ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Indonesia memiliki potensi besar di sektor perikanan dan kelautan, salah satunya komoditas kepiting bakau (Scylla sp) yang menjadi komoditas unggulan ekspor dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kepiting bakau merupakan komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi yang memiliki permintaan cukup besar di pasar internasional sehingga harus memenuhi persyaratan mutu, kesehatan, dan ketentuan teknis negara tujuan. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) berperan penting dalam menjamin kelayakan ekspor melalui pemeriksaan administrasi, pemeriksaan fisik, pengujian kesehatan, dan pengawasan penanganan komoditas sebelum diterbitkannya sertifikat kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis prosedur penanganan dan pengawasan kualitas ekspor kepiting bakau di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) serta mengidentifikasi karakteristik kepiting yang di ekspor berdasarkan spesies, ukuran, bobot, jenis kelamin, dan pemeriksaan white spot syndrome virus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan observasi 40 sampel kepiting bakau ekspor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan ekspor di BKHIT kota Tarakan meliputi pemeriksaan administrasi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan white spot syndrome virus, pengawasan pengemasan, dan penerbitan sertifikat kesehatan sebagai jaminan mutu ekspor. Seluruh sampel secara administratif tercatat sebagai Scylla serrata, meskipun berdasarkan karakteristik morfologi ditemukan adanya spesies lain yaitu Scylla olivacea. Sebagian besar kepiting memiliki lebar karapas 14-15 cm dan seluruh sampel berjenis kelamin jantan sesuai dengan regulasi PERMEN KP No.7 Tahun 2024. Pemeriksaan kondisi penyakit menunjukkan bahwa sampel yang di uji dalam laboratorium menggunakan metode PCR (Polymerase chain reaction) menunjukkan hasil negatif terhadap white spot syndrome virus (WSSV). Pengujian laboratorium dilakukan secara berkala satu bulan sekali karena eksportir telah memiliki sertifikasi cara karantina ikan yang baik (CKIBK). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan ekspor kepiting bakau di BKHIT Kota Tarakan telah dilaksanakan sesuai prosedur karantina dan mendukung jaminan mutu, kesehatan, serta kelayakan komoditas untuk perdagangan internasional.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KOTA TARAKAN Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan yang mengancam hak asasi manusia dan sering menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama yang diberangkatkan secara non-prosedural. Kota Tarakan sebagai wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik TPPO. Oleh karena itu, Penyidik Imigrasi Kelas II TPI Tarakan memiliki peran penting dalam melakukan penegakan hukum dan pencegahan terhadap TPPO. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum represif terhadap pelaku TPPO terhadap PMI serta upaya preventif yang dilakukan oleh Penyidik Imigrasi Kelas II TPI Tarakan dalam penanggulangan TPPO. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum represif terhadap pelaku TPPO telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih sulit mengungkap jaringan pelaku secara menyeluruh dan peran imigrasi lebih banyak pada aspek pengawasan dan koordinasi. Upaya preventif dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, wawancara pemohon paspor, pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, program Desa Binaan Imigrasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta kerja sama dengan instansi terkait. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan pengawasan, banyaknya jalur ilegal di wilayah perbatasan, dan sulitnya mendeteksi calon PMI non-prosedural. Kesimpulannya, peran Penyidik Imigrasi Kelas II TPI Tarakan dalam penanggulangan TPPO telah berjalan melalui upaya represif dan preventif, namun masih perlu dioptimalkan. Disarankan adanya penguatan sinergi antarinstansi, peningkatan pengawasan keimigrasian, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan edukasi masyarakat guna mencegah TPPO terhadap PMI.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Pemerintah Kota Tarakan dalam penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang serta mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan terhadap korban tersebut, mengingat Kota Tarakan sebagai wilayah perbatasan dan kota pelabuhan memiliki kerentanan tinggi sebagai jalur perdagangan orang lintas wilayah maupun lintas negara. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara langsung kepada pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Tarakan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sebagai narasumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 tercatat 22 kasus perdagangan anak dengan total 36 korban, didominasi anak perempuan sebesar 75 persen dan kelompok usia remaja 13 hingga 17 tahun, dengan jenis eksploitasi terbanyak berupa eksploitasi seksual sebesar 50 persen. Pemerintah Kota Tarakan telah menjalankan tanggung jawabnya secara komprehensif melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P2TP2A, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satpol PP, hingga aparat kecamatan dan kelurahan, dengan cakupan layanan mulai dari pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi medis dan psikososial, reintegrasi sosial, hingga penegakan hukum terhadap pelaku. Mekanisme perlindungan hukum berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan menerapkan prinsip non-kriminalisasi korban, pendampingan hukum dan psikologis selama proses peradilan, penyediaan shelter, rehabilitasi bertahap, serta reintegrasi sosial yang didukung pendampingan berkelanjutan hingga tiga tahun, meskipun dalam implementasinya masih terdapat sejumlah tantangan seperti keterlambatan layanan awal, terbatasnya relawan perlindungan anak di tingkat kelurahan, dan belum optimalnya mekanisme restitusi serta reintegrasi korban ke lingkungan keluarga.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara lain. Perbatasan suatu wilayah merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah daerah, perbatasan mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Perdagangan lintas batas merupakan perdagangan yang secara khusus dilakukan antara penduduk dua negara yang berbatasan dengan nilai tertentu. Permasalahan adalah sebagai berikut: Penegakan hukum terhadap pelanggaran perdagangan lintas batas negara di perbatasan Apau Kayan-Kalimantan Utara dan Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pelanggaran perdagangan lintas batas negara di perbatasan Apau Kayan-Kalimantan Utara. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan penulisan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif. Bahwa Penegakan hukum terhadap pelanggaran perdagangan lintas batas negara di perbatasan Apau Kayan-Kalimantan Utara adalah upaya integral untuk menjaga kedaulatan negara dan ketertiban ekonomi nasional melalui penerapan hukum pidana, hukum kepabeanan, dan hukum perdagangan secara konsisten. Penegakan ini mencerminkan komitmen negara dalam menindak segala bentuk pelanggaran lintas batas dengan melibatkan koordinasi antara aparat penegak hukum, instansi perbatasan, dan pemerintah daerah, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, serta kompleksitas sosial-ekonomi masyarakat perbatasan yang menggantungkan hidup pada aktivitas lintas batas. Bahwa Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pelanggaran perdagangan lintas batas negara di perbatasan Apau Kayan-Kalimantan Utara adalah meliputi fungsi pengawasan, pembinaan, dan koordinasi lintas sektor dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap peraturan perdagangan dan keamanan wilayah perbatasan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan agar aktivitas ekonomi masyarakat berjalan sesuai ketentuan hukum nasional, sekaligus berperan aktif dalam mencegah praktik perdagangan ilegal melalui sinergi dengan aparat penegak hukum, lembaga adat, dan otoritas perbatasan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara lain. Perbatasan suatu wilayah merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah daerah, perbatasan mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Perdagangan lintas batas merupakan perdagangan yang secara khusus dilakukan antara penduduk dua negara yang berbatasan dengan nilai tertentu. Permasalahan adalah sebagai berikut: Penegakan hukum terhadap pelanggaran perdagangan lintas batas negara di perbatasan Apau Kayan-Kalimantan Utara dan Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pelanggaran perdagangan lintas batas negara di perbatasan Apau Kayan-Kalimantan Utara. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan penulisan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif. Bahwa Penegakan hukum terhadap pelanggaran perdagangan lintas batas negara di perbatasan Apau Kayan-Kalimantan Utara adalah upaya integral untuk menjaga kedaulatan negara dan ketertiban ekonomi nasional melalui penerapan hukum pidana, hukum kepabeanan, dan hukum perdagangan secara konsisten. Penegakan ini mencerminkan komitmen negara dalam menindak segala bentuk pelanggaran lintas batas dengan melibatkan koordinasi antara aparat penegak hukum, instansi perbatasan, dan pemerintah daerah, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, serta kompleksitas sosial-ekonomi masyarakat perbatasan yang menggantungkan hidup pada aktivitas lintas batas. Bahwa Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pelanggaran perdagangan lintas batas negara di perbatasan Apau Kayan-Kalimantan Utara adalah meliputi fungsi pengawasan, pembinaan, dan koordinasi lintas sektor dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap peraturan perdagangan dan keamanan wilayah perbatasan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan agar aktivitas ekonomi masyarakat berjalan sesuai ketentuan hukum nasional, sekaligus berperan aktif dalam mencegah praktik perdagangan ilegal melalui sinergi dengan aparat penegak hukum, lembaga adat, dan otoritas perbatasan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kontribusi PAD sektor pariwisata dan kontribusi PAD sektor perdagangan terhadap kemandirian fiskal Pemerintah Kota Tarakan selama periode 2020–2024, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis eksplanatori. Data yang digunakan berupa data sekunder runtut waktu triwulanan selama lima tahun sehingga diperoleh 20 observasi. Sumber data berasal dari Laporan Realisasi Anggaran dan rekapitulasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Tarakan. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD Kota Tarakan cenderung meningkat selama periode pengamatan, dengan kontribusi sektor pariwisata yang relatif lebih besar dibandingkan sektor perdagangan. Meskipun demikian, tingkat kemandirian fiskal masih berada pada kategori sangat rendah karena rasio PAD terhadap total pendapatan daerah tetap berada di bawah 25 persen. Secara parsial, kontribusi PAD sektor pariwisata dan kontribusi PAD sektor perdagangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal. Secara simultan, kedua variabel tersebut juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kemandirian fiskal Kota Tarakan tidak cukup hanya ditopang oleh perubahan komposisi dua sektor tersebut di dalam PAD, tetapi memerlukan optimalisasi sumber-sumber PAD lainnya serta pengurangan ketergantungan pada penerimaan di luar PAD.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi tekanan ekonomi makro yang meliputi inflasi, BI Rate, dan nilai tukar Rupiah terhadap investasi saham yang diukur melalui volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan mempertimbangkan peran moderasi kapabilitas perusahaan yang diproksikan oleh Return on Assets (ROA) serta teknologi digital yang diukur melalui frekuensi transaksi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas dan memanfaatkan data panel perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 selama periode 2021–2025. Data sekunder diperoleh dari Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan laporan keuangan perusahaan, kemudian dianalisis menggunakan regresi data panel dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan Model Random Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham, sedangkan BI Rate berpengaruh positif dan nilai tukar Rupiah berpengaruh negatif secara signifikan. Kapabilitas perusahaan (ROA) terbukti memoderasi pengaruh nilai tukar terhadap volume perdagangan saham, namun tidak memoderasi pengaruh inflasi dan BI Rate secara konsisten. Di sisi lain, teknologi digital berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan dalam hubungan antara BI Rate dan nilai tukar terhadap volume perdagangan saham, yang mengindikasikan bahwa digitalisasi perdagangan memperkuat respons investor terhadap perubahan kondisi makroekonomi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai netto neraca pembayaran terhadap nilai tukar mata uang Baht Thailand baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melihat neraca pembayaran Indonesia dan nilai tukar Baht Thailand pada laman Bank Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder (time series) dari tahun 2008-2022 secara triwulan. Metode analisis yang digunakan adalah Error Correction Model (ECM). Dalam hasil penelitian ini menggunkan aplikasi E-Views 9 yang kemudian diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel neraca perdagangan tidak berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang baht Thailand baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya dalam jangka pendek maupun jangka pendek neraca arus modal memiliki pengaruh terhadap nilai tukar mata uang baht Thailand . Di sisi lain neraca upah memiliki pengaruh terhadap nilai tukar mata uang baht Thailand baik jangka pendek maupun jangka panjang. Diperoleh hasil dari koefisien determinasi atau (R2) sebesar 0,523 atau sebesar 52,3%.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana perdagangan orang serta mengkaji ratio decidendi hakim, Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya praktik penerapan hukum yang belum optimal dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, khususnya ketika hakim tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai lex specialis, sehingga berpotensi mengurangi perlindungan hukum terhadap korban perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara fakta hukum dan penerapan norma hukum oleh hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah terpenuhi, baik unsur perbuatan, cara, maupun tujuan eksploitasi terhadap korban perempuan. Namun demikian, hakim dalam putusannya menerapkan Pasal 296 KUHP dan tidak menggunakan Undang-Undang PTPPO, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan belum mencerminkan perlindungan hukum yang optimal dan rasa keadilan bagi korban. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa ratio decidendi hakim dalam perkara tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan korban. Oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak hukum menerapkan Undang-Undang PTPPO secara konsisten guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berpihak pada korban.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MUNCIKARI SEBAGAI PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL DI KOTA TARAKAN Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mekanisme penegakan hukum terhadap muncikari sebagai pelaku eksploitasi seksual serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut di Kota Tarakan. Kota Tarakan, terletak di Kalimantan Utara memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan dan eksploitasi seksual. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap muncikari sebagai pelaku eksploitasi seksual di Kota Tarakan belum maksimal. Meskipun Kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tarakan telah berupaya melakukan penindakan terhadap muncikari, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dan praktis dalam mendorong sistem hukum yang lebih responsif terhadap kejahatan eksploitasi seksual.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
ABSTRAK Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Setiap sumber hukum yang dikumpulkan untuk penelitian tersebut dikaji secara kualitatif. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif tentang subjek penelitian, metode pengumpulan sumber bahan hukum melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai jenis sumber bahan hukum, termasuk sumber primer, sekunder, dan non-hukum. Bahan primer, bahan sekunder, dan bahan non-hukum dipakai sebagai sumber bahan hukum. Metode penelitian memakai jenis pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Penelitian hukum normatif adalah jenis yang dipakai. Berlandaskan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perdagangan satwa dilindungi diatur pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, namun sanksinya ringan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 memperberat hukuman hingga 15 tahun penjara serta denda miliaran rupiah, ada untuk perdagangan langsung ataupun daring. Permen LHK mengurus satwa dilindungi serta pemanfaatannya secara sah, memperlihatkan keseriusan negara menjaga kelestarian satwa; Pertimbangan hakim pada kasus perdagangan satwa liar belum sepenuhnya konsisten. Di Pengadilan Negeri Tarakan, hakim masih memakai Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 sehingga hukumannya ringan dan kurang menimbulkan efek jera. Sedangkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, hakim menerapkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 sehingga putusannya lebih tegas dan adil. Perbedaan ini memperlihatkan ketidaksamaan pada penerapan hukum.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kasus perdagangan manusia (TPPO) terus meningkat, dan akibatnya, banyak korban menghadapi berbagai kesulitan dan membutuhkan perlindungan hukum atas segala kerugian dan penderitaan yang mereka alami sebagai korban perdagangan manusia. Menawarkan pekerjaan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri merupakan salah satu cara terjadinya perdagangan manusia (TPPO). Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia korban perdagangan manusia, serta upaya hukum yang harus dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada mereka. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dan Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini membahas tantangan dan solusi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia melalui perundang-undangan yang berlaku bagi pekerja migran Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan pekerja yang telah menjadi korban perdagangan orang yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Selain solusi terdapat juga kendala yang dimana kendala itu sendiri berasal dari internal baik dari oknum yang menyalahgunakan kekuasaan untuk melindungi dan juga korban TPPO itu sendiri.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tindak pidana perdagangan orang adalah Tindakan ekspolitasi dengan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan serta memegang kendali orang lain secara berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum pekerja migran indonesia korban tindak pidana perdagangan orang. Serta, untuk menganalisis dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan pendekatan hukum normatif yang mengacu pada bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal dan pengaturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan bagi korban telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 dan UU No. 21 Tahun 2007, mencakup Restitusi, Rehabilitasi, Bantuan Hukum, dan Pemulangan. Analisis terhadap dua putusan pidana menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan nonyuridis, termasuk niat pelaku dan kondisi korban. Penelitian ini menegaskan perlunya sistem hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan korban TPPO.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap perdagangan pangan kedaluwarsa serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut di Kota Tarakan. Kota Tarakan, yang terletak di Kalimantan Utara, memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan antara Indonesia dan Malaysia. Namun, tingginya permintaan pangan dan lemahnya pengawasan menyebabkan banyak produk pangan kedaluwarsa beredar di pasaran, yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap perdagangan pangan kedaluwarsa di Kota Tarakan belum optimal. Meskipun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan kepolisian telah melakukan pengawasan, keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha menjadi kendala utama. Selain itu, faktor ekonomi dan kurangnya edukasi hukum juga berkontribusi terhadap masalah ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum dan perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam konteks perdagangan pangan
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap perdagangan pangan ilegal di Kota Tarakan. Serta megetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum perdagangan pangan ilegal Kota Tarakan. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer dan data sekunder akan di analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatis. Selain itu dideskripsikan, dengan menelaah permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan metode deskriptif ini di maksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini menggambarkan implementasi penegakan hukum perdagangan pangan ilegal di kota Tarakan serta faktor-faktor penghambat dalam implementasinya. Pada penelitian ini penulis memilih Lokasi penelitian di BPOM, Kepolisian, Bea Cukai, dan Pedagang. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan pangan ilegal di Kota Tarakan belum berjalan optimal. Diperlukan sinergi antarinstansi, penambahan sumber daya, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas dan keamanan pangan. Pemerintah daerah juga diharapkan menyusun regulasi yang lebih tegas serta memperkuat mekanisme pengawasan untuk menekan peredaran pangan ilegal secara berkelanjutan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penyerapan tenaga kerja menjadi indikator penting dalam menilai kinerja ekonomi suatu daerah. Kalimantan Utara dengan potensi sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan perdagangan menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan kontribusi tiap sektor terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan terhadap penyerapan tenaga kerja secara parsial dan simultan di provinsi kalimantan utara tahun 2017-2023. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel menggunakan data sekunder dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017-2023. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sektor Pertanian secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017-2023. 2) Sektor Industri Pengolahan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017-2023. 3) Sektor Perdagangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017-2023. 4) Secara simultan sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara 2017-2023. Sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan mampu menjelaskan pengaruh pada variabel penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 57.88%. Sementara sisanya sebesar 42.12% mendapat pengaruh dari faktor lainnya yang tidak ditemukan pada kajian ini.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan seringkali menjadikan korban sebagai pekerja seks komersial. Korban TPPO tidak hanya mengalami kerugian fisik dan psikis, tetapi juga stigma sosial yang memperburuk kondisi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban TPPO serta mengevaluasi peran lembaga pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan peraturan terkait lainnya. Bentuk perlindungan mencakup rehabilitasi, pendampingan hukum, pemulihan sosial, dan restitusi, yakni ganti rugi atas kerugian korban. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih terkendala lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran daerah, serta kurangnya pemahaman korban terhadap hak-haknya. Lembaga pemerintah daerah, meskipun memiliki peran penting, seringkali belum mampu memberikan layanan yang maksimal kepada korban. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam memperkuat kebijakan perlindungan hukum serta peningkatan peran lembaga pemerintah dalam menangani kasus TPPO.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi relatif produksi di sektor perdagangan, penyerapan pembiayaan, tingkat efektivitas pembiayaan, pola pemetaan efisiensi relatif produksi dengan penyerapan pembiayaan, dan perencanaan kebutuhan kapital untuk sektor perdagangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder dari situs web Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2018-2023 dengan alat analisis Location Quotient (LQ) yang di transformasi ke dalam rumus efisiensi relatif produksi, penyerapan pembiayaan dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) pola pemetaan, dan perencanaan kebutuhan kapital. Hasil penelitian ini menunjukkan efisiensi relatif produksi wilayah yang memiliki nilai rata-rata yang tergolong basis adalah wilayah Jawa sebesar 1,01. Sedangkan nilai rata-rata tergolong non basis berada di wilayah Kalimantan dengan nilai sebesar 0.74. Penyerapan pembiayaan relatif wilayah yang memiliki nilai rata-rata tertinggi berada di wilayah Nusa Tenggara & Bali sebesar 1,76. Sedangkan nilai rata-rata terendah berada di Wilayah Kalimantan dengan nilai sebesar 1,00, namun tergolong netral. Efektivitas pembiayaan dengan nilai efektivitas terendah adalah Kawasan Sumatera dengan nilai 4,5 tergolong efektif, sementara yang tertinggi adalah kawasan Jawa dengan nilai 13,3 yang dikatakan tidak efektif. Pola pemetaan efisiensi relatif produksi dengan penyerapan pembiayaan menunjukkan bahwa provinsi yang terklasifikasi progresif inovatif adalah DKI Jakarta, dan Maluku Utara. Kemudian provinsi yang terklasifikasi gagal adalah Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Lampung,Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Yogyakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Papua, dan Papua Barat. Perencanaan kebutuhan kapital setiap kawasan yang ada di Indonesia tahun 2024 hingga 2030 dengan pertumbuhan 3% dibutuhkan kapital sebesar 2,959 trilliun, untuk pertumbuhan 4,5% dibutuhkan kapital sebesar 4,646 trilliun, dan untuk pertumbuhan 6% dibutuhkan kapital sebesar 6,484 trilliun.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ILEGAL PAKAIAN BEKAS DI KOTA TARAKAN Penelitian ini bertujuan untuk menjawab penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan ilegal pakaian bekas impor di Kota Tarakan. Yang pertama penanggulangan perdagangan pakaian bekas impor dan bentuk pertanggungjawaban hukum pedagang pakaian bekas impor. Adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DA/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, tidak sesuai dengan kenyataan, sudah banyak pedagang pakaian bekas impor khususnya di Kota Tarakan yang masih banyak menjual pakaian bekas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara menanggulangi perdagangan pakaian bekas impor, dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pedagang pakaian bekas impor. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah sudah membuat upaya penanggulangan perdagangan pakaian bekas contohnya dengan membuat regulasi terkait larangan perdagangan maupun impor pakaian bekas. Kedua bentuk pertanggungjawaban bagi pedagang pakaian bekas impor memiliki 3 sanksi, yaitu: sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Akan tetapi dari banyaknya kasus perdagangan pakaian bekas penegak hukum sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif, dimana sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jerah kepada pelaku. Penulis menyarankan agar pemerintah, penegak hukum dan lembaga yang terkait dalam perdagangan pakaian bekas melakukan upaya pencegahan, seperti sosialisasi tentang dampak negatif pakaian bekas impor, melakukan patroli, dan lain sebagainya. Khusus bagi pemerintah Kota Tarakan untuk membuat regulasi turunan dari larangan perdagangan pakaian bekas.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini membahas penegakan hukum pidana terhadap larangan perdagangan ilegal RON 95 petrol di Pulau Sebatik Kalimantan Utara, serta hambatan yang dihadapi dalam proses penegakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu menganalisis interaksi hukum dalam masyarakat dan tidak hanya melihat hukum sebagai perangkat normatif tertulis. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan mengelompokkan informasi berdasarkan kualitas dan validitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap perdagangan ilegal RON 95 petrol belum berjalan efektif. Meskipun terdapat dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, penerapan sanksi pidana masih lemah. Aparat penegak hukum lebih mengutamakan upaya preventif, seperti penertiban dan himbauan, daripada tindakan represif yang seharusnya mampu menciptakan efek jera bagi pelaku. Hambatan penegakan hukum disebabkan oleh faktor geografis, kurangnya koordinasi antarinstansi, perbedaan pemahaman aparat terkait regulasi, serta ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap BBM Malaysia yang lebih murah dan mudah diperoleh. Sebagai upaya perbaikan, penegakan hukum represif harus ditegakkan secara tegas untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, koordinasi antarinstansi perlu diperkuat, disertai dengan peningkatan patroli di jalur tikus dan pemanfaatan teknologi pemantauan perbatasan. Pemerintah pusat perlu menetapkan kebijakan khusus, berupa subsidi BBM dan pemerataan distribusi BBM resmi di Pulau Sebatik, guna mengurangi ketergantungan masyarakat pada BBM ilegal. Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Nunukan diharapkan menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif yang mengatur tata kelola distribusi BBM di wilayah perbatasan, sebagai solusi hukum yang sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat Sebatik. Dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud, kepastian hukum tercapai, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan meningkat.
