ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Tarakan serta kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan dalam proses penanganan pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghubungkan data empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian dan metode yang digunakan dijelaskan dalam Bab III skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN di Kota Tarakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu intervensi atasan terhadap bawahan, kepentingan karier dan jabatan, hubungan kekerabatan atau kesamaan suku dengan peserta pemilu, serta penggunaan media sosial yang dimanfaatkan untuk menunjukkan dukungan politik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga oleh budaya birokrasi dan kepentingan politik yang berkembang di lingkungan pemerintahan. Selain itu, Bawaslu Kota Tarakan menghadapi berbagai kendala dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN, antara lain keterbatasan kewenangan yang hanya sebatas memberikan rekomendasi, rendahnya kesadaran hukum sebagian ASN, keterbatasan pengawasan terhadap aktivitas ASN di media sosial, serta budaya birokrasi yang masih dipengaruhi loyalitas kepada atasan dan kepentingan politik tertentu. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN memerlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kesadaran hukum ASN, serta penegakan sanksi yang lebih tegas dan konsisten.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Namun, dalam praktik penyelenggaraannya di Indonesia, masih ditemukan permasalahan serius terkait pembagian surat suara bagi pemilih pindahan (DPTb). Pelanggaran yang terjadi, seperti pemberian seluruh jenis surat suara kepada pemilih pindahan tanpa memperhatikan batasan daerah pemilihan (Dapil), menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengganggu keabsahan hasil Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaturan sanksi terhadap pelanggaran pembagian surat suara pemilih pindahan telah memenuhi prinsip kepastian hukum serta merumuskan model penegakan hukum yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara normatif-kualitatif. Analisis difokuskan pada ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang belum diikuti dengan norma sanksi tegas bagi pelanggaran di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran pembagian surat suara pemilih pindahan menyebabkan ketidakpastian hukum, disparitas penegakan antar daerah, serta lemahnya perlindungan hak asasi politik warga negara. Untuk menjamin prinsip kepastian hukum, diperlukan perumusan norma sanksi administratif yang bersifat lex certa, lex stricta, dan lex scripta, serta penerapan mekanisme penegakan hukum yang seragam melalui sinergi antara KPU dan Bawaslu. Penegakan sanksi yang tegas dan konsisten diharapkan dapat memperkuat integritas Pemilu, menjamin perlindungan hak pilih warga negara, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.
