ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari mekanisme verifikasi negara yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 14 Tahun 2024 terkait kepastian hukum atas hak komunal tanah adat (tanah ulayat), serta mengidentifikasi dan mengkaji hambatan hukum dalam mekanisme verifikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, historis, dan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implikasi yuridis verifikasi negara berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 menghasilkan kepastian hukum yang bersyarat, pengalihan beban pembuktian kepada masyarakat hukum adat, proses pengakuan hierarkis yang terkendala oleh kebijakan politik lokal, serta kesenjangan antara kejelasan prosedural dan prediktabilitas hukum (kesenjangan Radbruch). (2) Hambatan hukum dalam pelaksanaan verifikasi negara meliputi disharmoni regulasi (inkongruensi struktural) khususnya terkait pengecualian tanah yang telah dibebani hak atas tanah dan kontradiksi dalam pengaturan Hak Pengelolaan (HPL) hambatan kelembagaan dan prosedural birokrasi (sangkar besi rasionalitas), pergeseran sistem pembuktian dari "hukum yang hidup" (living law) ke hukum administrasi, keterbatasan anggaran daerah dan kapasitas sumber daya manusia (defisit implementasi), serta kendala akibat politik hukum lokal (regulatory capture). Disarankan agar pemerintah merevisi peraturan teknis pendaftaran tanah adat dan mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat demi menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini menganalisis pengaturan prinsip first to file dalam perlindungan hak atas merek di Indonesia serta batas penerapannya dalam hubungannya dengan itikad tidak baik dan perlindungan merek terkenal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, dan doktrin dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip first to file beroperasi dalam sistem pendaftaran konstitutif, hak lahir setelah merek terdaftar, sedangkan sertifikat menjadi bukti kepemilikan yang kuat. Prioritas pengajuan tidak otomatis menghasilkan hak karena permohonan harus memenuhi syarat formal dan substantif. Perlindungan pendaftar pertama dan terdaftar dibatasi melalui empat tahap, yaitu prioritas dan keabsahan formal; kelayakan absolut; kelayakan relatif, itikad tidak baik dan merek terkenal; serta mekanisme koreksi administratif dan penegakan hukum sesuai objek sengketanya. Sertifikat tidak bersifat kebal terhadap koreksi yang mana sertifikat masih bisa dibatalkan, diubah, ataupun diperbaiki ketika pendaftaran terbukti meniru, membonceng reputasi, atau bertentangan dengan hak pihak lain. Dengan demikian, kepastian hukum first to file bukan kepastian administratif yang mutlak, melainkan kepastian bersyarat yang memadukan keterdugaan, keabsahan perolehan hak, dan keadilan substantif. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) perlu memperkuat pemeriksaan substantif melalui penelusuran silang, pedoman indikator itikad tidak baik, dan dokumentasi alasan keputusan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
MUHAMMAD NOR GUSTI. Problematika Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi di Media Sosial Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika implementasi UU Nomor 1 Tahun 2024, khususnya dari aspek normatif dan penegakan hukum, serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, terutama dengan menelaah putusan pengadilan yang relevan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan substansial dalam perumusan beberapa norma, UU Nomor 1 Tahun 2024 masih menyisakan ketentuan yang berpotensi multitafsir dan belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum (lex certa). Kondisi tersebut berimplikasi pada munculnya chilling effect yang berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dalam negara hukum demokratis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika implementasi UU Nomor 1 Tahun 2024 tidak hanya disebabkan oleh aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktur dan kultur hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa penyempurnaan regulasi, konsistensi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan literasi hukum digital masyarakat guna mewujudkan penegakan hukum siber yang adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang terlibat homoseksual. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri yang menimbulkan polemik masyarakat, khususnya terkait ketidakkonsistenan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran yang memiliki karakteristik serupa, sebagaimana terjadi dalam kasus di Polda Kalimantan Utara. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum, keadilan, serta kesetaraan dalam penegakan kode etik di lingkungan Polri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum yang dianalisis secara kualitatif dengan metode desktiptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara normatif, pengaturan mengenai kewajiban dan pelanggaran anggota Polri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri, serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Mekanisme penegakan kode etik dilakukan melalui tahapan pengaduan, pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), pemberkasan, hingga sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dengan penjatuhan sanksi yang bersifat etik dan administratif. Hal ini disebabkan karena homoseksual tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran yang relatif serupa, sehingga belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan di hadapan hukum. Selain itu, penegakan kode etik juga dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan antara kepentingan menjaga moralitas dan citra institusi dengan perlindungan terhadap hak individu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui penyusunan parameter yang jelas, objektif, dan terukur dalam penjatuhan sanksi, serta peningkatan konsistensi penerapan kode etik agar tercipta penegakan hukum yang adil, transparan, dan menjamin kepastian hukum.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini membahas implementasi sistem meritokrasi dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Otonomi Baru (DOB) serta implikasinya terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam promosi dan mutasi jabatan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem merit di DOB belum berjalan optimal karena masih dipengaruhi faktor politik dan keterbatasan sumber daya. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum dan rendahnya profesionalisme ASN. Diperlukan penguatan kelembagaan BKPSDM, peningkatan pengawasan KASN, serta penerapan sistem kepegawaian berbasis teknologi untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, adil, dan akuntabel.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap penghentian penyelidikan kasus tindak pidana korupsi yang didasarkan pada diskresi kepolisian, khususnya dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana bentuk penerapan diskresi kepolisian dalam penghentian penyelidikan perkara korupsi serta bagaimana konsekuensi hukum atas tindakan tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penyelidikan perkara korupsi dengan alasan telah dikembalikannya kerugian keuangan negara melalui mekanisme diskresi kepolisian bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Penerapan diskresi dalam konteks tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan prinsip Due Process Of Law, serta mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penggunaan diskresi kepolisian dalam perkara tindak pidana korupsi harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan tetap berlandaskan pada prinsip legalitas serta kepastian hukum.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan prinsip ketertiban dan prinsip kepastian hukum dalam Pemenuhan Hak Protokoler Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pemda Malinau dan mengetahui dan menganalisis Kendala Bagian Protokol Penerapan Prinsip Ketertiban dan Prinsip Kepastian Hukum dalam Pemenuhan Hak Protokoler Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pemda Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach). Penulisan penelitian ini ini menggunakan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan untuk landasan teori dan analisis hukum.. Teknik Penelitian hukum normatif mengumpulkan bahan primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan serta situs resmi lembaga negara, lalu menganalisisnya untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian, Penerapan prinsip ketertiban dan kepastian hukum dalam pemenuhan hak protokoler kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pemda Malinau terlihat dari penyelenggaraan tata acara yang tertib sesuai aturan, sehingga tidak terjadi benturan kewenangan. Prinsip kepastian hukum menjamin hak protokoler terlindungi melalui dasar hukum yang jelas, seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 9 Tahun 2010, sehingga kedudukan, fasilitas, dan hak pejabat daerah terlaksana konsisten tanpa diskriminasi. Kendala Penerapan prinsip ketertiban dan kepastian hukum dalam hak protokoler Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pemda Malinau adalah minimnya regulasi teknis, kurangnya kapasitas SDM, dan lemahnya koordinasi menyebabkan prinsip tersebut belum terlaksana optimal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap kepastian hukum serta untuk mengetahui apa tantangan hukum yang dihadapi komisi pemilihan umum dalam implementasi putusan mahkamah konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Seluruh data diperoleh dalam penelitian ini, baik data primer maupun skunder akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi konstitusional. Pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda waktu dua hingga dua setengah tahun. Putusan tersebut menimbulkan implikasi hukum dan administratif yang signifikan terhadap kepastian hukum serta kesiapan KPU dalam menyelenggarakan pemilu. Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di satu sisi memberikan arah baru desain pemilu yang lebih terfokus dan berpotensi mengurangi beban penyelenggara, namun di sisi lain menimbulkan ketidakpastian hukum baru akibat ketiadaan pengaturan transisional, khususnya terkait masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD. Selain itu, KPU menghadapi tantangan hukum dan teknis berupa kekosongan regulasi, problem legitimasi, penyesuaian anggaran, serta potensi ketegangan politik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut legislasi yang komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan stabilitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Namun, dalam praktik penyelenggaraannya di Indonesia, masih ditemukan permasalahan serius terkait pembagian surat suara bagi pemilih pindahan (DPTb). Pelanggaran yang terjadi, seperti pemberian seluruh jenis surat suara kepada pemilih pindahan tanpa memperhatikan batasan daerah pemilihan (Dapil), menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengganggu keabsahan hasil Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaturan sanksi terhadap pelanggaran pembagian surat suara pemilih pindahan telah memenuhi prinsip kepastian hukum serta merumuskan model penegakan hukum yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara normatif-kualitatif. Analisis difokuskan pada ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang belum diikuti dengan norma sanksi tegas bagi pelanggaran di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran pembagian surat suara pemilih pindahan menyebabkan ketidakpastian hukum, disparitas penegakan antar daerah, serta lemahnya perlindungan hak asasi politik warga negara. Untuk menjamin prinsip kepastian hukum, diperlukan perumusan norma sanksi administratif yang bersifat lex certa, lex stricta, dan lex scripta, serta penerapan mekanisme penegakan hukum yang seragam melalui sinergi antara KPU dan Bawaslu. Penegakan sanksi yang tegas dan konsisten diharapkan dapat memperkuat integritas Pemilu, menjamin perlindungan hak pilih warga negara, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi mendorong digitalisasi transaksi hukum, termasuk dalam bidang kenotariatan melalui konsep cyber notary. Salah satu isu hukum yang muncul adalah penggunaan tanda tangan digital dalam akta notaris serta keabsahannya sebagai akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tanda tangan digital pada akta notaris dan menilai keabsahannya berdasarkan peraturan perundang- undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, melalui kajian terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan pelaksananya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tanda tangan elektronik telah diakui memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, penerapannya dalam akta notaris masih menghadapi kendala yuridis, terutama terkait kewajiban kehadiran fisik notaris dan para pihak serta pengecualian akta notaril dari rezim dokumen elektronik. Akibatnya, akta notaris yang ditandatangani secara elektronik belum dapat dikualifikasikan sebagai akta autentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan pembaruan regulasi guna memberikan kepastian hukum terhadap penerapan tanda tangan digital dalam akta notaris di Indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini mengkaji akibat hukum dari Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/IV/2024 yang tidak menyatakan adanya pelanggaran administratif oleh seorang calon legislatif terpilih yang diduga memiliki keanggotaan ganda pada partai politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika hukum mengenai status calon tersebut serta menelaah akibat hukum yang timbul dari putusan Bawaslu, ditinjau dari kepastian Hukum dengan Menganalisis Undang – Undang Pemilihan Umum, Undang – Undang Partai Politik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 39/PUU-XI/2013. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan Bawaslu tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dengan mengabaikan substansi keanggotaan partai dan memprioritaskan pemenuhan syarat formal semata. Kendati putusan Mahkamah Konstitusi melindungi mandat jabatan anggota dewan yang partainya tidak lagi menjadi peserta pemilu, putusan tersebut tidak dapat diinterpretasikan untuk meniadakan syarat administrasi pengunduran diri saat pencalonan. Akibatnya, putusan Bawaslu ini berimplikasi pada pelemahan institusi partai politik, mendelegitimasi proses pemilu, dan berpotensi memicu sengketa lanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PELAKSAAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH DI KOTA TARAKAN Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektivan dan keefisienan Program PTSL yang dilaksanakan di Kota Tarakan serta untuk mengetahui sejauh mana Program PTSL yang diluncurkan melalui Permen ATR / Kepala BPN RI dan Instruksi Presiden RI memberikan Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah. Esensinya bahwa apakah produk hukum berupa Program PTSL telah diimplementasikan masyarakat dan seluruh sertifikat yang diterbitkan bisa memberikan kepastian hukum mengingat banyaknya permasalahan seperti bidang tanah yang masih sengketa, luas tanah yang tidak jelas, tanah masuk Wilayah Kerja Pertamina, dan tanah lain yang belum memenuhi syarat diterbitkan sertifikat. Sementara di Tarakan melalui Program PTSL, sertifikat tanah yang diterbitkan sudah ribuan per tahun. Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Seluruh data penelitian baik data primer dan sekunder yang diperoleh hasil wawancara, kuesioner dan kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan Analisis Kualitatif. Untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif dilakukan pendekatan Ilmu Sosial Ekonomi. Penelitian berlangsung di Tarakan. Selanjutnya data diolah dan dideskripsikan dengan menelaah permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa Program PTSL di Tarakan telah berjalan efektif dan efisien, hal tersebut dilihat dari jumlah sertifikat tanah yang dihasilkan jauh lebih banyak. pencapaian waktu, tujuan dan sasaran telah terpenuhi, dan pertisipasi masyarakat yang begitu besar terhadap keberlakuannya Program PTSL. Hal tersebut seiring dengan jalannya tiga elemen hukum yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya yang berjalan koheren sebagaimana yang disampaikan oleh Lowrence M. Friedman. Sertifikat Tanah yang diterbitkan melalui Program PTSL berlaku sebagai tanda bukti yang kuat sampai dapat dibuktikan suatu keadaan sebaliknya yang tidak benar dan dapat dibatalkan di pengadilan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan kepada pemilik yang sebenarnya. Tim Ajudikasi sebaiknya teliti dalam menyeleksi berkas dan lebih rinci dalam menjelaskan PTSL kepada masyarakat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan mengenai kepastian hukum terhadap pelaku pelanggaran electronic traffic law enforcement (ETLE) di kepolisian resor kota Tarakan. Pertama, bagaimana kepastian hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mendapatkan ETLE di Polres Kota Tarakan. Kedua, bagaimana perbandingan kepastian hukum antara ETLE dan tilang manual di kota Polres Tarakan. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan secara langsung di Kepolisian Resor Kota Tarakan serta data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data hukum yang diperoleh dari sumber pertama dengan melakukan wawancara di Polres Tarakan agar memperoleh hasil yang berkompeten. Adapun data sekunder adalah Undang-Undang, Dokumen Resmi, Buku-Buku, Jurnal, Artikel, dan data pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan yang pertama Beberapa pelanggar masih belum mendapatkan kepastian hukum dan melaksanakan hukumannya yang berupa denda. Ini menunjukan bahwa aparat penegak hukum tidak sepenuhnya mengimplementasikan peraturan yang ada. Perbandingan kepastian hukum antara ETLE dan tilang manual yang dilakukan Polres Tarakan menunjukkan bahwa keduanya memiliki kepastian hukum yang sama, namun memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari ETLE yaitu penegakan hukum yang transparan dan penindakan hukum yang tidak diskriminatif. Artinya, siapa saja bisa dikenakan ETLE. Namun karena bergantung dengan teknologi apabila terjadi kesalahan teknis pada alat ETLE, maka penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran tidak optimal. Sementara itu kelebihan dari tilang manual yaitu adanya kehadiran polisi lalu lintas secara langsung menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dan kekurangan dari tilang manual yaitu pertama manipulasi data pengadaan material, pendistibusian, penggunaanya, insentif tilang yang menjadi hak petugas penindak, maupun petugas administrasi tilang. Kedua, sistem sering dimanfaatkan petugas penilang untuk menakuti pelanggar memunculkan adanya suap.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN PEMBEBANAN RESTITUSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN.Tar) Abstrak Semakin maraknya kasus pencabulan ini yang menimpa anak-anak, tentunya mereka tidak hanya menderita secara fisik tetapi juga secara psikis, dan juga harus menerima putusan pengadilan bagi pelaku yang tidak adil karena hukuman yang diterima tanpa adanya ganti rugi atas apa yang telah diterima atau dideritanya sebagai korban, sehingga perlu adanya peraturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian ini yang dikenal dengan restitusi. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif untuk mendapatkan hasil yang deskriptif. Menurut Penulis surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 (2) dan ayat (3) KUHAP, yaitu harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.Pada putusan perkara ini majelis hakim telah mempertimbangkan dasar mengadili, dasar memutus, serta nilai-nilai didalam kehidupan masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana didasarkan pada pertimbangan fakta perbuatan, fakta yuridis, kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan menjawab dua pertanyaan terkait Kepastian Hukum Bangunan Diatas Tanah Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Kota Tarakan. Pertama, status kepemilikan bangunan diatas wilayah kerja pertambangan. Kedua, perlindungan hukum bagi pemilik bangunan dalam tanah wilayah kerja pertambangan yang digunakan kembali oleh pengelola. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, dengan metode pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pengumpulan data lapangan menggunakan teknik wawancara kemudian dianalisis. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, bangunan diatas tanah wilayah kerja pertambangan di tempati oleh masyarakat dengan menggunakan surat hak guna bangunan untuk mendirikan bangunan diatasnya akan tetapi hak ini memiliki perpanjangan waktu selama 30 tahun. Kedua, untuk masyarakat yang mendiami wilayah kerja pertambangan dengan memiliki Surat Hak dapat dilindungi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang undang-undang pokok agraria dengan saksi pidana ataupun dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai memberikan perlindungan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•
Tujuan dilaksanakan pendaftaran tanah salah satunya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, yang selajutnya memperoleh sebuah Sertifikat tanah yang merupakan surat tanda bukti hak dan sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat didalamnya. Tetapi kepastian hukum hak atas tanah kadangkala tidak terjamin sebagaimana yang diharapkan, pada praktek dilapangan tidak jarang terjadi beredarnya sertifikat yang saling tumpang tindih salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/PDT.G/2016/PN Gns. Dalam penelitian ini bermasuk untuk menjawab dua permasalahan. Pertama, Kepastian hukum hak atas tanah yang tumpang tindih dan kedua, Ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual approach), pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah Undang- Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Data sekunder diperoleh dari buku,jurnal hukum dan artikel. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa, pertama yaitu kegiatan pendaftaran tanah haruslah mengikuti prosedur atau tatacara sebagai jaminan kepastian hukum hak atas tanah sesuai PP No.24 Tahun 1997. Kedua, dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara terhadap sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembuktian kepemilikan dari para pihak terhadap sertifikat yang disengketakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Undang-Undang Kehutanan hanya memberikan kewenangan penguasaan hutan kepada negara untuk mengatur, mengurus, yang berkaitan dengan hutan dan hasil hutan, menetapkan status kawasan hutan dan mengatur subyek hukum dengan hutan dan hasil hutan dengan menghormati hak masyarakat hukum adat, hal ini tercermin dalam Pasal 4 UU Kehutanan. Aturan tersebut menggariskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, menetapkan kawasan hutan dan menetapkan hubungan hukum antara subyek hukum dengan hutan. Pihak-pihak yang tidak memiliki ijin melakukan pemanfaatan kawasan hutan termasuk melakukan penguasaan tanah dalam kawasan hutan tidak diperkenankan melakukan pemanfaatan hutan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Kepastian hukum penguasaan tanah Masyarakat Adat dalam Kawasan Hutan Konservasi. di Kabupaten Malinau dan Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan menurut Perpres Nomor 88 Tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hokum normative, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kepastian hukum penguasaan tanah oleh Masyarakat Adat dalam kawasan hutan konservasi. Di Kabupaten Malinau pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 maka hutan konservasi yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat akan beralih sebagian atau seluruhnya pengelolaannya dan pemanfaatannya kepada Masyarakat Adat.. Putusan MK itu menetapkan bahwa hutan negara tidak termasuk hutan adat. Oleh karena itu kawasan hutan adat yang terdapat di dalam kawasan suaka alam dan cagar biosfer tidak termasuk dalam hutan negara. Dengan demikian MHA memiliki hak untuk memanfaatkan dan mengelola tanah adat meskipun termasuk dalam kawasan hutan suaka alam maupun kawasan cagar biosfer.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum terhadap pemenang lelang eksekusi hak tanggungan yang tidak dapat menguasai objek lelang yang telah dimenangkannya dan mengetahui prosedur lelang eksekusi hak tanggungan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Dalam penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, kepastian hukum terhadap pemenang lelang eksekusi hak tanggungan yang tidak dapat menguasai objek lelang yang telah dimenangkan. Kedua, prosedur lelang eksekusi hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Dalam membantu dan menjawab permasalahan ini, digunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah instrumen hukum lelang eksekusi hak tanggungan terhadap kepastian hukum bagi pemenang, khususnya bagi pememnang lelang eksekusi hak tanggunagn yang tidak dapat menguasai objek lelang yang telah dimenangkan dan pendekatan konseptual yaitu dengan menelaah pandangan serta doktrin yang sesuai dengan perkembangan ilmu hukum. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang didapatkan dari sumber-sumber hukum. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dapat dilaksanakan dengan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan. Maksud dari eksekusi berdasarkan titel eksekutorial terdapat pada pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan. Kedua, Prosedur lelang eksekusi hak tanggungan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tidak sesuai dengan peraturan menteri keuangan No.213/PMK.06/2020 terkait pembatalan lelang serta penyerahan dokumen kepemilikan barang.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Nama penulis: Dinda Rani Safitri. Nama Pembimbing I: Dr. Basri, S.H.,M.Kn, Nama Pembimbing II: Mansyur, S.H.,M.H. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami namun, undang-undang memperbolehkan adanya perkawinan poligami dengan harus memenuhi syarat alternative dan syarat kumulatif. Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik dengan permasalahan yang harus diteliti yaitu tujuan adanya izin dari Pengadilan Agama saat ingin berpoligami dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Tarakan. Dari permasalahan tersebut penulis mengambil tipe penelitian Yuridis-Normatif yang dimana metode penelitian hukum ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Teknik pengumpulannya diambil melalui perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan hakim, serta melakukan sedikit wawancara dengan hakim yang menangani perkara. Hasil dari permasalahan ini adalah dalam hal hanya apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, maka pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang (pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974), melalui izin poligami dari Pengadilan Agama dimaksudkan agar mendapatkan Kepastian Hukum dan Konsekuensi Hukum. Selain itu Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan dengan catatan istri telah menyatakan sikap bahwa istri mampu dan rela dipoligami melalui tulisan ataupun lisan yang diucapkan dihadapan persidangan tetapi, jika istri tidak dapat dimintai keterangan tanpa alasan yang jelas maka hakim menyatakan bahwa istri tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil yang diberikan oleh suami dengan itu hakim memutuskan bahwa istri menyetujui untuk dipoligami melalui izin tertulis yang telah istri tanda tangani. Penulis berharap untuk kedepannya masyarakat sadar akan pentingnya izin poligami dari istri pertama dan pengadilan agama sebelum melakukan perkawinan poligami, dan untuk kedepannya ketentuan persetujuan istri lebih dipertegas lagi dengan mengadirkan istri dihadapan persidangan sebelum diputuskan karena dikhawatirkan akan menjadi celah bagi suami yang mengajukan poligami dengan memalsukan tanda tangan dipernyataan persetujuan istri.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Fenita Laras Sakti, NPM: 16.405010.94, dengan judul Skripsi “Upaya yang dilakukan Masyarakat untuk memperoleh Kepastian Hukum atas Penguasaan Fisik Tanah Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) PT PERTAMINA EP di Kota Tarakan” di bawah bimbingan, Dosen Pembimbing I Dr. Marthen B Salinding, S.H., M.H dan Dosen Pembimbing II Dr. Basri, S.H., M.Kn. Masalah penguasaan tanah fisik, tanah Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) itu suatu masalah yang sangat kompleks sekali, khususnya untuk wilayah di Kota Tarakan ini yang mana memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan tidak di imbangi dengan ketersediaan akan wilayah. Dari pihak PT PERTAMINA EP bahwa jumlah persengketaan tanah Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang ada di wilayah Kota Tarakan ini sangatlah banyak dalam tiap tahunnya saja terus meningkat cukup pesat, maka di kemudian hari akan terus bersengketa antara PT PERTAMINA EP dengan masyarakat, dikarenakan tanah WKP tersebut hak pakai oleh PT PERTAMINA EP menurut Kontrak Kerjasama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Metode yang digunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Status Kepemilikan tanah Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) di Kota Tarakan belum dapat diterbitkan sebuah sertifikat sampai adanya kejelasan antara pihak PT Pertamina EP sendiri dengan Pemerintah Kota mana saja yang merupakan asset mereka yang mereka kuasai dan mereka akui di pencatatan BUMN tersebut dan Kepastian Hukum atas penguasaan tanah Wilayah Kerja Pertambangan (WKP), statusnya hanya menunggu kepastian pelepasan dari PT Pertamina EP atau persetujuan pelepasan dari Kementerian Keuangan, karena tanah WKP merupakan asset Negera.
