ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari penelitian tesis ini untuk menganalisis peran Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) yang berfungsi untuk melindungi hutan adat di Desa Sungai Barang, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses pembentukan Perdes tersebut. Penelitian tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang menjadi bahan sekunder yang dilakukan analisa substansinya secara cermat dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan untuk menyusun Perdes berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi desa hak untuk mengatur urusan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan adat. Meskipun demikian, dalam implementasi Perdes, terdapat tantangan terkait keterbatasan kapasitas administratif desa, kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat adat, dan pemahaman yang terbatas tentang pengelolaan hutan adat berbasis kearifan lokal. Untuk mengatasi tantangan ini, disarankan agar dilakukan pendampingan hukum, pelatihan bagi aparat desa, dan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat adat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
ABSTRAK Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Penegakan Hukum Pidana Adat Dalam Pencurian Kayu Gaharu di Dalam Kawasan Hutan Adat (Kecamatan Mentarang Hulu). Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah masalah perlindungan Kayu Gaharu dalam hutan adat oleh masyarakat hukum adat dan penegakan hukum pidana Adat terhadap pelaku pencurian di kawasan hutan Adat Mentarang Hulu. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan kayu gaharu di hutan adat Kecamatan Mentarang Hulu dilakukan melalui aturan adat yang ketat dan diwariskan turun-temurun oleh masyarakat hukum adat seperti suku Dayak Lundayeh dan Punan. Pengambilan gaharu harus seizin kepala adat dan hanya untuk kebutuhan penting, bukan komersial. Pelanggaran dikenai sanksi adat. Masyarakat juga menerapkan pemanfaatan lestari dengan tidak menebang pohon secara utuh, serta menjaga regenerasi melalui penanaman kembali. Perempuan dan generasi muda turut berperan dalam menjaga hutan, sementara kerja sama dengan LSM dan pemerintah mendukung penguatan hak kelola adat dan konservasi gaharu. Penegakan hukum pidana adat terhadap pelaku pencurian di Hutan Adat Mentarang Hulu dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat. Jika terbukti bersalah, pelaku dikenai sanksi seperti ganti rugi, denda, atau pengucilan sosial. Sistem ini menekankan pemulihan kerugian dan keharmonisan sosial, bukan sekadar hukuman. Meski bersifat non-formal, hukum adat ini diakui negara dan berfungsi menjaga kelestarian hutan serta keadilan komunitas.
