Abstrak
Alokasi belanja pegawai yang jauh lebih besar dibanding belanja bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara memunculkan keraguan atas efektivitas belanja daerah dalam menekan kemiskinan dan pengangguran periode 2018–2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh efektivitas belanja modal, belanja pegawai, dan belanja bantuan sosial terhadap kemiskinan dan pengangguran di lima Kabupaten/Kota beserta Provinsi Kalimantan Utara, secara parsial maupun simultan, melalui regresi data panel dengan aplikasi EViews 14. Hasil uji spesifikasi model menetapkan Fixed Effect Model (FEM) untuk kemiskinan dan Random Effect Model (REM) untuk pengangguran. Efektivitas belanja bantuan sosial terbukti paling konsisten mendorong kesejahteraan, berpengaruh negatif terhadap kemiskinan meski belum signifikan, dan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran. Efektivitas belanja modal signifikan menekan pengangguran namun belum signifikan terhadap kemiskinan, sementara efektivitas belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap keduanya. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan maupun pengangguran, dengan model menjelaskan variasi sebesar 94,52% dan 29,35%. Temuan ini menegaskan pentingnya ketepatan sasaran bantuan sosial serta pengalihan belanja modal ke program padat karya agar belanja daerah lebih efektif menekan kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara.