Abstrak
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum terhadap pemenang lelang eksekusi hak tanggungan yang tidak dapat menguasai objek lelang yang telah dimenangkannya dan mengetahui prosedur lelang eksekusi hak tanggungan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Dalam penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, kepastian hukum terhadap pemenang lelang eksekusi hak tanggungan yang tidak dapat menguasai objek lelang yang telah dimenangkan. Kedua, prosedur lelang eksekusi hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Dalam membantu dan menjawab permasalahan ini, digunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah instrumen hukum lelang eksekusi hak tanggungan terhadap kepastian hukum bagi pemenang, khususnya bagi pememnang lelang eksekusi hak tanggunagn yang tidak dapat menguasai objek lelang yang telah dimenangkan dan pendekatan konseptual yaitu dengan menelaah pandangan serta doktrin yang sesuai dengan perkembangan ilmu hukum. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang didapatkan dari sumber-sumber hukum. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dapat dilaksanakan dengan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan. Maksud dari eksekusi berdasarkan titel eksekutorial terdapat pada pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan. Kedua, Prosedur lelang eksekusi hak tanggungan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tidak sesuai dengan peraturan menteri keuangan No.213/PMK.06/2020 terkait pembatalan lelang serta penyerahan dokumen kepemilikan barang.