ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Alokasi belanja pegawai yang jauh lebih besar dibanding belanja bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara memunculkan keraguan atas efektivitas belanja daerah dalam menekan kemiskinan dan pengangguran periode 2018–2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh efektivitas belanja modal, belanja pegawai, dan belanja bantuan sosial terhadap kemiskinan dan pengangguran di lima Kabupaten/Kota beserta Provinsi Kalimantan Utara, secara parsial maupun simultan, melalui regresi data panel dengan aplikasi EViews 14. Hasil uji spesifikasi model menetapkan Fixed Effect Model (FEM) untuk kemiskinan dan Random Effect Model (REM) untuk pengangguran. Efektivitas belanja bantuan sosial terbukti paling konsisten mendorong kesejahteraan, berpengaruh negatif terhadap kemiskinan meski belum signifikan, dan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran. Efektivitas belanja modal signifikan menekan pengangguran namun belum signifikan terhadap kemiskinan, sementara efektivitas belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap keduanya. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan maupun pengangguran, dengan model menjelaskan variasi sebesar 94,52% dan 29,35%. Temuan ini menegaskan pentingnya ketepatan sasaran bantuan sosial serta pengalihan belanja modal ke program padat karya agar belanja daerah lebih efektif menekan kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Implementasi bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, dengan menitikberatkan pada aspek pelaksanaan, efektivitas, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bantuan sosial serta mengaitkannya dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat pemerintah kecamatan, perangkat desa, dan masyarakat penerima bantuan, serta didukung oleh studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku, baik dari sisi perencanaan, pendataan penerima, maupun penyaluran bantuan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan bantuan sosial masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan data penerima yang akurat dan mutakhir, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, serta keterbatasan sumber daya aparatur dalam proses pengawasan dan evaluasi. Faktor koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat juga berpengaruh terhadap keberhasilan program bantuan sosial.Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan basis data terpadu, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Implementasi bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, dengan menitikberatkan pada aspek pelaksanaan, efektivitas, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bantuan sosial serta mengaitkannya dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat pemerintah kecamatan, perangkat desa, dan masyarakat penerima bantuan, serta didukung oleh studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku, baik dari sisi perencanaan, pendataan penerima, maupun penyaluran bantuan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan bantuan sosial masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan data penerima yang akurat dan mutakhir, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, serta keterbatasan sumber daya aparatur dalam proses pengawasan dan evaluasi. Faktor koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat juga berpengaruh terhadap keberhasilan program bantuan sosial.Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi bantuan sosial di Kecamatan Kayan Hulu telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan basis data terpadu, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MELALUI BANTUAN SOSIAL DI KOTA TARAKAN Delsa Novita Charitin Devi, S.E., M.Sc Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program bantuan sosial di Kota Tarakan. Program yang menjadi fokus penelitian meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang merupakan penerima manfaat bantuan sosial. Teknik pengumpulan data meliputi kuesioner, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan rumus persentase dan skala Likert untuk mengukur persepsi responden terhadap indikator kesejahteraan yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Tarakan dalam pelaksanaan program bantuan sosial berada pada kategori baik. Program PKH berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, Program Sembako membantu pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga, sedangkan program ATENSI memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia. Namun demikian, pelaksanaan program bantuan sosial masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketepatan sasaran penerima bantuan, serta kondisi geografis wilayah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem pendataan dan evaluasi program agar penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kata kunci: Dinas Sosial, Bantuan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, PKH, Sembako, ATENSI
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran dan bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi data panel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017-2023 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil perhitungan regresi data panel dengan menggunakan Program E-Views 12 menunjukkan bahwa secara parsial, IPM berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu, bantuan sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara. Secara simultan, ketiga variabel yaitu IPM, tingkat pengangguran, dan bantuan sosial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara.
