Hasil pencarian

ASPEK REPRODUKSI IKAN BAUNG (Hemibagrus sp.) DI SUNGAI MALINAU KABUPATEN MALINAU

Aspek reproduksi ikan merupakan salah satu informasi penting yang perlu dikaji sebagai dasar pengelolaan sumberdaya ikan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek reproduksi ikan baung (Hemibagrus sp.) meliputi nisbah kelamin, Tingkat Kematangan Gonad (TKG), Indeks Kematangan Gonad (IKG) dan Fekunditas dari hasil tangkapan nelayan yang ada di sungai Malinau, Kabupaten Malinau. Pengumpulan sampel dilakukan selama 3 bulan dari Februari hingga April 2026 yang berlokasi di anak sungai Malinau yang meliputi sungai Semendurut, sungai Sembuak, dan sungai Bengalun. Sampel yang dikumpulkan berjumlah 30 ekor ikan baung, terdiri atas 12 ekor jantan dan 18 ekor betina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nisbah kelamin ikan baung bervariasi setiap bulan berkisar 1,0 : 1,0 - 1,0 : 2,3 dengan jumlah ikan betina lebih dominan dibandingkan ikan jantan. TKG didominasi oleh TKG III dan IV. Nilai IKG ikan jantan berkisar 0,05 - 0,34% sedangkan pada ikan betina berkisar 0,10 - 3,10%. Fekunditas ikan baung betina berkisar 5.642 - 9.345 butir dengan pola reproduksi diduga menunjukkan indikasi awal pemijahan secara bertahap (partial spawning). Pengelolaan ikan baung yang direkomendasikan meliputi pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap yang bersifat destruktif dan perlindungan atau larangan pada bagian-bagian sungai yang berfungsi sebagai habitat penting.

HUBUNGAN INDIKATOR KETENAGAKERJAA TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN MALINAU

PENGARUH PELATIHAN, PENGEMBANGAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN DIMODERASI OLEH KOMITMEN ORGANISASI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai dipengaruhi oleh pelatihan, pengembangan, dan tempat kerja, serta menganalisis peran komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada Inspektorat Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan sampel 50 pegawai pada Inspektorat Kabupaten Malinau. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda, analisis regresi moderasi (MRA), analisis karakteristik responden, uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik (autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan tempat kerja, pelatihan, dan pengembangan memiliki dampak besar pada kinerja pekerja. Ketiga faktor ini terbukti diperkuat oleh komitmen organisasi, yang menunjukkan bahwa semakin berkomitmen pegawai, semakin efektif pelatihan, pengembangan, dan lingkungan kerja yang positif dapat meningkatkan kinerja individu. Kesimpulannya, jika dipadukan dengan taktik untuk memperkuat komitmen organisasi (seperti internalisasi nilai-nilai integritas, pembinaan karier, dan peningkatan keterlibatan karyawan), investasi terstruktur dalam program pelatihan dan pengembangan SDM, Jika didukung oleh lingkungan kerja yang sehat, hal itu akan berdampak lebih besar pada kinerja. Kesimpulan kajian tersebut mendukung arah kebijakan pengawasan berbasis risiko dan pengembangan kemampuan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Kabupaten Malinau, khususnya dalam mendorong kinerja pengawasan yang profesional, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada hasil.

PENGARUH PELATIHAN, PENGEMBANGAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN DIMODERASI OLEH KOMITMEN ORGANISASI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai dipengaruhi oleh pelatihan, pengembangan, dan tempat kerja, serta menganalisis peran komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada Inspektorat Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan sampel 50 pegawai pada Inspektorat Kabupaten Malinau. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda, analisis regresi moderasi (MRA), analisis karakteristik responden, uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik (autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan tempat kerja, pelatihan, dan pengembangan memiliki dampak besar pada kinerja pekerja. Ketiga faktor ini terbukti diperkuat oleh komitmen organisasi, yang menunjukkan bahwa semakin berkomitmen pegawai, semakin efektif pelatihan, pengembangan, dan lingkungan kerja yang positif dapat meningkatkan kinerja individu. Kesimpulannya, jika dipadukan dengan taktik untuk memperkuat komitmen organisasi (seperti internalisasi nilai-nilai integritas, pembinaan karier, dan peningkatan keterlibatan karyawan), investasi terstruktur dalam program pelatihan dan pengembangan SDM, Jika didukung oleh lingkungan kerja yang sehat, hal itu akan berdampak lebih besar pada kinerja. Kesimpulan kajian tersebut mendukung arah kebijakan pengawasan berbasis risiko dan pengembangan kemampuan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Kabupaten Malinau, khususnya dalam mendorong kinerja pengawasan yang profesional, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada hasil.

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MALINAU DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malinau dalam Perspektif Good Governance. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di BLUD RSUD Malinau apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di BLUD RSUD Malinau. Penelitan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di BLUD RSUD Malinau belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip good governance. Terdapat ketidakpastian kerja, dan minimnya partisipasi tenaga kontrak dalam kebijakan. Perlindungan hukum bersifat formalitas dan belum efektif, sementara perbedaan perlakuan terhadap tenaga dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibandingkan dengan ASN, terutama dalam kesejahteraan, masih terasa jelas. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di BLUD RSUD Malinau menghadapi berbagai kendala, terutama karena status hukum yang tidak jelas. Mereka bukan ASN dan tidak sepenuhnya dilindungi oleh Undang - Undang Ketenagakerjaan, sehingga posisi hukum mereka lemah. Kontrak kerja tanpa jaminan hak normatif seperti Gaji yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten dan Tunjangan Hari Raya serta belum terbentuknya serikat pekerja. Akibatnya tenaga dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berada dalam posisi rentan secara hukum dan kesejahteraan.

POLITIK HUKUM PROGRAM DESA SARJANA DI KABUPATEN MALINAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA

ABSTRAK Desa Sarjana menjadi paradigma baru pembangunan Kabupaten Malinau dengan bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia di Desa. Program Desa Sarjana akan difasilitasi dan dikontrol oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuannya. Penetapan Program Desa Sarjana sebagai paradigma baru pembangunan Kabupaten Malinau merupakan penegasan dan sekaligus cita-cita otonomi Desa. Kehidupan masyarakat Desa di Kabupaten Malinau secara bertahap terus bergerak semakin maju dan berkembang. Permasalahan adalah sebagai berikut: Politik hukum pemerintah daerah Kabupaten Malinau terhadap program desa sarjana di Kabupaten Malinau dan Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Program Desa Sarjana di Kabupaten Malinau. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan penulisan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai hal yang semestinya diperlukan sumber penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif. Bahwa Politik hukum pemerintah daerah Kabupaten Malinau terhadap program desa sarjana di Kabupaten Malinau adalah perwujudan kebijakan hukum yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa melalui pengaturan, pembiayaan, dan pelaksanaan program pendidikan tinggi secara afirmatif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut menempatkan pendidikan sebagai instrumen strategis pembangunan daerah dengan menjamin akses, pemerataan, dan keberlanjutan pendidikan bagi masyarakat desa, serta memperkuat peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan penanggung jawab dalam pemenuhan hak pendidikan guna mendukung pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Bahwa Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Program Desa Sarjana di Kabupaten Malinau adalah upaya penguatan implementasi norma hukum melalui peningkatan koordinasi antarperangkat daerah, kejelasan mekanisme pelaksanaan, pengawasan yang berkelanjutan, serta dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai, sehingga program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa serta mendukung pembangunan daerah secara inklusif dan berkeadilan.

Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Konsumsi Minuman Beralkohol Tradisional Ciu Di Kabupaten Malinau

Minuman tradisional ciu merupakan bagian dari warisan budaya masyarkat Kabupaten Malinau yang secara historis digunakan dalam konteks adat dan kegiatan sosial. Namun seiring dengan perubahan sosial konsumsi ciu mengalami pergeseran fungsi dari simbol budaya menjadi konsumsi bebas yang berpotensi menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial dan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana akibat konsumsi minuman beralkohol tradisional ciu serta mengkaji upaya pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menanggulangi potensi kriminalitas yang ditimbulkannya diwilayah hukum Kabupaten Malinau. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui obeservasi lapangan, wawancara dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta pelaku konsumsi ciu, dan didukung oleh studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori-teori kriminologi seperti teori asosiasi diferensial, teori kontrol sosial, teori ketegangan, dan teori subkultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pdana akibat konsumsi ciu dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial budaya, lingkungan, psikologis serta mudahnya akses dan peredaran ciu. Dampak yang ditimbulkan meliputi kekerasan dan penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran ketertiban umum, kecelakaan lalu lintas, serta gangguan sosial dan moralitas masyarakat. Upaya penangulangan yang dilakukan meliputi penegakan Peraturan Daerah, kegiatan razia dan penyitaan, sosialisasi hukum, serta pendekatan kultural melalui peran tokoh adat dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penenganan permasalahan konsumsi ciu harus dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasi penegakan hukum, pendekatan sosial budaya dan upaya preventif guna menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Malinau.

PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN MALINAU

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak serius terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, serta keamanan masyarakat. Kabupaten Malinau sebagai wilayah perbatasan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap peredaran narkotika, sehingga memerlukan kebijakan penanggulangan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai dasar hukum pencegahan dan penanggulangan narkotika. Namun demikian, efektivitas implementasi peraturan daerah tersebut, khususnya dalam mendorong peran serta masyarakat, masih menjadi persoalan yang perlu dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2020 dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, serta mengkaji arah pengaturan peraturan daerah tersebut dalam mendorong model peran serta masyarakat yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui analisis peraturan perundang-undangan yang relevan serta data empiris yang diperoleh dari praktik pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2020 belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sosialisasi regulasi kepada masyarakat, belum terintegrasinya peran antarinstansi terkait, serta belum adanya mekanisme peran serta masyarakat yang terstruktur dan berkelanjutan. Peran masyarakat dalam pencegahan peredaran gelap narkotika masih bersifat sporadis dan belum menjadi bagian dari sistem kebijakan daerah yang terpadu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan substansi dan arah kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2020, khususnya dalam pengaturan partisipasi masyarakat, penguatan koordinasi antarinstansi, serta pengembangan model pencegahan berbasis komunitas agar upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Malinau dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAKAN KEKERASAN PADA OLAHRAGA PRESTASI SEPAK BOLA

Penelitian ini membahas efektivitas kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak kekerasan di bidang olahraga prestasi, khususnya sepak bola, di Kabupaten Malinau. Fenomena kekerasan tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, namun juga dalam turnamen lokal yang melibatkan pemain, wasit, dan suporter dengan latar belakang kelemahan regulasi serta lemahnya penegakan hukum. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi nasional, seperti KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah. Mekanisme dualisme antara lex sportiva (hukum olahraga khusus) dan hukum pidana nasional menyebabkan ketimpangan dalam perlindungan hukum bagi korban dan pelaku kekerasan olahraga. Penegakan hukum yang masih dominan bersifat mediatif atau administratif menyebabkan lemahnya efek jera terhadap pelaku kekerasan, serta seringnya terabaikan hak-hak korban. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterpaduan antara aparat penegak hukum, organisasi olahraga, dan pemerintah daerah sangat diperlukan guna memperkuat perlindungan hukum serta mendorong pembentukan regulasi lokal yang spesifik menangani kekerasan dalam bidang olahraga prestasi. Rekomendasi diberikan agar dibentuk mekanisme terpadu perlindungan hukum atlet dan perangkat pertandingan, edukasi hukum bagi seluruh pelaku olahraga, serta harmonisasi antara sanksi pidana dan sanksi internal olahraga. Model kebijakan responsif dan kolaboratif ini diharapkan dapat memberikan perlindungan optimal sekaligus memperkuat nilai-nilai sportivitas dan hak asasi manusia di bidang keolahragaan.

PENGAWASAN PARTISIPATIF OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2024 KABUPATEN MALINAU

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 merupakan instrumen konstitusional pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menuntut integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan. Dalam kerangka tersebut, pengawasan partisipatif menjadi strategi fundamental untuk memperkuat legitimasi demokrasi melalui pelibatan aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Kabupaten Malinau serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan analisis preskriptif berbasis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki mandat yuridis yang kuat untuk menginstitusionalisasikan pengawasan partisipatif melalui pendidikan politik, forum warga, dan kolaborasi kelembagaan. Namun, implementasinya di Kabupaten Malinau masih menghadapi tantangan kesadaran politik masyarakat dan hambatan geografis wilayah perbatasan. Secara yuridis, pengawasan partisipatif berimplikasi pada penguatan fungsi pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilihan. Partisipasi masyarakat tidak hanya memperluas kontrol sosial, tetapi juga memperkokoh legitimasi hasil pemilihan. Dengan demikian, optimalisasi peran Bawaslu dalam pengawasan partisipatif merupakan prasyarat bagi terwujudnya demokrasi lokal yang substantif dan berintegritas.

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENYUSUNAN DAN EVALUASI LAPORAN REALISASI DI KABUPATEN MALINAU

Penyusunan dan evaluasi laporan realisasi pembangunan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, laporan realisasi tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana evaluasi kinerja pemerintah daerah serta bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Good Governance menjadi prasyarat utama dalam memastikan bahwa proses penyusunan dan evaluasi laporan realisasi dilaksanakan secara objektif, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyusunan dan evaluasi laporan realisasi di Kabupaten Malinau serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penerapan prinsip Good Governance dalam penyusunan dan evaluasi laporan realisasi di Kabupaten Malinau telah memiliki dasar hukum yang memadai. Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas telah diupayakan melalui mekanisme pelaporan dan sistem monitoring yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar OPD, belum konsistennya data pelaporan, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem pelaporan dan evaluasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan implementasi Good Governance dalam penyusunan dan evaluasi laporan realisasi di Kabupaten Malinau memerlukan peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnaan sistem pelaporan, serta penguatan mekanisme evaluasi yang berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum administrasi negara, khususnya terkait tata kelola pemerintahan daerah dan akuntabilitas pembangunan.

Analisis komoditas basis dan keunggulan tanaman biofarmaka, sayuran, dan buah-buahan kabupaten Malinau

This study aims to (1) identify biopharmaceutical, vegetable, and fruit commodities that served as basic commodities in Malinau Regency; (2) determine the leading or superior commodities within these categories, and (3) determine commodities that demonstrated strong competitiveness, rapid growth, and fell into the progressive development group. The study used secondary data in the form of production statistics from 2018 to 2024, sourced from the Central Statistics Agency of Malinau Regency. The analysis methods employed included Location Quotient (LQ). Dynamic Location Quotient (DLQ), and Shift Share analysis. The results revealed that several commodities such as galangal, papaya, banana, cayenne pepper, Chinese cabbage, and turmeric were identified as both basic and superior commodities in various sub-districts. These findings were based on LQ and DLQ values 1 and positive growth trends as shown by the Shift Share analysis. However, the study also identified certain commodities experiencing a decline in production and competitiveness, indicating the need for targeted policy support and intervention to sustain and enhance their potential. Penelitian ini bertujuan : (1) Mengetahui komoditas biofarmaka, sayuran dan buah-buahan yang menjadi basis di Kabupaten Malinau.; (2) Mengetahui komoditas biofarmaka, sayuran dan buah-bauahan yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Malinau; (3) Mengetahui komoditas biofarmaka, sayuran dan buah-buahan yang memiliki daya saing, pertumbuhan cepat dan termasuk kelompok progresif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data produksi tahun 2018–2024 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau. Metode analisis yang digunakan adalah Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ) dan Shift Share. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa komoditas seperti laos/lengkuas, pepaya, pisang, cabai rawit, petsai/sawi, dan kunyit merupakan komoditas basis dan unggulan di berbagai kecamatan, dilihat dari nilai LQ dan DLQ > 1 serta pertumbuhan positif dalam analisis Shift Share. Namun, terdapat pula komoditas yang menunjukkan penurunan produksi dan daya saing, mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan.

KELIMPAHAN DAN KEANEKARAGAMAN IKAN HASIL TANGKAPAN JALA LEMPAR (CAST NET) DI PERAIRAN SUNGAI MALINAU KABUPATEN MALINAU

Kabupaten Malinau memiliki ekosistem lahan perairan air tawar berbentuk Sungai dan anak-anak Sungai, yang dimanfaatkan oleh Masyarakat setempat sebagai salah satu daerah perikanan tangkap dengan berbagai macam alat tangkap. Cast Net merupakan salah satu alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keanekaragaman jenis ikan yang tertangkap menggunakan alat tangkap Cast net, dan menganalisis kelimpahan masing-masing jenis ikan hasil tangkapan Cast net. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan mulai dari Mei - july 2024, bertempatan diperairan Sungai Malinau Kabupaten Malinau, menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini di dapatkan total sampel sebanyak 154 ekor yang terdiri dari 8 jenis ikan yaitu ikan Salap (B. atlus), ikan Barog (Hampala sp), ikan Pelian (Tor. tambara), ikan Baung (H. nemurus), ikan Lais (Cryptoterus sp.), ikan Tetigas (C. apogon), ikan Patin (Pangasius sp.) dan udang galah (M. rosenbergii). Kelimpahan jenis dengan presentase berkisar 0,64% - 87,01%, dan frekuensi relative hasil tangkapan 2 jenis 23,08%, B. atlus dan Hampala, 1 jenis 15,38%, Tor. Tambara, 5 jenis 7,69%, H. nemurus, Cryptoterus sp, C. apogon, Pangasius sp, M. rosenbergi.

PERAN MOTIVASI, KEMAMPUAN KERJA DAN DUKUNGAN ORGANISASI SEBAGAI PEMEDIASI TERHADAP KINERJA PENGURUS BARANG PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAHAN KABUPATEN MALINAU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran motivasi, kemampuan kerja, dan dukungan organisasi sebagai faktor pemediasi dalam mempengaruhi kinerja pengurus barang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Malinau. Penelitian ini dilaksanakan dimana data dalam penelitian ini diperoleh dari 53 OPD, melalui metode pembagian kuesioner yang berbentuk formulir Google Form yang dapat diisi oleh responden secara online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Variabel-variabel yang diteliti meliputi motivasi (X1), kemampuan kerja (X2), dukungan organisasi (Z), dan kinerja pengurus barang (Y). Teknik analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares (PLS) untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja, kemampuan kerja, dan dukungan organisasi secara langsung mempengaruhi kinerja pengurus barang. Selain itu, kemampuan kerja dan dukungan organisasi terbukti berperan sebagai mediator yang memperkuat pengaruh motivasi terhadap kinerja. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan pengelolaan sumber daya manusia di OPD, di mana motivasi yang tinggi, peningkatan kemampuan kerja, dan dukungan organisasi yang baik dapat secara signifikan meningkatkan kinerja pengurus barang. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori motivasi dan pengelolaan kinerja di sektor publik, serta menjadi acuan bagi perbaikan manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang di pemerintahan daerah.

MOTIVASI DAN KEMAMPUAN KERJA SEBAGAI PREDIKTOR KINERJA ORGANISASI YANG DIMEDIASI DENGAN KEPUASAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MALINAU

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh motivasi dan kemampuan kerja terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Malinau, dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Motivasi kerja dan kemampuan kerja merupakan dua elemen utama yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan serta kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kepuasan kerja diposisikan sebagai faktor mediasi yang signifikan dalam menghubungkan hubungan antara kedua variabel tersebut terhadap kinerja organisasi. Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Partial Least Squares (PLS). Sampel penelitian melibatkan 120 pegawai OPD Kabupaten Malinau, yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang terstruktur dan dianalisis untuk menguji hipotesis hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan kemampuan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Kepuasan kerja terbukti memediasi hubungan ini secara signifikan. Temuan ini memberikan wawasan penting untuk meningkatkan kinerja OPD melalui strategi yang menekankan pada pengembangan motivasi, peningkatan kemampuan kerja, serta penciptaan lingkungan kerja yang mendukung kepuasan kerja. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur manajemen sumber daya manusia dan praktis bagi pengelola OPD di Kabupaten Malinau untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.