ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan nilai-nilai kearifan lokal serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola keuangan desa guna mendukung transparansi dan akuntabilitas di Desa Wa'Yanud Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, dan Tokoh Adat Desa Wa'Yanud. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dan partisipasi masyarakat telah menjadi bagian dari tata kelola keuangan Desa Wa'Yanud. Pada tahap perencanaan, nilai musyawarah diterapkan melalui pelibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan. Nilai musyawarah mendukung keterbukaan dalam proses perencanaan tata kelola keuangan desa. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui budaya Feruyung dan Malui sebagai bentuk gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu. Pada tahap pelaporan, pemerintah desa menyusun dokumen pelaporan dan menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Pada tahap pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan didukung oleh pencatatan transaksi, kelengkapan dokumen, pengawasan BPD, serta nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai kearifan lokal dan partisipasi masyarakat mendukung tata kelola keuangan Desa Wa'Yanud yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh persepsi keadilan pajak, transparansi pemerintah, dan sikap moral terhadap niat menghindari pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kota Tarakan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden yang dipilih secara purposif, dengan kriteria memiliki NPWP dan pernah menjalankan kewajiban perpajakan. Data dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan regresi linear berganda. Hasil menunjukkan seluruh item valid, seluruh variabel reliabel, serta model memenuhi asumsi klasik. Secara parsial, persepsi keadilan pajak, transparansi pemerintah, dan sikap moral berpengaruh negatif signifikan terhadap niat menghindari pajak, masing-masing dengan nilai signifikansi 0,001; 0,036; dan 0,006. Ketiganya juga berpengaruh signifikan secara simultan (nilai signifikansi 0,000). Koefisien determinasi sebesar 0,5405 menunjukkan bahwa ketiga variabel menjelaskan 54,05% variasi niat menghindari pajak, sedangkan 45,95% sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Dengan demikian, semakin tinggi persepsi keadilan pajak, transparansi pemerintah, dan sikap moral, semakin rendah niat menghindari pajak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi dan pelayanan publik baik secara parsial maupun simultan terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tideng Pale dengan jumlah sampel sebanyak 97 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner terstruktur dengan menggunakan Skala Likert. Metode analisis data yang digunakan mencakup uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Sementara itu, variabel pelayanan publik memiliki pengaruh signifikan namun dengan arah pengaruh negatif terhadap kepuasan masyarakat. Secara simultan, variabel transparansi dan pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat serta tingkat penerapan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada 88 responden. Instrumen penelitian terdiri dari 36 pernyataan yang mencakup aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Pengukuran variabel dilakukan menggunakan skala Likert, sedangkan analisis data deskriptif dilakukan dengan membandingkan skor aktual dengan nilai ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa memperoleh persentase sebesar 84,36% dan berada pada kategori sangat kuat. Transparansi memperoleh persentase sebesar 83,18% dan termasuk dalam kategori sangat kuat. Partisipasi masyarakat memperoleh persentase sebesar 86,27% dengan kategori sangat kuat dan menjadi aspek dengan persentase tertinggi. Secara keseluruhan, tingkat penerapan good governance dalam pengelolaan Dana Desa memperoleh skor rata-rata sebesar 84,60% dan berada pada kategori sangat kuat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Sari telah menerapkan prinsip good governance melalui akuntabilitas pemerintah desa, keterbukaan informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Barang dan Jasa, serta Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalimantan. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan dan website resmi pemerintah daerah. Sampel terdiri dari 44 pemerintah daerah yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan Belanja Barang dan Jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan. Sebaliknya, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh negatif dan signifikan, yang berarti semakin tinggi ketergantungan daerah pada dana transfer pusat, semakin rendah tingkat transparansinya. Secara bersama-sama, ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi lebih dipengaruhi oleh tingkat kemandirian fiskal daerah dibandingkan besarnya pendapatan atau belanja daerah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal terhadap efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja di Provinsi Kalimantan Utara, dimana variabel moderasinya adalah kapasitas sumber daya aparatur. Penganggaran berbasis kinerja dirancang untuk memastikan bahwa outcome dari penganggaran tersebut menghasilkan capaian yang terukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, tata kelola keuangan yang efektif memerlukan penerapan transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan internal yang kuat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada Aparatur Sipil Negara dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan sampel penelitian 200 orang. Data dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS untuk menguji hubungan langsung maupun hubungan moderasi antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan APBD berbasis kinerja. Pengawasan internal juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, kapasitas sumber daya aparatur memperkuat hubungan antara transparansi dan akuntabilitas dengan efektivitas penganggaran berbasis kinerja. Namun demikian, efek moderasi kapasitas aparatur terhadap hubungan antara pengawasan internal dan efektivitas APBD tidak signifikan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik menempatkan audit sektor publik sebagai mekanisme penting dalam pengawasan tata kelola pemerintahan. Seiring dengan perkembangan tersebut, penelitian mengenai audit sektor publik juga terus meningkat, namun literatur yang ada belum dipetakan secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan tren literatur audit sektor publik menggunakan pendekatan bibliometrik. Penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik berbasis R Studio dengan paket Bibliometrix dan Biblioshiny. Data diperoleh dari basis data Scopus melalui protokol PRISMA 2020. Hasil pencarian awal menghasilkan 448 artikel yang kemudian diseleksi hingga diperoleh 165 artikel yang dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi audit sektor publik meningkat signifikan terutama sejak tahun 2020, dengan perkembangan tema penelitian menuju digitalisasi audit, big data, dan kecerdasan buatan. Selain itu, kolaborasi internasional dalam penelitian audit sektor publik juga meningkat, dengan kontribusi dominan dari negara Eropa dan Asia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sambungan Selatan, Kecamatan Tana Lia, kabupaten Tana Tidung, berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui tahapan reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data digunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD telah dilaksanakan dengan baik secara prosedural pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa telah menggunakan Siskeudes, mengelola dana melalui rekening kas resmi, dan menyusun laporan tepat waktu (Akuntabilitas Vertikal). Namun, akuntabilitas substantif belum optimal karena ditemukan ketidakpatuhan fiskal terhadap ketentuan alokasi wajib 70% ADD untuk Pembangunan/Pemberdayaan. Sementara itu, penerapan transparansi tergolong baik melalui musyawarah dan pemasangan baliho APBDesa. Akan tetapi, transparansi belum mencapai tingkat partisipatif karena belum tersedia sarana feedback publik yang memadai dan publikasi laporan bersifat umum. Secara keseluruhan, penerapan pengelolaan ADD di Desa Sambungan Selatan telah sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018, meskipun memerlukan koreksi alokasi anggaran dan penyediaan sarana feedback publik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Akuntabilitas, Transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Malinau Hulu pada tahun 2024 berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpul melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi dengan melibatkan enam informan yang terdiri atas aparatur desa dan masyarakat. Analisis data pada penelitian ini melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Malinau Hulu telah memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Akuntabilitas terlihat dari penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang tertib. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat dengan musyawarah desa, papan informasi, serta media informasi lainnya. Partisipasi masyarakat tercermin dari keterlibatan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga menjaga hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Malinau Hulu sudah berjalan cukup baik, meskipun masih perlu ditingkatkan dalam hal penyampaian informasi agar lebih mudah dipahami oleh seluruh masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, rasio pembiayaan utang (leverage), rasio kemandirian daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan opini audit terhadap level transparansi pelaporan keuangan daerah berbasis website. Objek penelitian ini adalah 44 pemerintah daerah kabupaten/kota di regional Kalimantan yang memiliki website resmi dan dapat diakses pada periode Mei–Agustus 2023. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan data sekunder yang bersumber dari website pemerintah daerah serta Badan Pusat Statistik. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan aplikasi Eviews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan PDRB per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap level transparansi pelaporan keuangan daerah berbasis website. Rasio pembiayaan utang berpengaruh signifikan namun negatif, sedangkan rasio kemandirian daerah dan opini audit tidak berpengaruh signifikan. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,7149 menunjukkan bahwa 71,49% variasi transparansi pelaporan keuangan dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen, sementara sisanya 28,51% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan pemanfaatan website pemerintah daerah sebagai sarana transparansi informasi publik, khususnya dalam pelaporan keuangan, untuk memperkuat akuntabilitas, mengurangi asimetri informasi, serta memberikan sinyal positif kepada masyarakat sesuai dengan prinsip teori stewardship dan teori signalling.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bulungan berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang difokuskan pada tahapan pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, serta pengamanan dan pemeliharaan BMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMD di lingkungan BKAD Kabupaten Bulungan telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan didukung oleh penggunaan aplikasi SIMDA-BMD. BKAD secara berkala melaksanakan inventarisasi, rekonsiliasi data, serta evaluasi untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala, seperti keterlambatan pengembalian aset oleh pegawai yang telah berpindah satuan kerja, permasalahan teknis pada pembaruan aplikasi, serta pemahaman yang belum merata terhadap perubahan kode rekening. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BMD di BKAD Kabupaten Bulungan telah berjalan cukup efektif dan transparan, meskipun masih diperlukan peningkatan di aspek efisiensi dan kepatuhan administratif. Abstract This study aimed to assess the performance of Regional Property Management (BMD) at the Regional Financial and Assets Agency (BKAD) of Bulungan Regency based on the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation techniques focused on the stages of procurement, use, administration, utilization, and security and maintenance of BMD. The study results indicated that BMD management within the BKAD of Bulungan Regency has been implemented in accordance with applicable regulations and is supported by the use of the SIMDA- BMD application. The BKAD regularly conducts inventories, data reconciliations, and evaluations to ensure management effectiveness and accountability. However, several obstacles were still found, such as delays in the return of assets by employees who have moved work units, technical problems in application updates, and uneven understanding of changes in account codes. Thus, BMD management at the BKAD of Bulungan Regency has been quite effective and transparent, although improvements are still needed in the aspects of efficiency and administrative compliance.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Karang pada tahun 2023 berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. peneliti menggunakan analisis data yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa tanjung karang berdasarkan prinsip akuntabilitas sudah melakukan pelaporan tepat waktu dan menaati aturan yang berlaku serta menyediakan informasi yang bisa di akses masyarakat melalui pemasangan baliho, papan informasi, sosial media dan website resmi desa tanjung karang meskipun terdapat beberapa kendala, seperti ketergantungan terhadap kestabilan jaringan internet dalam menggunakan aplikasi siskeudes serta perubahan regulasi setiap tahunnya, hambatan tersebut tidak berdampak secara signifikan terhadap pelaksanaan akuntabilitas. Pemerintah Desa Tanjung Karang mampu menyesuaikan diri dan tetap menjalankan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan transparansi di Desa Tanjung Karang telah terbuka kepada Masyarakat melalui media informasi dan Musdes. Meskipun keterbatasan kehadiran Masyarakat dan kurangnya pemahaman terhadap media informasi tidak sepenuhnya menghambat keterbukaan informasi karena pemerintah desa telah berupanya meningkatkan aksesbilitas melalui berbagai saluran informasi yang tersedia. Penelitian ini dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Karang sudah dilakukan sesuai dengan permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Transparansi Keuangan, Akuntabilitas Keuangan, dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat, serta mengevaluasi peran moderasi Partisipasi Masyarakat dalam hubungan antar variabel tersebut di Desa Pulau Sapi, Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala Likert dari 322 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (koefisien 0,269, t-statistic 6,859, p-value 0,000). Akuntabilitas Keuangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, meskipun dengan pengaruh yang lebih kecil (koefisien 0,121, tstatistic 2,624, p-value 0,009). Pemberdayaan Masyarakat memberikan pengaruh positif paling kuat terhadap Kesejahteraan Masyarakat (koefisien 0,435, t-statistic 8,535, p-value 0,000), menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam peran moderasi, Partisipasi Masyarakat menunjukkan pengaruh signifikan pada hubungan antara Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Masyarakat (koefisien 0,133, tstatistic 2,883, p-value 0,004). Namun, pada hubungan Transparansi Keuangan dengan Kesejahteraan Masyarakat (koefisien -0,003, t-statistic 0,098, p-value 0,922) dan Akuntabilitas Keuangan dengan Kesejahteraan Masyarakat (koefisien 0,028, t-statistic 0,680, p-value 0,497), partisipasi masyarakat tidak menunjukkan pengaruh moderasi yang signifikan
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur,transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa (Studi dilakukan pada desa dikecamatan malinau barat) jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel 61 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara, kaur perencanaan,kaur tata usaha dan umum, kasi pemerintahan,kasi kesejahteraan dan kasi pelayanan. data penelitian ini dikumpulkan melalui kuisioner, diproses dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan program spss versi 25. teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. sedangkan analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.hasil data penelitian ini menunjukan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.
