOMPENSASI, MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi, motivasi kerja, dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Malinau. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kinerja pegawai dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan jumlah sampel sebanyak 93 pegawai yang diambil melalui metode sampling jenuh. Data diperoleh melalui kuesioner yang diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu kompensasi, motivasi kerja, dan budaya organisasi, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, baik secara parsial maupun simultan. Kompensasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja melalui sistem penghargaan yang adil dan berbasis hasil. Motivasi kerja, baik intrinsik maupun ekstrinsik, berperan penting dalam mendorong pegawai untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Budaya organisasi yang kuat juga terbukti memengaruhi kinerja pegawai dengan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

ANALISIS KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau yang dilihat melalui dokumen Perencanaan dan Penggangaran seperti RPJMD, Renstra, Renja, PPAS dan DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau. Hasil analisis tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Matriks Konsolidasi Perencanaan dan penganggaran untuk melihat sejauh mana tingkat konsistensi yang terjadi dan melalui wawancara dilakukan untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penggangaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya konsistensi baik tujuan dan sasaran pada Renstra, terkait program dan kegiatan pada dokumen perencanaan dan penganggaran sangat konsisten menjadi kunci bagi organisasi dalam mencapai tujuan keuangan dan sasaran strategisnya. Tanpa pendekatan perencanaan dan penganggaran yang konsisten, organisasi mungkin kesulitan memperkirakan pendapatan dan pengeluaran secara akurat, sehingga berpotensi menyebabkan ketidakstabilan keuangan. Dengan menetapkan proses yang konsisten dalam membuat dan memantau anggaran, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik, mengidentifikasi potensi resiko, dan membuat keputusan yang tepat untuk memastikan kesuksesan finansial jangka panjang.

ANALISIS EFEKTIFITAS PENERIMAAN BPHTB DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUASIA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DI KABUPATEN MALINAU

Penelitian ini menganalisis efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malinau, dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai variabel mediasi. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis jalur (Path Analysis) untuk mengevaluasi hubungan kausal antar variabel. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dari 75 responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan daerah dan dokumen resmi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan BPHTB secara signifikan memengaruhi peningkatan PAD. Selain itu, kualitas SDM terbukti berperan penting dalam memediasi hubungan antara efektivitas penerimaan BPHTB dan peningkatan PAD. Peningkatan kompetensi, integritas, dan kapasitas administrasi SDM memiliki dampak positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dengan merekomendasikan strategi pengembangan SDM untuk mendukung efektivitas pengelolaan BPHTB, serta kebijakan fiskal yang lebih inovatif untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang manajemen keuangan daerah dan optimalisasi pajak dalam konteks otonomi daerah.

ANALISIS PEMBERDAYAAN UMKM SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MALINAU

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah seperti Kabupaten Malinau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan perekonomian daerah. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Responden utama meliputi, aparatur pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM di Kabupaten Malinau telah dilakukan melalui berbagai program, seperti pelatihan kewirausahaan, fasilitasi permodalan, perluasan akses pasar, dan digitalisasi bisnis. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan tantangan yang signifikan, termasuk keterbatasan bahan baku berkualitas, sulitnya akses transportasi, dan rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM secara terstruktur dan berkelanjutan dapat menjadi katalis utama dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Malinau. Dengan pendekatan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

MOTIVASI DAN KEMAMPUAN KERJA SEBAGAI PREDIKTOR KINERJA ORGANISASI YANG DIMEDIASI DENGAN KEPUASAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MALINAU

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh motivasi dan kemampuan kerja terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Malinau, dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Motivasi kerja dan kemampuan kerja merupakan dua elemen utama yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan serta kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kepuasan kerja diposisikan sebagai faktor mediasi yang signifikan dalam menghubungkan hubungan antara kedua variabel tersebut terhadap kinerja organisasi. Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Partial Least Squares (PLS). Sampel penelitian melibatkan 120 pegawai OPD Kabupaten Malinau, yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang terstruktur dan dianalisis untuk menguji hipotesis hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan kemampuan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Kepuasan kerja terbukti memediasi hubungan ini secara signifikan. Temuan ini memberikan wawasan penting untuk meningkatkan kinerja OPD melalui strategi yang menekankan pada pengembangan motivasi, peningkatan kemampuan kerja, serta penciptaan lingkungan kerja yang mendukung kepuasan kerja. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur manajemen sumber daya manusia dan praktis bagi pengelola OPD di Kabupaten Malinau untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.