ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitan ini berjudul Analisis Yuridis Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Terhadap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Malinau. Permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah Pengaturan pelaksanaan pelaporan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP terhadap OPD di Kabupaten Malinau dan Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP terhadap OPD di Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Penulisan ini menggunakan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan yuridis normatif untuk mengkaji teori, pendapat ahli, dan peraturan hukum yang relevan dengan permasalahan. Bahan hukum dianalisis secara kritis, logis, dan sistematis. Pelaporan tindak lanjut rekomendasi APIP terhadap OPD di Kabupaten Malinau diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, dengan kewajiban OPD menyampaikan laporan tepat waktu kepada Inspektorat. Inspektorat melakukan verifikasi dan monitoring, didukung sistem elektronik untuk transparansi. Jika tidak dilaksanakan, diberikan arahan atau sanksi guna memastikan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP terhadap OPD di Kabupaten Malinau dilakukan melalui beberapa tahapan penerimaan rekomendasi, penyusunan rencana tindak lanjut, pelaksanaan perbaikan, pelaporan hasil, dan verifikasi oleh APIP. Proses ini bertujuan memastikan perbaikan dilakukan secara efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja OPD
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
.Pada saat ini Gedung Rusunawa Kota Tarakan memerlukan perbaikan karena usia rusunawa sudah belasan tahun sehingga banyak kamar hunian yang membutuhkan perawatan karena mengalami kerusakan. Pemeliharaan dan perawatan bengunan gedung harus dilakukan secara konsisten agar dapat mengembalikan fungsi sarana dan prasarana secara penuh, serta membuat penghuni tetap aman dan nyaman untuk bertempat tinggal di Gedung Rusunawa Kota Tarakan, hal ini sejalan dengan PP No 16 Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan tingkat kerusakan dan memberikan rekomendasi terhadap kerusakan yang terjadi pada Gedung Rusunawa Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan melakukan observasi langsung ke lapangan dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan interview kepada pengelola, satpam, dan penghuni rusunawa terkait kerusakan pada Gedung Rusunawa. Hasil penelitian diperoleh presentase kerusakan untuk keseluruhan bangunan sebesar 12,443%, yang merupakan kategori kerusakan ringan menurut PP No 16 Tahun 2021. Adapun untuk rekomendasi perbaikan pada retak (kolom, balok, dan dinding), sudut kolom yang pecah, selimut beton hancur dan berlubang akibat air, rekomendasi perbaikannya menggunakan campuran semen Conbextra GP dan air. Kemudian untuk kerusakan pada finishing dinding rekomendasi perbaikannya dilakukan dengan pengecatan ulang menggunakan cat waterproof dan untuk kerusakan pada keran air, instalasi listrik, serta gagang pintu sebaiknya langsung mengganti dengan yang baru agar tidak terjadi kerusakan yang berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN TERHADAP MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK Abstrak Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga pengawas independen yang mengawasi segala bentuk praktek maladministrasi yang terjadi disetiap instansi publik oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Produk hukum dalam penyelesaian maladministrasi oleh ombudsman adalah rekomendasi. Rekomendasi itu sendiri bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman. Pertama, bagaimana kekuatan hukum dari rekomendasi terhadap maladministrasi pelayanan publik? Kedua, bagaimana akibat hukum apabila rekomendasi ombudsman tidak dilaksanakan. Skripsi ini merupakan penelitian dengan metode yuridis normatif yang dilakukan melalui pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hokum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, bahan sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas, serta bahan tersier yang berupa komplamenter. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: Kekuatan memaksa dari sebuah rekomendasi Ombudsman adalah wajib dan akan dikenakan sanksi jika rekomendasi itu tidak dilaksanakan. Namun, kekuatan memaksa dari Ombudsman ini tidak di perkuat dengan adanya pembentukan parlementari Ombudsman, Kekuatan memaksa ini berdasarkan dengan adanya kekuatan mengikat secara hukum dan secara moral yang merupakan implementasi dari Undang Undang. Kedua, Ombudsman dapat menilai bahwa penyelenggara pelayanan publik tersebut dapat diberikan rekomendasi berupa sanksi administratif.
