ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kegiatan penyediaan tanah dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam ganti rugi pengadaan tanah untuk perluasan pembangunan Bandar Udara Juwata serta menganalisis prosedur pemberian ganti rugi kepada masyarakat terdampak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan didukung oleh peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum dan prosedur pemberian ganti rugi belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat masyarakat yang belum menerima ganti rugi atas tanahnya, sehingga hak masyarakat belum sepenuhnya memperoleh kepastian hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, masyarakat yang terdampak pengadaan tanah berhak memperoleh ganti kerugian yang layak dan adil. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam pengadaan tanah tidak hanya berkaitan dengan pemberian ganti rugi, tetapi juga kepastian penyelesaian hak-hak masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan kajian mendalam mengenai aspek hukum yang terkait dengan pengadaan tanah di area pertambangan PT Pertamina Tarakan, dengan fokus utama pada perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan ganti rugi. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam sektor pertambangan menimbulkan tantangan hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan kepastian hak dan keadilan dalam penentuan nilai ganti rugi. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif, yang mencakup wawancara dengan pihak perusahaan, yaitu PT Pertamina Tarakan Field, dan pemilik hak atas tanah yang terdampak oleh pengadaan tersebut. Hasil penelitian menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum sebagai jaminan kepastian dan keadilan bagi pemilik hak selama proses pengadaan tanah berlangsung. Selain itu, penyelesaian sengketa ganti rugi yang efektif hendaknya mengedepankan mekanisme musyawarah dan mediasi untuk mencapai kesepakatan yang adil serta menghindari konflik yang berkepanjangan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas fasilitasi mediasi serta pemberian edukasi hukum kepada masyarakat sebagai langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hukum dan mendukung kesinambungan pembangunan pertambangan PT Pertamina Tarakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH WARGA DESA LONG LEJUH DENGAN ADANYA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR Penelitian ini bertujuan untuk melindungi hak warga desa Long Lejuh khususnya tanah dan atau tempat tinggal yang dimiliki atas adanya kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air demi kepentingan umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji sumber bahan hukum primer, sekunder serta tersier yang dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Didalam penelitian ini penulis menganalisis adanya pertanggungjawaban oleh pemerintah dan perusahaan terkait yang harus dipenuhi atau diberikan sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangkit listrik tenaga air yang terletak di Desa Long Lejuh Kabupaten Bulungan. Pasal 33 ayat 3 Undang-undang 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya di kuasai oleh negara untuk di pergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pembangunan PLTA menjadi salah satu proyek strategis nasional dan menguntungkan kepentingan orang banyak, namun dibalik hal tersebut terdapat pihak yang terdampak dan dirugikan sehingga diperlukanlah kepastian hukum dengan memberi perlindungan. Secara langsung hak atas tanah bahkan hak lainnya akan diambil alih oleh pihak terkait maka dari itu hasil dari penelitian dapat memberikan kepastian bagaimana dan apa saja bentuk perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan masyarakat Desa Long Lejuh.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan pusat pemerintahan merupakan otoritas Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat, Konflik kepentingan individu akan sangat kental dalam hal kepemilikan tanah, mengingat kedudukan tanah dalam kehidupan manusia yang sangat lekat, sehingga melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 33 ayat (3) mengatur pemanfaatan sumber daya alam, salah satunya tanah, dalam peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia. Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, pertama, Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan pusat pemerintahan pemerintahan Kabupaten Tana Tidung, dan permasalahan kedua Problematika pengadaan tanah bagi pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung, Dalam penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan Secara yuridis, dengan adanya Umdang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022) beberapa aturan baik secara Vertikal maupun horizontal mengalami perubahan, akan tetapi untuk kewenangan terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.
