Hasil pencarian

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Kalimantan Utara Tahun 2018-2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per kapita, dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018-2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk data panel yang mencakup lima Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan selama periode 2018–2025. Data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan bantuan program EViews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan PDRB per kapita dan upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara. Secara simultan, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Nilai koefisien determinasi sebesar 98,74%, yang menunjukkan bahwa variabel IPM, PDRB per kapita, dan upah minimum mampu menjelaskan variasi kemiskinan sebesar 98,74%, sedangkan sisanya sebesar 1,26% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Belanja: Modal, Pegawai, Dan Bantuan Sosial)

Alokasi belanja pegawai yang jauh lebih besar dibanding belanja bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara memunculkan keraguan atas efektivitas belanja daerah dalam menekan kemiskinan dan pengangguran periode 2018–2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh efektivitas belanja modal, belanja pegawai, dan belanja bantuan sosial terhadap kemiskinan dan pengangguran di lima Kabupaten/Kota beserta Provinsi Kalimantan Utara, secara parsial maupun simultan, melalui regresi data panel dengan aplikasi EViews 14. Hasil uji spesifikasi model menetapkan Fixed Effect Model (FEM) untuk kemiskinan dan Random Effect Model (REM) untuk pengangguran. Efektivitas belanja bantuan sosial terbukti paling konsisten mendorong kesejahteraan, berpengaruh negatif terhadap kemiskinan meski belum signifikan, dan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran. Efektivitas belanja modal signifikan menekan pengangguran namun belum signifikan terhadap kemiskinan, sementara efektivitas belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap keduanya. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan maupun pengangguran, dengan model menjelaskan variasi sebesar 94,52% dan 29,35%. Temuan ini menegaskan pentingnya ketepatan sasaran bantuan sosial serta pengalihan belanja modal ke program padat karya agar belanja daerah lebih efektif menekan kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara.

Pengaruh Belanja Modal, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara.

Maharika Putri (NIM: 2240402105) ”PENGARUH BELANJA MODAL, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA”. Skripsi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Borneo Tarakan, 2026. Pembimbing Dr. Zakaria Basran, S.E., M.Si Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara masih menjadi persoalan penting meskipun daerah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, sehingga perlu dikaji faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh belanja modal, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder tahun 2019-2025 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara, dianalisis menggunakan regresi data panel dengan program E-views 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial belanja modal dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu mengoptimalkan belanja modal yang tepat sasaran dan menekan tingkat pengangguran guna mendukung penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

EFEKTIVITAS BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), PENGANGGURAN, DAN KEMISKINAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Belanja pemerintah yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal merupakan instrumen fiskal untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran, dan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara 2015–2024. Hasil analisis regresi data panel menggunakan Eviews.14. Model 1 (PDRB) dengan model FEM Y₁it=184.636,6+0,8391X₁it+0,9440X₂it−0,2844X₃it+εit dan Adjusted R²=0,9962. Hasil analisis cross effect menunjukkan bahwa Kabupaten Bulungan menambah nilai PDRB sebesar 911.289,4. Sedangkan KTT (-215.108,7), Malinau (-251.161,1), Nunukan (-232.369,5), dan Kota Tarakan (-212.650,1) mengurangi nilai PDRB. Model 2 (Pengangguran) dengan model CEM Y₂it= 4,7102+0,0035X₁it−0,0068X₂it+0,0023X₃it+εit dan Adjusted R²=0,1805. Belanja pegawai berpengaruh positif signifikan, belanja barang dan jasa berpengaruh negatif signifikan, sedangkan belanja modal tidak signifikan. Model 3 (Kemiskinan) dengan model REM Y₃it=17,3514−1,2152X₁it−0,6071X₂it+ 0,03371X₃it εit dan Adjusted R²=0,0534. Hasil Cross effect menunjukkan bahwa Kabupaten Bulungan meningkatkan nilai kemiskinan sebesar 2,5943 dan Malinau 0,7540. Sebaliknya, KTT mengurangi nilai kemiskinan (-1,9209), Nunukan (-0,4937), dan Kota Tarakan (-0,9337). Belanja pemerintah berkontribusi terhadap peningkatan PDRB, namun tidak berpengaruh signifikan dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara.

pengaruh belanja pemerintah dan penyerapan tenaga kerja terhadap indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan di kalimantan utara

Keberhasilan pembangunan SDM suatu negara diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang didukung oleh belanja pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan, serta penyerapan tenaga kerja untuk menekan kemiskinan. Namun, belum meratanya fasilitas di Provinsi Kalimantan Utara memicu kesenjangan kualitas SDM, di samping masih terbatasnya penelitian mengenai dampak faktor-faktor tersebut di provinsi baru ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan penyerapan tenaga kerja terhadap IPM serta tingkat kemiskinan di Kalimantan Utara periode 2018-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa data panel dari lima kabupaten/kota, yang dianalisis menggunakan regresi data panel melalui software Eviews. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja kesehatan, belanja pendidikan, dan penyerapan tenaga kerja masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, baik secara parsial maupun simultan, dengan Fixed Effect Model yang mampu menjelaskan variasi IPM sebesar 99,25%. Namun, ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan Random Effect Model yang hanya menjelaskan variasi sebesar 12,85%. Temuan ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja pemerintah masih bersifat input-oriented dan belum sepenuhnya menyasar kelompok miskin secara langsung. Hasil ini mengimplikasikan agar pemerintah daerah tetap mempertahankan dan mengoptimalkan alokasi anggaran kesehatan dan pendidikan, sekaligus mengevaluasi ketepatan sasaran belanja agar bersifat pro-poor. Selain itu, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja diperlukan guna memutus rantai kemiskinan struktural di Provinsi Kalimantan Utara.

Pengaruh Kemiskinan, Investasi, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Penelitian ini bertujuan utuk menganalisis pengaruh kemiskinan, investasi, indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder meliputi kemiskinan, investasi, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi tahun 2020-2025 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara. Analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi data panel. Berdasarkan hasil perhitungan data panel dengan menggunakan program E-Views 13 maka hasil yang diperoleh menunjukkan secara parsial variabel kemiskinan dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara sedangkan variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Secara simultan variabel kemiskinan, investasi, indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.

pengaruh kinerja keuangan daerah, kemiskinan, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di provinsi kalimantan utara

Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan dua indikator utama keberhasilan pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kinerja keuangan daerah, kemiskinan, dan pengangguran. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM di Provinsi Kalimantan Utara secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik pada tahun 2017-2024. Analisis data dengan metode regresi data panel melalui pendekatan CEM untuk pertumbuhan ekonomi dan FEM untuk IPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka secara parsial maupun simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar -0,029. Apabila nilai adjusted R² negatif maka diperlakukan sebagai nol, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara lebih ditentukan oleh faktor struktural di luar model. Sebaliknya, ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap IPM baik secara parsial maupun simultan dengan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,9833 atau 98,33 persen, di mana kinerja keuangan daerah berpengaruh positif, sedangkan kemiskinan dan pengangguran berpengaruh negatif. Temuan ini mengimplikasikan bahwa peningkatan IPM di Kalimantan Utara dapat didorong secara efektif melalui penguatan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik, pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran, serta perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.

HUBUNGAN INDIKATOR KETENAGAKERJAA TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN MALINAU

pengembangan ekonomi wilayah berbasis sektor untuk penyerapan angkatan kerja dan penurunan kemiskinan di Indonesia

Penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pengembangan ekonomi wilayah yang mendorong penyerapan tenaga kerja dan menurunkan kemiskinan. Pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa PDRB, tenaga kerja, dan kemiskinan pada 34 provinsi (periode 2015, 2018, 2021, dan 2024). Teknik analisis meliputi LQ, GEE, serta GEP, diperkuat dengan pemetaan empat kuadran dan pola spasial antarwilayah. Hasil analisis LQ menunjukkan pola persebaran sektor basis yang tidak merata antarkawasan. Hampir semua kawasan, terutama timur, tengah, dan barat, didominasi sektor primer sebagai sektor basis, kecuali Jawa. Sektor sekunder hanya menunjukkan nilai basis pada sebagian kawasan dan terkonsentrasi di kawasan Jawa. Sementara itu, sektor tersier hampir merata ditemukan sebagai sektor basis di seluruh kawasan Indonesia, mencerminkan berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa di berbagai daerah. Hasil GEE dan GEP memperlihatkan dinamika pola persebaran penyerapan tenaga kerja dan kemiskinan antar periode. Pada tahun 2015, seluruh kawasan didominasi penyerapan tenaga kerja tinggi disertai kemiskinan tinggi pada 17 provinsi, mencerminkan belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan. Tahun 2018 menunjukkan perbaikan, dengan dominasi penyerapan tenaga kerja tinggi disertai kemiskinan rendah pada 21 provinsi. Namun tahun 2021 terjadi kemunduran akibat pandemi COVID-19, di mana kondisi penyerapan tenaga kerja tinggi dibarengi kemiskinan tinggi kembali mendominasi pada 22 provinsi. Tahun 2024 kembali membaik, dengan penyerapan tenaga kerja tinggi disertai kemiskinan rendah mendominasi sebanyak 24 provinsi. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi wilayah sangat dipengaruhi struktur sektor unggulan dan karakteristik spasial masing-masing daerah, sehingga diperlukan kebijakan terarah agar penyerapan tenaga kerja dan penurunan kemiskinan berlangsung berkelanjutan dan merata di seluruh kawasan Indonesia.

Analisis Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap kemiskinan yang terjadi di seluruh kabupaten/kota yang berada dalam Provinsi Kalimantan Utara sepanjang periode tahun 2015 hingga tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi data panel, yang didukung oleh data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial DAU dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan DBH berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan

Elastisitas Dan Efektivitas Belanja Modal Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Kemiskinan, Serta Pengangguran Di Provinsi Kalimantan Utara

Belanja modal merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal daerah yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas belanja modal dalam mencapai tujuan tersebut masih menjadi permasalahan, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang relatif tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elastisitas dan efektivitas belanja modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kemiskinan, dan pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2015-2024, serta memproyeksikan kebutuhan belanja modal pada periode 2025-2029. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan menggunakan perhitungan elastisitas dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), serta teknik proyeksi tren untuk memperkirakan kebutuhan belanja modal. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan sumber resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elastisitas PDRB terhadap belanja modal bersifat inelastis, yang mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal belum sepenuhnya direspons secara proporsional oleh pertumbuhan output ekonomi. Elastisitas belanja modal terhadap kemiskinan dan pengangguran menunjukkan hubungan negatif, namun dampaknya masih relatif terbatas, dengan pengaruh yang lebih besar terhadap penurunan pengangguran dibandingkan kemiskinan. Analisis ICOR menunjukkan bahwa efektivitas belanja modal bersifat fluktuatif dan belum konsisten secara ekonomi makro. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja modal memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, namun diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, ketepatan sasaran, serta sinergi kebijakan agar belanja modal mampu memberikan dampak yang lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

Pengaruh indeks pembangunan manusia tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten kota dI Kalimantan utara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara selama periode 2018-2024. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak Eviews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadup pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara. Secara simultan, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.

ANALISIS DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE 2015-2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Kalimantan Utara pada periode 2015 hingga 2024. Fokus utama penelitian ini adalah rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, rasio PAD terhadap total belanja daerah, serta pengangguran sebagai variabel kontrol yang dianalisis terhadap kemiskinan sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi data panel, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan DJPK Kementerian Keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio PAD terhadap total pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan rasio PAD terhadap total belanja daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan, dan pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan peningkatan kemandirian pendapatan yang disertai perbaikan kualitas belanja agar kebijakan fiskal daerah lebih efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kalimantan Utara.

EFEKTIVITAS PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DAN ORANG TERLANTAR DI KOTA TARAKAN

Kemiskinan masih menjadi persoalan utama pembangunan di Kota Tarakan. Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program, angka kemiskinan dan jumlah orang terlantar tetap menunjukkan dinamika yang memerlukan perhatian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah efektivitas pengeluaran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan penanganan orang terlantar di Kota Tarakan. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa realisasi belanja daerah dan indikator kemiskinan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik serta dokumen pemerintah daerah. Analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan alokasi belanja daerah terhadap perkembangan kemiskinan dan orang terlantar selama periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah Kota Tarakan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Namun, peningkatan alokasi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin dan orang terlantar. Kondisi ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar anggaran yang tersedia dapat lebih efektif dalam menekan angka kemiskinan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan pembangunan sosial yang lebih tepat sasaran serta berkelanjutan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI DESA NAINSID KECAMATAN LUMBIS KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ABSTRAK FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI DESA NAINSID KECAMATAN LUMBIS KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA Gerson Rusdy Setiawan, S.Pd., M.E Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial yang cukup menonjol di berbagai daerah pedesaan di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara. Desa Nainsid Kecamatan Lumbis, merupakan salah satu desa yang menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fenomena kemiskinan di Desa Nainsid terlihat dari rendahnya pendidikan masyarakat dan angka jumlah tanggungan keluarga, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Desa Nainsid Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Dua variabel yang berpengaruh adalah Pendidikan dan Jumlah Tanggungan. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda dan data diolah menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya relevansi antara pendidikan yang ditempuh masyarakat dengan peluang kerja atau sumber penghasilan yang tersedia secara lokal. Sementara itu, jumlah tanggungan keluarga berpengaruh secara signifikan, di mana semakin banyak jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, semakin tinggi beban ekonomi yang harus ditanggung sehingga meningkatkan resiko kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan pendidikan masyarakat dan penyuluhan mengenai manajemen keluarga untuk memutus rantai kemiskinan di wilayah tersebut.

ANALISIS KEMISKINAN, UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA, DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa kemiskinan, UMK, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2023 secara parsial dan simultan di provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2023. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan data sekunder dari kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2023. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Kemiskinan secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; 2) UMK secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; 3) Inflasi secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; 4) Secara simultan kemiskinan, UMK, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara 2016-2023. Penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel secara simultan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan hipotesis telah terbukti bahwa kemiskinan, umk, dan inflasi mendorong dan menentukan arah pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2016-2023.

PENGARUH IPM, PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALIMANTAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengangguran dan Kemiskinan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan (2) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengangguran dan Kemiskinan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dari tahun 2018 – 2023. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan bantuan program Eviews 13. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan (1) Secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, sedangkan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan (2) Secara simultan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengangguran dan Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran dan Bantuan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran dan bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi data panel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017-2023 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil perhitungan regresi data panel dengan menggunakan Program E-Views 12 menunjukkan bahwa secara parsial, IPM berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu, bantuan sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara. Secara simultan, ketiga variabel yaitu IPM, tingkat pengangguran, dan bantuan sosial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara secara persial dan simultan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder meliputi data Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan metode analisis menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan aplikasi E-Views 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara, Indeks Pembangunan Manusia tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara, serta terdapat hubungan secara simultan antara variabel Pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadapa Tingkat Kemiskinan di Provinsi kalimantan Utara.

PENGARUH TENAGA KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015-2023

PENGARUH TENAGA KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI KALIMANTAN UTARA 2015-2023 Dona Ului Rizky Agusriyanti Irna, S.E., M.E Penyerapan kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Kalimantan Utara secara parsial dan simultan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini yaitu data sekunder meliputi Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah dan Kemiskinan tahun 2015-2023 di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara. Analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi data panel. Hasil perhitungan data yang digunakan dengan Aplikasi E-Views 10. Maka hasil yang diperoleh menunjukan secara parsial variabel Tenaga Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan. Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kalimantan Utara. Secara simultan variabel Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kalimatan Utara.