JEM

Evaluasi Penangkal Petir Dengan Menggunakan Metode Sudut Proteksi Dan Bola Bergulir Pada Gedung SMP Negeri 14 Tarakan

Pemanfaatan Briket dari Limbah Daun Pisang dan Fly Ash PLTU sebagai Bahan Bakar Pendamping untuk Implementasi Co-Firing

Pemanfaatan Briket dari Limbah Daun Pisang dan Fly Ash PLTU sebagai Bahan Bakar Pendamping untuk Implementasi Co-Firing

Ketergantungan pembangkit listrik pada bahan bakar fosil mendorong perlunya energi alternatif yang ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan memformulasikan briket komposit dari limbah daun pisang dan fly ash PLTU, mengevaluasi pengaruh variasi rasio bahan serta jenis perekat (tapioka, molase, dan rumput laut), dan mengestimasi potensi energi listriknya. Pengujian kualitas briket mengacu pada SNI 01-6235-2000. Metode eksperimental kuantitatif diterapkan melalui optimasi pengeringan bertahap (penjemuran dan oven 100°C). Hasil penelitian menunjukkan kadar air akhir berada pada rentang 2,8%–8,3% (rata-rata 5,0%), yang secara umum memenuhi standar baku mutu (≤8%). Residu pembakaran berkisar 14%–48% akibat tingginya fraksi anorganik pada fly ash. Formulasi terbaik dicapai oleh briket 40% daun pisang, 50% fly ash, dan 10% perekat tapioka dengan nilai kalor tertinggi sebesar 15.209 J/g (3.633 kcal/kg). Kesimpulannya, briket komposit limbah daun pisang dan fly ash memiliki karakteristik termal yang potensial sebagai bahan bakar pendamping (co-firing) untuk menekan emisi gas rumah kaca sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan limbah industri dan pertanian.

Evaluasi Penangkal Petir Dengan Menggunakan Metode Sudut Proteksi Dan Bola Bergulir Pada Gedung SMP Negeri 14 Tarakan

Evaluasi dilakukan berdasarkan standar Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP) dan SNI 03-7015-2004 dengan menerapkan Metode Sudut Proteksi (Protective Angle Method) dan Metode Bola Bergulir (Rolling Sphere Method). Berdasarkan analisis indeks perkiraan bahaya menurut PUIPP, Gedung SMP Negeri 14 Tarakan memperoleh nilai indeks 𝑅 = 12, yang menunjukkan tingkat bahaya sedang sehingga pengamanan sistem proteksi petir sangat dianjurkan. Dari data hari guruh Kota Tarakan tahun 2026 sebanyak 108 hari/tahun, diperoleh kerapatan sambaran petir ke tanah (𝑁𝑔) sebesar 13,92 m2/tahun dan frekuensi sambaran langsung (𝑁𝑑) sebesar 0,54 sambaran/tahun. Nilai efisiensi sistem proteksi (𝐸) sebesar 0,81 menempatkan gedung ini pada Tingkat Proteksi IV. Sistem Pentanahan dan Pengukuran nilai resistansi pembumian di lapangan menghasilkan 122 Ω. Berdasarkan aturan SNI ,PUIPP 2020 harus di bawah 5 Ω , setelah dilakukan perhitungan secara pararel makan di mendapatkan nilai 0,29 Ω. Metode Sudut Proteksi , Pada Tingkat Proteksi IV dengan sudut perlindungan 45∘, diperoleh radius proteksi sebesar 23,40 meter untuk setiap terminasi udara. Jangkauan ini telah menutupi seluruh bagian struktur bangunan gedung baik dari tampak depan maupun samping. Metode Bola Bergulir. Dengan radius bola 60 meter (arus petir 234,89 A).

PERLINDUNGAN HUKUM HISTORIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH ADAT DESA METULANG

PERLINDUNGAN HUKUM HISTORIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH ADAT DESA METULANG

PENGARUH PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT, TUNTUTAN KERJA, DAN RESILIENSI TERHADAP KETERLIBATAN KERJA PADA APARATUR SIPIL NEGARA KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KOTA TARAKAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perceived organizational support, tuntutan kerja, dan resiliensi terhadap keterlibatan kerja pada Aparatur Sipil Negara (ASN) kelurahan dan kecamatan di Kota Tarakan. Studi ini dilakukan pada ASN kelurahan dan kecamatan di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada 170 responden, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Version 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived organizational support (POS) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterlibatan kerja ASN kelurahan dan kecamatan di Kota Tarakan. Temuan ini menekankan pentingnya lingkungan kerja yang suportif di tingkat pemerintahan daerah, dimana ASN sering menghadapi beban administratif dan tuntutan pelayanan publik yang intens, sehingga peningkatan POS dapat menjadi strategi efektif untuk memotivasi karyawan agar lebih berdedikasi dan produktif. Tuntutan kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap keterlibatan kerja ASN kelurahan dan kecamatan di Kota Tarakan. Temuan ini menyoroti kerentanan ASN di tingkat kelurahan dan kecamatan terhadap stressor lingkungan kerja yang tinggi, yang jika tidak dikelola dapat mengakibatkan kelelahan emosional dan penurunan motivasi, sehingga menghambat efisiensi organisasi pemerintahan daerah. Resiliensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterlibatan kerja ASN kelurahan dan kecamatan di Kota Tarakan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan aspek psikologis dan kapasitas adaptif ASN menjadi salah satu kunci penting untuk mempertahankan keterlibatan kerja yang tinggi di tengah tuntutan kerja dan perubahan birokrasi yang dinamis di lingkungan pemerintah daerah Kota Tarakan.

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH MELALUI MEDIASI ANTAR KABUPATEN/KOTA KALIMANTAN UTARA

Pembentukan daerah otonom baru di Propinsi Kalimantan Utara membawa sejumlah konsekuensi administratif yaitu batas administratif antar kabupaten/kota yang berada dalam provinsi. Dalam banyak kasus di Kaltara, sengketa batas wilayah antar kabupaten/kota muncul, baik yang terkait batas darat maupun pesisir, yang kemudian dapat memunculkan dampak negatif seperti konflik sosial, ketidakpastian pelayanan publik, dan hambatan pembangunan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah sistem penyelesaian sengketa batas wilayah melalui mediasi antar kabupaten/kota serta implikasi hukum dari penyelesaian sengketa batas wilayah melalui mediasi di Provinsi Kalimantan Utara. Tujuan penelitian adalah mendiskripsikan dan sistem penyelesaian sengketa batas wilayah melalui mediasi antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara serta mengkaji dan menganalisis implikasi hukum dari penyelesaian sengketa batas wilayah melalui mediasi di Provinsi Kalimantan Utara. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mediasi dalam penyelesaian sengketa batas wilayah di Kalimantan Utara belum memiliki kekuatan hukum mengikat secara penuh, melainkan bersifat administratif dan deklaratif. Mediasi tetap penting sebagai instrumen hukum preventif untuk menghindari konflik terbuka dan mempercepat proses administratif penyelesaian batas daerah. Serta implikasi hukumnya bersifat potensial, baru efektif setelah diformalkan melalui Keputusan Mendagri. Diperlukan penguatan norma dan mekanisme hukum agar hasil mediasi memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat dalam sistem pemerintahan daerah. Sebagai saran dari penulisan ini yaitu perlunya peraturan perundang-undangan tentang batas wilayah dan penyelesaian perselisihan melalui mediasi terhadap batas wilayah dan upaya bersama untuk menetapkan rencana tata ruang perbatasan yang dituangkan dalam program nasional serta diperlukan penguatan norma dan mekanisme hukum agar hasil mediasi memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat dalam sistem pemerintahan daerah

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH MELALUI MEDIASI ANTAR KABUPATEN/KOTA KALIMANTAN UTARA

Pembentukan daerah otonom baru di Propinsi Kalimantan Utara membawa sejumlah konsekuensi administratif yaitu batas administratif antar kabupaten/kota yang berada dalam provinsi. Dalam banyak kasus di Kaltara, sengketa batas wilayah antar kabupaten/kota muncul, baik yang terkait batas darat maupun pesisir, yang kemudian dapat memunculkan dampak negatif seperti konflik sosial, ketidakpastian pelayanan publik, dan hambatan pembangunan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah sistem penyelesaian sengketa batas wilayah melalui mediasi antar kabupaten/kota serta implikasi hukum dari penyelesaian sengketa batas wilayah melalui mediasi di Provinsi Kalimantan Utara. Tujuan penelitian adalah mendiskripsikan dan sistem penyelesaian sengketa batas wilayah melalui mediasi antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara serta mengkaji dan menganalisis implikasi hukum dari penyelesaian sengketa batas wilayah melalui mediasi di Provinsi Kalimantan Utara. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mediasi dalam penyelesaian sengketa batas wilayah di Kalimantan Utara belum memiliki kekuatan hukum mengikat secara penuh, melainkan bersifat administratif dan deklaratif. Mediasi tetap penting sebagai instrumen hukum preventif untuk menghindari konflik terbuka dan mempercepat proses administratif penyelesaian batas daerah. Serta implikasi hukumnya bersifat potensial, baru efektif setelah diformalkan melalui Keputusan Mendagri. Diperlukan penguatan norma dan mekanisme hukum agar hasil mediasi memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat dalam sistem pemerintahan daerah. Sebagai saran dari penulisan ini yaitu perlunya peraturan perundang-undangan tentang batas wilayah dan penyelesaian perselisihan melalui mediasi terhadap batas wilayah dan upaya bersama untuk menetapkan rencana tata ruang perbatasan yang dituangkan dalam program nasional serta diperlukan penguatan norma dan mekanisme hukum agar hasil mediasi memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat dalam sistem pemerintahan daerah

PENGARUH BRAND AWARENESS DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN MELALUI PERCEIVED VALUE PADA UMKM KULINER DI KABUPATEN MALINAU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brand awareness dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen UMKM kuliner di Kabupaten Malinau, dengan perceived value sebagai variabel mediasi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada rendahnya tingkat loyalitas konsumen UMKM kuliner, yang ditandai dengan tingginya pembelian satu kali serta lemahnya keterikatan konsumen terhadap merek lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 384 responden yang merupakan konsumen UMKM kuliner di Kabupaten Malinau. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling, sementara analisis data menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand awareness dan kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Selain itu, perceived value juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Lebih lanjut, hasil uji mediasi menunjukkan bahwa perceived value secara signifikan memediasi pengaruh brand awareness dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen, dengan tingkat mediasi parsial. Temuan ini menegaskan bahwa persepsi nilai yang dirasakan konsumen merupakan mekanisme penting yang menjembatani pengaruh faktor kognitif dan fungsional terhadap pembentukan loyalitas

PENGARUH PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT, TUNTUTAN KERJA, DAN RESILIENSI TERHADAP KETERLIBATAN KERJA PADA APARATUR SIPIL NEGARA KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KOTA TARAKAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perceived organizational support, tuntutan kerja, dan resiliensi terhadap keterlibatan kerja pada Aparatur Sipil Negara (ASN) kelurahan dan kecamatan di Kota Tarakan. Studi ini dilakukan pada ASN kelurahan dan kecamatan di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada 170 responden, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Version 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived organizational support (POS) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterlibatan kerja ASN kelurahan dan kecamatan di Kota Tarakan. Temuan ini menekankan pentingnya lingkungan kerja yang suportif di tingkat pemerintahan daerah, dimana ASN sering menghadapi beban administratif dan tuntutan pelayanan publik yang intens, sehingga peningkatan POS dapat menjadi strategi efektif untuk memotivasi karyawan agar lebih berdedikasi dan produktif. Tuntutan kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap keterlibatan kerja ASN kelurahan dan kecamatan di Kota Tarakan. Temuan ini menyoroti kerentanan ASN di tingkat kelurahan dan kecamatan terhadap stressor lingkungan kerja yang tinggi, yang jika tidak dikelola dapat mengakibatkan kelelahan emosional dan penurunan motivasi, sehingga menghambat efisiensi organisasi pemerintahan daerah. Resiliensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterlibatan kerja ASN kelurahan dan kecamatan di Kota Tarakan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan aspek psikologis dan kapasitas adaptif ASN menjadi salah satu kunci penting untuk mempertahankan keterlibatan kerja yang tinggi di tengah tuntutan kerja dan perubahan birokrasi yang dinamis di lingkungan pemerintah daerah Kota Tarakan.

PENGARUH BRAND AWARENESS DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN MELALUI PERCEIVED VALUE PADA UMKM KULINER DI KABUPATEN MALINAU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brand awareness dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen UMKM kuliner di Kabupaten Malinau, dengan perceived value sebagai variabel mediasi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada rendahnya tingkat loyalitas konsumen UMKM kuliner, yang ditandai dengan tingginya pembelian satu kali serta lemahnya keterikatan konsumen terhadap merek lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 384 responden yang merupakan konsumen UMKM kuliner di Kabupaten Malinau. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling, sementara analisis data menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand awareness dan kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Selain itu, perceived value juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Lebih lanjut, hasil uji mediasi menunjukkan bahwa perceived value secara signifikan memediasi pengaruh brand awareness dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen, dengan tingkat mediasi parsial. Temuan ini menegaskan bahwa persepsi nilai yang dirasakan konsumen merupakan mekanisme penting yang menjembatani pengaruh faktor kognitif dan fungsional terhadap pembentukan loyalitas

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DI WILAYAH KABUPATEN MALINAU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum terhadap masyarakat Hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam kehutanan di wilayah kabupaten Malinau. Dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah desa Kabupaten Malinau dan Problematika masyarakat hukum adat dalam memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya dalam pengelolaan sumber daya alam desa di Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Perlindungan hukum masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Malinau diwujudkan melalui pengakuan konstitusional dan peraturan daerah yang mengakui keberadaan masyarakat adat, wilayah adat, serta hak-hak tradisionalnya. Masyarakat adat dilindungi dalam pengelolaan tanah ulayat dan hutan adat berdasarkan kearifan lokal, yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Selain itu, pemerintah daerah melibatkan masyarakat adat dalam proses perizinan sumber daya alam dan mengakui peran lembaga adat dalam pengawasan serta penyelesaian sengketa, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat berlangsung secara adil dan berkelanjutan. Problematika utama masyarakat hukum adat di Kabupaten Malinau dalam memperoleh perlindungan hukum atas pengelolaan sumber daya alam desa meliputi; belum adanya pengakuan hukum formal terhadap masyarakat dan wilayah adat, tumpang tindih kebijakan dan perizinan sumber daya alam, lemahnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perizinan, keterbatasan kapasitas hukum masyarakat adat, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak adat.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DI WILAYAH KABUPATEN MALINAU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum terhadap masyarakat Hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam kehutanan di wilayah kabupaten Malinau. Dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah desa Kabupaten Malinau dan Problematika masyarakat hukum adat dalam memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya dalam pengelolaan sumber daya alam desa di Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Perlindungan hukum masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Malinau diwujudkan melalui pengakuan konstitusional dan peraturan daerah yang mengakui keberadaan masyarakat adat, wilayah adat, serta hak-hak tradisionalnya. Masyarakat adat dilindungi dalam pengelolaan tanah ulayat dan hutan adat berdasarkan kearifan lokal, yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Selain itu, pemerintah daerah melibatkan masyarakat adat dalam proses perizinan sumber daya alam dan mengakui peran lembaga adat dalam pengawasan serta penyelesaian sengketa, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat berlangsung secara adil dan berkelanjutan. Problematika utama masyarakat hukum adat di Kabupaten Malinau dalam memperoleh perlindungan hukum atas pengelolaan sumber daya alam desa meliputi; belum adanya pengakuan hukum formal terhadap masyarakat dan wilayah adat, tumpang tindih kebijakan dan perizinan sumber daya alam, lemahnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perizinan, keterbatasan kapasitas hukum masyarakat adat, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak adat.

ANALISIS PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERKELAHIAN MELALUI HUKUM ADAT DAYAK TAHOL DI KECAMATAN MALINAU KOTA

ABSTRAK ANALISIS PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERKELAHIAN MELALUI HUKUM ADAT DAYAK TAHOL DI KECAMATAN MALINAU KOTA Jemmi Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam penyelesaian perkara perkelahian melalui hukum adat Dayak Tahol di Kecamatan Malinau Kota. Hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) mengandung norma dan mekanisme penyelesaian sengketa yang khas dan berbeda dengan sistem hukum positif negara. Dalam konteks ini, penyelesaian perkara perkelahian menurut hukum adat Dayak Tahol menjadi menarik untuk ditelaah dari sudut pandang prinsip keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji relevansi dan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional, terutama dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membahas prinsip keadilan dalam perspektif hukum, khususnya keadilan restoratif, serta penerapannya dalam konteks hukum adat. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perkelahian dalam hukum adat Dayak Tahol didasarkan pada nilai-nilai musyawarah, keseimbangan sosial, dan pemulihan hubungan antara pihak yang bersengketa. Prinsip keadilan yang digunakan tidak bersifat retributif, melainkan lebih menekankan pada keadilan restoratif yang bertujuan mengembalikan harmoni dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum adat Dayak Tahol mengandung nilai-nilai keadilan yang substansial dan relevan dengan perkembangan pemikiran hukum modern.

ANALISIS PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERKELAHIAN MELALUI HUKUM ADAT DAYAK TAHOL DI KECAMATAN MALINAU KOTA

ABSTRAK ANALISIS PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERKELAHIAN MELALUI HUKUM ADAT DAYAK TAHOL DI KECAMATAN MALINAU KOTA Jemmi Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam penyelesaian perkara perkelahian melalui hukum adat Dayak Tahol di Kecamatan Malinau Kota. Hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) mengandung norma dan mekanisme penyelesaian sengketa yang khas dan berbeda dengan sistem hukum positif negara. Dalam konteks ini, penyelesaian perkara perkelahian menurut hukum adat Dayak Tahol menjadi menarik untuk ditelaah dari sudut pandang prinsip keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji relevansi dan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional, terutama dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membahas prinsip keadilan dalam perspektif hukum, khususnya keadilan restoratif, serta penerapannya dalam konteks hukum adat. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perkelahian dalam hukum adat Dayak Tahol didasarkan pada nilai-nilai musyawarah, keseimbangan sosial, dan pemulihan hubungan antara pihak yang bersengketa. Prinsip keadilan yang digunakan tidak bersifat retributif, melainkan lebih menekankan pada keadilan restoratif yang bertujuan mengembalikan harmoni dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum adat Dayak Tahol mengandung nilai-nilai keadilan yang substansial dan relevan dengan perkembangan pemikiran hukum modern.

faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani padi sawah dalam kegiatan penyuluhan pertanian di desa limbu sedulun kecamatan sesayap kabupaten tana tidung

Partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan usahatani padi sawah. Namun, tingkat partisipasi petani di Desa Limbu Sedulun belum merata. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2025 - Januari 2026 menggunakan metode survei dengan jumlah responden sebanyak 40 petani. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan uji F dan uji t pada tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh signifikan terhadap partisipasi petani, dengan nilai F hitung sebesar 18,016 dan nilai signifikansi 0,000 0,05. Secara parsial, hasil uji t menunjukkan bahwa faktor internal dan faktor eksternal masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi petani karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Faktor eksternal merupakan variabel yang memiliki pengaruh lebih dominan terhadap tingkat partisipasi petani. Kesimpulan penelitian ini adalah peningkatan partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, dengan faktor eksternal sebagai faktor yang paling dominan.

faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani padi sawah dalam kegiatan penyuluhan pertanian di desa limbu sedulun kecamatan sesayap kabupaten tana tidung

Partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan usahatani padi sawah. Namun, tingkat partisipasi petani di Desa Limbu Sedulun belum merata. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2025 - Januari 2026 menggunakan metode survei dengan jumlah responden sebanyak 40 petani. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan uji F dan uji t pada tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh signifikan terhadap partisipasi petani, dengan nilai F hitung sebesar 18,016 dan nilai signifikansi 0,000 0,05. Secara parsial, hasil uji t menunjukkan bahwa faktor internal dan faktor eksternal masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi petani karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Faktor eksternal merupakan variabel yang memiliki pengaruh lebih dominan terhadap tingkat partisipasi petani. Kesimpulan penelitian ini adalah peningkatan partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, dengan faktor eksternal sebagai faktor yang paling dominan.

KELAYAKAN FINANSIAL USAHA BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET DI DESA SALAN KECAMATAN LUMBIS OGONG KABUPATEN NUNUKAN (Studi Kasus: Usaha Sarang Burung Walet Bapak Gimarzuki)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan dan kelayakan finansial usaha budidaya usaha burung walet (Collocalia Fuchipahge) yang dikelola oleh bapak Gimarzuki di Desa Salan, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis kelayakan finansial dilakukan dengan menggunakan kriteria Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C), Gross Benefit-Cost Ratio (Gross B/C), dan Payback Period (PP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha sarang burung walet Bapak Gimarzuki layak secara finansial untuk dijalankan dan dikembangkan. Ini dibuktikan dengan nilai NPV sebesar Rp 26.000.539,56 (>0), IRR sebesar 22% (>tingkat suku bunga 5,75%), Net B/C sebesar 1,52 (>1), Gross B/C sebesar 1,45 (>1), dan Payback Period selama 3,39 tahun.

KELAYAKAN FINANSIAL USAHA BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET DI DESA SALAN KECAMATAN LUMBIS OGONG KABUPATEN NUNUKAN (Studi Kasus: Usaha Sarang Burung Walet Bapak Gimarzuki)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan dan kelayakan finansial usaha budidaya usaha burung walet (Collocalia Fuchipahge) yang dikelola oleh bapak Gimarzuki di Desa Salan, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis kelayakan finansial dilakukan dengan menggunakan kriteria Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C), Gross Benefit-Cost Ratio (Gross B/C), dan Payback Period (PP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha sarang burung walet Bapak Gimarzuki layak secara finansial untuk dijalankan dan dikembangkan. Ini dibuktikan dengan nilai NPV sebesar Rp 26.000.539,56 (>0), IRR sebesar 22% (>tingkat suku bunga 5,75%), Net B/C sebesar 1,52 (>1), Gross B/C sebesar 1,45 (>1), dan Payback Period selama 3,39 tahun.