ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
.Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem autentikasi sertifikat digital berbasis QR Code dengan keamanan SHA-256 dan Role Based Access Control (RBAC). Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel dan basis data MySQL dengan pendekatan Research and Development (R&D). QR Code digunakan sebagai media akses cepat menuju halaman verifikasi sertifikat, sedangkan algoritma SHA-256 diterapkan untuk menghasilkan nilai hash sebagai mekanisme pemeriksaan integritas dokumen. Selain itu, RBAC digunakan untuk membatasi hak akses pengguna berdasarkan peran, yaitu SuperAdmin, Admin, dan Viewer/Verifikator , serta activity log digunakan untuk mencatat aktivitas penting dalam sistem. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan pengelolaan sertifikat, pembentukan QR Code, verifikasi sertifikat, pemeriksaan integritas dokumen, pembatasan akses pengguna, dan pencatatan aktivitas secara terstruktur. Pengujian dilakukan melalui Black Box Testing, Security Testing berbasis OWASP Top 10 (2025), pengujian SHA-256, QR Code, RBAC, serta kuesioner skala Likert. Hasil Black Box Testing terhadap 60 skenario menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 100%, sedangkan Security Testing terhadap 14 skenario berbasis OWASP Top 10 (2025) juga menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 100%, sehingga sistem dinyatakan mampu menangani skenario pengujian keamanan yang dilakukan, termasuk pembatasan akses berdasarkan peran dan pencegahan manipulasi session. Berdasarkan hasil kuesioner skala Likert dari 20 responden yang terdiri dari pengguna SuperAdmin , Admin , dan Viewer/Verifikator , diperoleh total skor sebesar 1641 dari skor maksimal 1855 dengan persentase keseluruhan 88,46% dan nilai rata-rata 4,42. Berdasarkan kriteria penilaian skala Likert, hasil tersebut berada pada kategori Sangat Baik. Dengan demikian, hipotesis penelitian bahwa sistem autentikasi sertifikat digital berbasis QR Code dengan keamanan SHA-256 dan RBAC mampu menjalankan fungsi utama sistem secara tepat, memberikan keamanan dalam pengelolaan dan verifikasi sertifikat, serta diterima dengan baik oleh pengguna dapat dinyatakan terdukung.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sah Hak Atas Tanah Dengan Adanya Sertifikat Ganda. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sah hak atas tanah yang memiliki sertifikat ganda dan peran dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasonal dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan sertifikat ganda. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dengan sertifikat ganda berfokus pada kepastian hukum, di mana sertifikat yang pertama kali terdaftar diakui sebagai bukti sah. Sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk verifikasi dan investigasi. Pemegang hak sah tetap berhak atas tanah, sehingga penting untuk memastikan prosedur administrasi dilakukan dengan benar untuk menghindari sertifikat ganda. Badan Pertanahan Nasional, berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan sertifikat ganda melalui penyelesaian sengketa, validasi sertifikat, dan pengawasan pendaftaran tanah. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara administratif, mediasi atau arbitrase dapat ditempuh. Pengadilan juga berperan mengadili sengketa terkait keabsahan sertifikat. Selain itu, lembaga tersebut bertanggung jawab dalam pembaruan data pertanahan, penegakan aturan, serta pemberian sanksi administratif terhadap kelalaian yang menyebabkan terbitnya sertifikat ganda, untuk memastikan sistem pertanahan yang adil dan transparan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di BPN. serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang menguasai tanah secara fisik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sengketa pertanahan melalui mediasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat ditempuh dengan penerimaan pengaduan masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan, registrasi dan verifikasi administratif, analisis kewenangan, penawaran penyelesaian melalui mediasi, penunjukan mediator oleh BPN, dilaksanakan mediasi, hasil mediasi, dan kesepakatan. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan mediasi saja dikantor pertanahan maka dilanjutkan kepengadilan. Penelitian ini juga menunjukan bahwa bentuk perlindungan terhadap pihak yang menguasai tanah yaitu dengan bentuk perlindungan berdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, negara wajib menyelenggarakan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atau tanah. Dengan adanya proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di BPN dan Bentuk pelindungan hukum terhadap pihak pemegang ha katas tanah secara fisik tersebut diharapkan tidak terjadi kembali sertifikat ganda. Serta diharapkan untuk Badan Pertanahan Nasional untuk lebih mendalami dan memperhatikan data fisik serifikat yang telah sah diterbitkan agar tidak terjadi kembali sertifikat ganda agar ada kepastian hukum bagi pemilik tanah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah. Pertama, motif tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam penerbitan sertifikat tanah dan yang kedua pertanggungjawaban pelaku atas pemalsuan tanda tangan dalam penerbitan sertifikat tanah. Skripsi ini merupakan penelitian Hukum Normatif, yakni mengkaji data berdasarkan norma-norma yang ada terkait problematika pemalsuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian, yakni Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statue Aproach) dan Pendekatan Konseptual (conseptual approace). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bahan hukum sekunder adalah berupa publikasi tentang hukum yang dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, maupun karya tulis ilmiah. Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, pertama setiap individu yang melakukan tindak pidana pemalsuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama-tama pasti didasari dengan niat, kemudian faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, maupun disebabkan karena adanya kesempatan. Kedua, bahwa pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, dan Pasal 264 KUHP karena berupa akta otentik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•
Tujuan dilaksanakan pendaftaran tanah salah satunya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, yang selajutnya memperoleh sebuah Sertifikat tanah yang merupakan surat tanda bukti hak dan sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat didalamnya. Tetapi kepastian hukum hak atas tanah kadangkala tidak terjamin sebagaimana yang diharapkan, pada praktek dilapangan tidak jarang terjadi beredarnya sertifikat yang saling tumpang tindih salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/PDT.G/2016/PN Gns. Dalam penelitian ini bermasuk untuk menjawab dua permasalahan. Pertama, Kepastian hukum hak atas tanah yang tumpang tindih dan kedua, Ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual approach), pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah Undang- Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Data sekunder diperoleh dari buku,jurnal hukum dan artikel. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa, pertama yaitu kegiatan pendaftaran tanah haruslah mengikuti prosedur atau tatacara sebagai jaminan kepastian hukum hak atas tanah sesuai PP No.24 Tahun 1997. Kedua, dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara terhadap sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembuktian kepemilikan dari para pihak terhadap sertifikat yang disengketakan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Bidang tanah suatu bagian dalam permukaan bumi yang merupakan kehidupan masyarakat sebagai karunia tuhan yang maha esa. Pemilikan hak atas tanah yang dapat disebabkan oleh pertanahan dan belum terselenggaranya. Mekanisme pendaftaran tanah pertama kali dan penyelesaian sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah yang timbul dalam proses sertipikatan pertama kali. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pendaftaran Tanah. Data sekunder yang digunakan adalah buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengenai pendaftaran tanah hak milik dan hak milik lainnya diperlukan di Kantor Pertanahan (BPN). Sertifikat tanah adalah bukti pendaftaran tanah dan bukti penguasaan atau pemilikan tanah oleh pemegangnya. Itulah alasan pemerintah mendaftarkan tanah, dan salah satu caranya adalah dengan penerbitan sertifikat.
