Hasil pencarian

Tinjauan Yuridis Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau (Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Yang Berkelanjutan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan pemerintah daerah terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Yang Berkelanjutan serta menganalisis sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah dilakukan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dan perangkat daerah bidang kesehatan. Objek pengawasan meliputi perizinan, tata laksana standar pelayanan, standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana, serta standar operasional prosedur pelayanan kesehatan. Perda telah memberi dasar kewenangan, tetapi masih membutuhkan aturan teknis, indikator pengawasan, koordinasi lintas perangkat daerah, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Sanksi yang dapat dikenakan berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, denda, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan. Penerapan sanksi harus mematuhi asas legalitas, proporsionalitas, kecermatan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak pasien.

ASPEK REPRODUKSI IKAN BAUNG (Hemibagrus sp.) DI SUNGAI MALINAU KABUPATEN MALINAU

Aspek reproduksi ikan merupakan salah satu informasi penting yang perlu dikaji sebagai dasar pengelolaan sumberdaya ikan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek reproduksi ikan baung (Hemibagrus sp.) meliputi nisbah kelamin, Tingkat Kematangan Gonad (TKG), Indeks Kematangan Gonad (IKG) dan Fekunditas dari hasil tangkapan nelayan yang ada di sungai Malinau, Kabupaten Malinau. Pengumpulan sampel dilakukan selama 3 bulan dari Februari hingga April 2026 yang berlokasi di anak sungai Malinau yang meliputi sungai Semendurut, sungai Sembuak, dan sungai Bengalun. Sampel yang dikumpulkan berjumlah 30 ekor ikan baung, terdiri atas 12 ekor jantan dan 18 ekor betina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nisbah kelamin ikan baung bervariasi setiap bulan berkisar 1,0 : 1,0 - 1,0 : 2,3 dengan jumlah ikan betina lebih dominan dibandingkan ikan jantan. TKG didominasi oleh TKG III dan IV. Nilai IKG ikan jantan berkisar 0,05 - 0,34% sedangkan pada ikan betina berkisar 0,10 - 3,10%. Fekunditas ikan baung betina berkisar 5.642 - 9.345 butir dengan pola reproduksi diduga menunjukkan indikasi awal pemijahan secara bertahap (partial spawning). Pengelolaan ikan baung yang direkomendasikan meliputi pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap yang bersifat destruktif dan perlindungan atau larangan pada bagian-bagian sungai yang berfungsi sebagai habitat penting.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Malinau

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa menjadi isu yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya alokasi dana untuk pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip penegakan hukum yang efektif dalam memberantas korupsi dana desa dan penanggulangan tindak pidana korupsi pengelolaan alokasi dana desa yang terjadi di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur penegakan hukum, masih banyak kendala yang dihadapi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan akses informasi, dan faktor geografis. Sedangkan pada aspek penanggulangan tindak pidana korupsi pengelolaan alokasi dana desa yang terjadi di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dilakukan melalui langkah-langkah preventif dalam bentuk pencegahan dan peningkatan sumber daya manusia melalui program inovasi program Desa Sarjana. Namun, karena faktor sumber daya manusia dan faktor geografis dilakukan tindakan represif yang telah menjerat beberapa oknum Kepala Desa. Dampak dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara lebih baik, memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa.

HUBUNGAN INDIKATOR KETENAGAKERJAA TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN MALINAU

DAMPAK HARGA PRODUK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP MINAT BELI ULANG DI SENTRA UMKM MALINAU DENGAN KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak harga produk dan kualitas produk terhadap minat beli ulang di sentra UMKM Malinau dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada konsumen UMKM di Malinau. Analisis data dilakukan menggunakan regresi berganda dan uji mediasi untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung dari harga produk dan kualitas produk terhadap minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga produk dan kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya meningkatkan minat beli ulang konsumen. Kepuasan pelanggan terbukti berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara harga produk dan kualitas produk dengan minat beli ulang. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pelaku UMKM di Malinau untuk meningkatkan kualitas produk dan menetapkan harga produk yang kompetitif guna meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

PENGARUH PELATIHAN, PENGEMBANGAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN DIMODERASI OLEH KOMITMEN ORGANISASI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai dipengaruhi oleh pelatihan, pengembangan, dan tempat kerja, serta menganalisis peran komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada Inspektorat Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan sampel 50 pegawai pada Inspektorat Kabupaten Malinau. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda, analisis regresi moderasi (MRA), analisis karakteristik responden, uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik (autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan tempat kerja, pelatihan, dan pengembangan memiliki dampak besar pada kinerja pekerja. Ketiga faktor ini terbukti diperkuat oleh komitmen organisasi, yang menunjukkan bahwa semakin berkomitmen pegawai, semakin efektif pelatihan, pengembangan, dan lingkungan kerja yang positif dapat meningkatkan kinerja individu. Kesimpulannya, jika dipadukan dengan taktik untuk memperkuat komitmen organisasi (seperti internalisasi nilai-nilai integritas, pembinaan karier, dan peningkatan keterlibatan karyawan), investasi terstruktur dalam program pelatihan dan pengembangan SDM, Jika didukung oleh lingkungan kerja yang sehat, hal itu akan berdampak lebih besar pada kinerja. Kesimpulan kajian tersebut mendukung arah kebijakan pengawasan berbasis risiko dan pengembangan kemampuan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Kabupaten Malinau, khususnya dalam mendorong kinerja pengawasan yang profesional, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada hasil.

PENGARUH PELATIHAN, PENGEMBANGAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN DIMODERASI OLEH KOMITMEN ORGANISASI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai dipengaruhi oleh pelatihan, pengembangan, dan tempat kerja, serta menganalisis peran komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada Inspektorat Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan sampel 50 pegawai pada Inspektorat Kabupaten Malinau. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda, analisis regresi moderasi (MRA), analisis karakteristik responden, uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik (autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan tempat kerja, pelatihan, dan pengembangan memiliki dampak besar pada kinerja pekerja. Ketiga faktor ini terbukti diperkuat oleh komitmen organisasi, yang menunjukkan bahwa semakin berkomitmen pegawai, semakin efektif pelatihan, pengembangan, dan lingkungan kerja yang positif dapat meningkatkan kinerja individu. Kesimpulannya, jika dipadukan dengan taktik untuk memperkuat komitmen organisasi (seperti internalisasi nilai-nilai integritas, pembinaan karier, dan peningkatan keterlibatan karyawan), investasi terstruktur dalam program pelatihan dan pengembangan SDM, Jika didukung oleh lingkungan kerja yang sehat, hal itu akan berdampak lebih besar pada kinerja. Kesimpulan kajian tersebut mendukung arah kebijakan pengawasan berbasis risiko dan pengembangan kemampuan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Kabupaten Malinau, khususnya dalam mendorong kinerja pengawasan yang profesional, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada hasil.

Industri Batik Kabupaten Malinau

Industri batik Kabupaten Malinau merupakan kegiatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang menggabungkan nilai budaya dari lebih dari sebelas etnis asli Kalimantan Utara, khususnya suku Dayak, Kenyah, dan Lundayeh, ke dalam produk batik bermotif khas daerah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran industri batik dalam mendukung perekonomian daerah Kabupaten Malinau, dan (2) mengidentifikasi strategi pengembangan usaha industri batik yang relevan dan aplikatif bagi pelaku industri maupun pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Responden penelitian berjumlah enam orang yang dipilih secara purposif, terdiri dari lima pelaku usaha batik aktif dan satu perwakilan pemerintah daerah. Adapun strategi pengembangan usaha yang teridentifikasi mencakup lima prioritas utama: penguatan akses bahan baku lokal melalui pengembangan pewarna alami dari tanaman endemik Kalimantan Utara; penguatan kapasitas permodalan melalui skema KUR khusus pengrajin skala kecil; profesionalisasi pemasaran berbasis platform digital; regenerasi pengrajin melalui integrasi keterampilan membatik dalam kurikulum muatan lokal SMP dan SMK; serta pelembagaan kolaborasi multipihak dalam forum industri batik yang terstruktur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa industri batik Kabupaten Malinau memiliki potensi besar sebagai pilar ekonomi kreatif berbasis budaya yang berkelanjutan. Namun realisasi potensi tersebut membutuhkan kerja kolektif yang terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, didukung oleh kebijakan yang konsisten dan program pembinaan yang berkesinambungan dari pemerintah daerah.

MAKNA DAN SIMBOL ARSITEKTUR PADAN LIU' BURUNG DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Penelitian ini membahas makna dan simbol Arsitektur Padan Liu' Burung sebagai salah satu warisan budaya yang merepresentasikan identitas masyarakat Dayak Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek pada penelitian ini diperoleh dari tokoh adat Kabupaten Malinau. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara, dokumentasi, menulis/mencatat. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat makna Arsitektur Padan Liu' Burung yaitu data berupa Arsitektur banggunan, 3 pasak atap, pintu utama, pintu kedua, tiang, tangga ulin, lantai panggung memiliki makna melambangkan keselarasan, kekuatan dan mempertahankan nilai-nilai leluhur. Data berupa bentuk tameng, ornamen burung enggang memiliki makna melambangkan perlindungan dan keberanian. Data berupa warna kuning, biru, putih, hitam, hijau, merah memiliki makna melambangkan keindahan dan kekuatan bagi suku Dayak. Arsitektur ini melambangkan sebagai ruang sosial dan juga sebagai medium komunikasi nilai-nilai leluhur, terutama yang berkaitan dengan hubungan manusia, alam, dan kepercayaan tradisional dan juga berperan sebagai simbol status sosial dan sarana pelestarian adat melalui ritual maupun kegiatan komunal. Unsur-unsur seperti bentuk bangunan, ukiran, motif burung, serta tata ruangnya memuat simbol kosmologis yang merefleksikan pandangan hidup masyarakat Dayak terhadap keseimbangan dan keharmonisan. Hasil kajian disimpulkan bahwa arsitektur tradisional ini memiliki kedalaman nilai filosofis yang penting untuk dilestarikan sebagai identitas budaya dan referensi pengembangan arsitektur lokal di masa depan.

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MALINAU DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malinau dalam Perspektif Good Governance. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di BLUD RSUD Malinau apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di BLUD RSUD Malinau. Penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di BLUD RSUD Malinau belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip good governance. Terdapat ketidakpastian kerja, dan minimnya partisipasi tenaga kontrak dalam kebijakan. Perlindungan hukum bersifat formalitas dan belum efektif, sementara perbedaan perlakuan terhadap tenaga dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibandingkan dengan ASN, terutama dalam kesejahteraan, masih terasa jelas. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di BLUD RSUD Malinau menghadapi berbagai kendala, terutama karena status hukum yang tidak jelas. Mereka bukan ASN dan tidak sepenuhnya dilindungi oleh Undang - Undang Ketenagakerjaan, sehingga posisi hukum mereka lemah. Kontrak kerja tanpa jaminan hak normatif seperti Gaji yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten dan Tunjangan Hari Raya serta belum terbentuknya serikat pekerja. Akibatnya tenaga dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berada dalam posisi rentan secara hukum dan kesejahteraan.

POLITIK HUKUM PROGRAM DESA SARJANA DI KABUPATEN MALINAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA

ABSTRAK Desa Sarjana menjadi paradigma baru pembangunan Kabupaten Malinau dengan bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia di Desa. Program Desa Sarjana akan difasilitasi dan dikontrol oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuannya. Penetapan Program Desa Sarjana sebagai paradigma baru pembangunan Kabupaten Malinau merupakan penegasan dan sekaligus cita-cita otonomi Desa. Kehidupan masyarakat Desa di Kabupaten Malinau secara bertahap terus bergerak semakin maju dan berkembang. Permasalahan adalah sebagai berikut: Politik hukum pemerintah daerah Kabupaten Malinau terhadap program desa sarjana di Kabupaten Malinau dan Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Program Desa Sarjana di Kabupaten Malinau. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan penulisan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai hal yang semestinya diperlukan sumber penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif. Bahwa Politik hukum pemerintah daerah Kabupaten Malinau terhadap program desa sarjana di Kabupaten Malinau adalah perwujudan kebijakan hukum yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa melalui pengaturan, pembiayaan, dan pelaksanaan program pendidikan tinggi secara afirmatif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut menempatkan pendidikan sebagai instrumen strategis pembangunan daerah dengan menjamin akses, pemerataan, dan keberlanjutan pendidikan bagi masyarakat desa, serta memperkuat peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan penanggung jawab dalam pemenuhan hak pendidikan guna mendukung pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Bahwa Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Program Desa Sarjana di Kabupaten Malinau adalah upaya penguatan implementasi norma hukum melalui peningkatan koordinasi antarperangkat daerah, kejelasan mekanisme pelaksanaan, pengawasan yang berkelanjutan, serta dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai, sehingga program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa serta mendukung pembangunan daerah secara inklusif dan berkeadilan.

Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Konsumsi Minuman Beralkohol Tradisional Ciu Di Kabupaten Malinau

Minuman tradisional ciu merupakan bagian dari warisan budaya masyarkat Kabupaten Malinau yang secara historis digunakan dalam konteks adat dan kegiatan sosial. Namun seiring dengan perubahan sosial konsumsi ciu mengalami pergeseran fungsi dari simbol budaya menjadi konsumsi bebas yang berpotensi menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial dan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana akibat konsumsi minuman beralkohol tradisional ciu serta mengkaji upaya pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menanggulangi potensi kriminalitas yang ditimbulkannya diwilayah hukum Kabupaten Malinau. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui obeservasi lapangan, wawancara dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta pelaku konsumsi ciu, dan didukung oleh studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori-teori kriminologi seperti teori asosiasi diferensial, teori kontrol sosial, teori ketegangan, dan teori subkultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pdana akibat konsumsi ciu dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial budaya, lingkungan, psikologis serta mudahnya akses dan peredaran ciu. Dampak yang ditimbulkan meliputi kekerasan dan penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran ketertiban umum, kecelakaan lalu lintas, serta gangguan sosial dan moralitas masyarakat. Upaya penangulangan yang dilakukan meliputi penegakan Peraturan Daerah, kegiatan razia dan penyitaan, sosialisasi hukum, serta pendekatan kultural melalui peran tokoh adat dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penenganan permasalahan konsumsi ciu harus dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasi penegakan hukum, pendekatan sosial budaya dan upaya preventif guna menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Malinau.

PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN MALINAU

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak serius terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, serta keamanan masyarakat. Kabupaten Malinau sebagai wilayah perbatasan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap peredaran narkotika, sehingga memerlukan kebijakan penanggulangan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai dasar hukum pencegahan dan penanggulangan narkotika. Namun demikian, efektivitas implementasi peraturan daerah tersebut, khususnya dalam mendorong peran serta masyarakat, masih menjadi persoalan yang perlu dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2020 dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, serta mengkaji arah pengaturan peraturan daerah tersebut dalam mendorong model peran serta masyarakat yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui analisis peraturan perundang-undangan yang relevan serta data empiris yang diperoleh dari praktik pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2020 belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sosialisasi regulasi kepada masyarakat, belum terintegrasinya peran antarinstansi terkait, serta belum adanya mekanisme peran serta masyarakat yang terstruktur dan berkelanjutan. Peran masyarakat dalam pencegahan peredaran gelap narkotika masih bersifat sporadis dan belum menjadi bagian dari sistem kebijakan daerah yang terpadu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan substansi dan arah kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2020, khususnya dalam pengaturan partisipasi masyarakat, penguatan koordinasi antarinstansi, serta pengembangan model pencegahan berbasis komunitas agar upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Malinau dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

STUDI PENGGUNAAN AGREGAT DESA KUALA LAPANG KABUPATEN MALINAU PADA CAMPURAN LAPISAN ASPAL BETON LAPIS ANTARA (AC-BC)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan penggunaan agregat lokal Desa Kuala Lapang, Kabupaten Malinau, sebagai bahan campuran lapis aspal beton lapis antara (AC-BC) serta mengevaluasi karakteristik Marshall dan parameter volumetriknya. Penelitian dilakukan di laboratorium mencakup tahapan pengujian analisis gradasi, penentuan proporsi agregat campuran melalu metode segitiga, pengujian fisik, lalu merancang komposisi campuran kemudian pembuatan benda uji, serta pengujian marshall dan volumetrik. Material yang digunakan meliputi agregat kasar, agregat halus, filler, serta aspal penetrasi 60/70. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian fisik agregat kasar, agregat halus dan filler seluruhnya telah memenuhi syarat Spesifikasi Bina Marga 2024. Nilai parameter Marshall yang diperoleh meliputi stabilitas dan flow menunjukkan kecenderungan yang sesuai dengan teori, di mana stabilitas meningkat hingga mencapai titik optimum kemudian menurun, sedangkan flow meningkat seiring bertambahnya kadar aspal. Parameter volumetrik seperti Void in Mix (VIM), Void in Mineral Aggregate (VMA), dan Void Filled with Asphalt (VFA) juga berada dalam rentang spesifikasi yang ditetapkan. Pada kadar 5,27% dan 5,77% menunjukkan seluruh parameter marshall dan volumetrik terpenuhi, sedangkan untuk kadar aspal 4,77% hanya parameter VFA yang tidak memenuhi, kadar 6,27% parameter VIM dan Flow tidak memenuhi, kadar 6,77% parameter Stabilitas, VIM dan flow tidak memenuhi. Berdasarkan analisis hasil pengujian, ditetapkan KAO sebesar 5,52%. Selain itu, hasil uji hipotesis menggunakan distribusi binomial (uji tanda) menunjukkan bahwa data yang diperoleh konsisten dan dapat diterima secara statistik. Dengan demikian, agregat lokal Desa Kuala Lapang layak digunakan dalam campuran AC-BC.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAKAN KEKERASAN PADA OLAHRAGA PRESTASI SEPAK BOLA

Penelitian ini membahas efektivitas kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak kekerasan di bidang olahraga prestasi, khususnya sepak bola, di Kabupaten Malinau. Fenomena kekerasan tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, namun juga dalam turnamen lokal yang melibatkan pemain, wasit, dan suporter dengan latar belakang kelemahan regulasi serta lemahnya penegakan hukum. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi nasional, seperti KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah. Mekanisme dualisme antara lex sportiva (hukum olahraga khusus) dan hukum pidana nasional menyebabkan ketimpangan dalam perlindungan hukum bagi korban dan pelaku kekerasan olahraga. Penegakan hukum yang masih dominan bersifat mediatif atau administratif menyebabkan lemahnya efek jera terhadap pelaku kekerasan, serta seringnya terabaikan hak-hak korban. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterpaduan antara aparat penegak hukum, organisasi olahraga, dan pemerintah daerah sangat diperlukan guna memperkuat perlindungan hukum serta mendorong pembentukan regulasi lokal yang spesifik menangani kekerasan dalam bidang olahraga prestasi. Rekomendasi diberikan agar dibentuk mekanisme terpadu perlindungan hukum atlet dan perangkat pertandingan, edukasi hukum bagi seluruh pelaku olahraga, serta harmonisasi antara sanksi pidana dan sanksi internal olahraga. Model kebijakan responsif dan kolaboratif ini diharapkan dapat memberikan perlindungan optimal sekaligus memperkuat nilai-nilai sportivitas dan hak asasi manusia di bidang keolahragaan.

STUDI PENGGUNAAN AGREGAT DARI DESA KUALA LAPANG KABUPATEN MALINAU PADA CAMPURAN LAPISAN TIPIS ASPAL BETON LAPIS AUS (HOT ROLLED SHEET WEARING COURSE)

.Penelitian ini memanfaatkan agregat dari Desa Kuala Lapang, Kabupaten Malinau, dalam campuran aspal panas jenis Lapis Tipis Aspal Beton Lapis Aus (Hot Rolled Sheet Wearing Course). Penggunaan agregat lokal sebagai bahan utama penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kelayakan agregat tersebut sebagai material campuran dan mampu memenuhi karakteristik Marshall dan karakteristik volumetrik. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental yang dilakukan di laboratorium mencakup tahapan pengujian analisa gradasi, penentuan proporsi agregat campuran melalui metode segitiga, pengujian fisik, lalu merancang komposisi campuran kemudian pembuatan benda uji, serta pengujian Marshall dan volumetrik. Selain itu, analisis Distribusi Binomial (Uji Tanda) diterapkan dalam pengujian hipotesis dengan menentukan sampel yang memenuhi spesifikasi dalam penetapan kadar aspal optimum (KAO). Hasil pengujian fisik menunjukkan bahwa agregat kasar dan filler seluruhnya telah memenuhi syarat, namun agregat halus tidak memenuhi spesifikasi pada uji gumpalan lempung dan butir-butir mudah pecah dalam agregat sebesar 1.3% (>1%). Pada kadar aspal 6.22% dan 7.22% hasil pengujian menunjukkan seluruh parameter Marshall dan volumetrik terpenuhi, sedangkan untuk kadar aspal 7.72% dan 8.22% hanya parameter VFA dan Stabilitas yang memenuhi spesifikasi. Seluruh variasi kadar aspal tidak memenuhi parameter VMA sesuai syarat (>17%). Hal ini menunjukkan bahwa campuran ini terlalu padat karena dominan terisi oleh filler, sehingga ruang antar butiran interlocking menjadi terbatas dan tidak tersedia ruang yang cukup untuk aspal serta udara. Hasil analisis, rentang kadar aspal optimum yang paling banyak memenuhi parameter berada pada 6.72% hingga 7.22%, dan ditetapkan KAO sebesar 6.97%. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, disimpulkan bahwa agregat dari Desa Kuala Lapang, Kabupaten Malinau tidak memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam campuran HRS-WC.

STUDI PENGGUNAAN MATERIAL AGREGAT DARI DESA KUALA LAPANG KABUPATEN MALINAU PADA CAMPURAN LAPISAN ASPAL BETON LAPIS AUS (AC-WC)

.Potensi pemanfaatan material agregat lokal dari Desa Kuala Lapang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, sebagai bahan campuran perkerasan Lapisan Aspal Beton Lapis Aus. Penelitian agregat lokal bertujuan untuk menganalisis kelayakan dan mendeksripsikan sifat-sifat fisik dari agregat lokal sesuai Spesifikasi Bina Marga Tahun 2024, serta mengevaluasi karakteristik agregat lokal dengan uji Marshall dan perhitungan volumetrik. Penelitian dilaksanakan di laboratorium melalui serangkaian pengujian, meliputi pengujian sifat fisik agregat, pembuatan benda uji, serta pengujian Marshall untuk mengetahui stabilitas, flow, dan karakteristik volumetrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan parameter agregat kasar dan filler memenuhi spesifikasi yang disyaratkan, pada agregat halus terdapat parameter yang tidak memenuhi persyaratan spesifikasi yaitu material lolos ayakan nomor 200 agregat halus yang melebihi batas maksimum. Penelitian dilaksanakan melalui pengujian Marshall dengan memperhatikan parameter flow dan Marshall serta melalui perhitungan volumetrik dengan memperhatikan parameter VMA (Void in Mineral Aggregate), VIM (Void in Mix), dan VFA (Void Filled with Asphalt). Berdasarkan hasil pengujian pada kadar aspal 5,67% dan 6,17% memenuhi keseluruhan parameter dari pengujian Marshall dan perhitungan volumetrik. Pada kadar aspal 4,67% tidak memenuhi keseluruhan parameter volumetrik, kadar aspal 5,17% hanya tidak memenuhi parameter VMA, pada kadar aspal 6,67% memenuhi keseluruhan parameter volumetrik, akan tetapi tidak memenuhi parameter stabilitas dari pengujian Marshall. Berdasarkan hasil analisis didapatkan Kadar Aspal Optimum (KAO) sebesar 5,92%. Dapat disimpulkan bahwa agregat dari Desa Kuala Lapang, Kabupaten Malinau memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam campuran AC–WC.

STUDI PENGGUNAAN MATERIAL AGREGAT DARI DESA KUALA LAPANG KABUPATEN MALINAU PADA CAMPURAN LAPISAN TIPIS ASPAL BETON (HOT ROLLED SHEET) BASE

Potensi penggunaan material agregat lokal dari Desa Kuala Lapang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, sebagai campuran pada perkerasan Lapisan Tipis Aspal Beton atau Hot Rolled Sheet Base (HRS-Base), sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi kesesuaian sifat fisik agregat lokal terhadap Spesifikasi Bina Marga untuk HRS-Base serta mengevaluasi pengaruh penggunaannya terhadap karakteristik Marshall dan volumetrik campuran. Penelitian dilaksanakan di laboratorium melalui pengujian sifat fisik agregat yang dilanjutkan dengan metode Marshall untuk pembuatan benda uji dan pengujian karakteristik campuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh parameter pada agregat kasar memenuhi spesifikasi, namun pada agregat halus ditemukan ketidaksesuaian pada parameter kandungan gumpalan lempung dan butir mudah pecah yang melebihi batas maksimum. Dari pengujian Marshall dengan 5 variasi kadar aspal, diperoleh Kadar Aspal Optimum (KAO) sebesar 6,86%. Parameter stabilitas dan VFA pada semua variasi kadar aspal memenuhi spesifikasi, sedangkan parameter MQ dan VIM hanya memenuhi pada sebagian kadar 6.61% dan 7.11%. Parameter VMA pada seluruh variasi kadar aspal tidak memenuhi ketentuan minimum yang disyaratkan oleh spesifikasi umum Bina Marga. Berdasarkan hasil uji agregat dan karakteristik Marshall, dapat disimpulkan bahwa material agregat dari Desa Kuala Lapang tidak memenuhi persyaratan spesifikasi untuk penggunaan dalam campuran HRS-Base.

PENGAWASAN PARTISIPATIF OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2024 KABUPATEN MALINAU

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 merupakan instrumen konstitusional pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menuntut integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan. Dalam kerangka tersebut, pengawasan partisipatif menjadi strategi fundamental untuk memperkuat legitimasi demokrasi melalui pelibatan aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Kabupaten Malinau serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan analisis preskriptif berbasis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki mandat yuridis yang kuat untuk menginstitusionalisasikan pengawasan partisipatif melalui pendidikan politik, forum warga, dan kolaborasi kelembagaan. Namun, implementasinya di Kabupaten Malinau masih menghadapi tantangan kesadaran politik masyarakat dan hambatan geografis wilayah perbatasan. Secara yuridis, pengawasan partisipatif berimplikasi pada penguatan fungsi pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilihan. Partisipasi masyarakat tidak hanya memperluas kontrol sosial, tetapi juga memperkokoh legitimasi hasil pemilihan. Dengan demikian, optimalisasi peran Bawaslu dalam pengawasan partisipatif merupakan prasyarat bagi terwujudnya demokrasi lokal yang substantif dan berintegritas.

ANALISIS YURIDIS PERATURAN PNS MENDAPAT TUGAS BELAJAR TERHADAP STUDI KASUS DOKTER DI KABUPATEN MALINAU

Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara yuridis terhadap Dokter Pegawai Negeri Sipil Yang Mendapatkan Tugas Belajar. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalalah Peraturan Tugas Belajar bagi Dokter Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Malinau dan pelaksanaan regulasi Tugas Belajar bagi dokter Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-undangan. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian Peraturan tugas belajar bagi dokter PNS di Kabupaten Malinau diatur melalui Perbup No. 3 Tahun 2009, dengan kewenangan pelaksanaan berada pada Bupati dan BKD. Persyaratan meliputi masa kerja minimal dua tahun, nilai DP3 “baik”, tidak sedang dihukum disiplin, serta pendidikan pada perguruan tinggi terakreditasi dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Seleksi seharusnya dilakukan Tim Seleksi Tugas Belajar, namun sering masih bergantung pada sponsor. PNS penerima tugas belajar wajib melapor perkembangan studi, meski pengawasan masih lemah. Pelaksanaan tugas belajar bagi dokter Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya UU ASN, PP Manajemen PNS, serta aturan teknis dari Kementerian terkait. Tugas belajar diberikan sesuai kebutuhan instansi melalui seleksi tertentu, dengan jaminan hak PNS selama studi serta kewajiban menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan mengabdi kembali sesuai ikatan dinas. Regulasi ini seimbang antara pemenuhan hak pengembangan kompetensi dokter PNS dan kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat