Abstrak
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bulungan berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang difokuskan pada tahapan pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, serta pengamanan dan pemeliharaan BMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMD di lingkungan BKAD Kabupaten Bulungan telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan didukung oleh penggunaan aplikasi SIMDA-BMD. BKAD secara berkala melaksanakan inventarisasi, rekonsiliasi data, serta evaluasi untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala, seperti keterlambatan pengembalian aset oleh pegawai yang telah berpindah satuan kerja, permasalahan teknis pada pembaruan aplikasi, serta pemahaman yang belum merata terhadap perubahan kode rekening. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BMD di BKAD Kabupaten Bulungan telah berjalan cukup efektif dan transparan, meskipun masih diperlukan peningkatan di aspek efisiensi dan kepatuhan administratif. Abstract This study aimed to assess the performance of Regional Property Management (BMD) at the Regional Financial and Assets Agency (BKAD) of Bulungan Regency based on the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation techniques focused on the stages of procurement, use, administration, utilization, and security and maintenance of BMD. The study results indicated that BMD management within the BKAD of Bulungan Regency has been implemented in accordance with applicable regulations and is supported by the use of the SIMDA- BMD application. The BKAD regularly conducts inventories, data reconciliations, and evaluations to ensure management effectiveness and accountability. However, several obstacles were still found, such as delays in the return of assets by employees who have moved work units, technical problems in application updates, and uneven understanding of changes in account codes. Thus, BMD management at the BKAD of Bulungan Regency has been quite effective and transparent, although improvements are still needed in the aspects of efficiency and administrative compliance.