ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Hambatan fonologis merupakan salah satu permasalahan kemampuan berbicara pada anak Down Syndrome yang dapat memengaruhi kejelasan komunikasi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan hambatan fonologis pada anak Down Syndrome berinisial AS di SLB Negeri Tarakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data berupa tuturan AS yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, teknik rekam, dan teknik catat. Data dianalisis dengan membandingkan tuturan AS dengan kata target berdasarkan perubahan fonem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 35 data ujaran ditemukan enam bentuk hambatan fonologis, yaitu substitusi fonem 15 data, omisi fonem 7 data, adisi fonem 5 data, distorsi berupa hentian glotal 3 data, hambatan majemuk 5 data. Contoh data yang ditemukan yaitu kata target /sapu/ diujarkan menjadi /tapu/ yang menunjukkan substitusi fonem /s/ menjadi /t/; kata /kaki/ menjadi /aki/ yang menunjukkan omisi fonem /k/; kata /buku/ menjadi /bukuu/ yang menunjukkan adisi fonem /u/; kata /kuda/ menjadi [ʔuda] yang menunjukkan distorsi berupa hentian glotal; kata /kucing/ menjadi /tucing/ yang termasuk hambatan majemuk. Berdasarkan hasil tersebut, AS mengalami berbagai hambatan dalam memproduksi bunyi bahasa, sehingga diperlukan upaya pengembangan kemampuan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan anak.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam penyusunan laporan keuangan desa dan dampaknya terhadap keputusan manajerial di Desa Nawang Baru, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan bantuan NVivo 15 melalui tahap open coding, axial coding, dan selective coding serta triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan penyusunan laporan keuangan meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kendala teknis penggunaan Siskeudes, jaringan internet yang tidak stabil. Hambatan tersebut berdampak pada ketepatan waktu, kelengkapan, dan keakuratan laporan keuangan serta dapat membatasi informasi yang digunakan dalam perencanaan, penentuan prioritas pembangunan, pengalokasian anggaran, dan evaluasi kegiatan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kompetensi aparatur, pelatihan Siskeudes, koordinasi, pendampingan, serta perbaikan fasilitas dan jaringan internet. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya dilakukan pada satu desa sehingga hasilnya menggambarkan kondisi Desa Nawang Baru dan belum dapat digeneralisasikan pada desa lainnya. Kata kunci: laporan keuangan desa, hambatan penyusunan, Siskeudes, informasi keuangan, keputusan manajerial
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan persepsi pengguna dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang tercermin dalam narasi temuan audit Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara/ periode 2020-2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental dan metode analisis konten berbantuan NVivo 12 Pro melalui tahapan open coding, axial, coding, dan selective coding. Technology Acceptance Model (TAM) dan Behavioral Accounting digunakan sebagai kerangka interpretatif untuk memahami dinamika persepsi dan perilaku pengguna sistem. asil penelitian menunjukkan bahwa hambatan persepsi termanifestasi dalam kompleksitas prosedur, inkonsistensi kualitas informasi, kesalahan administratif yang berulang, serta pemanfaatan sistem yang belum optimal. Rendahnya persepsi kemudahan penggunaan berimplikasi pada menurunnya persepsi kegunaan sistem. Selain itu, keterbatasan rasionalitas (bounded rationality) dan kecenderungan mempertahankan metode kerja lama (status quo bias) turut memperkuat hambatan tersebut. Secara longitudinal, fokus hambatan mengalami pergeseran dari persoalan kemudahan penggunaan pada fase awal menuju isu kualitas dan konsistensi informasi pada periode berikutnya. Temuan ini menegaskan bahwa penerimaan teknologi di sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis, tetapi juga oleh dinamika perilaku organisasi
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Peningkatan aktivitas pasar tradisional berpengaruh langsung terhadap kinerja lalu lintas, khususnya pada ruas Jalan Pangkalan, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Hambatan samping yang terjadi berupa pejalan kaki, kendaraan berhenti/parkir, kendaraan keluar-masuk sisi jalan, serta kendaraan melambat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh hambatan samping terhadap kinerja jalan dengan menggunakan metode Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI 2023). Metode penelitian meliputi survei lapangan selama tiga hari pada jam sibuk (pagi, siang, dan sore), pengumpulan data volume lalu lintas, data geometrik jalan, dan hambatan samping. Data kemudian dianalisis menggunakan Microsoft Excel berdasarkan parameter kapasitas jalan, kecepatan arus bebas, derajat kejenuhan, dan waktu tempuh. Hasil analisis menunjukkan volume lalu lintas tertinggi terjadi pada hari Minggu pukul 17.00–18.00 sebesar 2298 smp/jam. Hambatan samping tercatat 278 kejadian/jam dengan kategori rendah (R). Kapasitas jalan dihitung sebesar 1969,262 smp/jam dengan derajat kejenuhan masing-masing 2105,074 smp/jam. Kecepatan rata-rata kendaraan adalah 35 km/jam dengan waktu tempuh sekitar 30,85 detik pada jarak 300 meter. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pasar memengaruhi kelancaran lalu lintas, meskipun tingkat kejenuhan masih berada di bawah batas kritis.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Perkembangan wilayah perkotaan di Kota Tarakan yang diiringi peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat menimbulkan permasalahan lalu lintas, khususnya pada ruas Jalan K.H. Dewantara sebagai kawasan perdagangan dan pendidikan. Tingginya aktivitas di sisi jalan menyebabkan hambatan samping yang berpotensi memengaruhi kinerja jalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh hambatan samping terhadap kinerja ruas jalan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan acuan PKJI 2023 melalui survei geometrik, volume lalu lintas, dan hambatan samping pada jam puncak selama tiga hari. Hasil analisis menunjukkan volume kendaraan tertinggi adalah 707 smp/jam tercatat pada senin sore (17.00 – 18.00 WITA), hambatan samping sangat tinggi 1023 kejadian/jam, kapasitas jalan 2068,42 smp/jam, dan derajat kejenuhan 0,34. Aktivitas parkir di badan jalan menyebabkan berkurangnya lebar efektif jalur lalu lintas sehingga nilai derajat kejenuhan meningkat menjadi 0,695 kategori (C). Kondisi tersebut turut memengaruhi kecepatan kendaraan. Kecepatan arus bebas 31,47 km/jam dan kecepatan tempuh 26 km/jam dengan jarak 500 m. Kinerja jalan masih baik karena volume belum mendekati kapasitas, Namun, Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik lalu lintas serta menurunkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, diperlukan penataan parkir, pengaturan akses keluar-masuk kendaraan, serta evaluasi berkelanjutan untuk menjaga kinerja jalan tetap optimal.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Kemacetan lalu lintas di Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Tarakan, disebabkan oleh hambatan samping seperti parkir kendaraan, aktivitas keluar-masuk, pejalan kaki, dan kendaraan lambat. Penelitian ini menganalisis pengaruh hambatan samping terhadap kinerja jalan berdasarkan PKJI 2023 serta merumuskan strategi penanganan yang tepat. Survei lapangan dilakukan selama empat hari (Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu) dengan pengumpulan data volume lalu lintas, frekuensi hambatan samping (PSV, PED, EEV, SMV), dan kecepatan kendaraan menggunakan speed gun. Hasil menunjukkan bahwa pada kondisi eksisting dua arah, kecepatan hanya 24,7 km/jam dengan derajat kejenuhan 0,8 (tingkat pelayanan D). Saat disimulasikan menjadi dua lajur satu arah, kecepatan naik menjadi 44,9 km/jam dan derajat kejenuhan turun ke 0,47 (tingkat pelayanan A). Untuk on street parkir hanya satu arah kecepatannya mencapai 35,54 km/jam dan derajat kejenuhan 0,49 (tingkat pelayanan A). Tanpa hambatan samping, kecepatan mencapai 38,93 km/jam dan derajat kejenuhan 0,41 (tingkat pelayanan A). Strategi yang diusulkan mencakup pengaturan parkir dan pemanfaatan lahan kosong sebagai kantong parkir untuk meningkatkan kinerja jalan dan mengurangi kemacetan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini membahas penegakan hukum pidana terhadap larangan perdagangan ilegal RON 95 petrol di Pulau Sebatik Kalimantan Utara, serta hambatan yang dihadapi dalam proses penegakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu menganalisis interaksi hukum dalam masyarakat dan tidak hanya melihat hukum sebagai perangkat normatif tertulis. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan mengelompokkan informasi berdasarkan kualitas dan validitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap perdagangan ilegal RON 95 petrol belum berjalan efektif. Meskipun terdapat dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, penerapan sanksi pidana masih lemah. Aparat penegak hukum lebih mengutamakan upaya preventif, seperti penertiban dan himbauan, daripada tindakan represif yang seharusnya mampu menciptakan efek jera bagi pelaku. Hambatan penegakan hukum disebabkan oleh faktor geografis, kurangnya koordinasi antarinstansi, perbedaan pemahaman aparat terkait regulasi, serta ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap BBM Malaysia yang lebih murah dan mudah diperoleh. Sebagai upaya perbaikan, penegakan hukum represif harus ditegakkan secara tegas untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, koordinasi antarinstansi perlu diperkuat, disertai dengan peningkatan patroli di jalur tikus dan pemanfaatan teknologi pemantauan perbatasan. Pemerintah pusat perlu menetapkan kebijakan khusus, berupa subsidi BBM dan pemerataan distribusi BBM resmi di Pulau Sebatik, guna mengurangi ketergantungan masyarakat pada BBM ilegal. Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Nunukan diharapkan menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif yang mengatur tata kelola distribusi BBM di wilayah perbatasan, sebagai solusi hukum yang sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat Sebatik. Dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud, kepastian hukum tercapai, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan meningkat.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hambatan pengetahuan kewirausahaan, hambatan finansial, hambatan dukungan keluarga terhadap niat berwirausaha. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan instrument berupa kuesioner dan metode pengambilan sampel yaitu metode Non-probality Sampling, jumlah responden sebanyak 300. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas dan analisis linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan: 1) hambatan pengetahuan kewirausahaan, 2) hambatan finansial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap niat berwirausaha. 3) hambatan dukungan keluaraga berpengaruh dan signifikan terhadap niat berwirausaha.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Sistem jaringan jalan di Kota Tarakan khususnya di wilayah Kecamatan Tarakan Tengah yang telah ditetapkan serta terdata di DPUTR Kota Tarakan, terdapat ketidak sesuain dari hasil penetapan sistem jaringan jalan, sehingga mempengaruhi efektivitas kinerja dari ruas-ruas jalan yang terdapat di Kecamatan Tarakan Tengah khususnya terhadap pengaruh hambatan samping sehingga sering terjadinya sebuah kemacetan. Untuk mengatasi permasalah tersebut dilakukan penelitian dan survei terhadap ruas-ruas jalan di Kecamatan Tarakan Tengah serta analisis pengaruh hambatan samping terhadap kinerja ruas jalan pada salah satu ruas jalan di Kecamatan Tarakan Tengah tepatnya di ruas jalan P. Diponegoro. Hasil survei yang telah dilakukan kemudian disinkronkan dengan peraturan dan pedoman penetapan sistem jaringan jalan serta di interpretasikan menggunakan metode Sistem Informasi Geogafis dengan menggunakan program ArcMap 10.8, kemudian analisis pengaruh hambatan samping pada ruas jalan P. Diponegoro di analisis menggunakan metode PKJI 2014 sehingga didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaaan yang cukup signifikan terkait panjang, lebar, dan sistem jaringan jalan pada ruas-ruas jalan di Kecamatan Tarakan Tengah serta hasil analisis pengaruh hambatan samping pada ruas jalan P. Diponegoro menunjukan frekuensi aktivtias yang termasuk dalam kategori Sangat Tinggi (ST) dengan nilai frekuensi kejadian > 900.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Seiring dengan berkembangnya Kota Tarakan, kebutuhan kendaraan akan semakin meningkat di setiap saat yang tidak diikuti dengan bertambahnya kapasitas jalan dan dapat mengakibatkan hambatan samping dan kinerja ruas Jalan Slamet Riadi tidak sesuai dengan kapasitasnya. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data volume kendaraan, data hambatan samping, serta data geometrik jalan. Lokasi penelitian dilakukan pada Jalan Slamet Riadi sepanjang 200 Meter pada hari Senin – Rabu. Untuk survey volume lalu lintas dan hambatan samping dilakukan dengan cara manual yaitu dengan mencatat setiap kendaraan yang melintas berdasarkan klasifikasi kendaraan, dan juga jenis hambatan samping di sepanjang titik yang telah di tentukan. Dari hasil analisis yang diperoleh jumlah arus lalu lintas tertinggi total dua arah mencapai 1289,85 smp/jam, besarnya nilai hambatan samping yang terjadi mencapai 736,5 kejadian /jam, dimana nilai hambatan samping yang besar dapat mempengaruhi kinerja ruas jalan, dan nilai kapasitas jalan sebesar 2011,37 smp/jam, serta besarnya kecepatan yang di dapatkan sebesar 26,3 km/jam yang mengakibatkan kecepatan kendaraan pada Jalan Slamet Riadi mulai terganggu, dan hal tersebut menghasilkan derajat kejenuhan sebesar 0,63134 sehingga masuk kedalam kategori tingkat pelayanan jalan dengan skor C. Untuk meningkatkan kecepatan kendaraan pada ruas jalan ini, dapat dilakukannya solusi untuk mengurangi hambatan samping seperti menghilangkan kendaraan parkir dan berhenti di badan jalan serta mengurangi pejalan kaki agar lebar efektifitas jalan bertambah. Sehingga tingkat pelayanan jalan menjadi kategori B.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Sejak memasuki masa peralihan transisi daring ke luring, diberlakukannya pembelajaran tatap muka terbatas oleh sebagian sekolah yang berada di kota tarakan salah satunya SMPN 10 Tarakan dan dengan diberlakukannya penerapan protokol kesehatan sebagai syarat terlaksananya pembelajaran tatap muka terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan guru IPA dalam proses pembelajaran di masa transisi daring ke luring, serta untuk mengetahui upaya yang guru lakukan untuk menghadapi hambatan. Jenis penelitiaan yang digunakan adalah studi khasus di SMPN 10 Tarakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian yaitu guru IPA. Lokasi penelitian di SMPN 10 Tarakan, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober sampai 5 November 2022. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara guru mata pelajaran IPA, serta observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan tidak terdapat hambatan khusus pada 4 dari 6 indikator, selanjutnya dari 6 indikator di peroleh 2 indikator yang memiliki hambatan yaitu pada indikator pengelolaan siswa seperti: sulitnya mendisiplinkan siswa, siswa susah untuk diatur, kurangnya minat belajar dan minat membaca, kebiasaan santai, kebiasaan menunda-nunda tugas. Selanjutnya pada indikator pengelolaan kegiatan dan waktu yaitu, tidak semua siswa mengenal alat dan bahan praktikum. Adapun upaya yang di lakukan guru untuk menghadapi hambatan adalah senantiasa mengingatkan akan pentingnya penerapan protokol kesehatan terlebih lagi pentingnya menjaga jarak saat bermain, memotivasi siswa serta mengingatkan kembali bahwa kegiatan pembelajaran bukan seperti saat daring, membimbing siswa dalam penggunaan alat praktikum, dan menggunakan metode maupun strategi pembelajaran yang menarik.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab dua pertanyaan terkait kewenangan bawaslu kalimantan utara dalam penanganan praktik politik uang pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kalimantan utara. Pertama, bagaimana penanganan praktik politik uang pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah? Kedua, hambatan kewenangan bawaslu dalam penanganan penanganan praktik politik uang pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kalimantan utara? Skripsi ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan karya ilmiah. Pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk memilih pimpinan daerah diantaranya adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pemilihan kepala daerah selalu ditemukan adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yaitu Praktik Politik Uang, diperlukan Penanganan Pelanggaran terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, norma larangan melakukan Praktik Politik Uang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kemudian kewenangan Bawaslu Provinsi diatur dalam Pasal 135A dan Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Kedua, dalam hal Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Bawaslu memiliki hambatan kewenangan yaitu terkait Pemenuhan Unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dapat dikatan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, Teknis Pelaksaan, Kekurangan Aparatur atau Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk (1). Mengetahui hambatan apa saja yang dirasakan guru IPA dalam pembelajaran daring; (2). Mengetahui alternatif yang dilakukan guru IPA untuk meminimalisir hambatan yang dialami. Subjek penelitian adalah Guru IPA di SMP Muhammadiyah 1 Tarakan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif kualitatif dengan mengunakan pendekatan studi kasus jenis observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki hambatan internal yang meliputi kemampuan menggunakan aplikasi, motivasi guru, kesiapan guru di kelas dan pengembangan diri yang lebih menekankan pada adaptasi dengan teknologi. Sedangkan hambatan eksternal berupa sarana dan prasarana Guru, sarana dan prasarana siswa, partisipasi siswa dan partisipasi orang tua. Cara menanggulangi hambatan yang ada yaitu guru-guru belajar lebih dalam untuk mengoprasikan aplikasi-aplikasi yang lebih efektif dalam menunjang pembelaran daring, guru melakukan pemilihan kegiatan siswa dalam melakukan praktikum, para guru lebih menekankan pada situasi yang di hadapi oleh siswa, guru mengaitkan praktikum dengan kegiatan pembelajaran, dan guru-guru juga belajar bagaimana cara mengirim video dari youtube ke grup kelas. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Siswa diberikan izin ke sekolah untuk mengambil dan mengumpulkan tugas yang di berikan oleh guru. Hal tersebut dilaksanakan setelah meminta izin kepada dinas pendidikan untuk melakukan tatap muka dengan protokol yang ketat dan pertimbangan dilakukan secara hybrid.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan) Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Nunukan. Pertama, Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan) Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Nunukan. Kedua, Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan) Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Nunukan. Karena kasus Kekerasan Dalam Rumah tangga yang di laporkan di kepolisian itu hanya beberapa yang di tindaklanjuti hingga tahap pengadilan maka perlu dilakukan penelitian langsung ke lapangan untuk menjawab hal tersebut. Skripsi ini merupakan peneilitian Empiris, yaitu dengan memandang hukum bukan saja sebagai perangkat kaidah yang bersifat normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat, penelitian ini adalah Penelitian lapangan yaitu penulis melihat secara intensif tentang latar belakang keadaan masyarakat sekarang dan bentuk interaksi sosial dimasyarakat baik antar individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat dengan Metode Penelitian Kualitatif dimana metode penelitian tersebut akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil dari penelitian ini bahwa yang pertama, Penegakan Hukum yang terjadi dilapangan dari pihak-pihak aparat penegak hukum hingga pemerintah berbeda dari amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana lebih mengedepankan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua, terkait Hambatan dilapangan yang di dapatkan dari pihak aparat penegak hukum hingga pemerintah sebagian besarnya terletak pada Saksi namun ada juga beberapa hambatan lainnya yang didapatkan selama proses Penegakan Hukum terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya di Kabupaten Nunukan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Pertumbuhan teknologi zaman sekarang terus berkembang dengan pesatnya tanpa henti. Teknologi yang berguna pada zaman ini adalah internet. Jumlah pemakaian internet zaman milenial ini sangatlah besar. Di internet anak-anak muda dapat mengakses berbagai macam web salah satunya game online yang sedang “naik daun” diseluruh dunia termasuk Indonesia. Seiring berkembangnya game online ini, kejahatan juga berkembang dengan modern juga yaitu cybercrime. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan akun game online yang sedang banyak terjadi di Indonesia atau hambatan yang ditemui dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut: pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku akan dikenakan dalam Pasal 378 KUHP jika dilakukan tidak menggunakan sarana media informasi elektronik dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahkan akan diancam dengan sanksi pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika itu dilakukan dengan menggunakan sarana media informasi elektronik. Namun dalam penegakan hukumnya terdapat hambatan yang ditemui yaitu faktor hukum yang dimana dibatasi hanya dengan undang-undang, faktor penegak hukum yaitu para pihak-pihak yang membentuk maupun melaksanakan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang dapat mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku dan juga diterapkan dan faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Abstract Today's technological growth continues to develop rapidly without stopping. The technology that is useful in this day and age is the internet. The amount of internet usage in this millennial era is enormous. On the internet, young people can access various kinds of web, one of which is the online game which is currently on the rise all over the world, including Indonesia. Along with the development of this online game, crime has also developed in a modern way, namely cybercrime. This study was conducted to determine the enforcement of criminal law against criminal acts of online game account fraud that are currently occurring in Indonesia or the obstacles encountered in law enforcement. This study uses a normative juridical method with the following approaches: a statute approach, a conceptual approach and a case approach. The results of this study can be seen that criminal law enforcement against perpetrators will be imposed in Article 378 of the Criminal Code if it is carried out without using electronic information media facilities and Article 28 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions will even be threatened with sanctions. in Article 45 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions if it is carried out using electronic information media facilities. However, in law enforcement there are obstacles encountered, namely legal factors which are limited only by law, law enforcement factors, namely the parties that form or implement the law, facilities or facilities that can support law enforcement, community factors, namely the environment where the law is enforced. it applies and is also applied and cultural factors as a result of work, creativity and taste based on human initiative in social life.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ANALISIS HAMBATAN GURU IPA (BIOLOGI) PADA IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI KELAS VII SMPK FRATER DON BOSCO ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan guru IPA (Biologi) pada implementasi Kurikulum 2013 di kelas VII SMPK Frater Don Bosco. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh melalui catatan tertulis dan pengambilan foto. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu dokumen pendukung dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 yaitu Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Cek Dokumen Kurikulum 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pada implementasi kurikulum 2013 pada guru Ipa di SMPK Frater Don Bosco Tarakan pada indikator Perencanaan pembelajaran sebagian besar terlaksana dengan baik. Namun disisi lain masih terdapat beberapa perangkat perencanaan pembelajaran yang belum sepenunya terpenuhi. Tidak terpenuhinya beberapa unsur dari perencanaan pembelajaran disebabkan oleh beberapa faktor penghambat antara lain, keterbatasan waktu dalam membuat media pembelajaran, pengalaman guru yang masih tergolong singkat sehingga guru dalam menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) belum maksimal, Guru masih terpaku pada contoh RPP yang diperoleh dari pemerintah, persiapan materi yang mau diajarakan belum tau arahnya dan sulitnya koordinasi antar sesama guru dalam mengajarakan materi karena adanya pemindahan mata pelajaran. Kata Kunci : IPA (Biologi), Hambatan, Kurikulum 2013 Mengetahui, Vlorensius,S.Si.,M.Pd NIDN. 1105027201
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
HAMBATAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL ANTAR BUDAYA SISWA DI SMP NEGERI 1 MALINAU UTARA Jenis penilitian ini adalah penelitian kualitatif studi kasus, melalui pengumpulan data observasi dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam komunikasi interpersonal siswa dengan budaya yang berbeda dan indikatornya adalah gangguan semati, gangguan psikologis, rintangan kerangka berpikir dan rintangan budaya. Budaya adalah pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni moral, hukum, adat-istiadat (kebiasaan), dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari masyarakat itu sendiri. Komunikasi adalah proses yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan pesan dan saling bertukar pikiran dan perndapat, komunikasi juga dikaitkan dengan unsur budaya. Terdapat tujuh unsur komunikasi antar budaya, yaitu komunikator, komunikan, pesan, media, efek, suasana dan gangguan. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Hambatan yang terjadi dalam komunikasi interpersonal siswa dengan budaya yang berbeda yaitu: Gangguan sematik: siswa masih menggunakan dialeg yang kental sehingga membingungkan siswa lainnya saat berkomunikasi, kata-kata yang digunakan juga sedikit rumit dan tidak semua siswa dapat memahami hal tersebut. Gangguan psikologis: setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda dan membuat komunikasi yang mereka lakukan menjadi sedikit terhambat. Rintangan kerangka berpikir: dengan pengalaman yang berbeda dan didikan yang berbeda menjadikan siswa memiliki cara berkomunikasi yang berbeda. Rintangan budaya: budaya yang berbeda-beda serta kebiasaan yang berbeda-beda pula yang membuat cara siswa berkomunikasi berbeda-beda serta memiliki karakteristik yang berbeda antara siswa satu dengan siswa lainnya.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi guru dalam mengimplementasi Kurikulum 2013. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh guru IPA di SMP Negeri 12 Tarakan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara kuantitatif kemudian dilakukan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Kurikulum 2013 : (1) pada tahap perencanaan pembelajaran 80% sepenuhnya terlaksana, pada tahap pelaksanaan pembelajaran 80% sepenuhnya terlaksana, dan pada tahap penilaian pembelajaran 58% sebagian besar terlaksana. (2) hambatan yang dihadapi guru dalam implementasi Kurikulum 2013 pada aspek proses pembelajaran 60,71% hambatan tinggi, pada aspek sumber pembelajaran 43,75% hambatan rendah, pada aspek proses dan pelaksanaan penilaian 25% hambatan sangat rendah, dan pada aspek informasi Kurikulum 2013 90% hambatan sangat tinggi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
AKMAL ULIL KAHFI: 1640501013 dengan judul skripsi POLA PELAKSANAAN EKSTRADISI ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA AUSTRALIA. Perjanjian ekstradisi merupakan suatu upaya yang digunakan oleh banyak negara untuk menangkap pelaku kejahatan di wilyahnya yang melarikan diri ke negara lain. Proses ekstradisi yang dilakukan oleh negara terkait harus memiliki prosedur yang telah disepakati oleh kedua negara. Namun, dalam prosesnya, sering mengalami kendala dalam pelaksanaan ekstradisi sehingga menyulitkan negara untuk mengadili pelaku yang akan diekstradisi, salah satu contohnya yaitu kendala yang dialami oleh Negara Indonesia saat akan mengekstradisi pelaku kejahatan korupsi yang melarikan diri ke Australia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan ekstradisi antara Indonesia dengan Australia dan kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan Undang-undang (statu approachh), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Negara Indonesia dan Negara Austalia telah membuat membuat perjanjian ekstradisi yang memuat beberapa ketentuan termasuk prosedur pelaksanaan ekstradisi. Indonesia dan Australia telah melaksanakan ekstradisi sesuai dengan prosedur yang telah disepakati dalam perjanjian ekstradisi. Namun pada pelaksanaannya, proses ekstradisi antara Indonesia dan Australia mengalami kendala yang dihadapi yaitu Indonesia harus membutuhkan waktu yang lama untuk mengesktradisi dan mengadili pelaku karna Indonesia harus menghormati hukum nasional Australia yang membolehkan seseorang yang akan diekstradisi untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan hingga pada tingkat kasasi.
