PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL
MUHAMMAD NOR GUSTI. Problematika Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi di Media Sosial Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika implementasi UU Nomor 1 Tahun 2024, khususnya dari aspek normatif dan penegakan hukum, serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, terutama dengan menelaah putusan pengadilan yang relevan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan substansial dalam perumusan beberapa norma, UU Nomor 1 Tahun 2024 masih menyisakan ketentuan yang berpotensi multitafsir dan belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum (lex certa). Kondisi tersebut berimplikasi pada munculnya chilling effect yang berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dalam negara hukum demokratis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika implementasi UU Nomor 1 Tahun 2024 tidak hanya disebabkan oleh aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktur dan kultur hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa penyempurnaan regulasi, konsistensi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan literasi hukum digital masyarakat guna mewujudkan penegakan hukum siber yang adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.