Analisis Yuridis Pelaporan Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Terhadap Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Malinau
Penelitan ini berjudul Analisis Yuridis Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Terhadap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Malinau. Permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah Pengaturan pelaksanaan pelaporan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP terhadap OPD di Kabupaten Malinau dan Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP terhadap OPD di Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Penulisan ini menggunakan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan yuridis normatif untuk mengkaji teori, pendapat ahli, dan peraturan hukum yang relevan dengan permasalahan. Bahan hukum dianalisis secara kritis, logis, dan sistematis. Pelaporan tindak lanjut rekomendasi APIP terhadap OPD di Kabupaten Malinau diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, dengan kewajiban OPD menyampaikan laporan tepat waktu kepada Inspektorat. Inspektorat melakukan verifikasi dan monitoring, didukung sistem elektronik untuk transparansi. Jika tidak dilaksanakan, diberikan arahan atau sanksi guna memastikan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP terhadap OPD di Kabupaten Malinau dilakukan melalui beberapa tahapan penerimaan rekomendasi, penyusunan rencana tindak lanjut, pelaksanaan perbaikan, pelaporan hasil, dan verifikasi oleh APIP. Proses ini bertujuan memastikan perbaikan dilakukan secara efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja OPD