Hasil pencarian

Pengembangan Papan Media Nilai Tempat Berbasis Wilayah Pesisir untuk Materi Bilangan Cacah pada Siswa Kelas III-D di SDN 019 Tarakan

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran papan nilai tempat berbasis wilayah pesisir pada materi nilai tempat bilangan cacah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya pemahaman siswa kelas III-D SDN 019 Tarakan terhadap konsep nilai tempat dan kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model pengembangan Sugiyono yang dimodifikasi menjadi sembilan tahap. Subjek penelitian adalah siswa kelas III-D SDN 019 Tarakan, di mana saat uji coba awal melibatkan 10 siswa dan pada saat uji coba lapangan sebanyak 16 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, validasi ahli, dan angket respon siswa. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan menghitung persentase kelayakan media dan ketertarikan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran papan nilai tempat berbasis wilayah pesisir memperoleh persentase kelayakan sebesar 91,57% dengan kategori sangat layak. Hasil uji coba awal memperoleh persentase ketertarikan siswa sebesar 98,67% dengan kategori sangat menarik. Media yang dikembangkan mampu membantu siswa memahami konsep nilai tempat bilangan cacah secara lebih konkret, meningkatkan keaktifan, serta menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna.

KEBERLANJUTAN WILAYAH PENGHASIL TAMBANG TERENDAH DAN TERTINGGI DI INDONESIA

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sering dianggap sebagai indikator kemajuan ekonomi daerah. Namun, tingginya kontribusi sektor tersebut belum tentu mencerminkan tingkat keberlanjutan wilayah yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan membandingkan tingkat keberlanjutan daerah dengan kontribusi PDRB sektor pertambangan dan penggalian tertinggi dan terendah di Indonesia menggunakan metode Regional Sustainable Account (RSA). Penelitian dilakukan pada Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai daerah dengan kontribusi sektor pertambangan tinggi, serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta sebagai daerah dengan kontribusi sektor pertambangan rendah selama periode 2019-2024. Analisis dilakukan melalui pengukuran dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang membentuk nilai RSA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan kontribusi sektor pertambangan yang tinggi tidak selalu memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih baik dibandingkan daerah dengan kontribusi yang rendah. Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mengalami peningkatan keberlanjutan dari kategori Chronic Unsustainable dan Unsustainable pada tahun 2019 menjadi kategori Almost Sustainable pada tahun 2024. Sementara itu, DI Yogyakarta bertahan pada kategori Almost Sustainable dengan nilai keberlanjutan yang meningkat, dan DKI Jakarta secara konsisten berada pada kategori Good Sustainable. Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian bukan merupakan faktor utama yang menentukan keberlanjutan wilayah. Tingkat keberlanjutan lebih dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam

Profil Kesadaran Lingkungan Siswa SMP di Wilayah Pesisir Kota Tarakan

Abstrak Kesadaran lingkungan merupakan aspek penting dalam membentuk karakter dan perilaku peduli lingkungan, terutama pada siswa SMP yang bersekolah di wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan profil kesadaran lingkungan siswa SMP di wilayah pesisir Kota Tarakan ditinjau dari aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik survei. Sampel penelitian berjumlah 76 siswa kelas VIII dari SMP Negeri 10 Tarakan dan SMP Negeri 12 Tarakan. Data dikumpulkan menggunakan angket skala Likert empat pilihan jawaban dan observasi sebagai data pendukung. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa mean, standar deviasi, frekuensi, persentase, dan kategorisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pengetahuan didominasi kategori sedang sebesar 73,68%, rendah 17,11%, dan tinggi 9,21%. Aspek sikap didominasi kategori sedang sebesar 61,84%, rendah 22,37%, dan tinggi 15,79%. Aspek tindakan didominasi kategori sedang sebesar 65,79%, rendah 13,16%, dan tinggi 21,05%. Berdasarkan ketiga aspek tersebut, profil kesadaran lingkungan siswa SMP di wilayah pesisir Kota Tarakan berada pada kategori sedang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan siswa telah terbentuk, tetapi masih perlu diperkuat agar berkembang secara lebih optimal melalui pembelajaran IPA yang kontekstual dan pembiasaan perilaku peduli lingkungan di sekolah.

Pengembangan instrumen complex problem solving peserta didik pada materi lingkungan di smp wilayah pesisir kota tarakan

Kemampuan complex problem solving (CPS) merupakan salah satu keterampilan penting abad ke-21 yang perlu dikembangkan melalui pembelajaran sains, khususnya pada materi lingkungan yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Namun, ketersediaan instrumen yang mampu mengukur kemampuan CPS peserta didik SMP dalam konteks lingkungan pesisir masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan instrumen CPS yang memenuhi kriteria valid dan reliabel pada materi lingkungan bagi peserta didik SMP di wilayah pesisir Kota Tarakan. Penelitian menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model ADDIE yang meliputi tahap Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Pengembangan instrumen mengacu pada lima indikator CPS, yaitu complexity of the problem situation, connectivity between involved variables, dynamics of the situation, intransparency, dan polytely. Instrumen awal terdiri atas 40 soal pilihan ganda dan 20 soal esai yang disusun berdasarkan permasalahan lingkungan pesisir Kota Tarakan. Uji coba dilakukan kepada 57 peserta didik SMP Negeri 10 Tarakan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui validasi ahli dan uji coba instrumen, kemudian dianalisis untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 33 soal pilihan ganda dan seluruh 20 soal esai memenuhi kriteria valid. Nilai reliabilitas yang diperoleh sebesar 0,736 untuk soal pilihan ganda dan 0,751 untuk soal esai. Dengan demikian, instrumen CPS yang dikembangkan dinyatakan valid dan reliabel serta layak digunakan dalam pengukuran kemampuan CPS peserta didik pada materi lingkungan.

PEMBIAYAAN PERBANKAN TERHADAP PRODUKSI SEKTOR REAL ESTATE (Studi Empiris 34 Provinsi di Indonesia)

Penelitian ini bertujuan menganalisis efisiensi relatif produksi, penyerapan relatif pembiayaan perbankan, produktivitas pembiayaan, pengaruh pembiayaan perbankan terhadap produksi sektor Real Estate, pengaruh penyerapan relatif pembiayaan terhadap efisiensi relatif produksi, serta pola keterkaitan efisiensi relatif produksi dengan Marginal Product of Capital (MPK) pada sektor Real Estate di 34 provinsi Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) periode 2020–2024. Analisis dilakukan menggunakan transformasi Location Quotient (LQ), Marginal Product of Capital (MPK), Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi relatif produksi tertinggi terdapat di Wilayah Jawa sebesar 1,46 dan terendah di Wilayah Kalimantan sebesar 0,05. Penyerapan relatif pembiayaan tertinggi juga berada di Wilayah Jawa sebesar 1,08 dan terendah di Wilayah Kalimantan sebesar 0,05. Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi sektor Real Estate, sedangkan regresi cross section menunjukkan bahwa penyerapan relatif pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi relatif produksi. Nilai MPK tertinggi terdapat di Wilayah Kalimantan sebesar 5,92, sedangkan terendah di Wilayah Maluku dan Papua sebesar −0,60. Pola keterkaitan efisiensi relatif produksi dan MPK menunjukkan bahwa Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat relatif dominan berada pada kategori unggul, sedangkan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Maluku, dan Maluku Utara secara konsisten berada pada kategori gagal selama periode 2020–2024.

kinerja pembiayaan perbankan terhadap sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efisiensi relatif produksi, tingkat penyerapan pembiayaan perbankan, produktivitas kapital, dan pola pemetaan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Indonesia selama periode 2019– 2024. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan alat analisis yaitu, Location Quotient, Marginal Product of Capital, dan pola pemetaan. Deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari BPS dan Bank Indonesia. Hasil penelitian tingkat efisiensi relatif produksi menunjukkan bahwa kawasan Bali dan Nusa Tenggara memiliki nilai tertinggi dengan rata-rata 2,09. Sedangkan, kawasan Maluku dan Papua nilainya terendah sebesar 0,28. Kemudian dari sisi pembiayaan perbankan, tingkat penyerapan tertinggi terdapat di kawasan Maluku dan Papua dengan rata-rata 5,06. Sementara, Kalimantan memiliki tingkat penyerapan terendah sebesar 0,59. Berdasarkan analisis produktivitas kapital, Kalimantan memperoleh nilai MPK tertinggi sebesar 1,88. Sedangkan, kawasan Jawa memiliki nilai MPK terendah sebesar -8,44. Secara nasional, rata-rata MPK tercatat sebesar -1,60 yang mengindikasikan bahwa pembiayaan perbankan yang disalurkan belum mampu meningkatkan output sektor PAMM. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali berada pada kategori unggul dan efektif. Sedangkan, sebagian besar provinsi di luar Jawa masih berada pada kategori potensial dan gagal. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan sektor PAMM tidak hanya ditentukan oleh besarnya pembiayaan yang diberikan, tetapi juga oleh efektivitas pemanfaatannya dalam mendorong peningkatan produksi.

Peran Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah (Studi Kasus Desa Long Ampung, Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa (Studi Kasus Desa Long Ampung, Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau) dalam upaya menjaga kejelasan dan kepastian hukum atas hak kepemilikan wilayah dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa batas wilayah desa di Desa Long Ampung, Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Berdasarkan hasil penelitian tesis ini, berperan penting dalam penyelesaian sengketa batas wilayah antar desa di Kabupaten Malinau untuk menjaga kejelasan dan kepastian hukum atas hak kepemilikan wilayah. Regulasi seperti Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 menjadi dasar dalam penetapan serta penyelesaian sengketa batas desa. Mekanisme penyelesaian meliputi musyawarah desa, mediasi pemerintah daerah, hingga jalur hukum jika diperlukan. Kepastian hak kepemilikan dijamin melalui peta batas desa yang sah dan legalitas administrasi wilayah. Selain itu, hukum juga mendukung tata kelola desa yang lebih baik dalam perencanaan, pelayanan, dan pengelolaan sumber daya. Dengan mekanisme hukum yang efektif, sengketa dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan. Penyelesaian sengketa batas wilayah desa di Desa Long Ampung, Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau, dilakukan melalui musyawarah adat dan mediasi pemerintah yang melibatkan tokoh adat, pemerintah desa, camat, serta pemerintah kabupaten. Proses ini bertujuan untuk menentukan batas wilayah berdasarkan sejarah penguasaan lahan, hukum adat, dan hasil pemetaan lapangan menggunakan peta desa, GPS, serta batas alam. Setelah tercapai kesepakatan, dilakukan penetapan batas wilayah secara bersama sebagai bentuk penyelesaian konflik. Proses penyelesaian tersebut menghadapi beberapa kendala, seperti belum jelasnya batas administrasi desa, ketidaksesuaian peta lama dengan kondisi lapangan, perbedaan klaim wilayah berdasarkan sejarah dan adat, keterbatasan data pendukung, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta koordinasi dan mediasi antar pihak yang belum optimal.

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI KECAMATAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DI WILAYAH TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL (3T)

Penelitian ini menganalisis kedudukan dan fungsi kecamatan dalam mendukung pembangunan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum mengenai kedudukan dan fungsi kecamatan di wilayah 3T dalam pelaksanaan pembangunan daerah, serta bagaimana penataan regulasi diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi kecamatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan doktrin hukum administrasi negara. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, asas pemerintahan daerah, serta konsep negara hukum kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecamatan bukan daerah otonom, melainkan perangkat daerah kabupaten/kota yang menjalankan fungsi koordinasi, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan desa, serta pelaksanaan sebagian kewenangan bupati atau wali kota. Di wilayah 3T, fungsi tersebut memiliki makna strategis karena kecamatan menjadi representasi terdekat negara dalam menjamin pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar. Namun, regulasi yang berlaku masih bersifat seragam dan belum cukup adaptif terhadap kondisi geografis, sosial, fiskal, dan administratif wilayah 3T. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi fungsi kecamatan memerlukan penataan regulasi yang responsif, afirmatif, dan berbasis kebutuhan lokal. Penataan tersebut mencakup harmonisasi kewenangan, penguatan kapasitas aparatur, dukungan anggaran, digitalisasi pelayanan, serta penguatan akuntabilitas kecamatan sebagai instrumen keadilan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan, akses ekonomi, dan layanan publik dasar secara merata.

PERLINDUNGAN HUKUM HISTORIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH ADAT DESA METULANG

KEWENANGAN CAMAT MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami sejauh mana kewenangan kepala unit administrasi lokal dalam mengawasi administrasi desa dan status hukumnya dalam sistem pemerintahan daerah. Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana struktur kewenangan kepala unit administrasi lokal dalam mengawasi administrasi desa, dan (2) bagaimana status hukum kepala unit administrasi lokal sehubungan dengan tugas dan fungsinya dalam mengawasi administrasi desa? Penelitian ini menggunakan Pendekatan hukum normatif , dengan pendekatan legislatif dan pendekatan konseptual . Data yang digunakan adalah materi hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dianalisis secara kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepala sub-unit administrasi untuk mengawasi pelaksanaan administrasi desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kabupaten . Kepala sub-unit administrasi memainkan peran strategis sebagai badan daerah yang menjalankan sebagian kewenangan gubernur/walikota dalam memberikan arahan dan pengawasan kepada desa. Namun, pelaksanaan kewenangan ini seringkali menghadapi hambatan, baik dari segi koordinasi, sumber daya badan tersebut, maupun peraturan yang tumpang tindih. Jabatan Kepala Sub-Unit Administrasi merupakan perpanjangan dari jabatan Kepala Kecamatan , dan oleh karena itu fungsi pengawasannya bersifat delegasi dan administratif . Akibatnya, efektivitas pengawasan Kepala Sub-Unit Administrasi sangat bergantung pada peraturan yang jelas, dukungan kelembagaan, dan pemahaman staf tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik . Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat peraturan dan kapasitas kelembagaan Kepala Sub-Unit Administrasi untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan manajemen pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik.

WILLINGNESS TO PAY DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENERAPAN CIRCULAR ECONOMY DI KELURAHAN SELUMIT PANTAI KOTA TARAKAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan sampah di wilayah pesisir menjadi isu penting yang berdampak pada lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Kota Tarakan sebagai wilayah pesisir menghadapi peningkatan timbulan sampah yang fluktuatif serta belum optimalnya sistem pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran masyarakat dalam penerapan circular economy serta menganalisis Willingness to Pay (WTP) dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Selumit Pantai. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan sampel 92 responden dan analisis Contingent Valuation Method (CVM). Hasil penelitian menunjukkan rata-rata WTP sebesar Rp33.858 per individu dengan estimasi tahunan Rp406.296 dan total nilai ekonomi Rp247.434.264. WTP tertinggi terdapat pada layanan pengelolaan sampah utama. Namun, penerapan prinsip 3R masih rendah dan sebagian besar masyarakat belum melakukan pengelolaan sampah secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, penyediaan infrastruktur, serta kebijakan berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis circular economy.

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH MELALUI MEDIASI ANTAR KABUPATEN/KOTA KALIMANTAN UTARA

Pembentukan daerah otonom baru di Propinsi Kalimantan Utara membawa sejumlah konsekuensi administratif yaitu batas administratif antar kabupaten/kota yang berada dalam provinsi. Dalam banyak kasus di Kaltara, sengketa batas wilayah antar kabupaten/kota muncul, baik yang terkait batas darat maupun pesisir, yang kemudian dapat memunculkan dampak negatif seperti konflik sosial, ketidakpastian pelayanan publik, dan hambatan pembangunan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah sistem penyelesaian sengketa batas wilayah melalui mediasi antar kabupaten/kota serta implikasi hukum dari penyelesaian sengketa batas wilayah melalui mediasi di Provinsi Kalimantan Utara. Tujuan penelitian adalah mendiskripsikan dan sistem penyelesaian sengketa batas wilayah melalui mediasi antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara serta mengkaji dan menganalisis implikasi hukum dari penyelesaian sengketa batas wilayah melalui mediasi di Provinsi Kalimantan Utara. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mediasi dalam penyelesaian sengketa batas wilayah di Kalimantan Utara belum memiliki kekuatan hukum mengikat secara penuh, melainkan bersifat administratif dan deklaratif. Mediasi tetap penting sebagai instrumen hukum preventif untuk menghindari konflik terbuka dan mempercepat proses administratif penyelesaian batas daerah. Serta implikasi hukumnya bersifat potensial, baru efektif setelah diformalkan melalui Keputusan Mendagri. Diperlukan penguatan norma dan mekanisme hukum agar hasil mediasi memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat dalam sistem pemerintahan daerah. Sebagai saran dari penulisan ini yaitu perlunya peraturan perundang-undangan tentang batas wilayah dan penyelesaian perselisihan melalui mediasi terhadap batas wilayah dan upaya bersama untuk menetapkan rencana tata ruang perbatasan yang dituangkan dalam program nasional serta diperlukan penguatan norma dan mekanisme hukum agar hasil mediasi memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat dalam sistem pemerintahan daerah

Tren pertumbuhan penduduk dan kunjungan wisatawan di kota tarakan periode 2015-2024 (studi kasus : pantai amal)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tren perkembangan jumlah penduduk dan kunjungan wisatawan di Kota Tarakan selama periode 2015-2024, dengan fokus pada destinasi Pantai Amal. Pertumbuhan penduduk merupakan indikator fundamental dalam pembangunan daerah yang mencerminkan perubahan struktur masyarakat, sementara kunjungan wisatawan menjadi elemen dinamis yang merepresentasikan mobilitas eksternal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis tren pertumbuhan menggunakan data sekunder deret waktu (time series) selama sepuluh tahun. Lokasi penelitian dipusatkan di Kota Tarakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan karakteristik yang signifikan antara kedua variabel. Jumlah penduduk Kota Tarakan menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat stabil dan konsisten, meningkat dari 236.635 jiwa pada tahun 2015 menjadi 278.234 jiwa pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 1,7%–2,0% per tahun. Sebaliknya, jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan pola yang fluktuatif (dinamis) dengan titik terendah pada tahun 2020 akibat disrupsi eksternal (158.668 kunjungan), namun berhasil melakukan akselerasi pemulihan yang signifikan hingga mencapai 298.534 kunjungan pada tahun 2024. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan adanya sinergi antara penduduk dan wisatawan dalam membentuk dinamika wilayah. Stabilitas demografis memberikan fondasi bagi aktivitas ekonomi lokal, sementara sektor pariwisata, khususnya di kawasan Pantai Amal, berperan sebagai akselerator ekonomi daerah.

PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DAYAK TENGGALAN ATAS WILAYAH ULAYAT YANG TUMPANG TINDIH DENGAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN HAK GUNA USAHA (HGU)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tumpang tindih antara wilayah ulayat masyarakat adat Dayak Tenggalan dengan kawasan hutan lindung serta Hak Guna Usaha (HGU), yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak masyarakat adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan pengakuan masyarakat adat Dayak Tenggalan atas wilayah ulayat yang berbenturan dengan kawasan hutan lindung dan HGU serta untuk menganalisis konsekuensi hukum yang timbul dari tumpang tindih tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang dilengkapi dengan penelitian lapangan (fieldresearch). Data diperoleh melalui kajian peraturan perundang-undangan, dokumen hukum terkait, serta wawancara dengan para pemangku kepentingan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum pengakuan dan implikasi tumpang tindih wilayah ulayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat Dayak Tenggalan dalam peraturan perundang-undangan masih terbatas dan belum mengakomodasi secara memadai keberadaan wilayah ulayat yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung dan HGU.Tumpang tindih tersebut mengakibatkan konflik kepentingan yang berdampak pada pembatasan akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam serta berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi. Konsekuensi hukum dari kondisi ini meliputi ketidakjelasan status hukum wilayah ulayat, risiko sengketa administratif, dan pelanggaran terhadap prinsip penghormatan hak masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme pengakuan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat dalam tata kelola hutan untuk mewujudkan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat adat Dayak Tenggalan.

Analisis Hukum Terdahap Pengadaan Tanah Untuk Wilayah Pertambangan Pertamiina Tarakan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan kajian mendalam mengenai aspek hukum yang terkait dengan pengadaan tanah di area pertambangan PT Pertamina Tarakan, dengan fokus utama pada perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan ganti rugi. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam sektor pertambangan menimbulkan tantangan hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan kepastian hak dan keadilan dalam penentuan nilai ganti rugi. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif, yang mencakup wawancara dengan pihak perusahaan, yaitu PT Pertamina Tarakan Field, dan pemilik hak atas tanah yang terdampak oleh pengadaan tersebut. Hasil penelitian menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum sebagai jaminan kepastian dan keadilan bagi pemilik hak selama proses pengadaan tanah berlangsung. Selain itu, penyelesaian sengketa ganti rugi yang efektif hendaknya mengedepankan mekanisme musyawarah dan mediasi untuk mencapai kesepakatan yang adil serta menghindari konflik yang berkepanjangan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas fasilitasi mediasi serta pemberian edukasi hukum kepada masyarakat sebagai langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hukum dan mendukung kesinambungan pembangunan pertambangan PT Pertamina Tarakan.

Peran Serta Masyarakat Diwilayah Pesisir Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di wilayah pesisir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, serta menilai efektivitas implementasi regulasi tersebut, khususnya di Kelurahan Selumit Pantai. Peraturan daerah ini secara normatif menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengurangan, pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah sebagai bagian dari sistem pengelolaan berbasis lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi terhadap warga di wilayah pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perda telah mengatur dengan cukup lengkap peran masyarakat dan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, implementasinya di lapangan belum berjalan secara optimal. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui isi perda, tidak pernah menerima sosialisasi, dan tidak memiliki akses terhadap sarana pengelolaan sampah seperti TPS maupun TPS 3R. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan ketiadaan sistem penjemputan sampah turut menjadi kendala utama. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas sosial di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi perda melalui strategi yang lebih kontekstual, seperti peningkatan edukasi publik, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta kebijakan yang adaptif terhadap kondisi sosial-geografis wilayah pesisir. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan

HUBUNGAN LITERASI KESEHATAN MENTAL TERHADAP STIGMA SOSIAL MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN

Abstrak Kesehatan mental adalah bagian integral dari kesehatan manusia yang sering terabaikan, terutama di wilayah perbatasan dengan keterbatasan fasilitas dan akses informasi. Masyarakat sering kali menganggap gangguan mental sebagai aib, yang menghalangi individu untuk mencari bantuan. Literasi kesehatan mental, yang didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam memahami dan menggunakan informasi terkait kesehatan mental, menjadi penting untuk mengurangi stigma, di mana pemahaman yang rendah mengenai kesehatan mental memperkuat stigma negatif. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara literasi kesehatan mental dan stigma sosial di daerah perbatasan khususnya di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain Cross-sectional dengan teknik Purposive Sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 283 responden di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah. Penelitian ini menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat Gamma dan telah lulus uji etik (No.118/KEPK-FIKES UBT/XII/2024). Hasil penelitian: Menunjukkan nilai p0,05 (P=0,001), menandakan adanya hubungan signifikan antara literasi kesehatan mental dan stigma sosial, dengan korelasi negatif sedang (-0,535). Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi kesehatan mental pada masyarakat, maka akan semakin rendah stigmanya. Temuan ini menegaskan pentingnya meningkatkan literasi kesehatan mental untuk mengurangi stigma di masyarakat perbatasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi pengembangan program edukasi kesehatan mental yang lebih efektif, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan mendukung individu yang mengalami gangguan mental. Kata Kunci: Literasi Kesehatan Mental, Stigma Sosial, Wilayah Perbatasan

Hubungan Kekerasan Verbal Terhadap Rasa Percaya Diri Anak di Wilayah Perbatasan Sebatik

HUBUNGAN KEKERASAN VERBAL TERHADAP RASA PERCAYA DIRI ANAK DI WILAYAH PERBATASAN SEBATIK ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh kekerasan verbal terhadap rasa percaya diri anak di wilayah perbatasan Sebatik. Kekerasan verbal yang sering terjadi dalam konteks keluarga dan lingkungan sosial, dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak, khususnya dalam hal terbentuknya rasa percaya diri. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan melibatkan 120 anak berusia 7-11 tahun sebagai sampel yang ditentukan dengan menggunakan teknik total sampling. Penelitian ini menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat spearmen rank. Hasil penelitian: terdapat hubungan antara kekerasan verbal dengan rasa percaya diri anak di wilayah perbatasan Sebatik dengan tingkat keeratan yang cukup sebesar -0,376 dan p value 0.05. Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa kekerasan verbal memiliki hubungan yang signifikan dengan rasa percaya diri anak. Temuan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap masalah kekerasan verbal di wilayah perbatasan serta pentingnya dukungan psikologis untuk membantu anak-anak membangun rasa percaya diri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak.

PEMBANGUNAN EKONOMI RAKYAT MELALUI PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN PERTANIAN BERBASIS PEWILAYAHAN SENTRA PRODUKSI DI KABUPATEN BULUNGAN

Kabupaten Bulungan mempunyai dua proyek besar yaitu pembangunan kawasan industri besar dan pembangunan PLTA Sungai Kayan yang akan mendatangkan banyak penduduk dari luar daerah dan memerlukan tambahan pangan yang cukup besar. Untuk memenuhi hal tersebut pemerintah daerah Bulungan harus mempercepat program pangan melalui penetapan kawasan sentra produksi dan komoditas unggulan. Kegiatan ini dapat melibatkan ekonomi rakyat untuk meningkatkan intensitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan petani serta menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor, sub sektor, usaha, atau komoditas prioritas atau unggulan, menganalisis pertumbuhan komoditas sub sektor pertanian dan menetapkan komoditas unggulan pada sentra-sentra produksi di masing-masing kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bulungan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif menggunakan beberapa indikator ekonomi regional yaitu Analisis Location quotient (LQ), Analisis Dynamic Location (DLQ), Analisis shift share untuk mengetahui prioritas komoditas unggulan. Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui Tingkat pertumbuhan komoditas sub sektor pertanian, sedangkan. untuk menetapkan peringkat Kawasan sentra dan komoditas unggulannya digunakan analisis Skalogram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masing-masing kecamatan telah diperoleh jenis tanaman yang menjadi komoditas unggulannya. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen diperoleh Tingkat pertumbuhan dan kontribusi masing-masing komoditas dalam kategori unggulan, potensial dan relative tertinggal. Adapun penggunaan analisis scalogram dapat ditemukan pada masing-masing kecamatan untuk komoditas unggulannya. Pemerintah daerah Bulungan perlu menerapkan model pertanian berkelanjutan berbasis Kawasan sentra produksi dan komoditas unggulan yang didukung dengan sumber daya petani yang unggul, percepatan mekanisasi dan adanya jaringan bisnis local. Penetapan Kawasan sentra produksi berbasis komoditas unggulan akan meningkatkan produksi yang besar, berkualitas dan kontinu. Kegiatan tersebut dapat menyediakan pasokan bahan baku untuk kegiatan hilirisasi produk-produk berbasis sumber daya pertanian

PERSONAL HYGIENE PADA ANAK-ANAK NELAYAN DI WILAYAH PESISIR PANTAI AMAL

Masalah-masalah kesehatan yang sering terjadi pada anak usia sekolah dasar adalah penyakit yang berhubungan dengan kebersihan diri anak dan lingkungan. Apabila anak-anak tidak melakukan personal hygiene dengan tepat maka mereka akan berisiko mengalami berbagai gangguan kesehatan. Daya tahan tubuh anak-anak yang belum cukup kuat dapat membuat anak-anak lebih rentan terhadap serangan dan infeksi kuman dari luar tubuh. Kerentanan gangguan kesehatan ini akan lebih berdampak pada anak-anak terutama yang tinggal di wilayah pesisir. Wilayah pesisir adalah wilayah yang memiliki kompleksitas permasalahan, isu, tantangan dan peluang tersendiri yang menjadikan wilayah pesisir berbeda dengan wilayah lainnya. Permukiman wilayah pesisir yang menonjol di Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara adalah warga nelayan yang bermukim disepanjang Pantai Amal. Warga yang bermukim pada daerah ini memiliki anak-anak usia 6-12 tahun dan juga tergolong miskin serta kawasannya terlihat kumuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan personal hygiene pada anak-anak nelayan di wilayah pesisir Pantai Amal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif untuk melihat gambaran fenomena yang terjadi pada personal hygiene anak-anak nelayan di wilayah pesisir Pantai Amal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling dengan jumlah populasi sebanyak 64 anak nelayan usia 6-12 tahun dan jumlah sampelnya sebanyak 55 anak nelayan usia 6-12 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata status personal hygiene pada anak-anak nelayan adalah personal hygiene tidak memenuhi syarat. Ini terlihat pada persentase tertinggi (56.4%) dari total responden/pihak anak nelayan.