ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
ABSTRAK Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Eksistensi Aparatur Pengawas Intern Pemda dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah; bagaimana pelaksanaan pengawasan yg dilakukan oleh APIP dalam pengelolaan dana desa dan bagaimana konsep pengawasan yang ideal oleh APIP dalam pengelolalan dana desa. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Pengawasan Dana Desa oleh APIP bertujuan menjamin penggunaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, Permendagri No. 73 Tahun 2020, dan SE Mendagri No. 700/1281/A.1/IJ Tahun 2021, APIP melaksanakan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, baik secara preventif maupun represif. Kegiatan ini dirancang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dilaporkan melalui Laporan Hasil Pengawasan (LHP), dan ditindaklanjuti bersama pihak terkait seperti Inspektorat, Dinas PMD, Camat, dan BPD. Tujuannya adalah memastikan Dana Desa digunakan tepat sasaran, efektif, dan efisien untuk kemajuan desa. Konsep pengawasan ideal oleh APIP dalam pengelolaan dana desa mengacu pada PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menekankan pengawasan berbasis risiko, bersifat preventif-edukatif, serta dijalankan secara independen dan profesional. APIP tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga memberikan pembinaan dan konsultasi kepada aparat desa. Dukungan teknologi, seperti integrasi dengan Siskeudes, memperkuat deteksi dini penyimpangan. Pengawasan dilakukan secara kolaboratif namun tetap tegas dalam tindak lanjut, demi mewujudkan tata kelola dana desa yang akuntabel dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat demokrasi lokal melalui putusan sengketa Pilkada, serta menilai dampak putusan tersebut terhadap legitimasi dan kualitas demokrasi lokal di Kota Tarakan tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut meliputi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, serta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kota Tarakan Tahun 2024 sehingga menetapkan pasangan calon pemenang dapat melanjutkan proses pelantikan sesuai hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum. Permohonan sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal, termasuk kejelasan permohonan dan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan ini menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga konstitusional dalam menjaga legitimasi, kepastian hukum, dan stabilitas demokrasi lokal melalui penegakan hukum yang berbasis prosedur dan pembuktian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran yudisial Mahkamah Konstitusi berkontribusi penting dalam menjaga kualitas demokrasi lokal di Indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi aplikasi (Grab-Food) dalam meningkatkan penjualan UMKM kuliner di Kota Tarakan serta untuk mengetahui tingkat pendapatan UMKM setelah bermitra dengan Grab. Terhadap penggunaan jasa pengantaran makanan online (Grab-Food) melalui tingkat pendapatan, total penjualan dan total biaya. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan menggunakan kuisioner kepada 70 pelaku usaha (UMKM). Kemudian dianalisis menggunakan analisis pendapatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan bersih UMKM Kota Tarakan sebesar Rp. 885,283.56/hari setelah dikurangi dengan total biaya sebesar Rp. 777,102.38. Dimana pendapatan offline lebih besar dibandingkan dengan pendapatan online (Grab-Food) yakni omset terjual offline sebesar Rp. 1,536,128.78/hari, sedangkan omset penjualan online sebesar Rp. 126,257.16/hari. Dari uraian tersebut pendapatan offline masih mendominasi dibandingkan dengan pendapatan online (Grab-Food). Maka eksistensi aplikasi (Grab-Food) terhadap UMKM Kota Tarakan tidak begitu menambah kearah yang signifikan terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kota Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh eksistensi transportasi online (Go Food) dan Promosi terhadap volume penjualan UMKM di Kota Tarakan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan pengukuran skala likert. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan teknik purposive sampling pada 80 UMKM yang bekerjasama dengan pelayanan Go Food Kota Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi transportasi online (Go Food) dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume penjualan UMKM Kota Tarakan pada masa pandemi Covid-19.
