BookOpen AccessMetadata saja
2026•
ABSTRAK Tujuan penelitan ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi administrasi terhadap pemegang izin pengelolaan angkutan barang umum dalam mengatasi pelanggaran ODOL di Kabupaten Malinau dan mengetahui dan menganalisis bentuk dan mekanisme penerapan sanksi administrasi terhadap pemegang izin pengelolaan angkutan barang umum dalam mengatasi pelanggaran ODOL di Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian normatif dan empiris, penelitian normatif menelaah norma hukum yang berlaku secara teoritis melalui studi pustaka dan data sekunder, sementara penelitian empiris mengkaji penerapan hukum di lapangan berdasarkan data primer seperti wawancara atau observasi. Keduanya berbeda pendekatan namun saling melengkapi. Pengaturan sanksi administratif terhadap pemegang izin angkutan barang umum dalam mengatasi pelanggaran Over Dimension and Over Loading (ODOL) di Kabupaten Malinau pada dasarnya mengacu pada ketentuan nasional, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan, khususnya Permenhub Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Sanksi administratif terhadap pemegang izin angkutan barang umum pelanggar ODOL (Over Dimension and Over Loading) di Kabupaten Malinau mengacu pada UU LLAJ dan Permenhub 60 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, berupa peringatan tertulis, denda, pembekuan, hingga pencabutan izin. Mekanismenya dimulai dari pengawasan dimensi, muatan, dan dokumen, dilanjutkan dengan teguran, lalu sanksi lebih berat jika pelanggaran tidak diperbaiki atau berulang.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Tujuan penelitan ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi administrasi terhadap pemegang izin pengelolaan angkutan barang umum dalam mengatasi pelanggaran ODOL di Kabupaten Malinau dan mengetahui dan menganalisis bentuk dan mekanisme penerapan sanksi administrasi terhadap pemegang izin pengelolaan angkutan barang umum dalam mengatasi pelanggaran ODOL di Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian normatif dan empiris, penelitian normatif menelaah norma hukum yang berlaku secara teoritis melalui studi pustaka dan data sekunder, sementara penelitian empiris mengkaji penerapan hukum di lapangan berdasarkan data primer seperti wawancara atau observasi. Keduanya berbeda pendekatan namun saling melengkapi. Pengaturan sanksi administratif terhadap pemegang izin angkutan barang umum dalam mengatasi pelanggaran Over Dimension and Over Loading (ODOL) di Kabupaten Malinau pada dasarnya mengacu pada ketentuan nasional, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan, khususnya Permenhub Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Sanksi administratif terhadap pemegang izin angkutan barang umum pelanggar ODOL (Over Dimension and Over Loading) di Kabupaten Malinau mengacu pada UU LLAJ dan Permenhub 60 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, berupa peringatan tertulis, denda, pembekuan, hingga pencabutan izin. Mekanismenya dimulai dari pengawasan dimensi, muatan, dan dokumen, dilanjutkan dengan teguran, lalu sanksi lebih berat jika pelanggaran tidak diperbaiki atau berulang.
BookOpen AccessMetadata saja
2024•Koleksi Perpustakaan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kesempatan kerja dan tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota Provinsi Kalimantan Utara. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2014-2021. Metode alat analisis yang digunakan adalah analisis korelasi dengan mengunakan aplikasi Statistical Package For The Social Sciences (SPSS). Dari hasil analisis korelasi di Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara antara kesempatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi adalah dengan nilai korelasi (0,117) artinya korelasi antara variabel kesempatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi adalah positif dengan tingkat keeratan hubungan kategori sangat lemah. Ini memberikan pengertian bahwa varibel kesempatan kerja memiliki hubungan yang sangat lemah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Dari hasil analisis korelasi di Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara hubungan antara tingkat pengangguran dengan laju pertumbuhan ekonomi dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi terdapat nilai korelasi negatif (-0,002) artinya hubungan antara dua variabel yang bergerak ke arah yang berlawanan antara variabel tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kesempatan kerja dan tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota Provinsi Kalimantan Utara. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2014-2021. Metode alat analisis yang digunakan adalah analisis korelasi dengan mengunakan aplikasi Statistical Package For The Social Sciences (SPSS). Dari hasil analisis korelasi di Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara antara kesempatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi adalah dengan nilai korelasi (0,117) artinya korelasi antara variabel kesempatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi adalah positif dengan tingkat keeratan hubungan kategori sangat lemah. Ini memberikan pengertian bahwa varibel kesempatan kerja memiliki hubungan yang sangat lemah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Dari hasil analisis korelasi di Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara hubungan antara tingkat pengangguran dengan laju pertumbuhan ekonomi dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi terdapat nilai korelasi negatif (-0,002) artinya hubungan antara dua variabel yang bergerak ke arah yang berlawanan antara variabel tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
